JELANG 3800 @HARGA saham WIKA neh
Penjajahan atas PERTUMBUHAN EKONOMI kita lewat KEBIJAKAN BI RATE TINGGI
Bangun 13 Kota Industri Baru, Ridwan Kamil Janji Buka 4,3 Juta Lowongan Kerja
Pelabuhan Patimban Mampu Kurangi Beban Jalan Jabodetabek
Merdeka.com – Peluncuran awal (soft launching) Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang rencananya akan dilakukan awal November 2020. Progres pembangunan Tahap I pelabuhan hampir rampung atau mencapai lebih dari 90 persen.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan hal tersebut sesuai arahan Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia (RI) Budi Karya Sumadi. Proses pembangunan Pelabuhan Patimban relatif cepat karena banyak pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, daerah hingga kontraktor.
“Rencana soft launching ini mudah-mudahan bisa terlaksana (sesuai target),” kata dia dalam rapat bersama Menhub RI Budi Karya Sumadi melalui video conference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (7/8).
Pemerintah Provinsi Jabar sudah terlibat dalam pembangunan Pelabuhan Patimban terutama terkait penetapan lokasi (penlok) sejak 2019 yang sudah selesai dilakukan, termasuk memastikan tidak banyak dinamika yang terjadi.
Ia menargetkan Patimban menjadi pelabuhan terbaik di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Selain itu, dirinya juga berharap Patimban bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, apalagi pelabuhan tersebut masuk ke dalam segitiga emas Jabar di masa depan, yakni Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka).
Untuk merealisasikannya, ia sudah melakukan pembicaraan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) terkait desain master plan kota baru Patimban. Dalam master plan tersebut, rencananya Pelabuhan Patimban akan dilengkapi sarana pendidikan kemaritiman.
“JICA sudah berjanji kepada kami untuk mendesain master plan kota baru Patimban. Kita berharap (ada) muntahan ekonomi, karena saya sedang menghitung multiplier effect dari Patimban,” ucap dia.
“Untuk kegiatan pelabuhan ini akan sangat luar biasa, akan hadir ribuan pekerjaan, pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi turunan dari kegiatan (di pelabuhan), termasuk rencana kami ingin membangun politeknik kemaritiman,” tambahnya.
Terkait politeknik kemaritiman, itu bertujuan mendorong pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) warga Kabupaten Subang maupun Jabar pada umumnya agar turut meningkatkan pengetahuan kemaritiman sehingga hadirnya Pelabuhan Patimban bisa membawa manfaat bagi warga.
Pemda Provinsi Jabar pun bekerja sama dengan pihak swasta dari Glasgow College of Maritime, Skotlandia, Inggris, untuk menghadirkan politeknik kemaritiman di Patimban.
“Itulah kenapa master plan Patimban di luar keteknisan pelabuhannya perlu segera kita imajinasikan, sehingga tata ruang, investasi, dan hal-hal seperti ini bisa kami kebut juga,” ucap dia.
Sementara itu, Menhub RI Budi Karya Sumadi mengatakan dari sisi infrastruktur pendukung pelabuhan, akan ada jalan tol yang dibangun khusus menuju Pelabuhan Patimban. Sementara untuk akses warga, akan dibangun jalan khusus sehingga nantinya warga sekitar tidak akan menggunakan jalan yang sama dengan akses menuju pelabuhan.
“Secara umum ada jalan tol dan jalan yang akan dibuat, di mana ada jalan yang memang formal untuk pelabuhan. Tetapi untuk masyarakat kita akan membangun juga jalan supaya masyarakat tidak bergabung dengan jalan-jalan yang memang untuk ke lokasi pelabuhan,” ucap Budi.
Berkaitan dengan JICA terkait desain master plan kota baru Patimban, Budi pun tidak mempermasalahkannya. Terkait pembangunan politeknik kemaritiman, perlu dilakukan juga kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Bandung untuk mendirikan program studi kemaritiman di Patimban dengan pertimbangan bahwa membangun Politeknik Kemaritiman yang baru diperlukan waktu dan anggaran dari APBN.
“Memang kalau membangun politeknik itu dibutuhkan anggaran APBN. Seperti diketahui APBN kita semakin sedikit. Saya mengusulkan agar tahun ajaran depan bisa dilakukan kerja sama dengan ITB atau Unpad dimana prodi kemaritiman ini kita supply,” kata Budi.
“Selain itu, supaya kita tidak lama membangun, karena membangun (politeknik) itu minimal tiga tahun. Jadi, saya usulkan kita langsung saja, sehingga tahun ajaran baru sudah ada prodi kemaritiman itu dan mayoritas kita minta warga dari Subang yang jadi mahasiswa di situ,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Hery Antasari mengatakan, pembangunan Tahap I yang sudah mencapai lebih dari 90 persen termasuk di dalamnya reklamasi dan aksesnya. Paling lambat di 2022 Pelabuhan Patimban sudah beroperasi lebih dulu untuk melayani bongkar muat produksi otomotif untuk 250 ribu produksi.
“Dan sekarang pulau reklamasi untuk pelabuhannya, tahap pertama sudah hadir dan aksesnya juga sudah hampir rampung. Tahap pertama ini persentasenya sudah lebih dari 90 persen,” ujarnya.
Hery menambahkan, penyediaan lahan untuk Pelabuhan Patimban sudah mencapai 80,6 persen atau 296 hektare baik untuk back up area maupun akses jalan menuju pelabuhan. Sehingga, tersisa 19,4 persen atau 71 hektare yang masih dalam proses pembebasan, termasuk di dalamnya 27,3 hektare Tanah Kas Desa (TKD) di back up area yang harus diganti. [rhm]
Jakarta berita1 – Subsektor konstruksi berpotensi meraih kebangkitan harga saham pada sekitar kuartal IV-2017. Pasalnya, pasar masih menunggu perkembangan kebijakan anggaran pemerintah, maupun pencapaian kontrak baru oleh para emiten subsektor konstruksi.
Berdasarkan penggolongan sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI), subsektor konstruksi masuk ke dalam bagian kategori industri properti, real estate, dan konstruksi. Sampai akhir perdagangan pekan lalu, industri property, real estate, and construction masih membukukan penurunan hingga 3,41 persen secara year to date (YtD). Adapun, terdapat 15 emiten yang tergolong ke dalam subsektor konstruksi.
Kendati, mayoritas saham yang ada di subsektor tersebut menunjukkan tren penurunan. Bahkan, ada yang terus menurun sejak Januari 2017. Contohnya itu, saham PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT PP Tbk (PTPP), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON), yang masuk ke dalam lima emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di subsektor konstruksi.
Analis PT NH Korindo Sekuritas Raphon Prima menyatakan, sejauh ini subsektor konstruksi masih menunggu perkembangan terkait kebijakan anggaran pemerintah untuk pembangunan. “Serta, di sisi lain, investor juga akan memperhatikan realisasi kontrak baru emiten konstruksi yang bisanya naik pada kuartal IV-2017,” ujar dia kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.
Selanjutnya, dihubungi terpisah, Direktur PT Investa Saran Mandiri Hans Kwee menuturkan, seharusnya subsektor konstruksi harusnya menguat di tengah harga saham emitennya yang terbilang rendah. Kendati, berbicara mengenai perkembangan subsektor tersebut memang sulit terlepas dari realisasi belanja pemerintah. Sehingga, hingga kini saham subsektor kontruksi masih agak berat jika ditinjau dari sisi pergerakan.
“Kami harapkan, akhir tahun ini subsektor konstruksi akan ada perbaikan. Namun untuk lebih jelasnya, ke depan kita mungkin dapat melihat realisasi government spending dan pembayaran proyek infrastruktur. yang pemerintah bayarkan kepada emiten konstruksi,” ungkap dia.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi pun, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani telah merevisi dan mematok persentase menjadi 5,1 persen. Sementara, World Bank meyakini, Indonesia masih akan dapat meraih kenaikan ekonomi hingga 5,2 persen. Adapun, guna membantu pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia (BI) kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (Bps) hingga menjadi 4,25 persen.
Penurunan BI-7 days (reverse) repo rate tersebut dapat terjadi dengan posisi inflasi yang masih rendah dan stabil. Serta, di sisi lain, karena mungkin BI merespon pernyataan Federal Reserves (The Fed) yang memutuskan baru akan menaikkan suku bunga acuannya pada Desember 2017.
Pasalnya, tutur Hans, dengan keputusan kenaikan Fed Funds Rate (FFR) yang ditunda membuat BI masih memiliki peluang untuk menurunkan suku bunga acuannya. Walau usai kenaikan pada September lalu, ia menilai bank sentral kita berpotensi cenderung menahan suku bunga acuan hingga beberapa waktu ke depan.
Namun, seiring dengan penurunan BI-7 days (reverse) repo rate (BI-7 RR), tidak hanya suku bunga deposito perbankan yang akan menurun. Sejalan, transamisi dari sisi suku bunga kredit juga diharapkan dapat terjadi lebih dalam.
Adapun, berdasarkan data uang beredar (M2) yang yang BI publikasi, menunjukkan bahwa total kredit perbankan telah mencapai Rp 4.514,5 triliun atau secara year on year (YoY) meningkat 8,4 persen sampai Agustus lalu. Jika ditinjau secara MtM, persentae kenaikan penyaluran kredit yang perbankan capai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi persentase pada Juli lalu, yakni 7,9 persen (YoY).
Meski persentase kenaikan total kredit perbankan lebih tinggi secara YoY, tapi sejauh ini pertumbuhannya itu, belum menjangkau kisaran double digit. Hans menuturkan, kondisi yang terjadi bukan karena bank enggan menyalurkan kredit. Sebaliknya, karena beberapa perusahaan besar justru memilih untuk tidak menarik plafon pinjaman kreditnya sebagai dampak dari melihat kondisi daya beli masyarakat yang belum kuat.
“Sedangkan, di sisi lain permintaan kredit mungkin lebih banyak berasal dari perusahaan yang lebih kecil atau yang berada di sektor yang masih diwaspadai perbankan. Sehingga, itulah yang membuat perbankan terlihat belum terlalu ekspansif untuk penyaluran kreditnya,” papar dia.
Sementara itu, jika berbicara mengenai kondisi daya beli, menurut Hans, terdapat tiga level masyarakat yang perlu dicermati. Kenaikan tarif daya listrik (TDL) dan sejumlah barang, membuat masyarakat level atau segmen menengah ke bawah mengurangi tingkat konsumsi. Kemudian, masyarakat dari segmen menengah ke atas pun sedang mengurangi tingkat konsumsinya untuk rumah kedua ataupun kendaraan kedua.
Hal tersebut, tidak terlepas dari kenaikan pajak yang berlaku untuk kedua aspek itu. “Sedangkan, kalau kita meninjau keadaan masyarakat level ekonomi ke atas ya tingkat konsumsinya masih bagus. Cuma secara keseluruhan gaya hidup masyarakat kita juga telah berubah, karena belakangan ini mulai banyak yang suka belanja via online dibanding langsung ke toko” ungkap Hans.
Ia menjelaskan, beberapa kondisi yang terjadi di tiga level masyarakat, serta perubahan gaya hidup itulah yang membuat daya beli beli masyarakat jadi terlihat melemah. Adapun, kondisi inflasi yang masih stabil dalam level rendah, karena pemerintah berhasil untuk menghapus beberapa subsidi.
Lalu, di sisi lain menurut Hans, sejauh ini pemerintah kita juga sedang cukup sukses menjaga volatilitas dari harga bawang ataupun cabai. Kendati, di tengah kondisi inflasi yang tidak tinggi, biasanya kenaikan gaji juga tidak terlalu tinggi.
Penerimaan Negara
Adapun, sebelumnya Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI Robert Pakpahan mengungkapkan, sampai Agustus 2017 total penerimaan negara telah mencapai Rp 972,9 triliun. Pencapaian tersebut setara dengan 56,1 persen dari target pemerintah di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan 2017, yang menyentuh Rp 1,7361 triliun.
Menanggapi data yang ada, Hans menilai, penerimaan negara cenderung berada dalam kondisi yang agak rendah. Padahal, harapannya pada Agustus lalu pencapaian penerimaan pendapatan kita dapat berkisar persentase ideal, yakni 75 persen terhadap APBN perubahan 2017. Sebab, penerimaan dana yang lebih masif berpeluang mendukung tingkat belanja pemerintah yang lebih kencang pada kuartal IV-2017.
Kendati di tengah kondisi penerimaan negara yang baru mencapai 56,1 persen itu, ia menilai bahwa pemerintah Indonesia perlu menarik pinjaman sehingga dana untuk kebutuhan belanja dapat terpenuhi. Adapun, pinjaman tersebut dapat pemerintah RI raih dari dalam ataupun luar negeri.
Harapannya, dengan pendanaan yang memadai, tingkat government spending kita dapat lebih baik ke depan. “Selanjutnya, hal tersebut juga memastikan bahwa perusahaan konstruksi akan mendapat pembayaran yang tepat waktu dari pemerintah atas pengerjaan proyek infrastruktur,” tutur Hans.
Sumber: Investor Daily
JAKARTA ID – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berhasil membukukan kontrak sebesar Rp 94,07 triliun hingga awal September 2017, atau setara 91,1% dari target tahun ini Rp 103,25 trilliun. Pencapaian ini didukung oleh kemampuan perseroan untuk memenangkan berbagai kontrak baru yang melonjak 31,1% dibandingkan periode sama tahun lalu.
Kontribusi terbesar pencapaian kontrak baru secara berturut-turut datang dari sektor infrastruktur, gedung dan properti dengan pencapaian kontrak sebesar Rp 20,66 triliun disusul sektor energi dan pabrik industrial sebesar Rp 6,45 triliun. Sementara itu, pencapaian kontrak dari sektor industri menyumbang Rp 3,65 triliun.
Direktur Utama Wika Bintang Perbowo menjelaskan, kontrak baru yang didapat oleh perseroan di antaranya Revitalisasi Pabrik Gula Rendeng PTPN IX, Pembangunan Pengendali Banjir di Batang, penahan dinding Bendungan Jatigede dan Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Lebih lanjut, Wika pada semester-II 2017 juga berencana untuk menerbitkan obligasi dengan target dana yang diperoleh sebesar Rp 6 triliun, yang terdiri atas obligasi dalam bentuk rupiah sebesar Rp 3 triliun dan obligasi global dalam denominasi rupiah sebesar Rp 3 triliun.
“Dana tersebut diproyeksikan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan jangka panjang.
Selain itu, salah satu keunggulan WikaA adalah kemampuan perseroan untuk mendapatkan bisnis di luar negeri,” ungkap Bintang dalam publikasinya kepada Investor Daily di Jakarta, belum lama ini.
Baru-baru ini, Wika memperoleh penghargaan Indonesia Champion for ASEAN untuk kategori konstruksi di ASEAN Marketing Summit 2017 yang diselenggarakan oleh Mark Plus Inc.
Pemilihan WIKA sebagai pemenang didasarkan pada keberhasilan dan implementasi strategi Perseroan masuk ke pasar konstruksi internasional.
Bintang menuturkan, dalam mengembangkan pasar luar negeri, Wik menerapkan pola selective market, antara lain memasuki pasar strategis di negara-negara tertentu yang memberikan comparative advantagedibandingkan negara lainnya.
Selain itu, WIKA juga memfokuskan diri pada pasar yang telah telah diketahui dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor seperti risiko usaha, budaya, sistem perpajakan dan kepabeanan.
“Wika dalam beberapa tahun terakhir sudah mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan proyek di Dubai, Malaysia, Filipina dan beberapa negara besar lainnya. Saat ini perseroan sedang mengerjakan proyek di Timor Leste dan Dubai,” ujar dia
Bintang menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan kinerja dan daya saing Wika baik secara domestik maupun Internasional. “Ini untuk dapat memberikan kontribusi lebih baik lagi di dunia Konstruksi dan EPCC,” tandas dia. (ely)
KONTAN.CO.ID – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) membukukan kontrak baru sebesar Rp 30,76 triliun hingga akhir Agustus 2017. Perusahaan pelat merah ini telah mencapai 71,12% dari target kontrak baru tahun ini sebesar Rp 43,25 triliun.
“Kontrak baru sampai dengan Agustus 2017 terdiri dari segmen industri Rp 3,65 tiliun, segmen infrastruktur, gedung dan properti sebesar Rp 20,66 triliun,” kata Puspita Anggraeni, Sekretaris Perusahaan WIKA saat dihubungi KONTAN, Kamis (14/9). Segmen energi dan industrial plant berkontribusi Rp 6,45 triliun pada kontrak baru WIKA.
Capaian total kontrak WIKA hingga akhir Agustus mencapai 94,07 trilliun atau sebesar 91,72% dari target kontrak dihadapi 2017 sebesar Rp 103,25 trilliun.
JAKARTA kontan. Emiten konstruksi plat merah memperlihatkan kinerja yang baik di semester I 2017. Salah satu pemicunya, lantaran proyek pembangunan infrastruktur banyak dialirkan ke perusahaan konstruksi milik pemerintah.
Meski tak mencolok, pertumbuhan laba masih terlihat di data pertumbuhan kinerja emiten konstruksi semester I 2017. MIsalnya Waskita Karya Tbk. (WSKT ) yang mendulang pertumbuhan laba bersih sebsar 118,70%, Adhi Karya Tbk. (ADHI) dengan pertumbuhan laba bersih 136,40%, dan Jasa Marga Tbk (JSMR) 9,80%.
Menurut pengamat pasar modal Teguh Hidayat, dalam periode tersebut perusahaan besar di bursa mencatat kinerja yang cukup baik tanpa mengenal perusahaan BUMN maupun swasta. “Cuma memang kalau dilihat lagi, konstruksi swasta tidak begitu terlihat karena mereka tidak kebagian proyek yang sifatnya pekerjaan umum,” jelas Teguh.
Dia melanjutkan, perusahaan konstruksi plat merah cenderung dipilih untuk meminimalisir resiko. Selain itu juga mudah diawasi karena direksi dipilih pemerintah dan bisa menjaga kepercayaan yang diberikan pemerintah.
Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee turut mencermati kucuran proyek yang mengalir kepada perusahaan konstruksi BUMN. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh modal dan strategi konsorsium. “Proyek diberikan kepada perusahaan yang punya modal besar dan itu dimiliki BUMN dan ini membuat BUMN sulit terkejar swasta,” timpalnya.
TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pembangunan jalan simpang susun Semanggi merupakan jatah “preman”. “Pemerintah itu preman resmi,” ucap Ahok saat proyek itu dimulai pada April tahun lalu.
Ahok menjelaskan, proyek Simpang Susun Semanggi adalah salah satu wujud “pungutan” atas kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB) yang diterapkan pemerintah Jakarta saat ini.
Dana kompensasi itu berasal dari pengembang PT Mitra Panca Persada sebesar Rp 369 miliar. Perusahaan ini ingin membangun gedung baru. “Sebagai gantinya, kami minta dibuatkan jalan layang ini,” ujar Ahok kala itu.
Baca: Sebelum Dipakai, Simpang Susun Semanggi Akan Dinilai Kelayakannya
Pada Selasa, 25 April 2017, jalan Simpang Susun Semanggi akhirnya terhubung. Gelagar atau box girder terakhir yang menyempurnakan bentuk simpang susun itu terpasang dengan disaksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Keduanya dibuat kagum oleh proses pemasangan bentang jalan yang tanpa kolom sepanjang 80 meter itu. Ini adalah metode pembangunan jembatan pertama di Indonesia yang disebut prestige erection segment box girder, terlebih dengan bentang yang melengkung.
“Cara membuatnya sama sekali tidak mengganggu (berdampak kemacetan) dan merusak kawasan Semanggi, tapi justru menambah keindahan Jakarta,” ucap Budi. Pengerjaan yang mulus, bahkan lebih cepat dari target, juga membuat Basuki tak sungkan memuji kontraktor proyek itu, yakni PT Wijaya Karya (Wika). “Dia membuktikan kerja lebih cepat dengan kualitas lebih baik,” tuturnya.
Wika mengerjakan proyek jalan layang yang memiliki misi memecah kepadatan kendaraan hingga 30 persen di kawasan Semanggi itu sejak April 2016. Target pengoperasian dimajukan dari rencana awal Oktober menjadi 17 Agustus 2017, bertepatan dengan hari jadi Republik Indonesia. “Saat ini, Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan tengah menilai segala sisi jembatan, dari kualitas beton, konstruksi, penerangan, hingga pernak-pernik lain,” kata Basuki.
AVIT HIDAYAT | JULI
detik:Jakarta – Jalan layang busway Ciledug-Blok M-Tendean sudah rampung. Direncanakan, tiga bulan lagi, masyarakat sudah bisa menikmati busway TransJakarta Layang (elevated) Ciledug-Blok M-Tendean.
Penasaran, detikFinance pun menjajal sendiri jalur melayang yang pengerjaannya telah sepenuhnya rampung dikerjakan.
Berapa ruas yang dijajal di antaranya, dari mulai sekitar Halte Tirtayasa, yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hingga ke titik pemberhentian terakhir, yakni di Halte TransTv.
Di sepanjang jalur tersebut, kondisi jalan telah diaspal dengan rapi dan rata. Dengan lintasan jalur seperti itu, bus Trans Jakarta nantinya bisa melaju kencang dengan nyaman membawa penumpang hingga sampai ke tujuan.
Jalur layang itu sendiri bakal melalui jalan yang berkelok hingga naik-turun. Saat melintasi jalur melayang itu, penumpang TransJakarta bakal disuguhi pemandangan dari gedung-gedung bertingkat yang ada di Jakarta.
Jika perhatikan, jalur tersebut cukup mirip dengan lintasan balap dengan tersedianya fasilitas penghalang angin di beberapa lokasi dan titik tertentu.
Dengan diberikannya sentuhan warna hijau berpadu kuning di sepanjang pembatas jalannya, membuat suasana jalan tidak monoton. Begitu pun dengan halte-halte yang ada di jalan layang tersebut.
Seluruh halte yang ada diberi warna atau motif yang cerah dan memanjakan mata, dengan begitu, kesan modern tampak hadir pada seluruh jalur melayang tersebut.
Seperti diketahui, Secara total, pembangunan Jalan Layang sepanjang 9,3 km tersebut menghabiskan Rp 2,3 triliun. Pembangunan jalan tersebut dikerjakan oleh 8 kontraktor berbeda di 8 titik berbeda, proyek ini diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Adapun delapan paket tersebut adalah paket Tendean (1.000 meter) dikerjakan PT Adhi Karya Tbk, paket Santa (1.250 meter) oleh PT Yasa Patrisia Perkasa, paket Trunojoyo (1.375 meter) dikerjakan PT Jaya Kontruksi, paket Taman Puring (1.200 meter) dikerjakan PT Hutama Karya, paket Kemayoran Lama (1.300 meter) dikerjakan PT Pembangunan Perumahan Tbk, Paket Kostrad (1.400 meter) dikerjakan PT Istaka Karya CO bersama dengan PT Agra Budi, Paket Ciledug (1.500 meter) dikerjakan PT Waskita Karya Tbk, dan Paket Seskoal (1.400 meter) dikerjakan PT Wijaya Karya Tbk. (dna/mkj)
DETIK Mempawah – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Tanah Air. Terkini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (18/3/2017), meresmikan 8 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) dengan total kapasitas 500 Mega Watt (MW) di seluruh Indonesia.
Adapun delapan paket tersebut adalah paket Tendean (1.000 meter) dikerjakan PT Adhi Karya Tbk, paket Santa (1.250 meter) oleh PT Yasa Patrisia Perkasa, paket Trunojoyo (1.375 meter) dikerjakan PT Jaya Kontruksi, paket Taman Puring (1.200 meter) dikerjakan PT Hutama Karya, paket Kemayoran Lama (1.300 meter) dikerjakan PT Pembangunan Perumahan Tbk, Paket Kostrad (1.400 meter) dikerjakan PT Istaka Karya CO bersama dengan PT Agra Budi, Paket Ciledug (1.500 meter) dikerjakan PT Waskita Karya Tbk, dan Paket Seskoal (1.400 meter) dikerjakan PT Wijaya Karya Tbk. (dna/mkj)
Peresmian 8 PLTG MPP dengan total kapasitas 500 MW dan sembilan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Barat tersebut dipusatkan di PLTG MPP Parit Baru (Pontianak) yang berlokasi di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
“Hari ini sudah diresmikan di delapan lokasi pembangkit listrik tenaga gas yang totalnya 500 Mega Watt,” ujar Presiden Jokowi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/3/2017).
Presiden Jokowi resmikan 8 pembangkit listrikPresiden Jokowi resmikan 8 pembangkit listrik Foto: Dok. Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Tambahan daya listrik tersebut diyakini dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Mengingat saat ini pasokan listrik juga sangat dibutuhkan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di Bumi Khatulistiwa.
“Ini memang yang sangat-sangat dikeluhkan masyarakat karena masalah kebutuhan industri, kebutuhan untuk pabrik, kebutuhan untuk hotel, pariwisata dan juga rumah tangga yang antre ingin mendapatkan listrik,” ungkapnya.
Oleh sebab itu dipilih mobile power plant karena proses pembangunannya yang cepat hanya memakan waktu 6 bulan.
“Kalau kita pakai yang batu bara bisa 4 tahun sampai 5 tahun (membangunnya) tapi ini bisa dikerjakan cepat,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi resmikan 8 pembangkit listrikPresiden Jokowi resmikan 8 pembangkit listrik Foto: Dok. Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bukan hanya Kalimantan Barat, sejumlah provinsi di Indonesia juga dapat merasakan manfaat dari pembangunan PLTG tersebut. Selain menggunakan gas sebagai bahan baku yang murah dan tidak merusak lingkungan, PLTG MPP tersebut bisa berpindah tempat sesuai dengan kebutuhan.
“Perlu saya ingatkan bahwa ini adalah MPP, Mobile Power Plant, yang bisa dipindah-pindah ke tempat lain kalau memang tempat itu sangat membutuhkan,” ucap Kepala Negara.
Presiden juga memuji pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang mencapai 5,22 persen dan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,02 persen.
“Kalau listriknya tidak disiapkan bagaimana investor mau membangun hotel, industri dan pabrik,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi resmikan 8 pembangkit listrikPresiden Jokowi resmikan 8 pembangkit listrik Foto: Dok. Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Padahal, kata Presiden, dengan masuknya investor akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi penduduk di kota, kabupaten dan provinsi sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan ikut meningkat.
Adapun PLTG MPP 500 MW yang telah diresmikan, tersebar pada 8 lokasi, yaitu:
1. MPP Jeranjang–Lombok dengan daya 2×25 MW, yang telah beroperasi sejak 27 Juli 2016;
2. MPP Air Anyir–Bangka dengan daya 2×25 MW, mulai beroperasi 13 September 2016;
3. MPP Tarahan–Lampung dengan daya 4×25 MW, mulai beroperasi 29 September 2016;
4. MPP Nias dengan daya 1×25 MW, mulai beroperasi 31 Oktober 2016;
5. MPP Parit Baru (Pontianak) dengan daya 4×25 MW, mulai beroperasi 8 November 2016;
6. MPP Balai Pungut–Riau dengan daya 3×25 MW, mulai beroperasi 13 November 2016;
7. MPP Suge–Belitung dengan daya 1×25 MW (Roll Suge), mulai beroperasi 22 November 2016;
8. MPP Paya Pasir-Medan dengan daya 3×25 MW (Roll Paya Pasir), mulai beroperasi 9 Desember 2016.
Sedangkan sembilan infrastruktur kelistrikan yang berhasil diselesaikan PLN di Kalimantan Barat yakni:
1. PLTU Ketapang dengan daya 2×10 MW
2. SUTT 150 kV Parit Baru–Kota Baru sepanjang 44 kms
3. SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoibabang sepanjang 162 kms
4. SUTT 150 kV Singkawang-Bengkayang sepanjang 140 kms
5. SUTT 150 kV Singkawang- Sambas sepanjang 118 kms
6. GI 150 kV Kota Baru dengan daya 30 MVA
7. GI 150 kV Sambas dengan daya 30 MVA
8. GITET 275 kV Bengkayang dengan daya 2×250 MVA
9. GI 150 kV Bengkayang sebesar 30 MVA
2 Syarat Pengerjaan Proyek Mangkrak
Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa saat ini terdapat 34 pembangkit listrik yang mangkrak. Salah satunya adalah pembangkit listrik yang lokasinya bersebelahan dengan PLTG MPP Parit Baru.
Presiden berpesan agar berhati-hati apabila akan meneruskan pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Selain itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu masalah hukumnya sudah beres dan pembangkit listrik tersebut harus dibangun sesuai dengan kualitas yang diinginkan.
“Saya tidak mau nanti kapasitasnya hanya 30 persen atau 40 persen, untuk apa? Saya bisa ngecek itu. Jadi jangan main-main dengan hal teknis detil, pasti saya akan lihat karena menyangkut uang yang triliun,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi resmikan 8 pembangkit listrikPresiden Jokowi resmikan 8 pembangkit listrik Foto: Dok. Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Usai meresmikan delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) dengan total kapasitas 500 Mega Watt (MW), Presiden Joko Widodo menyempatkan diri meninjau ke lokasi proyek pembangunan pembangkit listrik yang sudah mangkrak selama beberapa tahun itu.
Didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Kepala Negara berjalan menyusuri bangunan proyek pembangkit listrik tersebut.
Baca juga: Pembangkit Listrik Mangkrak Dilanjutkan, Jokowi: Kalau Main-main, Awas!
Presiden menyatakan telah memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang terbengkalai.
“Ya ada 34 kan, sudah sering saya sampaikan kalau bisa diselesaikan ya diselesaikan, tidak apa-apa,” tutur Jokowi.
Namun, Kepala Negara berharap agar penyelesaian proyek mangkrak tersebut dikerjakan secara profesional dan transparan.
“Sehingga listrik keluaran betul-betul bisa dipakai masyarakat, untuk pabrik, untuk industri, untuk pariwisata,” pungkas Jokowi.
Turut menyertai Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peresmian PLTG tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, serta Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. (mkj/hns)
Jakarta – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mendapat pinjaman sindikasi dari delapan institusi sebesar Rp 5 triliun, dengan tenor tiga tahun dan bunga sekitar 7,8%. Dana tersebut akan digunakan perusahaan untuk modal kerja pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda maupun pembangunan jalan tol Soreang-Pasir Koja.
Direktur Utama Wijaya Karya Bintang Perbowo mengatakan, penandatanganan kredit sindikasi antara perseroan dengan delapan institusi keuangan yang baru dilakukan merupakan wujud komitmen untuk merealisasikan program nawacita. Khususnya, melalui pembangunan infrastruktur yang dapat menggerakan roda ekonomi nasional.
Satu dari dua proyek Wijaya Karya yang mengunakan dana pinjaman tersebut merupakan jalan tol yang akan menghubungkan daerah industri dan pertambangan antara Balikpapan dan Samarinda.
“Dengan pembangunan jalan tol itu, kami berharap dapat menekan biaya dan mempercepat proses maupun lalu lintas logistik,” ujar Bintang di Jakarta, Rabu (15/3).
Dari total pinjaman sindikasi kepada Wijaya Karya yang sebesar Rp 5 triliun, pihak yang bertindak sebagai mandated lead arranger adalah Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU) Indonesia dengan nilai partisipasi sebesar Rp 1 triliun. Kemudian, Bank of China Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang berperan sebagai lead arranger, masing-masing berkomitmen memberikan pinjaman sebesar Rp 900 miliar.
Senada, PT Bank BNP Paribas Indonesia juga menjadi lead arranger atas pinjaman sindikasi kepada Wijaya Karya, tapi kredit yang bank swasta nasional ini siapkan sebesar Rp 300 miliar. Sementara itu, dari sisi PT Bank Mizuho Indonesia dan PT Bank ICBC Indonesia, keduanya menyiapkan kredit sebesar Rp 375 miliar. Lalu, PT Bank CTBC Indonesia menyiapkan plafon kredit sebesar Rp 250 miliar kepada Wijaya Karya.
Mengenai pinjaman dari tujuh bank asing, satu perusahaan pelat merah, Direktur Keuangan Wijaya Karya Antonius NS Kosasih mengungkapkan, berdasarkan kesepakatan kredit modal kerja yang perseroan terima tidak akan menggunakan aset sebagai agunan. Sebaliknya, ke-8 institusi keuangan yang memberikan pinjaman justru menggunakan dasar tagihan Wijaya Karya kepada pihak badan usaha jalan tol (BUJT) Balikpapan-Samarinda dan Soreang-Pasir Koja sebagai jaminan.
“Adapun, pinjaman sindikasi yang kami terima juga memilili tingkat bunga yang rendah, karena terdiri dari Jibor (Jakarta Interbank Offered Rate) ditambah margin 2%. Dari sisi Jibor kan sebesar 5,8%, sehingga kami hanya mendapat bunga 7,8%,” papar dia.
Seiring dengan hal tersebut, ia mencontohkan, andaikan sebelum tiga tahun pihaknya sudah melunasi jumlah pokok sekitar Rp 1-2 triliun, mereka dapat kembali menarik pinjam dengan nilai yang setara dari pelunasan pokok yang sebelumnya.
“Dengan kondisi ini, jelas bagus untuk cash flow perseroan,” jelas dia.
Perihal identitas kreditor perseroan yang mayoritas bank asing, Antonius menilai hal tersebut menunjukkan kalau dunia internasional memiliki tingkat kepercayaan yang baik kepada Wijaya Karya.
“Namun, selain bank-bank itu, masih ada SMI yang merupakan perusahan pelat merah. Intinya, kami sangat senang mendapat pinjaman yang murah dan tenor pembiayaan yang sama dengan waktu proyek perseroan,” ujar dia.
Pada kesempatan sama Deputy General Manager and EVP Head of Global Corporate Banking and Financial Institution BTMU Indonesia Pancaran Affendi menyatakan, pihaknya mendanai Wijaya Karya karena menilai proyek yang digarap perusahaan tersebut cukup potensial.
Dari sisi emiten, Wika merupakan salah satu perusahaan konstruksi yang memiliki kinerja yang bagus, dan kondisi keuangan yang sehat, ujarnya.
“Proyek jalan tol yang Wijaya Karya kerjakan itu, mendapat jaminan dari pemerintah, sehingga kami siap mendukung melalui pemberian kredit. Adapun, sejalan dengan kredit sindikasi ini, untuk pertama kali BTMU berpartisipasi untuk mendanai konstruksi di Indonesia,” ungkap dia.
Devie Kania/HA
Investor Daily
Jakarta detik- Para supir truk pengiriman barang kini memiliki pilihan lain untuk menyeberang ke Pelabuhan Panjang, Lampung, sejak di bukanya jalur penyeberangan kapal Ro-Ro di Dermaga Ex Presiden, Tanjung Priok. Jalur ini dibuka sejak bulan puasa tahun lalu.
Kini para supir truk mulai berpindah hati menggunakan jalur baru ini. Ada banyak alasan mengapa jalur baru ini dipilih, salah satunya karena bebas dari pungutan liar (pungli).
“Kalau lewat Merak itu banyak banget pungutan. Sekali kena bisa Rp 20 ribu, sehari bisa kena 4-5 kali pungli. Kalau di sini aman,” kata salah satu supir truk Suryasan di Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (26/2/2017).
Hal tersebut bahkan disampaikan langsung saat bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat datang dermaga Ex Presiden, Tanjung Priok.
Tak hanya itu, menurutnya dengan jalur tersebut dia bisa menghemat bahan bakar hingga 120 liter. Meskipun tarif penyebrangan dari dermaga ini lebih mahal.
“Kalau di Merak tarifnya Rp 1,315 juta, kalau di sini Rp 1,72 juta, selisinya Rp 400 ribu. Tapi di sini hemat solar, enggak ada pungutan, bisa istirahat. Di Merak juga biasanya ngantri, jadi lebih enak disini. Banyak juga teman-teman yang ke sini, di Merak jadi berkurang,” tuturnya.
Suryasan sendiri mengaku sudah berkali-kali menggunakan jalur tersebut. Dia pun berharap agar rute tersebut semakin di maksimalkan dengan menambah lebih banyak kapal.(mkj/mkj)
Sydney detik- Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyebut terlambatnya pembangunan infrastruktur terjadi karena lambannya pengambilan keputusan di tingkat birokrasi. Seperti yang terjadi pada pembangunan transportasi massal di Jakarta, Mass Rapid Transit (MRT).
“Masalah infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi massal, waktu saya jadi Gubernur DKI, ada yang namanya MRT. Planning-nya sudah 26 tahun, tapi belum diputus-putus, ya yang namanya pemimpin yah harus putuskan dengan segala risiko yang ada,” ucap Jokowi di depan ribuan WNI yang memenuhi International Convention Center (ICC) Sydney, Australia, Minggu (26/2/2017).
Keterlambatan ibu kota negara membangun transportasi massal, kata dia, berimplikasi semakin mahalnya ongkos yang dikeluarkan untuk membangun infrastrukturnya.
“Begitu sudah putuskan breg, nyatanya yah jalan, dan terus berjalan. Tapi kalau tidak kita putuskan ya semakin hari semakin mahal, infrastruktur semakin mundur semakin mahal, coba kalau diputuskan 26 tahun lalu, harga tanahnya masih Rp 2-3 juta, ini waktu saya putuskan itu harga tanahnya Rp 128 juta per meter, betapa mahalnya karena ga putuskan dulu,” ujarnya.
Belajar dari pengalaman itu, pemerintah bertekad tancap gas membangun transportasi umum sebelum semakin terlambat dengan risiko biaya yang semakin tinggi. Di sisi lain, masyarakat juga harus menanggung kerugian dari kemacetan yang semakin akut.
“Ini putuskan selalu terlambat, LRT sama, tahun lalu sudah dimulai, barangnya kelihatan semua, di Palembang maupun Jabodetabek, 2019 awal selesai semua. LRT dan MRT itu harus diputuskan,” ungkap Jokowi.
Menurut dia, putusan pembangunan yang beberapa kali ditunda pada rezim sebelumnya terjadi karena pembangunan transportasi massal masih saja memperhitungkan untung rugi.
“Kalau dihitung masalah dari tiket penumpang, tapi dihitung macetnya, dari sekarang tidak disiapkan transportasi massal kaya MRT kayak busway, LRT, itu kerugian kita per tahun Rp 28 triliun, bangun LRT dan MRT sekarang yang pertama Rp 15 triliun, kerugian itu setiap tahun akan datang karena macet, pembuangan bahan bakar. Ini yang tidak kita sadari,” papar Jokowi. (idr/mkj)
Liputan6.com, Manado – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk sejumlah proyek infrastruktur dan properti.
Kerja sama itu ditandatangani dalam nota kesepahamanan yang ditandatangani pada Jumat (3/2/2017). Selain kerja sama, Wika juga dapat berinvestasi di berbagai daerah di Sulawesi Utara.
“Kami berharap kerja sama ini dapat segera terealisasi untuk membangun ekonomi di Sulawesi Utara dengan cepat dan terpadu,” ujar Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey.
Ia menuturkan, salah satu kerja sama yang dapat segera terealisasi yaitu pembangunan PLTG di Bitung dan Likupang, Sulawesi Utara. “Kami berharap Wika dapat bekerja sama dengan PLN dan BUMD Sulut untuk bersama-sama investasi membangun PLTG di Bitung dan Likupang yang output listriknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Utara,” ujar dia.
Ada pun nota kesepahaman yang ditandatangai menjelang akhir pekan ini antara lain pekerjaan pembangunan, pengembangan dan ivnestasi pada pelabuhan Bitung, pelabuhan-pelabuhan lainnya di Sulawesi utara, pantai, dan kawasan komersial di Manado, Bitung dan Likupang. Termasuk investasi dan pembangunan PLTG 2X100 MW di Bitung dan 2×200 MW di Likupang.
BACA JUGA
Direktur Utama Wika, Bintang Perbowo menuturkan, pihaknya siap mendukung seluruh program yang dicanangkan oleh pemerintah Sulawesi Utara.
“Kami siap investasi untuk pembangunan PLTG di Bitung dan Likupang. Kami siap kerja sama dengan PLN dan BUMD Sulut. Kami sudah sangat berpengalaman membangun PLTG dan yakin dapat selesaikan PLTG itu kurang dari satu tahun setelah kontrak beres,” kata dia.
Selain itu, pihaknya juga siap untuk membangun kawasan khusus ekonomi termasuk industri dan logistik di Bitung serta kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di Likupang. Perseroan juga siap untuk investasi jalan tol Manado-Bitung. Selain itu juga pembangunan bendungan Kuwil.
Perseroan juga memiliki kesiapan keuangan untuk mewujudkan berbagai kerja sama itu. “Kami baru saja selesai melakukan rights issue dan peroleh suntikan modal Rp 6,15 triliun. Dari hasil rights issue yang sebagian besar merupakan penyertaan modal negara Rp 4 triliun, serta dari leverage atas dana itu, kami diharapkan memprioritaskan pembangunan mau pun investasi di sektor infrastruktur terutama program prioritas pemerintah,” jelas Direktur Keuangan Wika Steve Kosasih.
Hingga Januari 2017, perseroan telah meraih kontrak baru Rp 5,09 triliun. Pencapaian kontrak baru itu 12 persen dari total target kontrak baru sekitar Rp 102,93 triliun pada 2017.
“Kenaikan terbesar disumbang oleh raihan proyek pembangunan jalan tol Serang-Panimbang dengan nilai kontrak Rp 3,56 triliun,” kata dia.
Selain itu, pembangunan jalan dan jembatan Natar Boa di Timor Leste Rp 171 miliar, pembangunan PLTU Sulsel Baru 1×100 MW Rp253,3 miliar, dan pembangunan jalan dan penataan pantai Kuta Lombok senilai Rp 125,6 miliar.
Pada 2017, PT Wijaya Karya Tbk memproyeksikan target penjualan sebesar Rp 25,75 triliun atau naik 32,81 persen dari target tahun 2016 sebesar Rp 17,29 triliun.
Sementara laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas Induk pada 2017 diproyeksikan sebesar Rp 1,2 triliun atau naik 20 persen dari prognosa tahun 2016 yang diperkirakan
menembus rekor pencapaian elama ini.
“Dari target awal Rp 750 miliar, WIKA membukukan pencapaian laba tahun 2016 minimal 25 persen di atas target atau sekurang-kurangnya Rp 940 miliar,” ujar Steve.
| Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bintang Perbowo mengatakan, mengawali 2017 WIKA telah memenangkan tender penataan jalan Pantai Kuta, Mandalika, Lombok senilai Rp 138 miliar. Bintang menuturkan, pengumuman tender itu berdasarkan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan verifikasi yang dilakukan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development. Keputusan WIKA sebagai pemenang tercantum dalam Surat Keputusan bernomor 01/Peng/Dir/ITDC/2017.
Dengan demikian, total kontrak tahun ini terdiri atas target kontrak baru 2017 sebesar Rp 43,24 triliun dan carry over 2016 sebesar Rp 59,69 triliun. (nlt) |
JAKARTA kontan. Komitmen pemerintah membangun berbagai proyek infrastruktur bukan sekadar isapan jempol belaka. Meski belum seluruh proyek yang direncanakan bisa terealisasi, namun sebagian proyek infrastruktur nyatanya sudah jalan.
Dari catatan KONTAN, pemerintah berhasil menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur. Antara lain: proyek jalan tol Pejagan-Pemalang seksi I dan II yakni Pejagan-Brebes Timur).
Presiden Joko Widodo meresmikan proyek ini pada Juni 2016. Selain jalan tol, proyek pembangunan pelabuhan Kalibaru tahap I, Bendungan Jatigede, proyek pengembangan Bandara Soekarno Hatta, pembangunan pos lintas batas negara (PBLN) serta sarana penunjang Mota’ain, Balu dan Bandara Sentani, Jayapura juga bisa jadi bukti.
Selain itu, pada tahun yang sama, pemerintah juga mempercepat pelaksanaan beberapa proyek strategis nasional seperti proyek light rail transit (LRT) yang kini masuk tahap konstruksi, proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU Batang) yang kini financial closing, proyek jaringan palapa ring yang sudah diteken kontrak kerjasama pelaksanaan proyek antara pemerintah dan konsorsium kontraktor.
Adapun, tiga proyek jalan tol yakni ruas Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung dan Pandaan-Malang, statusnya telah teken kontrak kerjasama. B
Bagaimana dengan tahun 2017 yang tinggal dalam hitungan hari? Lagi, pemerintah berkomitmen melanjutkan berbagai proyek infrastruktur. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 387,3 triliun.
Meski begitu, dalam rencana investasi infrastruktur yang disusun pemerintah untuk 2017, total rencana pembiayaan konstruksi tahun depan sekitar Rp 500 triliun. Perinciannya: Rp 227 triliun untuk proyek strategis nasional dan Rp 271 triliun untuk proyek non strategis.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo menjelaskan, dana investasi ini rencananya akan bersumber dari beberapa pos. Yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 124 triliun, APBD Rp 134 triliun, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp 85 triliun, BUMD Rp 2,4 triliun dan swasta Rp 154 triliun.
Beberapa proyek yang akan dilaksanakan pada 2017 antara lain membangun 341 kilometer (km) jalan tol. Diantaranya ruas tol Medan-Kualanamu, jalan tol akses Tanjung Priok, ruas Solo-Kertosono, Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung.
Pemerintah juga akan membangun 828 km jalan baru dan 807 km peningkatan jalan. Pemerintah juga akan membangun bandara baru, jalur kereta api sepanjang 1.687 km, membangun 39 bendungan dan membangun serta merehabilitasi 13 pelabuhan.
“Selain yang akan dibangun, tahun 2017 kami juga akan menyelesaikan beberapa proyek,” kata Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Menurutnya, beberapa proyek yang akan rampung tahun depan antara lain Bendungan Raknamo, jalan tol Palembang Indralaya, Bakauheni- Terbanggi Besar, Medan- Binjai, Solo- Ngawi-Kertosono dan Bawen-Salatiga.
Andalkan duit pensiun
Harus diakui, masalah ketersediaan lahan dan anggaran masih menjadi kendala dalam pembangunan proyek infrastruktur. Makanya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bilang selain sumber pembiayaan yang kini sudah ada, pemerintah juga akan mencari skema pembiayaan baru sebagai alternatif sumber dana infrastruktur.
Terbaru, pemerintah tengah mewacanakan pemanfaatan dana kelolaan jangka panjang seperti dana pensiun untuk membiayai infrastruktur. Menurut Bambang, dalam waktu dekat setidaknya ada sekitar Rp 15 triliun dana pensiun yang akan dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan modal PT Waskita Karya dalam membangun 14 ruas jalan tol, diantaranya Kanci- Pejagan, Pejagan- Pemalang, Pemalang- Batang dan Medan – Kualanamu- Tebing Tinggi.
Pemerintah juga akan mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur. Dalam revisi Daftar Rencana pinjaman luar negeri Jangka Menengah (blue book) 2015-2019 pemerintah menambah utang pembiayaan proyek dari semula US$ 39,8 miliar menjadi US$ 42,27 miliar.
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya bilang, meski belum seluruhnya rampung namun dampak pembangunan proyek infrastruktur yang digeber pemerintah sudah mulai terasa.
Menurutnya, salah satu indikator yang bisa dilihat adalah adanya penurunan angka kemiskinan dalam beberapa waktu terakhir turun meski ekonomi melambat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2016 angka kemiskinan tercatat 10,34%, turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 10,65%. Sedangkan angka kemiskinan pada September 2015 sebesar 10,62%.
“Artinya, ada tendensi pembangunan infrastruktur mulai berdampak ke ekonomi,” jelas Berly.
Membaiknya infrastruktur akan berdampak besar pada penurunan ongkos logistik dan peningkatan daya saing (competitiveness) Indonesia. Nah pada tahun ketiga nanti yaitu tahun 2017, kata Berly merupakan tahun pembuktian bagi pemerintah.
Artinya pemerintah harus konsisten dalam membangun berbagai proyek infrastruktur. Terutama dalam mengatasi berbagai masalah di bidang infrastruktur. Selama ini, masalah utama dalam proyek infrastruktur adalah soal pembebasan lahan, pendanaan dan perizinan.
Ke depan, kata Berly beberapa masalah pengganjal implementasi proyek infrastruktur nasional harus segera diatasi. Pemerintah juga harus mulai melebarkan sayap ke sektor-sektor lain.
Artinya, selain proyek infrastruktur sektor perhubungan pemerintah juga harus menggenjot proyek infrastruktur listrik. “Karena itu hal dasar yang dibutuhkan investor,” jelasnya.
Bisnis.com, JAKARTA—Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi akhirnya disahkan menjadi UU. Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (Gapensi) menyambut baik pengesahan itu. Gapensi berharap, tak ada lagi aksi kriminalisasi terhadap pelaksana konstruksi di Tanah Air.
“Kami sambut baik, semoga tidak ada lagi aksi sepihak berupa kriminalisasi kepada pelaksana konstruksi,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi H.Andi Karumpa, Minggu (18/12).
Andi mengatakan, pihaknya telah mengawal dan memberikan masukan atas RUU ini sejak dua tahun lalu dan kemudian disahkan menjadi UU.UU ini terdiri dari 14 Bab dan 106 pasal dan telah melalui harmonisasi dengan peraturan sektor lain, seperti UU Nomor 11/2014 tentang Keinsinyuran, UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan terkait lainnya.
Dia mengatakan, terdapat delapan poin penting dalam UU ini. Namun pihaknya, menekankan pentingnya adanya perlindungan hukum kepada pelaksana konstruksi.
“Jadi, dalam UU ini tidak boleh ada lagi pihak-pihak yang berupaya menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi lalu mengganggu proses pembangunan. Di sini ada perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi,” pungkas Andi.
Menurutnya, penegak hukum harus memahami bahwa pada UU ini tidak terdapat klausul kegagalan pekerjaan konstruksi, hanya ada klasul kegagalan bangunan. Poin penting lainnya yang digarisbawahi Gapensi adalah pengaturan rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan.”Ketersediaan bahan baku, material konstruksi perlu dirancang ketersediaanya, sebab ini menyangkut daya saing pelaksana konstruksi, utamanya yang usaha kecil dan menengah,” ujar dia.
“Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat melaksanakan pekerjaan konstruksi, sehingga tidak bisa lagi ada pihak-pihak yang sengaja mencari-cari kesalahan pelaksana konstruksi,” papar Andi.
Memasuki pasar bebas Asean, UU ini juga mengatur badan usaha asing yang beroperasi di Indonesia. Hal ini diarahkan agar pelaksana konstruksi lokal dapat menjadi menjadi pelaku di daerahnya sendiri.
“Kita tidak ingin jadi penonton di kampung kita sendiri, sementara asingnya leluasa membawa modal dan kekuatannya sendiri,” ucap Andi.
Sebab itu, menurut Andi sosialisasi atas UU ini hingga ke daerah-daerah penting diperkuat. Andi menambahkan, revisi UU ini akan terus berjalan, mengingat perkembangan jasa konstruksi di Tanah Air akan berlangsung dinamis ke depan. Misalnya bagaimana menghadapi berbagai perubahan rantai pasok, system delivery dalam sistem pengadaan barang dan jasa serta mutu konstruksi yang terus berkembang.
“Tinggal sosialisasi ke penegak hukum, pengusaha, pemerintah daerah, dan stake holders sampai ke daerah ini penting, agar pengusaha tidak ragu lagi dalam menjalankan tugasnya mengerjakan pengerjaan konstruksi,” tandas Andi.
| PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) membukukan kontrak jasa pemborongan (desain dan bangun) pekerjaan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda seksi 2,3 dan 4 senilai Rp6,58 triliun. Perseroan ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Jasa Marga Tbk (JSMR) Balikpapan, Samarinda. Rencananya proyek ini berlangsung selama 26 bulan kalender kerja. Pencapaian kontrak baru Wijaya Karya sampai pekan I Oktober 2016, termasuk penawaran terendah, sebesar Rp40,13 triliun atau 76% dari target kontrak baru sepanjang tahun sebesar Rp52,8 triliun.(ay) |
JAKARTA. Pemerintah mematok anggaran infrastruktur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan sebesar Rp 387,3 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding anggaran infrastruktur dalam APBN Perubahan tahun ini yang sebesar Rp 317,1 triliun.
Anggaran infrastruktur tersebut, terdiri dari anggaran infrastruktur ekonomi sebesar Rp 377,8 triliun, infrastruktur sosial Rp 5,5 triliun, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp 4,1 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu Askolani menyebutkan, anggaran infrastruktur tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek prioritas. Yaitu, pembangunan jalan 815 kilometer (km), jembatan 9,4 km, jalur kereta api 550 kilometer spoors, pelabuhan laut di 55 lokasi, dan membangun 13 bandara.
“PMN Rp 7,2 triliun juga akan menambah output yang akan digunakan BUMN untuk belanja modalnya dan sangat efektif untuk meningkatkan pembangunan jalan tol,” kata Askolani, Kamis (27/10).
http://nasional.kontan.co.id/news/ini-proyek-infrastruktur-prioritas-tahun-2017
Sumber : KONTAN.CO.ID
Jakarta kontan. Pembangunan infrastruktur, khususnya yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai dengan tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dihadapkan pada banyak masalah klasik, yakni anggaran.
Berdasarkan perhitungan Kementerian PUPR tahun 2016 misalnya, total anggaran untuk pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum dan perumahan yang ideal mencapai Rp 178 triliun. Tapi, pada tahun anggaran ini, kementerian tersebut hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp 104 triliun.
Anggaran itu pun, kemudian masih dipangkas Rp 8,4 triliun dan Rp 6,9 triliun karena penerimaan pajak 2016 diperkirakan akan meleset Rp 219 triliun. Permasalahan anggaran itu, harus membuat Kementerian PUPR memutar otak.
Agar pelaksanaan proyek infrastruktur di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat jalan, mereka menggeser atau mengalihkan pembayaran infrastruktur ke tahun anggaran 2017. Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR mengatakan, pembayaran proyek yang perlu penundaan sampai dengan APBN 2017 nanti mencapai sekitar Rp 4 triliun.
Pembayaran proyek jalan yang ditunda tersebut salah satunya untuk Tol Solo- Kertosono. “Karena anggaran untuk mereka belum siap diserap sekarang,” katanya pekan lalu.
Selain anggaran, masalah klasik yang masih menghantui pembangunan infrastruktur adalah lahan. Masalah ini, salah satunya terjadi pada pembangunan sarana irigasi baru. Kementerian PUPR memiliki program pembangunan sarana irigasi baru sebanyak satu juta hektare selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi, pembangunan tersebut terganjal lahan.
Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR mengatakan, kementeriannya kesulitan mendapatkan hamparan lahan seluas lebih dari 3.000 hektare untuk membangun sarana irigasi baru. Luasan hamparan yang ada hanya kecil- kecil.
Sementara itu, masalah klasik ketiga, berkaitan dengan birokrasi. Imam Santosa, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR mengatakan, masalah birokrasi ini terjadi pada rencana pengembangan pembangkit listrik di 18 waduk, antara lain; Batutegi di Lampung, Jatibarang di Jawa Tengah dan Karangkates di Jawa Timur di Jawa Timur.
Walaupun pengembangan PLTA sudah direncanakan sejak awal pemerintahanPresiden Jokowi, sampai saat ini proyek tersebut belum bisa dilaksanakan. Proyek tersebut sampai saat ini masih terkendala oleh ijin pemanfaatan waduk sebagai barang milik negara (BMN) dari Kementerian Keuangan.
Meski masih mendapatkan hambatan klasik, Kementerian PUPR menilai, itu bukan masalah. Permasalahan tersebut tidak menimbulkan sandungan berarti bagi Kementerian PUPR untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.
Bahkan, menurut mereka, pembangunan infrastruktur yang ditangani Kementerian PUPR saat ini bisa dikatakan melaju cepat. Untuk pembangunan jalan tol misalnya, selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi, PUPR bersama dengan swasta telah berhasil menuntaskan pembangunan beberapa ruas tol.
Pertama, Tol Cikopo- Palimanan sepanjang 116, 7 kilometer. Kedua, Tol Pejagan- Pemalang Seksi I dan II sepanjang 20 kilometer yang pembangunannya sempat mangkrak sejak 1996.
Kementerian PUPR juga telah berhasil memulai pembangunan beberapa ruas tol yang sebelumnya sempat mangkrak selama bertahun- tahun. Tol tersebut antara lain; Tol Ruas Pemalang- Batang, dan Batang Semarang, Balikpapan- Samarinda.
Kementerian PUPR juga berhasil memulai pembangunan beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatera. Basuki optimis, dengan percepatan pembangunan tersebut, dalam waktu lima tahun, panjang jalan tol bisa bertambah 1.060 kilometer.
Selain tol, untuk menunjang keterhubungan antar wilayah di daerah pinggiran dan perbatasan, Kementerian PUPR pada dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi juga telah melaksanakan pembangunan jalan Trans Papua. Berdasarkan data kementerian tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2016 ini akan ada pembangunan jalan Trans Papua baru sepanjang 135, 8 kilometer.
Jalan tersebut merupakan bagian jalan Trans Papua sepanjang 3.031,4 kilometer yang saat ini sudah tersambung penuh sepanjang 2.624 kilometer. Di sektor ketahanan pangan dan air, pada sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian PUPR juga telah berhasil memulai dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur pangan dan ketahanan air.
Untuk waduk, sampai dengan 2016 ini, Kementerian PUPR sudah menyelesaikan tujuh buah waduk peninggalan pemerintahan Presiden SBY, salah satunya Waduk Jatigede yang sekarang sudah mulai diairi.
Selain itu, mereka juga sudah memulai dan memulai pembangunan 30 waduk baru, atau 57% dari 65 total pembangunan waduk yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2014-2019).
Di sektor air minum, Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas mengatakan, pemerintah juga akhirnya berhasil memulai pelaksanaan skema pembangunan kerjasama pemerintah badan usaha dalam Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (Umbulan). Keberhasilan tersebut merupakan prestasi besar, mengingat proyek tersebut sudah digagas sejak 1970 lalu.
“Dengan ini, skema kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur, tidak lagi hanya wacana diatas kertas,” katanya.
Adanya percepatan itu pun diakui oleh Ketua Apindo, Hariyadi B Sukamdani. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang ditangani Kementerian PUPR merupakan salah satu yang menonjol di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi.
“Kinerja PUPR di bawah Pak Basuki menurut saya yang paling baik,” katanya usai pertemuan dunia usaha dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Jakarta : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menyatakan bertanggungjawab atas munculnya genangan air di sejumlah titik di area kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta yang terjadi Minggu, 14 Agustus 2016, pukul 16.00 WIB.
Melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (15/8), WIKA merupakan pimpinan konsorsium kerjasama operasi (KSO) Kawahapejaya Indonesia dalam Pembangunan Terminal 3 Ultimate (T3) Bandara Soekarno Hatta.
Berikut pernyataannya:
1. Tim KSO sudah dapat mengatasi genangan air akibat meluapnya buangan air di bak kontrol yang terbuka yang berada di bawah lantai plaza akibat curah hujan yang tinggi pada Minggu (14/8).
2. KSO telah menyiapkan tim kerja yang terdiri dari manajemen teknisi dan pekerja selama 24 jam yang dibagi dalam dua shift untuk siaga mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan akan timbul di terminal baru.
3. Tim KSO akan mengajukan usulan membuat sodetan dari bak kontrol untuk dibuang ke sungai terdekat dari masing-masing bak kontrol. Pekerjaan tersebut akan dikerjakan mulai besok malam (dengan persiapan terlebih dahulu) pukul 23.00 WIB-05.00 WIB pagi dan setiap pekerjaan akan dirapikan kembali.
4. Tim KSO akan membuat by pass talang dari atap untuk langsung dibuang ke saluran drainase terbuka di luar, sehingga mengurangi aliran yang masuk ke drainase di bawah lantai.
5. Ditargetkan pekerjaan sodetan dan talang tambahan selesai dalam waktu satu minggu.
“Demikian penjelasan ini dibuat sebagai informasi up to date untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman pemberitaan di kemudian hari,” kata Sekretaris Perusahaan Suradi Wongso melalui keterangan resminya.
http://www.imq21.com/news/read/382794/20160815/080732/WIKA-Buat-Sodetan-dan-Talang-Tambahan-di-Terminal-3.html
Sumber : IMQ21.COM
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasutionmengatakan, kemacetan yang terjadi pada arus mudik lalu khususnya di Brebes Timur menunjukkan infrastruktur jalan Indonesia masih harus digenjot pembangunannya.
Darmin menyatakan, kemacetan ini membuktikan daya tampung jalan di Indonesia belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah pemudik setiap tahunnya. Oleh sebab itu, infrastruktur jalan menjadi fokus pembangunan pemerintah.
“Ini belum memenuhi, supaya arus orang itu pada mudik dan balik lagi itu tidak macet. Belum menjawab itu,” ujar dia di Jakarta, (7/7/2016).
Dia juga mengungkapkan, kemacetan tersebut bukan masalah baru. Ini merupakan warisan yang harus dibenahi oleh pemerintahan saat ini dan ke depannya.
BACA JUGA
“Ini warisan lama, yang dibagi-bagi sejak zaman orde baru. Dibagi-bagikan konsesinya. Artinya belum bisa, belum sanggup (mengatasi kemacetan),” kata dia.
Namun, lanjut Darmin, masalah kemacetan ini bukan tidak mungkin bisa teratasi. Seperti Jawa, pembangunan tol trans Jawa yang menyambung dari ujung barat ke ujung timur perlu didorong pembangunannya.
“Tapi bukan tidak bisa, karena semua sudah dimulai dibangun beberapa ruas hanya saja belum nyambung. Kalau orang yang optimis akan bilang ini akan selesai. Lebih baik jadi orang optimis, dari pada pesimis,” ujar dia. (Dny/Ahm)
Jakarta detik -Pemerintah berencana merenovasi jalur kereta ganda lintas utara Jawa agar dapat dilintasi kereta berkecepatan sedang (medium speed) dengan rute Jakarta-Surabaya. Renovasi dilakukan untuk meningkatkan kecepatan laju kereta api menjadi 150 km/jam.
Dengan kecepatan itu, perjalanan Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dengan waktu 5 jam saja. “Kami sudah usulkan kalau menggunakan kereta medium ini maka Jakarta-Surabaya yang jaraknya cuma 720 km itu kira-kira hanya 5-5,5 jam,” kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro di sela buka puasa bersama awak media di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (23/6/2016).
Perhitungan itu, kata Edi, didasarkan atas kajian yang dilakukan timnya di PT KAI atas permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hasil kajian itu sendiri telah disampaikan kembali kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai dasar perencanaan pembangunan kereta kencang tersebut.
Adapun kajian yang dimaksud sengaja dibuat untuk menjawab pertanyaan, apakah kereta yang ada sekarang bisa dipercepat lajunya sehingga waktu tempuh antar lokasi menjadi lebih singkat.
“Saat itu rapat terbatas Bapak Wapres (Wapres JK) menanyakan kenapa kecepatan kereta api di Jawa tidak bisa di-speed up, atau ditingkatkan? Saya jawab bisa sebenarnya dengan trek yang ada. Trek yang ada sekarang ini kan lebar spoor 1067 mm. Itu bisa dipakai untuk kecepatan sampai 160 km/jam,” jelas dia.
Hanya saja, ada sejumlah kendala yang menyebabkan kereta yang ada saat ini belum bisa melaju secepat itu. “Paling tidak ada 3 hal penting, pertama treknya harus diperbaiki untuk kecepatam medium. Kemudian kedua, saranya juga harus diperbaiki. Nah yang ketiga, itu adalah pembenahan prasarananya,” sambung dia.
Pembenahan prasarana yang dimaksud, lanjut dia, menyangkut masalah perlintasan sebidang yaitu berupa lintasan pertemuan yang saling silang antara rel atau lintasan kereta dengan jalan.
“Perlintasan dari Jakarta sampai Surabaya itu kurang lebihnya ada 1000. Nah yang liar atau tidak resmi ada 500-an. Nah ini harus semua dihilangkan kalau mau keretanya melaju 150-160 km/jam. Kalau ada, nanti ada orang naik sepeda motor dari Cipinang sampe ke Surabaya (karena tertabrak kereta),” kata dia.
Dari kajian itu lah terlahir rencana renovasi jalur kereta lintas utara Pulau Jawa. Renovasi yang akan dilakukan bakal menitikberatkan pada penghapusan lintasan sebidang baik dengan cara membuat lintasan melayang atau pun lintasan underpass pada titik-titik perlintasan sebidang.
Untuk menjalankan program tersebut, Pemerintah telah memberikan penawaran kepada pihak Jepang untuk menggarap proyek tersebut.
(dna/ang)
Bisnis.com, JAKARTA – Korporasi konstruksi dan investasi milik negara, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., kembali bersiap melakukan penerbitan saham baru (right issue) setelah perusahaan kembali diusulkan mendapatkan Penyertaan Modal Negara senilai Rp4 triliun.
Usulan PMN untuk BUMN itu diajukan pemerintah dalam Rancangan APBN Perubahan 2016, setelah usulan dalam Rancangan APBN 2016 ditolak oleh Badan Anggaran DPR.
Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Suradi memaparkan apabila perusahaan mendapatkan PMN maka perseroan akan melakukan right issue dengan target dana hingga Rp6,1 triliun.
Dengan bertambahnya modal dari kegiatan right issue itu, perusahaan dapat menarik pinjaman dalam berbagai bentuk senilai Rp18 triliun. “Nilai proyek yang bisa digarap bisa sampai Rp24 triliun,” katanya ketika dihubungi, Senin (6/6/2016).
Apabila mendapatkan PMN, emiten bersandi WIKA itu berencana menggunakan sekitar Rp850 miliar untuk menggarap proyek jalan tol Soreang-Pasir Koja, Manado-Bitung dan Samarinda-Balikpapan.
Di samping itu, perusahaan juga berencana menggunakan dana Rp2 triliun dari PMN itu untuk keperluan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Karangkates, PLTA di Lahat, PLT Gas di Jakarta dan PLT Uap di Banten.
Suradi mengatakan tambahan modal tersebut dibutuhkan oleh perseroan untuk mendukung rencana pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pemberian PMN itu dapat menimbulkan efek berganda.
Salah satu efeknya adalah terbukanya lapangan kerja di proyek yang digarap oleh perseroan. “Dan kita juga akan mengembalikan kepada pemerintah dalam bentuk dividen dan pajak,” kata Suradi.
bisnis.com: Proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 megawatt (MW) mendapatkan sorotan beberapa pekan terakhir.
Sikap tegas dan konsisten dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha pelaksana proyek menjadi faktor penentu tercapainya megaproyek tersebut.
Jangan sampai muncul suara di luar, soal adanya peran si A atau si B yang katanya mampu mengendalikan atau mempengaruhi proses tender pembangkit. Bahkan, ada kabar misalnya si A sudah mengeluarkan dana besar untuk memenangkan tender, sehingga ketika PLN menetapkan perusahaan lain sebagai pemenang, si A langsung melobi ke berbagai pihak.
Sorotan terhadap PLN mulai muncul ketika perseroan itu menghentikan proses tender Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 5. Lelang pembangkit yang berlokasi di Banten dengan kapasitas 2×1.000 MW itu tinggal menyisakan dua peserta yaitu konsorsium China Oceanwide, Shanghai Electric, dan PT Pembangkitan Jawa Bali serta konsorsium PT Sumber Segara Prima Daya (SSPD), CNEC, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
PLN beralasan ada kejanggalan dalam lelang tersebut.
Persoalan kembali muncul dalam lelang pembangkit jumbo lainnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa I di Bekasi. Para calon peserta lelang pembangkit berkapasitas 2×800 MW itu merupakan perusahaan kakap.
Pada awalnya, PLN menyatakan tender tersebut terintegrasi antara pembangkit dan bahan bakarnya (gas). Namun, di tengah jalan, PLN mengubah skema lelang, yaitu memisahkan pembangkit dan pasokan gas. Perubahan sikap PLN ini tentu menimbulkan ketidakpastian bagi investor.
Proyek jumbo lainnya adalah PLTU Jawa 7 di Serang, Banten dengan kapasitas 2×1.000 MW. PLN sudah mengumumkan pemenang lelang tersebut yaitu PT China Shenhua dan PT Pembangkitan Jawa Bali. Namun, hingga saat ini konstruksi proyek tersebut belum juga dimulai. Terhambatnya proyek disebabkan adanya rencana reklamasi di sekitar lokasi pembangkit.
Terlepas dari ada rencana reklamasi, perlu diselidiki soal kesiapan dana atau penuntasan dana (financial close) dari pemenang proyek PLTU Jawa 7.
Berbagai persoalan tersebut perlu segera diselesaikan agar target proyek 35.000 MW dapat tercapai pada 2019. Apalagi, progres pembangunan pembangkit hingga saat ini relatif rendah.
Hingga saat ini, pembangkit yang sudah beroperasi secara komersial baru 0,3% atau sekitar 397 MW. Proyek masuk tahap konstruksi sekitar 10,9% atau 3.862 MW, tahap penandatanganan jual beli listrik dan penuntasan pembayaran 10.941 MW (30%).
Sementara itu, proyek yang baru masuk tahap perencanaan masih signifikan 12.226 MW (34,4%), sedangkan tahap pengadaan atau lelang 8.338 (23,6%).
Padahal, untuk mencapai target tersebut, seluruh tender proyek pembangkit 35.000 MW harus selesai tahun ini.
PLN bisa berkaca pada proyek fast track program (FTP) tahap I dan II yang kurang berjalan mulus.
Berdasarkan data PLN, terdapat 34 proyek pembangkit yan mangkrak bertahun-tahun dengan berbagai penyebab seperti sulitnya pembebasan lahan.
Dari seluruh pembangkit yang mangkrak itu merupakan proyek milik PLN, bukan pengembang listrik swasta. Mangkraknya proyek pembangkit tersebut otomatis menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah.
Dirut PLN Sofyan Basir, yang sempat santer diisukan akan diganti, pun berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembangkit yang mangkrak tersebut dengan dana dari internal perseroan melalui skema cost benefit. Padahal, proyek-proyek mangkrak tersebut terjadi saat PLN di bawah komando pendaulunya.
Bahkan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam program FTP I & II persoalan pembebasan lahan menjadi faktor penghambat terbesar. Selain itu, persoalan kualitas pembangkit juga cukup mendominasi dalam proyek tersebut.
Ke depan, PLN diharapkan bisa menghindari kejadian seperti pada lelang PLTU Jawa 5. Sikap tegas dan konsisten PLN akan berpengaruh terhadap kepastian bagi para investor.
Apalagi, proyek dengan total dana Rp1.127 triliun itu membutuhkan peran serta investor hingga Rp615 triliun.
Selain itu, PLN harus memastikan pembangunan transmisi yang akan melalui lokasi pembangkit sehingga tidak terulang kejadian proyek mangkrak. Persoalan lahan seharusnya tidak lagi terjadi karena pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
Selain independen, PLN perlu memperketat calon peserta lelang, terutama dari sisi finansial atau kesiapan dana, sehingga ketika diputuskan jadi pemenang, perusahaan bisa lansung menerjakan proyek.
Tender proyek yang menawarkan profit menggiurkan, tentu berbagai cara ditempuh para peserta lelang untuk menjadi pemenang.
Perseroan perlu menyeleksi secara ketat untuk memastikan perusahaan yang menjalankan proyek ketenagalistrikan benar-benar kompeten.
PLN sebaiknya jangan hanya melihat dari sisi harga termurah, tetapi juga kualitas secara teknis.
Per tgl 25 Mei 2016, ekspektasi tren harga saham WIKA mulai rebound dari 2200 k 2400an … selanjutnya resistensi 2477 menanti guna masuk gerbang area BULLISH jangka pendek lage:
Per April 2016, tren harga saham WIKA mase tenggelam dalam kondisi BEARISH aka TURUN
… tren SMA 200D n 50D TURUN terus, mendekati TREN HARGA SAHAM wika @ 2600-an … 2655 akan menjadi UJI PERTAMA tembus bullish JANGKA MENENGAH @ harga saham WIKA … well, slanjutnya 2743 makin dekat seh menuju bullish jangka panjang … liat aza 🙂
INILAHCOM, Jakarta – Saat baru dilantik, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan tekad untuk membangun infrastruktur di tanah air. Ini bukan perkara proyeknya, namun dananya dari mana?
Untuk merealisasikan cita-cita mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI di bidang infrastruktur, perlu dana jumbo. Lantaran, Jokowi menggagas sejumlah pembangunan jalan tol, pelabuhan, kereta api dalam lima tahun yang nilainya Rp 5.500 triliun.
Misalnya, Jokowi menggagas Tol Trans Jawa yang terdiri dari 9 ruas yakni Cikampek-Palimanan (Cipali) yang sudah beroperasi. Dilanjutkan dengan Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Jombang-Mojokerto dan Mojokerto-Surabaya.
Proyek tol yang tak kalah hebring-nya (baca hebat) adalah Tol Nontrans Jawa, terdiri dari delapan ruas yakni Ciawi-Sukabumi, Gempol-Pandaan, Gempol-Pasuruan, Pasuruan-Probolinggo, Waru-Wonokromo-Tanjung Perak, Bali Mandara (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa), Cileunyi-Sumedang-Dawuan, serta Serang-Panimbang.
Adapula Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Bakauheni sampai Aceh. Panjangnya tak kurang dari 2.000 kilometer. Ditambah lagi sejumlah proyek tol di Kalimantan dan Sulawesi Utara.
Daerah perbatasan juga tak luput dari perhatian Presiden Jokowi. Proyek pembangunan jalan trans di perbatasan Kalimantan-Malaysia sepanjang 771 kilometer, perbatasan NTT-Timor Leste sepanjang 171,56 kilometer, Trans Papua sepanjang 4.325 kilometer.
Untuk transportasi laut, Presiden Jokowi membangun lima pelabuhan berkonsep deep sea port di Kuala Tanjung (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong.
Khusus transportasi wong cilik yakni kereta api, Jokowi cukup agresif. Dirinya menggagas proyek pembangunan rel kereta di empat provinsi di luar Pulau Jawa, sepanjang lebih dari 3 ribu kilometer. Dengan anggaran Rp 234 triliun.
Untuk Pulau Jawa, Presiden Jokowi menetapkan pembangunan rel dua jalur alias double track. Melintasi sebelah barat hingga timur Pulau Jawa.
Tentu saja, itu baru sebagian dari mega proyek infrastruktur yang diimpikan Jokowi. Gagasan ini diyakini Jokowi bisa menarik investor untuk nyemplung ke Indonesia. Selain itu, kualitas infrastruktur di tanah air, memang layak dibenahi.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution saja mengakui bahwa infrastruktur di Indonesia, tertinggal. Boleh dibilang, sejak 1998, pembangunan infrastruktur sudah mandek.
“Kita mencatat pemerintah betul-betul berusaha mengundang investor, pertama-tama di bidang infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Banyak alasannya. Di area ini, kita memang sangat tertinggal setelah krisis besar tahun 1998,” ungkap Darmin di Jakarta, Rabu (25/05/2016).
Darmin menyebut, kebijakan pembangunan infrastruktur di tanah air, harus dilakukan dengan jangka panjang dan jangan dilihat jangka pendek, dengan mengundang investor sebagai partner pemerintah.
“Infrastruktur karena keputusan melakukan investasi di bidang infrastruktur, tidak didasarkan kepada keputusan jangak pendek, sehingga kita masih lebih terbuka mengundang investasi di bidang infrastruktur,” papar Darmin.
“Selama punya prospek, baik jangka menengah maupun panjang, dan upayanya berjalan walaupun hasilnya belum semua. Kita melihat, investasi di bidang pelabuhan, jalan tol, dan sebagainya, mulai berjalan dengan baik,” lanjut mantan Gubernur BI ini.
Yang ingin dikatakan Menko Darmin, posisi pemerintahan Jokowi-JK sudah benar. Bahwa, pembangunan infrastruktur berdampak bagi peningkatan kapasitas ekonomi secara menyeluruh.
Ya, Darmin benar. Realisasi proyek infrastruktur yang sebagian besar berlangsung di daerah, pastilah membawa berkah bagi masyarakat di sana. Minimal bisa menyerap tenaga kerja, serta menumbuhkan daya beli. Alhasil, roda perekonomian bisa bergulir cepat.
Sumber Dana Infrastruktur
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sempat menawarkan gagasan tentang sumber pendanaan mega proyek infrastruktur. Caranya, terbitkan obligasi khusus infrastruktur setelah seluruh BUMN direvaluasi asetnya.
Sayangnya, tak semua tim ekonomi di Kabinet Kerja sepemahaman dengan Menko RR, sapaan anyar Rizal Ramli. Hal ini tergambar karena tak seluruh BUMN yang diperintahkan melakukan revaluasi aset.
“Hanya beberapa BUMN menangkap ide ini melakukan revaluasi aset. Asetnya naik Rp 800 triliun. Tapi kalau seluruh BUMN melakukan ini, asetnya akan naik Rp 2.500 triliun. Sehingga kita menerbitkan financing 100 miliar dolar AS mempercepat pertumbuhan ekonomi,” kata Rizal.
Rizal bilang, apabila gagasan ini dijalankan maka akan membangkitkan kepercayaan investor. Sehingga mereka akan merebut memborong obligasi tersebut. Selanjutnya, dana masuk itu bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, sisanya untuk mendorong berkembangnya sektor riil.
Mega proyek infrastruktur Jokowi yang digarap selama lima tahun, dan memerlukan dana Rp 5.500 triliun itu, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Diperkirakan, kebutuhan dana untuk proyek infrastruktur sebesar Rp 5.500 triliun, berasal dari APBN sebesar Rp 2.215,6 triliun (40,14%), APBD Rp 545,3 triliun (9,88%), BUMN Rp 1.066,2 triliun (19,32%), dan swasta senilai Rp 1.692,3 triliun (30,66%).
Hanya saja, pelaksanaan proyek infrastruktur Jokowi yang berbiaya mahal sedikit tercoreng dengan adanya kasus suap yang menyeret mantan kader PDIP, Damayanti Wisnu Putranti. Bahkan, tersiar kabar adanya aliran dana haram yang masuk ke kocek petinggi Fraksi PDIP dan Komisi X DPR. [ipe]
– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2298125/jokowi-bangunkan-tidurnya-infrastruktur-sejak-1998#sthash.4tabQVKL.dpuf
Jakarta beritasatu- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji peranan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) serta Kementerian Perhubungan (Kemhub) yang telah berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2016 yang tercatat 4,92 persen.
Pujian itu disampaikan Kepala Negara saat memimpin rapat paripurna Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/5). Rapat yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla secara khusus membahas penetapan besaran angka asumsi dasar ekonomi makro dan arah kebijakan makro, dan fiskal dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF), serta pertumbuhan ekonomi kuartal I Tahun 2016 dan Strategi Industri Indonesia.
“Di proyek-proyek infrastruktur, baik di Kempupera sejak 1 Januari langsung bergerak pelelangannya. Kemudian, ada di Kementerian Perhubungan, dan kementerian-kementerian yang di bulan Januari sudah memulai,” kata Kepala Negara.
Dia menyebutkan, pada kuartal I-2016 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,9 persen dimana kontribusi Kempupera dan Kemhub pada pertumbuhan itu sebesar 7,9 persen. “Kita tahu semuanya bahwa growth (pertumbuhan) ekonomi di kuartal I mencapai 4,92 persen. Seperti yang sudah saya ingatkan pada bulan Desember, awal Januari agar yang namanya belanja, pembelanjaan itu ditarik ke awal-awal tahun, di Januari dan Februari, terutama yang berkaitan dengan belanja modal, belanja barang, tetapi prioritas di belanja modal,” jelas dia.
Di sisi lain, dia menyesalkan adanya sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang masih terperangkap dalam rutinitas sehingga mengesampingkan aktivitas yang berkaitan dengan belanja modal. “Ini sudah saya ulang-ulang terus, tetapi kelihatannya pada awal-awal tahun lalu, yang bergerak itu hanya satu-dua-tiga kementerian, yang lainnya saya tidak tahu. Apakah lupa atau memang terjebak pada rutinitas yang ada. Sekali lagi, kalau kita masih terjebak pada rutinitas yang mau tidak mau tiap hari kita jalani karena persoalannya banyak ya, kejadiannya kan begini terus,” kata Presiden Jokowi.
Presiden mengatakan, aktivitas belanja modal wajib dilakukan pada setiap awal tahun agar dapat men-trigger pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Novy Lumanauw/WBP
Investor Daily
JAKARTA kontan. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tetap berencana rights issue lantaran penyertaan modal negara (PMN) dibatalkan. Emiten konstruksi pelat merah tersebut akan mengusulkan kepada Kementerian BUMN untuk melakukan rights issue dengan target perolehan dana sekitar Rp 2 triliun.
Bintang Perbowo, Direktur Utama WIKA, mengatakan, penguatan modal ini perlu untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah. “Pekan depan kami akan meminta izin kepada pemegang saham mayoritas terkait rencana rights issue sekitar 9%-10% dilusi jika PMN tidak jadi,” kata Bintang, Kamis (28/4).
Dengan penambahan ekuitas Rp 2 triliun, WIKA akan memiliki ruang mencari tambahan pendanaan eksternal sebesar Rp 6 triliun tahun ini. Artinya, perseroan bisa mengantongi dana sekitar Rp 8 triliun untuk membidik proyek kelistrikan, jalan tol dan lain-lain. Rasio utang terhadap ekuitas WIKA akhir 2015 mencapai 2,5 kali.
WIKA telah mengajukan PMN sebesar Rp 4 triliun pada tahun ini. Tapi, pembahasan pemberian PMN ini masih tertunda dan akan dibahas kembali dalam APBNP 2016. Pemerintah memiliki 65,05% saham WIKA dan publik 34,95%.
Jika rencana rights issue mendapat lampu hijau, maka porsi kepemilikan pemerintah turun menjadi sekitar 55%. Tahun ini, WIKA menyiapkan belanja modal sebesar Rp 6,98 triliun. Ini turun dari rencana semula yakni Rp 10,6 triliun karena ketidakpastian PMN.
Sekitar Rp 1 triliun belanja modal akan dianggarkan dari kas internal dan Rp 5 triliun berasal dari pinjaman bank. Tahun ini, WIKA masih membidik proyek jalan tol, yakni ruas Manado-Bitung dan Balikpapan-Samarinda.
WIKA juga membidik proyek -proyek kelistrikan, baik sebagai kontraktor maupun investor. WIKA tengah mengerjakan proyek engineering, procurement and construction (EPC) dengan Mitsubishi Coporation dengan total nilai kontrak Rp 2,4 triliun.
Hingga pertengahan pekan terakhir April, WIKA mengantongi kontrak baru Rp 8,76 triliun atau sekitar 16,7% dari target tahun ini, yakni Rp 52,2 triliun. Perolehan kontrak baru tersebut di luar beberapa kontrak baru yang akan diperoleh pekan ini. “Ada beberapa yang tinggal penandatangan SPK,” ujar Bintang.
Dia bilang, pada Mei WIKA akan memperoleh kontrak baru dari pengerjaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung Rp 17 triliun. Sehingga WIKA akan mengantongi kontrak baru Rp 25 triliun pada semester pertama.
Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri, mengatakan, WIKA membutuhkan penambahan ekuitas untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Jika tidak ada penambahan ekuitas, ruang pinjaman perbankan akan semakin tipis.
Menurut Hans, jika usulan PMN maupun rights issue dengan dilusi pemerintah tetap ditolak, WIKA tidak bisa leluasa ekspansi, meski peluang cukup besar.
Jakarta detik -PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dinobatkan sebagai pemenang design and build pekerjaan pengembangan Simpang Susun Semanggi atau New Semanggi di Jakarta dengan total nilai Rp 345,067 miliar pada 7 Maret 2016 sesuai dengan surat penunjukan pemenang Nomor: 038/MPP/III/2016.
Pengumuman pemenang tender tersebut berdasarkan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan verifikasi.
Pasca pengumuman itu, hari ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi ini mulai melaksanakan proses dimulainya pembangunan atau groundbreaking.
Dalam groundbreaking proyek pengembangan Simpang Susun Semanggi di sisi timur-utara Jembatan Semanggi, Jumat (8/4/2016), turut hadir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Moechgiyarto, Pangdam V Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana, Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dan Direksi WIKA.
“Proyek ini rencananya berlangsung selama 540 hari kalender kerja yang terdiri dari 90 hari perencanaan dan 450 hari waktu pelaksanaan. Lingkup pekerjaan perseroan dalam proyek ini meliputi: Detail Engineering Design (DED), persiapan, pergeseran loop, dan Pelaksanaan Konstruksi (Design-Build) pada struktur atas dan bawah, serta pekerjaan lain (drainase, marka, mechanical electrical/ME, pengembalian kondisi),” tulis WIKA dalam keterangan persnya, Jumat (8/4/2016).
Ada pun urutan pekerjaan dari pekerjaan pengembangan Simpang Susun Semanggi ini dimulai dari pekerjaan persiapan dan penanganan utilitas (survey dan stacking out, penyelidikan tanah, test pit penanganan utilitas), traffic management (pengalihan lalu-lintas, pembuatan jalan kerja), pergeseran loop (box traffic, perkerasan jalan, retaining wall), struktur bawah (bore pile, pile cap, kolom pier), struktur atas (box girder, parapet) yang di-supply oleh WIKA Beton, perkerasan tanah (aspal, marka), dan ME, perlengkapan jalan lalu lintas serta pengembalian kondisi (rambu-rambu, lampu, landscape, dan taman).
(feb/ewi)
TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengatakan akan segera melakukan ground breaking jalan layang Semanggi pada April mendatang. “Tanggal 8 April, Jumat groundbreaking, langsung jadi, swasta yang bangun,” kata Ahok di kantor Gubernur, Jakarta, Kamis, 31 Maret 2016.
Proyek ini merupakan salah satu proyek ambisius pemerintah provinsi DKI Jakarta. Menurut Ahok, jalan layang ini merupakan sejarah pertama teknik sipil di Indonesia dengan panjang 80 meter. “Sejarah sipil pertama indonesia yang memasang bridgecase membentang sepanjang 80 meter panjangnya di atas Semanggi,” ujar Ahok.
Menurut Ahok, jalan layang ini akan mengurangi kemacetan di Jakarta. Ahok juga memamerkan video simulasi setelah jalan layang ini berfungsi. Proyek ini akan dikerjakan oleh Wijaya Karya.
Berbeda dengan estimasi biaya sebelumnya. Pemerintah provinsi awalnya memperkirakan anggaran sekitar Rp 540 Miliar. Namun, saat lelang ternyata biayanya hanya Rp 300 Miliar. “Lebih 200 miliar itu kita mau bikin ducting di Sudirman Thamrin,” ujar Ahok.
Jalan ini akan dibangun dari arah Grogol, Jakarta Barat, menuju Blok-M di Jakarta Selatan dan dari arah Cawang, Jakarta Timur, menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Sementara itu, kendaraan menuju Blok M dari arah Cawang juga bisa melintas di jalan layang itu. Termasuk bagi kendaraan dari arah Grogol menuju Jakarta Pusat.
Pembangunan jalan layang ini merupakan kompensasi tambahan koefisien lantai bangunan dari PT Mitra Panca Persada. Koefisien lantai bangunan adalah presentase perbandingan luas seluruh lantai bangunan gedung dengan luas lahan perencanaan tata ruang wilayah. Dengan adanya jalan layang ini diharapkan dapat mengurai kemacetan.
MAWARDAH NUR HANIFIYANI
Bisnis.com, JAKARTA- Pertumbuhan laba bersih empat emiten BUMN sektor konstruksi sepanjang tahun lalu mencapai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Prospek sektor konstruksi bakal berlanjut tahun ini sejalan dengan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.
Laba bersih empat emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi seperti PT Adhi Karya Tbk., PT Waskita Karya Tbk., PT Wijaya Karya Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan sepanjang 2015 mencapai Rp2,88 triliun atau naik 45,21% dibandingkan dengan kinerja 2014 senilai Rp1,98 triliun.
Waskita Karya mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 104,68% menjadi Rp1,04 triliun pada 2015 atau satu-satunya BUMN konstruksi yang mampu membukukan laba bersih di atas Rp1 triliun dalam kurun waktu 2011-2015.
Kendati demikian, kontribusi laba bersih BUMN konstruksi itu masih relatif kecil. Dari 20 emiten BUMN yang telah menyampaikan laporan keuangan 2015,
total laba bersih BUMN konstruksi hanya 3,19% dari seluruh laba yang mencapai Rp90,34 triliun.
BUMN sektor perbankan masih menjadi penopang utama. Empat bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Negara Indonesia Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. mengumpulkan laba sebesar Rp56,65 triliun atau lebih dari 60% laba yang dihimpun.
Laba bersih emiten perbankan itu tumbuh tipis dibandingkan dengan pencapaian pada 2014 yang tercatat Rp56,01 triliun. Dari sisi kinerja secara keseluruhan, BRI masih menjadi pendulang laba tertinggi dengan menghimpun Rp25,39 triliun diikuti Bank Mandiri dengan nilai Rp20,33 triliun, dan PT Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp15,49 triliun.
Selain kinerja yang moncer, ada sejumlah emiten BUMN yang merugi seperti PT Krakatau Steel Tbk. dan PT Aneka Tambang Tbk. Krakatau Steel merugi hingga Rp4,41 triliun, sedangkan Aneka Tambang mencatat kerugian sebesar Rp1,44 triliun.
Sementara itu, PT Garuda Indonesia Tbk. yang pada 2014 mengalami kerugian, mampu memperbaiki kinerja hingga berhasil membukukan laba bersih US$76,48 juta pada 2015.
Analis PT Ciptadana Securities Zabrina Raissa mengatakan kinerja BUMN sektor konstruksi dan perbankan cukup menarik perhatian dari investor karena tetap mampu membukukan pertumbuhan kinerja di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Melihat kinerja sepanjang tahun lalu, setiap kuartal emiten-emiten itu mampu membukukan kinerja meyakinkan. Menurutnya, kinerja positif BUMN konstruksi bakal berlanjut mengingat pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur pada 2016. Proyek-proyek infrastruktur yang disiapkan pemerintah bakal berdampak terhadap kinerja emiten konstruksi.
“Untuk saham, top pick kami adalah Waskita Karya dan BRI,” katanya ketika dihubungi, Senin (28/3/2016).
Kinerja BRI, menurut Zabrina, bakal kembali ditopang oleh pembiayaan mikro pada 2016. Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) juga bakal berdampak positif terhadap kinerja perseroan.
Dihubungi terpisah, Kiswoyo Adi Joe, Analis PT Investa Saran Mandiri, juga memiliki keyakinan serupa terhadap kinerja BUMN sektor konstruksi. Salah satu BUMN yang dianggap memiliki kinerja menarik adalah Wijaya Karya.
Menurutnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan dapat mendongkrak kinerja perseroan karena kebutuhan beton bakal menyerap beton yang diproduksi oleh anak usaha Wijaya Karya yaitu PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Salah satu perkembangan yang ditunggu oleh investor terkait Wijaya Karya, katanya, adalah rencana rights issue atau penerbitan saham baru. Kepastian dari rencana tersebut dianggap dapat berpengaruh terhadap kinerja saham WIKA. Selain itu, Kiswoyo juga mencatat sektor semen sebagai sektor kuda hitam di tengah pembangunan infrastruktur.
“Kalau infrastruktur berjalan terus, kebutuhan semen akan meningkat, kinerja semen akan naik. Saham emiten semen juga akan naik,” katanya.
SESUAI PROYEKSI
Melihat kinerja secara keseluruhan, pertumbuhan laba bersih tertinggi dibukukan oleh perusahaan farmasi PT Indofarma (Persero) Tbk. sebesar 465% menjadi Rp6,56 miliar pada 2015 dibandingkan dengan Rp1,16 miliar pada 2014. Sebelumnya, emiten berkode saham INAF ini mengalami kerugian pada 2013.
Sebelumnya, Kementerian BUMN memperkirakan seluruh BUMN membukukan laba bersih sebesar Rp150 triliun pada 2015 atau mengalami penurunan 5% diban
dingkan dengan Rp159 triliun pada 2014.
Dari jumlah tersebut, 18 emiten BUMN membukukan laba bersih senilai Rp90,33 triliun pada 2015 atau turun dibandingkan dengan Rp91,59 triliun pada 2014 atau
sejalan dengan prediksi dari pemerintah.
Pada 2016, kuasa perwakilan pemegang saham memperkirakan laba bersih seluruh BUMN mencapai Rp172 triliun atau meningkat 14,6% dibandingkan dengan realisasi pada 2015.
BUMN dengan laba besar lainnya belum menjadi perusahaan terbuka seperti PT Pertamina (Persero) atau PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dua BUMN itu selama ini juga mencatat laba bersih yang besar.
Jakarta -Jembatan Kapuas Tayan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, telah selesai dibangun. Uji coba jembatan untuk dilewati kendaraan sudah berlangsung sejak 19 Februari 2016.
“Jembatan Tayan sudah selesai, malah sudah uji coba traffic sekarang. Sudah dari tanggal 19 (Februari) kita buka untuk kendaraan lewat,” ujar Kepala Pelaksana Satuan Kerja Jembatan Kapuas Tayan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Yudha Hadita kepada detikFinance, Selasa lalu.
Total panjang jembatan ditambah jalan akses mencapai 5,3 kilometer (km). Sedangkan panjang jembatan mencapai 1,42 km dan terdiri dari 2 bagian jembatan.
Bagian pertama sepanjang 280 meter dengan lebar 11,5 meter, dan bagian kedua sepanjang 1,14 km dengan lebar 11,5 meter. Jembatan ini menjadi yang terpanjang di Kalimantan.
“Dibilang terpanjang iya dari segi bangunannya. Artinya, bagian jembatan yang melayang memang yang terpanjang,” kata Yudha.
Jembatan Kapuas Tayang menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah melalui Desa Tayan dan Desa Piasak, di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Selain itu, jembatan ini sangat penting karena menghubungkan jalan trans selatan Kalimantan yang belum tersambung.
Jembatan ini digarap oleh 2 kontraktor yaitu China Road and Bridge Corporation dengan PT Wijaya Karya Tbk. Proses pembangunan berjalan sejak September 2012 dengan total biaya mencapai Rp 1,023 triliun.
Yudha menambahkan, konstruksi Jembatan Kapuas Tayan selalu dievaluasi setiap 2 minggu. Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan beroperasinya jembatan ini.
(hns/wdl)
| PT Wika Realty, anak usaha Wijaya Karya Tbk (WIKA), menargetkan Nilai marketing sales tahun 2016 mencapai Rp 2,4 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Wika Realty mempersiapkan berbagai strategi, antara lain melakukan kerjasama operasi (KSO) dengan pemilik lahan, investor, dan asing.PT Wika Realty melakukan KSO untuk lahan di Antapani Bandung, melakukan pembentukan anak perusahaan melalui akuisisi dan pembentukan JV yaitu PT Wika Realty Minor Development untuk proyek di Ubud Bali.(britama/ay)read more…  |
JAKARTA detik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk sejumlah menteri dan pejabat negara untuk menggotong rame-rame proyek pemerintah. Titah Presiden Jokowi itu tertuang dalam instruksi presiden (inpres) dan peraturan presiden (perpres) tentang percepatan pelaksanaan proyek yang baru saja dirilis.
Dua aturan tersebut berupa Inpres No 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden juga merilis Peraturan Presiden (Perpres) No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Tujuan dua aturan itu jelas, proyek infrastruktur yang strategis harus jalan dan tak boleh terhambat masalah administrasi dan birokrasi. Beleid yang diteken Presiden Jokowi bulan ini menyebutkan sepuluh instruksi bagi para penyelenggara negara untuk mempercepat pelaksanaan pelaksanaan proyek strategis nasional.
Instruksi ini berlaku kepada para menteri, kepala lembaga, jaksa, kepolisian, hingga gubernur dan bupati/walikota. Poin utama inpres itu adalah para penyelenggara negara diminta menyelesaikan masalah dan hambatan proyek strategis nasional.
Beleid ini juga memberi peluang para penyelenggara negara mengambil diskresi untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis (lihat infografik). Bahkan di urusan penegak hukum, sebagai contoh, Jaksa Agung boleh “mengabaikan” dulu penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi pelaksana proyek.
Jaksa tak boleh langsung menangani setiap laporan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Laporan tersebut dilimpahkan lebih dulu kepada pengawas internal pemerintah.
Jika ditemukan tindak pidana, jaksa dapat memproses penyimpangan itu secara terbatas, berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Mengacu Inpres No 1/2016, Presiden Jokowi menugaskan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator penyusunan SOP.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menuturkan, beleid ini diterbitkan untuk mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas.
Sebab, selama ini pelaksanaan proyek infrastruktur kerap terganjal hal-hal yang bersifat administratif termasuk perizinan, terutama di daerah. Dalam percepatan proyek ini, pemerintah pusat melibatkan kepala daerah.
Para gubernur dan bupati/walikota dititahkan untuk mendukung percepatan proyek strategis di wilayahnya, dan mengevaluasi serta merevisi peraturan daerah yang menghambat pelaksanaan proyek nasional.
“Kalau bupati tak memberi izin, pemerintah yang lebih tinggi akan memberi izin, biar cepat,” kata Sofyan Senin (25/1). Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy menyambut baik aturan ini.
“Bila ada percepatan proyek, pertumbuhan ekonomi juga terdorong,” ujarnya. Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia Fatchur Rochman menilai, aturan percepatan pelaksanaan proyek strategis ini menjadi payung hukum dalam pelaksanaan proyek, termasuk dalam penegakan hukum.
“Penegak hukum diikutsertakan dalam pengadaan lahan,” katanya.
JAKARTA. PT Wika Realty, anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. optimistis bisa meraih target lebih baik dari target tahun sebelumnya. Pengembang pelat merah tersebut akan terus menggenjot pembangunan dan penjualan proyek yang sedang berjalan dan tetap ekspansif membangun dan mempersiapkan beberapa proyek baru tahun ini.Â
Direktur Utama PT Wika Realty Imam Sudiyono menyampaikan hal itu pada ulang tahun ke-16 Wika Realty di Jakarta, Rabu (20/1/2016) lalu. Tahun lalu, Wika telah menyelesaikan beberapa proyek apartemen dan sudah diserahterimakan kepada konsumen, antara lain apartemen Tamansari Papilio, Surabaya, sejak Maret 2015 dan Tamansari La Grande, Bandung, sejak Juni 2015.
Untuk produk kondotel, pada Agustus tahun lalu di Tamansari Papilio juga telah dilakukan Grand Opening Best Western Papilio Hotel, Surabaya, dan Grand Opening Best Western Premier La Grande Hotel, Bandung, pada November 2015.Â
“Secara keseluruhan marketing sales kami tahun lalu mencapai Rp 1,4 triliun,” ujar Imam.
Adapun proyek-proyek yang berkontribusi besar pada penjualan 2015 itu antara lain Tamansari Parama senilai Rp 184 miliar, Tamansari Jivva sebesar Rp 150 miliar, serta Tamansari Hive Office senilai Rp 172 miliar.
Â
Imam mengakui, 2015 merupakan titik terendah siklus bisnis properti. Namun, pihaknya optimistis tahun ini bisnis properti akan kembali tumbuh walau tantangannya masih cukup tinggi.Â
“Kami membutuhkan dukungan pemerintah, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang dapat menstimulasi sektor properti sehingga dapat kembali menumbuhkan daya beli masyarakat,” kata Imam.
Tahun ini Imam mengaku yakin Wika dapat menargetkan marketing sales sebesar Rp 2,4 triliun. Angka itu naik 71 persen dibandingkan pencapaian perusahaan pada 2015 lalu.
Untuk mencapai target itu, Imam memaparkan beberapa strategi telah dipersiapkan, antara lain kerjasama operasi dengan pemilik lahan, investor, dan asing. Hal terbaru adalah KSO untuk lahan di Antapani, Bandung dan pembentukan anak perusahaan melalui akuisisi dan pembentukan JVCo.Â
“Kami telah membentuk anak perusahaan baru, yakni PT Wika Realty Minor Development untuk proyek di Ubud Bali. Kami juga sedang mempersiapkan akuisisi untuk proyek di Jakarta,” jelas Imam.
Strategi lainnya, Wika akan membidik penguasaan produk komersial untuk meningkatkan porsi reccuring income. Sementara untuk perkuatan likuiditas, perusahaan BUMN tersebut akan melakukan pendanaan berbasis proyek (Bank Loan per Project) dan pelaksanaan IPO.
Adapun pada 2016 ini Wika Realty akan mengembangkan 7 proyek baru yang meliputi rumah tapak, hunian vertikal (apartemen), serta hotel dan vila. Investasi proyek rumah tapak Tamansari Sepinggan, Balikpapan, misalnya, Wika menyiapkan investasi senilai Rp 460 miliar. Sementara untuk proyek hunian vertikal Tamansari Cendekia, Semarang, perusahaan telah menyiapkan investasi Rp 647 miliar.Â
Wika Realty menyiapkan belanja modal (capex) di tahun 2016 sebesar Rp 1,5 triliun yang akan dipergunakan antara lain untuk melanjutkan pembangunan beberapa proyek yang sedang dikembangkan di tahun sebelumnya dan  membangun beberapa proyek baru yang akan diluncurkan di tahun 2016.
“Untuk meningkatkan recurring income, kami perbanyak properti investasi. Persentase recurring income-nya saat ini adalah 10 persen berbanding dari total penjualan,” kata Imam.
Saat ini Wika memiliki cadangan tanah (land bank) yang sedang dikembangkan seluas 39 hektar dan land bank belum dikembangkan seluas 215 hektar.
http://industri.kontan.co.id/news/tahun-ini-wika-siapkan-7-proyek-baru
Sumber : KONTAN.CO.ID
Merdeka.com – Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meninjau pengerjaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka. Bandara ini ditargetkan selesai pada tahun 2017.
“Bandara Internasional Jawa Barat yang ada di Kecamatan Kertajati Majalengka, ini sudah 6 tahun pembebasan tanah dimulai, dan dimulai konstruksi runway tahun kemarin, sudah menghabiskan uang APBN Rp 375 miliar,” kata Jokowi di lokasi, Kamis (14/1).
Tahun ini, lanjut Presiden, APBD Jawa Barat menganggarkan Rp 500 miliar untuk pembangunan bandara ini dari total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 2,5 triliun. “Sehingga ada sisa Rp 2 Triliun,” ucap Presiden.
Semula kekurangan anggaran ini ditawarkan ke PT Angkasa Pura, tapi pemerintah memutuskan akan diambil alih oleh Kementerian Perhubungan dengan menggunakan APBN.
“Karena saya berikan target tahun depan sudah harus selesai, sudah 6 tahun. Tambah 2 tahun jadi 8 tahun, jangan lama-lama,” jelas Jokowi.
Untuk pembangunan runway, saat ini panjangnya adalah 2.500 meter dan lebarnya 60 meter. Rencananya runway sepanjang 3.000 meter dan dua runway.
Jokowi menjelaskan, mengenai pembebasan lahan untuk tahap pertama telah dibebaskan seluas 1.000 hektar dari 1.800 hektar yang akan dibebaskan. Sisa 800 hektar akan menjadi dibebaskan kemudian oleh Pemprov Jawa Barat.
Presiden menggarisbawahi bahwa pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Baik itu masyarakat umum Jawa Barat ataupun masyarakat sekitar.
Tampak hadir mendampingi Presiden, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Barat.
BIJB dibangun dengan didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 34 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Bandara di Jawa Barat (diubah menjadi KP 457 tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Bandara Baru di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Sebagai Pengganti KM 34 tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Bandara di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat), serta Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 5 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.
Mentawai beritasatu- Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Mentawai Elfi mengatakan, percepatan proyek pembangunan jalan raya Trans Mentawai membutuhkan anggaran lebih kurang Rp3 triliun.
“Itu baru sebatas pembangunan jalan yang panjangnya kebih kurang 600 kilometer, terbagi di tiga pulau besar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun belum termasuk pembuatan jembatan dan pengembangan Bandara Rokot,” kata Elfi di Tuapejat, Kabupaten Mentawai, Selasa.
Ia menjelaskan, sejauh ini pembangunan jalan Trans Mentawai berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa kendala terutama pasokan material akibat cuaca yang tidak menentu, namun hal itu masih dapat diatasi.
Seperti dikutip dari Antara, Elfi menyebutkan, pada 2015 lalu, pembangunan jalan Trans Mentawai di Pulau Sipora, yang menghubungkan Tuapejat dengan Bandara Rokot sepanjang 2,5 kilometer sudah bisa dinikmati masyarakat di pulau tersebut.
“Dengan bertambahnya penyelesaian proyek di ruas jalan Tuapejat-Rokot sepanjang 2,5 kilometer, tinggal menyisakan tiga kilometer lagi untuk bisa menuntaskan jalan menuju Bandara Rokot, progresnya sudah bisa dikatakan 90 persen,” katanya.
Pada 2016 ini, Elfi menyebutkan, pembangunan jalan Trans Mentawai dengan anggaran dari APBN dengan panjang lebih kurang 10 kilometer akan segera dilakukan, dan sejauh ini proses lelang terhadap proyek tersebut sudah dilaksanakan.
“Proyek jalan 10 kilometer tersebut terbagi di tiga titik, yakni Sipora Utara, Sipora Selatan, dan Pulau Siberut,” katanya.
Ia menambahkan, untuk Trans Mentawai di Pulau Siberut sejauh ini progresnya pembangunannya masih sekitar delapan persen dari total panjang sejauh 23 kilometer. Tahun ini dari APBN, panjang jalan yang dikerjakan hanya sejauh 1,8 kilometer yang terletak di titik tujuh kilometer Kecamatan Siberut Tengah.
Percepatan pembangunan Trans Mentawai, katanya, selain mempermudah akses masyarakat juga berdampak pada peningkatan perekonomian serta mendukung promosi dan pertumbuhan objek wisata Mentawai.
“Tentunya ada sisi lain dari dampak pembangunan Trans Mentawai termasuk bagi masyarakat pedalaman yang saat ini terkesan belum bisa menikmati pembangunan di daerah itu,” katanya.
Kepala Bidang Bina Marga PU Mentawai Asmen Simanjurang menyebutkan, pembangunan Trans Mentawai terbagi di empat pulau besar yakni Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan.
Untuk Pulau Siberut total panjang Trans Mentawai yang akan dibangun sejauh 170 kilometer, Pulau Sipora dengan panjang 105 kilometer, Pagai Utara 110 kilometer dan Pagai Selatan 85 kilometer.
Ia mengharapkan dengan adanya dukungan pemerintah melalui APBN dan APBD, percepatan pembangunan Trans Mentawai dapat berjalan lancar.
Herry Barus/HRB
Investor Daily
Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menargetkan Jembatan Meran Putih di Ambon senilai Rp772,9 miliar dapat beroperasi pada Februari tahun ini, mundur dari target semula yang ditetapkan pada Desember 2015.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan tertundanya operasi jembatan tersebut disebabkan oleh gempa berkekuatan 5,3 SR yang mengguncang Kota Ambon pada Rabu (29/12/2015). Gempa tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran terhadap deck jembatan pada bentang tengah sepanjang 9 cm.
Sejalan hal itu, pihaknya meminta kepada PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan selaku kontraktor agar tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam menangani proyek ini. Menurutnya, seperti halnya pada bendungan, kemungkinan terjadinya gempa sudah harus diperhitungkan saat menggarap jembatan.
“Kami lebih memilih safety ketimbang harus dipaksakan cepat selesai namun berisiko tinggi,” ujarnya, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (03/01/2015).
Menteri Basoeki menegaskan pergeseran tersebut tidak akan berpengaruh pada pendanaan, tetapi hanya berdampak pada mundurnya target operasi. Dia menargetkan jembatan yang dibangun sejak 2011 ini dapat rampung pada Januari 2016 dan mulai beroperasi pada pertengahan Februari.
Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan keberadaan jembatan sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian di Maluku. Jembatan ini dapat menunjang pengembangan fungsi kawasan di Teluk Ambon sesuai dengan Tata Ruang Kota Ambon, di mana Poka-Rumah Tiga sebagai kawasan pendidikan dan Durian Patah-Telaga Kodok sebagai kawasan Permukiman.
“Jembatan Merah Putih diharapkan dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari kota Ambon menuju Bandara Pattimura yang berkisar 35 Km dan sebaliknya, sehingga biaya operasi kendaraan dapat berkurang,” ujarnya,
Menurutnya, selama ini perjalanan tersebut harus ditempuh selama 60 menit dengan memutari Teluk Ambon. Alternatif lain adalah dengan menggunakan kapal penyeberangan (ferry) antara Poka dan Galala dengan waktu tempuh sekitar 20 menit, ditambah waktu antri.
Jembatan sepanjang 1.140 meter ini membentang di Teluk Dalam Pulau Ambon, menghubungkan Desa Rumah Tiga/Poka, Kecamatan Sirimau pada sisi utara dan Desa Hative Kecil/Galala, Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Jembatan ini nantinya akan menjadi ikon Kota Ambon dan merupakan bangunan kebanggaan Masyarakat Maluku.
Secara teknis, panjang Jembatan Merah Putih terbagi ke dalam tiga bagian yaitu: Jembatan Pendekat di sisi Desa Poka sepanjang 520 m, Jembatan Pendekat di sisi Desa Galala sepanjang 320 m, dan jembatan utama sepanjang 300 m yang merupakan tipe jembatan khusus. Jembatan khusus ini memiliki sistem beruji kabel atau cable stayed, dengan jarak antar pilon sepanjang 150 m.
JAKARTA ID-Emiten konstruksi milik BUMN, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) memenangkan proyek pembangunan Jembatan Pulau G. Pluit City di Jakarta Utara dengan nilai kontrak mencapai Rp300 miliar milik PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).
Corporate Secretary WIKA, Suradi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/12) mengatakan proyek tersebut rencananya dibangun selama 22 bulan kalender kerja (2015-2017), dimana perseroan ditunjuk sebagai kontraktor utama.
“WIKA nantinya akan mengerjakan pekerjaan bore pile, pile cap, pier, pier head, box G girder cast in situ, I Girder, oprit dengan masa pemeliharaan 12 bulan,” katanya.
Dijelaskan, jembatan tersebut nantinya akan menghubungkan Baywalk Pluit ke Pulau G yang saat ini masih dalam tahap reklamasi.
Pulau G merupakan pulau buatan seluas 161 hektar, dimana pada salah satu wilayahnya akan diberi nama Pulau Golf yang merupakan bagian dari Pluit City.
Adapun Pluit City akan menjadi kota mandiri baru yang menawarkan properti komersial apartemen, vila tepi laut dan lain-lain.
“Khusus dalam pembangunan jembatan, WIKA telah banyak berkontribusi dalam pembangunan berbagai jembatan berskala besar dan berteknologi tinggi di tanah air maupun luar negeri,” terangnya.
Beberapa proyek jembatan yang telah dibangun perseroan antara lain Jembatan Layang Sudirman dan KS Tubun dengan menggunakan teknologi Incremental Launching Method (ILM), serta Jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia.
“Proyek jembatan lainnya yang akan rampung dalam waktu dekat ini adalah Jembatan Merah Putih Ambon yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia Timur dan Jembatan Tayan yang menghubungkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” ujar Suradi.(imq/hrb)
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berhasil terpilih sebagai pemimpin konsorsium dalam
pembangunan terminal penumpang Bandara Internasional Jawa barat.
Wika akan memimpin Paket Konstruksi Sisi Darat Tahap 1A Bandara Internasional
Jawa Barat, Kertajati, Majalengka, paket II atau bangunan utama penumpang
senilai Rp 1.395 triliun.
Kepastian ini didapat setelah penetapan pemenang tender pada proyek tersebut
berdasarkan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan verifikasi yang telah
dilakukan oleh PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB).(kontan/az)read more…
Jakarta detik-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memakai Rp 105 triliun atau 87,3% dari total alokasi anggaran dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 118 triliun. Anggaran sebesar antara lain telah dipakai untuk program pembangunan fisik yang mencapai 91%.
Lalu, program pembangunan apa saja yang dijalankan Kementerian PUPR dengan dana sebesar itu?
Pembangunan pertama adalah sektor sumberdaya air. Setidaknya, ada 5 bendungan yang mulai beroperasi tahun ini.
“Pertama Jatigede di Jawa Barat, Nipah dan Bajulmati di Jawa Timur, Rajui di Aceh dan Titab di Bali yang kemarin baru diresmikan penggenangannya,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengawali paparannya dalam paparan hasik kerja 1 Tahun Kementerian PUPR di Kantornya, Selasa (22/12/2015).
Kelimanya adalah bendungan-bendungan yang sudah lama terbengkalai pembangunannya dan diselesaikan tahun ini sehingga baru bisa dioperasikan. Selain 5 bendungan yang beroperasi, di 2015 ini Kementerian PUPR juga telah berhasil membangun 13 bendungan atau waduk baru.
Bukan hanya itu, Basuki dan Kementerian PUPR pun telah berhasil membangun irigasi baru untuk mengairi sekitar 186.430 ha areal persawahan. Ia pun telah membangun sekitar 67,02 km pengaman pantai, 304,71 km pengendali banjir dan 52 buah pengendali sedimen atau lahar sepanjang tahun 2015.
Di sektor jalan dan jembetan, di 2015 ini Kementerian PUPR lewat Direktorat Jenderal Binamarga telah membangun sedikitnya 497 km jalan baru dan 705 km jalan di perbatasan.
Dibangun juga jembatan baru sepanjang 7.653 meter, penggantian jembatan sepanjang 6.616 meter hingga pembuatan Fly Over, Underpass dan perlintasan tak sebidang Kereta Api sepanjang 2.544 meter.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya membangun sanitasi di sedikitnya 686 kawasan, pembangunan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) regional di 4 kabupaten dan kota dan pembuatan drainase di 61 kabupaten Kota.
Bukan hanya itu, masih oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR telah melakukan penanganan terhadap 560 kawasan kumuh. Selain itu ada penataan terhadap 1.307 hektar kawasan pemukiman dan perkotaan.
“Tantangan penanganan kawasan kumuh itu bukan semata-mata mengurangi kawasan kumuhnya saja. Tapi juga mempertahankan kawasan yang sudah diperbaiki agar tidak kembali kumuh. Ini butuh penanganan total,” tegas Direktur Jenderal Cipta Karya Andreas Suhono.
Di sektor perumahan, sedikitnya 667.668 rumah telah terbangun dari target pemerintah sebanyak 1 juta rumah terbangun setiap tahunnya.
“Tahun ini memang tantangan yang berat sekali bagi sektor perumahan. Namun kami optimistis hasil yang lebih baik bisa dicapai tahun depan. Berbagai terobosan terutama terkait regulasi akan kami perbaikan sehingga penyediaan rumah murah tahun depan bisa lebih optimal,” pungkas Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Syarif Burhanudin.
(dna/hns)
Bisnis.com, JAKARTA—Lembaga riset PT BCI Asia Indonesia memperkirakan realisasi pasar konstruksi nasional hingga Oktober 2015 mencapai Rp393,77 triliun.
Jumlah tersebut terdiri dari sektor gedung dan bangunan senilai Rp 192, 73 triliun dan sektor sipil senilai Rp201,04 triliun.
Country Manager PT BCI Asia Agus Dinar mengatakan, realisasi pasar konstruksi tersebut masih minus 2,03% dibandingkan realisasi pada tahun lalu yang mencapai Rp401,93 triliun.
Namun, dia meyakinkan nilai tersebut belum final, mengingat masih ada beberapa proyek konstruksi yang baru akan diteken kontraknya pada akhir tahun ini.
“Minus tersebut muncul karena terpukul sektor commercial building yang minus 14,8% dibandingkan tahun lalu, sedangkan civil itu meningkat 14%. Terpukulnya commercial building ini karena properti menggunakan produk impor sedangkan dolar sempat naik, sehingga terjadi penundaan dan rekalkulasi,” ujarnya
Dia menambahkan pada tahun lalu, sektor gedung dan bangunan berkontribusi 56% terhadap total realisasi pasar konstruksi, atau senilai Rp226,31 triliun, sedangkan sektor sipil menyumbang 44% atau senilai Rp175,62 triliun.
Namun, kondisi itu berbalik pada tahun ini di mana sektor konstruksi menyumbang lebih besar yakni sebesar 51%.
Menurutnya, hal ini merupakan imbas dari pembangunan infrastruktur yang tengah digalakkan pemerintah.
Meski demikian, pihaknya masih akan terus memperbarui data tersebut hingga akhir tahun guna mengetahui dampak deregulasi dan paket kebijakan ekonomi yang terhadap pasar konstruksi.
“Tergantung kepastian bagaimana dolar bisa ditekan di bawah dan deregulasi pemerintah kan banyak. Itu semua kalau dilakukan memang bisa berdampak pada naiknya pasar konstruksi nasional 2016, bisa tembus Rp400 triliun,” ujarnya.
Di sisi lain, dalam sektor konstruksi sipil, realisasi proyek infrastruktur yang tercatat hingga Oktober ini mencapai Rp95,51 triliun, masih minus 6% dibanding realisasi total pada 2015 yang mencapai Rp101,92 triliun.
Di sisi lain, dalam sektor utilities tercatat capaian proyek pembangkit listrik melonjak 43,18% menjadi Rp105,52 triliun dari tahun lalu senilai Rp73,7 triliun.
Dari sisi demografis, laporan tersebut mencantumkan proyek konstruksi nasional terbanyak berada di Sumatra sebesar 32%, disusul Jakarta 28%, Kalimantan 19%, Jawa Barat 17%, Bali-Nusa Tenggara 11%, Jawa Tengah dan Yogyakarta 10%, Jawa Timur 3% dan Sulawesi-Maluku-Papua 3%.
Construction sector: President Joko Widodo has instructed several ministries including Public Works and Housing, Transportation, Energy and Mineral Resources and Agriculture, to accelerate 2016 the tender for projects before end of this year. The Minister of Public Works and Housing, Basuki Hadimuljono, stated that its ministry has started the tender for projects since September 2015. Basuki stated that around 90% of its 2016 allocated budget of Rp97tn would have been tendering before end of this year. The Minister of Agriculture will accelerate its 2016 budget spending amounting of Rp31tn. (Kontan)
Comment: The acceleration of project tender would benefit SOE construction within our coverage, providing better new contracts secured in early 2016.
JAKARTA— Rencana penawaran saham baru (right issue) 4 BUMN dengan target dana sekitar Rp13 triliun pada tahun depan dipastikan tersendat karena DPR dan pemerintah memutuskan untuk menunda pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN.
Seperti diketahui, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pemberian PMN kepada 23 BUMN senilai Rp34,32 triliun dalam APBN 2016. Pemberian tambahan modal kepada BUMN diusulkan ditunda hingga pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2016.
Dari 23 BUMN tersebut, 4 BUMN di antaranya merupakan perusahaan yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Empat BUMN itu diusulkan memperoleh PMN senilai Rp9,03 triliun dimana Wijaya Karya diusulkan memperoleh tambahan modal Rp4 triliun, Pembangunan Perumahan Rp2,25 triliun, Jasa Marga Rp1,25 triliun dan Krakatau Steel Rp1,5 triliun.
Penambahan modal dari negara kepada BUMN biasanya disertai proses right issue agar saham pemerintah tidak terdilusi. Dengan ditundanya pemberian PMN maka proses right issue dipastikan bakal tidak sesuai rencana semula.
Sekretaris Perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Iip Budiman mengatakan pihaknya akan mengikuti proses yang telah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah yaitu pembahasan kembali dengan komisi terkait di DPR.
Dengan demikian, menurut Iip, pihaknya akan mengikuti kembali pembahasan PMN dalam APBN Perubahan 2016. Selain itu, Iip mengatakan sejauh ini belum terdapat pembahasan perubahan RKAP di Krakatau Steel.
“Untuk rencana investasi yang terkait dengan PMN, sedang kami lihat kembali prosesnya. Namun untuk investasi yang berkaitan dengan lender yang sudah siap tentu akan tetap dipertimbangkan,” katanya, Senin (2/11).
Sekretaris Perusahaan Jasa Marga Mohammad Sofyan mengatakan pihaknya masih menanti arahan dari kuasa pemegang saham terkait penundaan pemberian PMN tersebut. “Kami menunggu arahakan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN.
Emiten berkode saham JSMR itu kini tengah menggarap 13 ruas jalan tol baru dengan nilai investasi sekitar Rp40 triliun dengan panjang 460 km. Sekitar 60 km telah beroperasi dan sisanya sekitar 400 km sedang dalam tahap pembangunan hingga 2019.
Terkait 13 ruas yang sebagian besar berada di pulau Jawa tersebut, Sofyan mengatakan pembangunan itu untuk mendukung program pemerintah terkait percepatan pembangunan jalan tol. “Untuk ruas-ruas itu telah ada pendanaannya,” kata Sofyan.
http://finansial.bisnis.com/read/20151102/309/488136/pmn-2016-ditunda-right-issue-4-bumn-terhambat
Sumber : BISNIS.COM
JAKARTA – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepertinya butuh kejelasan mengenai proyek kereta cepat yang akan dilakukan oleh BUMN dan investor China (Tiongkok). Pasalnya, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan khususnya mengenai anggaran proyek tersebut.
Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, untuk proyek kereta cepat, pihaknya memastikan tidak ada anggaran dari Pemerintah maupun jaminan untuk pembangunan kereta tersebut. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Perlu dijelaskan mengenai kereta cepat memang bapak Presiden menekankan tidak adanya anggaran dari Pemerintah maupun jaminan untuk pembangunan kereta cepat. Jadi kami menekankan memang sama sekali tidak ada menggunakan dana pemerintah termasuk PMN,” jelas Rini di Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (5/10/2015).
Rini menambahkan, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) selaku BUMN yang akan mengerjakan proyek tersebut memang mengusulkan untuk peningkatan modal. Akan tetapi, dana itu bukan digunakan untuk kereta cepat.
“Itu akan terlihat gamblang dari persentasenya berikut laporannya. Karena WIKA ini juga Tbk, maka penggunaan dananya akan terlihat jelas. Penyertaan modal oleh WIKA ini sama sekali tidak akan dimanfaatkan untuk kereta cepat,” tambah Rini.
Nantinya, proyek kereta cepat itu, lanjut dia, memang diserahkan kepada WIKA dan BUMN lainnya serta perusahaan China. Kemudian, untuk konsorsium akan lebih didominasi oleh BUMN sebesar 60 persen.
“Memang dari BUMN lebih besar, 60 persen konsorsium kita dari Tiongkok 40 persen. Ini masih finalisasi,” kata dia.
http://economy.okezone.com/read/2015/10/05/320/1226308/wika-cs-bakal-kuasai-60-saham-kereta-cepat
Sumber : OKEZONE.COM
Jakarta — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menyatakan, minat membangun pelabuhan Sorong, Papua Barat.
“Kami ingin ikut menggarap pelabuhan Sorong,” kata Direktur Keuangan Adji Firmantoro ditemui di kantor Kementerian BUMN kemarin.
Menurut dia, ketertarikan pada proyek pelabuhan tersebut sebab perseroan telah memulainya di terminal peti kemas Belawan, Sumatera Utara. Hingga akhir tahun ini, proyek yang diperoleh dari pemerintah dan BUMN dapat mencapai 50%.
Menyoal nilai investasi rencana pembangunan Pelabuhan Sorong, ia menegaskan belum mengetahuinya.
“Tergantung konsorsium sama siapa. Proyek ini bukan tender, jadi kita ikut investasi. Berapa porsinya belum,” ujarnya.
Dalam tujuh bulan pertama tahun ini, diakuinya, perseroan telah mengantongi proyek baru sekitar Rp14 triliun. Jumlah tersebut telah mencapai 44,25% dari kontrak baru WIKA 2015 sebesar Rp31,64 triliun.
Pada tahun ini, WIKA akan memperoleh total kontrak dihadapi sebesar Rp54,39 triliun, yang terdiri dari target kontrak baru 2015 sebesar Rp31,64 triliun dan carry over 2014 sebesar Rp22,75 triliun. Adapun komposisi perolehan kontrak baru ditargetkan berasal dari pemerintah sebesar 52,02%, BUMN 22,17% dan swasta 25,21%.
Menyoal pendanaan untuk investasi pada tahun ini, ia membeberkan perseroan masih memiliki dana hasil penerbitan surat utang jangka menengah (MTN) sebesar Rp1 triliun. Rencananya, perseroan akan melakukan penyelesaian MTN dengan penerbitan obligasi di atas Rp1 triliun.
http://www.imq21.com/news/read/316261/20150814/110724/WIKA-Incar-Proyek-Pelabuhan-Sorong.html
Sumber : IMQ21.COM
Jumat, 07/08/2015 NERACA
Jakarta- Guna mensukseskan pembangunan proyek pembangunan kereta api cepat meniru negara-negara maju yang sudah ada, kedepan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sebagai kontraktor pembangunan infrastruktur proyek tersebut bakal membikin usaha patungan bersama PT KAI (Persero) untuk mengoperasikan pembangunan kereta cepat rute Jakarta-Bandung.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno mengatakan, WIKA bersama PT KAI akan bikin perusahaan patungan (joint venture) untuk mengoperasikan rencana pembangunan kereta cepat rute Jakarta-Bandung,”Pastinya KAI akan dilibatkan dan mungkin mereka bisa membuat anak usaha sebagai operatornya,”ujarnya di Jakarta, Kamis (6/8).
http://www.neraca.co.id/article/57235/wika-rambah-bisnis-kereta-api-gandeng-pt-kai
Sumber : NERACA.CO.ID
JAKARTA – Kinerja PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) mulai terkerek oleh program pemerintah mempercepat pembangun infrastruktur pemerintah. Oleh karena itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idA+ untuk perusahaan WTON.Analis Pefindo, Martin Pandiangan, mengatakan outlook stabil untuk Wika Beton ini berlaku untuk periode 3 Juli 2015 sampai 1 Juli 2016.
“Akan diuntungkan oleh program percepatan program infrastruktur, walaupun realisasi anggaran infrastruktur masih sedikit,” ucapnya, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (29/7/2015).
Lebih lanjut dia mengatakan, struktur permodalan serta proteksi arus kas yang kuat membuat kinerja perusahaan menjadi positif. Sementara itu, dia mengingatkan, peringkat bisa saja turun jika perseroan gagal mencapai target order book dan pendapatan secara signifikan.
“Jika kinerja dari ekspansi usaha tidak memberikan kontribusi signifikan sebagaimana yang diharapkan atau jika tambahan nilai utang lebih tinggi dari pada diproyeksikan akan memperburuk profil keuangan perusahaan,” ucapnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/07/29/278/1187297/banyak-dapat-proyek-pemerintah-wton-naik-kelas
Sumber : OKEZONE.COM
JAKARTA kontan. Konsorsium PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) bersama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dan PT Jasa Sarana memperoleh tender investasi pembangunan jalan tol ruas Soreang-Pasir Koja (Soroja).
Konsorsium tersebut akan membentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk menjadi pemegang konsesi ruas tol Soroja selama 45 tahun. “Porsi kepemilikan sahan WIKA 25% dan selebihnya dimiliki anggota konsorsium lainnya,” ujar Gandiri Gutawa, Direktur Operasi I PT Wijaya Karya Tbk dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6).
Menurutnya proyek senilai Rp 1,5 triliun ini akan dimulai pengerjaan fisiknya pada akhir tahun 2015. Konsorsium menargetkan ruas tol Soroja ini bisa selesai sebelum perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016. Hal ini dilakukan karena sejumlah venues PON berada di wilayah Soreang, Bandung.
Tol Soroja memiliki panjang 8,15 kilometer yang menghubungkan ruas tol Padalarang-Cileunyi. Ruas ini memiliki 3 pintu keluar jalan tol antara lain yaitu di Marga Asih, depan Stadion Jalak Harupat, dan Kantor Pemkab Bandung.
JAKARTA – PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), mengincar kontrak pengadaan beton pracetak (precast) untuk proyek Jalan Tol Lintas Sumatera. Potensi nilai kontrak mencapai Rp 30 triliun.
Sekretaris Perusahaan Wika Beton Puji Haryadi mengatakan, total nilai proyek jalan tol sepanjang 2.700 kilometer (km) yang membentang dari Aceh ke Lampung tersebut mencapai Rp 360 triliun.
“Untuk proyek jalan tol ini komposisi beton precast-nya mencapai sekitar 30%. Namun, karena biasanya digarap konsorsium BUMN, artinya precaster-nya tidak hanya Wika Beton. Kami berharap paling tidak mendapat porsi 30% dari semua precaster atau sekitar Rp 30 triliun,” kata Puji di Jakarta, Rabu (20/5).
Namun, menurut dia, pengerjaan proyek tol tersebut memakan waktu sekitar 5-10 tahun. Selain proyek jalan tol, perseroan juga mengincar proyek-proyek infrastruktur pemerintah lainnya, seperti jalan non-tol dan pelabuhan.
Kemungkinan besar dana infrastruktur dari pemerintah cair Juni, sehingga pada semester II tahun ini ekspansi bisnis perseroan akan mulai melaju.
Saat ini, Wika Beton sudah mengantongi kontrak baru sebesar Rp 1 triliun atau 25% dari target kontrak baru tahun ini senilai Rp 4 triliun. Sepanjang kuartal I-2015, perseroan membukukan kontrak Rp 550 miliar.
Menurut Puji, proyek-proyek yang baru didapat perseroan di antaranya pembangunan tiang pancang pabrik kimia di Riau senilai Rp 51 miliar dan proyek jembatan Ciledug-Blok M senilai Rp 42 miliar. Perseroan juga menyediakan precast untuk proyek jalur kereta api di Kalimantan dan Sulawesi.
“Untuk proyek kereta api di Sulawesi saat ini kami sudah dapatkan untuk jalur Makassar-Pare Pare sepanjang 20 km senilai 80 miliar. Rencananya akan dikembangkan sampai Manado,” ujar dia.
Sementara itu, proyek kereta api di Kalimantan masih dalam tahap perizinan dan pembebasan lahan, sehingga dia belum bisa menjelaskan potensi nilai kontrak.
Selain itu, Wika Beton tengah menggarap proyek pembangunan sodetan kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, Jakarta. Proyek dengan total lahan seluas 5.000 meter persegi (m2) itu diperkirakan menghabiskan dana Rp 492 miliar. Pengerjaan proyek ini sudah dimulai Januari 2015 dan ditargetkan selesai dalam 14 bulan.
“Progres pengerjaan sudah sekitar 30%. Saat ini kami masih terkendala pembebasan lahan,” jelas Ismu Sutopo, manajer proyek sodetan Kali Ciliwung.
Tahun ini, Wika Beton menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 550 miliar. Sumber dana berasal dari sisa dana penawaran umum perdana (IPO) saham yang sekitar Rp 600 miliar.
Direktur Keuangan Wika Beton Entus Asnawi menjelaskan, capex tersebut akan digunakan untuk penyelesaian pabrik di Lampung. Pabrik itu berkapasitas 250 ribu ton per tahun. Produksi massal dari pabrik tersebut ditargetkan pada Juni 2015.
Selain itu, capex juga akan digunakan untuk maintenance dan pengembangan pabrik yang sudah ada. Saat ini, Wika Beton memiliki 10 pabrik di Indonesia dengan kapasitas produksi 2,2 juta ton per tahun.
Dengan selesainya pabrik di Lampung, perseroan menargetkan kapasitas produksi mencapai 2,3 juta ton per tahun pada 2015. “Pada 2018, kami targetkan kapasitas produksi mencapai 3,3 juta ton per tahun,” ujar Entus.
Sementara itu, pada perdagangan kemarin, saham WTON ditutup menguat 3,14% pada harga Rp 1.150. Harga tersebut mencerminkan price to earning ratio (PER) 28,61 kali. Adapun return on assets (ROA) sebesar 0,45%, return on equity (ROE) sebesar 0,76%, dan debt to equity ratio (DER) 0,7 kali. (ID)
TEMPO.CO, Jakarta -PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) pada tahun 2015 melebarkan sayap ke luar negeri dengan masuk ke Arab Saudi. WIKA membuka kantor cabang di Arab Saudi untuk mengerjakan proyek pembangunan hotel di kawasan Masjidil Haram, Mekkah, dengan nilai kontrak sekitar US$ 40 juta.
“Tahun ini WIKA sudah mulai mendapatkan kontrak proyek di Arab Saudi. Sebelumnya kami sudah masuk di empat negara yaitu Aljazair, Myanmar, Malaysia dan Timor Leste,” kata Direktur Operasi WIKA Destiawan Soemardjono, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan WIKA, di Jakarta, Rabu 22 April 2015.
Menurut Destiawan, pembukaan cabang WIKA di Arab Saudi sejalan dengan banyaknya permintaan dari negara tersebut untuk pembangunan properti maupun infrastruktur jalan. “Mulai akhir tahun 2015, WIKA akan membangun beberapa menara hotel, dengan masa pengerjaan sekitar 2 tahun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selain itu WIKA juga mendapat tawaran di Arab Saudi membangun “mass rapid transportation” (MRT) di sana. Perseroan sudah mempersiapkan pendaftaran pembuatan perusahaan atas izin badan penanaman modal Arab Saudi. WIKA juga sudah menjajaki pembangunan pabrik beton pracetak (precast) banyak pendapatkan tawaran proyek di negeri tersebut.
Hal yang sama juga sedang dilakukan WIKA di Myanmar untuk membangun menara dengan nilai proyek investasi sekitar US$ 120 juta. Di Timor Leste juga merupakan negara yang sudah dimasuki WIKA dengan menyasar pembangunan bandara, pembangunan empat jembatan dengan nilai proyek berkisar US$ 30-40 juta. Adapun di Malaysia, sudah dalam tahap negosiasi ulang proses tender pembangunan 9 menara apartemen.
“Saya rasa ekspansi WIKA di enam negara untuk sementara sudah cukup. Peluang sangat besar tapi WIKA memilih menjalankan sikap kehati-hatian, jangan sampai proyek tersebut justru membuat rugi perusahaan,” kata Destiawan.
Proyek lainnya yang sedang digarap, yaitu pembangunan tiga menara rumah susun di Aljazair dengan nilai investasi sekitar Rp 1 triliun.
Ia menjelaskan, kontribusi WIKA cabang luar negeri selama ini masih relatif kecil atau berkisar 5 persen terhadap pendapatan perusahaan pada tahun 2014. “Tahun ini (2015) target kontribusinya tetap 5 persen, namun kapasitas bisnisnya yang diperbesar,” ujarnya.
Pada tahun 2015 WIKA menargetkan total kontrak yang dihadapi sebesar Rp 54,9 triliun, terdiri atas target kontrak baru Rp 31,64 triliun, dan carry over proyek dari 2014 sebesar Rp 22,75 triliun. Komposisi perolehan kontrak baru WIKA 2015 tersebut berasal dari proyek pemerintah sebesar 52,02 persen, BUMN 22,17 persen dan swasta 25,21 persen.
Sementara hingga pekan III April 2015, pencapaian kontrak baru WIKA mencapai Rp 4,43 triliun atau 13,99 persen dari target kontrak baru 2015 sebesar Rp 31,64 triliun.
AGUSSUP | ANTARA
PT Wijaya Karya (WIKA) menyatakan kesiapannya dalam menggarap proyek pembangunan infrastruktur rel kereta api di luar Jawa seiring dengan pemerintah yang berencana melakukan percepatan pembangunan infrastruktur moda transportasi masal berbasis rel diluar pulau Jawa.
Sumber : IPS RESEARCH
JAKARTA kontan. Sampai bulan Februari 2015, realisasi kontrak baru untuk emiten-emiten konstruksi masih minim. Padahal sektor kontruksi diperkirakan akan tumbuh gemilang tahun ini mengingat pemerintah gencar mendorong pembangunan infrastruktur.
Lihat saja emiten kontruksi pelat merah, rata-rata baru bisa merealisasikan target kontrak anyar di bawah 15% dalam dua bulan 2015. Pencapaian yang paling bagus diraih PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang mengantongi kontrak baru Rp 3,44 triliun. Artinya, WIKA telah merealisasikan 10,87% dari target Rp 31,64 triliun.
Sementara PT Waskita Karya Tbk (WSKT) baru meraih kontrak baru Rp 691 miliar atau 3,3% dari target Rp 20,8 triliun, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) merealisaikan 8,5% atau Rp 1,3 triliun dari target Rp 15,2 triliun, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) mengantongi Rp 1,13 triliun atau 4,1% dari target.
Adapun PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA), emiten konstruksi swasta telah mengantongi Rp 700 miliar kontrak anyar dari target yang dipasang hingga akhir tahun Rp 4,1 triliun. Sementara PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) hingga saat ini belum berhasil mendapatkan kontrak baru, padahal perseroan memasang target Rp 3 triliun.
Kontrak baru yang diperoleh WIKA bersumber dari proyek luar negeri negeri yakni pembangunan bandara Oe-cusse airport Timor Leste senilai US$ 92 juta. Sementara dalam negeri antara lain proyek bendungan Keureto Aceh, Proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) tahap I, proyek jalan layang non tol (JLNT) Ciledung, proyek Funtasy Island di Pulau Manis Batam dan proyek pembangunan Bandara Samarinda Baru.
Kontrak baru WSKT didapat dari pekerjaan penambahan akses Jalan Kali Baru, penambahan Fly Over Pegangsaan, penambahan jembatan Tulur Aji Jelangkat Kalimantan Timur, pembangunan gedung RS Stella Maris Makassar, proyek jalan di Makassar, jalan tol Kanci Pejanggan lanjutan, serta menggarap proyek joint operation lansekap dan akses ducting utilitas Bandara Soekarno-Hatta.
Sementara realisasi kontrak baru ADHI didominasi oleh proyek swasta yakni sebesar 64%, BUMN sebesar 18% dan pemerintah tercatat sebesar 18%. Realisasi kotrak baru PTPP mayoritas disumbang oleh proyek swasta yakni sebesar 90% dan sisanya dari proyek pemerintah dan BUMN. Padahal, PTPP berharap raihan proyek pemerintahnya bisa berkontribusi 65% terhadap total kontrak baru.
Analis First Asia Capital David Nathanael Sutyanto memandang saham-saham kontruksi saat ini sudah terlalu tinggi karena dibangun di atas ekspektasi bukan karena didasarkan kinerja yang bagus. “Harganya terlalu mahal karena estimasi pasar yang terlalu tinggi,” kata David pada KONTAN, Rabu (11/3).
Menurut David, ekpektasi pasar yang besar terhadap pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi membuat harga saham kontruksi melambung. Pasalnya, laporan keuangan emiten-emiten ini tahun 2014 di bawah ekspektasi analis sehingga masih dalam tren bearish sampai laporan kinerja kuartal pertama tahun ini keluar.
Jika laporan keuangan kuartal pertama tercatat positif, maka kata David, saham-saham kontruksi akan bergerak ke tren bullish. Tapi jika sebaliknya, akan kembali melanjutkan tren bearish sampai pembangunan infrastruktur pemerintah terelisasi.
David masih merekomedasikan hold terhadap saham kontruksi sepanjang kuartal I sampai ada dukungan dari kinerja yang positif. Sebab menurutnya, saham konstruksi memiliki resiko yang besar karena sebagian besar modal emiten kontruksi bersumber dari utang bukan equity.
Namun sampai akhir tahun, David percaya prospek saham kontruksi masih cukup bagus. “Masih bergerak naik sampai akhir tahun apalgi jika proyek pemerintah sudha mulai terealisasi,” ujar David.
Direktur Investa Saran Madiri Hans Kwee juga menilai harga saham kontruksi sudah terlampau tinggi, Dia bilang, sejak awal tahun harganya kenaikannya terlalu besar karena terdorong ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pembangunan infrastruktur. “Namun kinerja tahun lalu tidak memuaskan lantaran tekanan tahun politik dan pelemahan rupiah,” kata Hans.
Hans memperkirakan, saham konstruksi akan cenderung turun sepanjang semester satu. Meskipun Presiden Jokowi memajukan pelaksanan pembangunan infrastruktur mulai April namun realisasinya baru akan optimal setelah memasuki semester II. Itu sebabnya, Hans memadang wajar jika realisasi kontrak baru emiten kontruksi dua bulan pertama ini masih minim.
Selain itu, lanjut Hans, pasar modal domestik juga akan tertekan karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Dia memperkirakan kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga antara bulan Juni –Juli sehingga menjelang kebijakan tersebut akan terjadi outflow yang besar. “Tekanan terhadap kontruksi ditambah lagi dari pelemahan rupiah karena banyak kompenen infrastruktur berbasis impor,”terang Hans.
Namun, Hans melihat prospek saham kontruksi akan mulai cerah di semester II karena realisasi pembangunan infrastruktur akan optimal dan dana asing akan kembli masuk ke pasar saham. Dia memprekirakan saham kontruksi masih akan tumbuh 15% hingga akhir tahun.
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melelang sejumlah pekerjaan infrastruktur senilai Rp 40,23 triliun dari pekerjaan kontraktual sebesar Rp 94,57 triliun. Sedangkan proyek yang belum dilelang sebesar Rp 45,26 triliun dan yang sudah siap tanda tangan kontrak sekitar Rp 7 triliun.
“Nah, kami tinggal tunggu pengesahan DIPA 13 Maret nanti. Begitu DIPA disahkan oleh Kemenkeu, kontrak yang ditandatangani sudah Rp 7,1 triliun ditambah kontrak multiyears Rp 9,1 triliun,” kata Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui keterangan pers, Sabtu, 7 Maret 2015.
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 118,5 triliun ini terdiri atas kontraktual Rp 94,5 triliun, yang terbagi atas pekerjaan tahun jamak sebesar Rp 9,1 triliun dan pekerjaan kontrak tahun 2015 Rp 85,47 triliun. Sisa dari anggaran tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan swakelola, seperti rehabilitasi dan perbaikan jalan sebesar Rp 12,8 triliun dengan rincian tanah Rp 3,4 triliun serta administrasi umum 4,3 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum telah memulai pelaksanaan lelang sejak Oktober tahun lalu. Kementerian saat ini sedang mengevaluasi agar percepatan tender dapat dilakukan, mengingat lonjakan anggaran yang besar berpengaruh terhadap persiapan dokumen maupun lahannya.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Hasanuddin mengakui pengelolaan anggaran tahun ini sebesar Rp 118,5 triliun sebagai tantangan besar. Setiap direktur jenderal diharapkan mempersiapkan percepatan proyek di masing-masing direktorat.
ALI HIDAYAT
TEMPO.CO, Jakarta– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang melakukan proses tender terhadap tiga pembangunan jalan tol senilai Rp 19,38 triliun untuk tahun ini. Ketiga ruas tersebut adalah tol Soreang-Pasir Koja, tol Balikpapan – Samarinda dan tol Malang – Pandaan.
“Ruas tol Soroja (Soreang-Pasir Koja) di Bandung saat ini tengah dalam tahap pra-kualifikasi. Selain tol Soroja, kami juga akan melakukan tender bagi pembangunan dua proyek tol lainnya,” kata Achmad Ghani Ghazaly, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui siaran press pada akhir pekan ini.
Tercatat tiga investor yang lolos dalam pra kualifikasi pembangunan tol Soreang – Pasir Koja. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Bangun Tjipta Sarana, konsorsium PT Citra Marga Nusaphala Persada, PT Wijaya Karya dan PT Jasa Sarana, serta konsorsium PT Jasa Marga, PT Waskita Karya, dan PT PP.
Nilai investasi ruas tol Soreang-Pasir Koja sepanjang 10,57 kilometer ini sebesar Rp 1,9 triliun. Sedangkan untuk investasi tol Balikpapan – Samarinda dengan panjang 99 kilometer sebesar Rp 14,5 triliun dan proyek tol Malang – Pandaan dengan panjang 37,62 kilometer sebesar Rp 2,98 triliun.
Untuk ruas Balikpapan-Samarinda, pembebasan lahannya sudah mencapai 80 persen dengan bantuan dukungan dari pemerintah daerah untuk pembebasan tanahnya. Sedangkan ruas Pandaan-Malang pembebasan lahannya sendiri baru sebesar 25 persen.
Menteri PUPR Basuki Hadimujono mengaku akan tetap memantau proyek-proyek tol yang masih mangkrak. Bahkan, jika pembangunan-pembangunan tersebut tak segera dijalankan setelah lahannya dibebaskan, maka pemerintah tak akan segan memutus kontrak dengan pemenang tender.
Basuki berharap proyek tol yang termasuk di dalam proyek tol Trans Jawa sepanjang 1.088 km ini akan selesai dalam waktu yang lebih cepat dari yang dijadwalkan, yakni tiga tahun mendatang. Di sepanjang proyek tol Trans Jawa, Basuki mengaku ada permasalahan pembebasan lahan Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. Dia membenarkan saat ini progres pembebasan lahan baru mencapai 3 persen.
“Kalau pembebasan lahan selesai dan tidak segera direalisasikan pembangunannya, mending kita lepas saja dan kita cari partner yang lain. Jika pembebasan lahan ini selesai, semoga proyek tol Trans Jawa segera selesai dalam waktu dua atau tiga tahun saja,” katanya.
ALI HIDAYAT
TEMPO.CO, Jakarta– Deputi Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian Bobby Hamzah Rufinus mengatakan impor tahun ini berpotensi meningkat karena adanya pembangunan infrastruktur dalam skala besar. Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 290,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Jumlah ini setara 20 persen dari anggaran belanja negara yang mencapai Rp 1.984,1 triliun. Untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dan neraca pembayaran tetap berada di kisaran yang aman, maka ekspor harus ditingkatkan.
Ia mengatakan ekspor berpotensi ditingkatkan dengan membaiknya ekonomi Amerika Serikat dan Asia. “Yang perlu dilakukan adalah mendorong diversifikasi komoditi ekspor sesuai permintaan pasar,” kata Bobby saat dihubungi, Sabtu, 28 Februari 2015. Selain itu, capital inflow juga perlu dijaga dengan menarik foreign direct investment, portofolio, dan pinjaman luar negeri. Hal ini diupayakan dengan memberi fasilitas insentif pajak tax holiday dan tax allowance untuk penanaman modal langsung dengan persyaratan tertentu.
Ekonom The Development Bank of Singapore Gundy Cahyadi mengatakan pembangunan infrastruktur yang ingin digenjot oleh pemerintag Joko Widodo harus mewaspadai pelemahan rupiah yang masih terus terjadi. Ia mengatakan pelemahan rupiah tak bisa dihindari karena penguatan dollar kepada seluruh mata uang. Beberapa negara bahkan sengaja melemahkan mata uang untuk memperkuat ekspornya. “Tapi jangan sampai pelemahan rupiah ini jadi boomerang untuk pertumbuhan ekonomi kita,” kata Gundy.
Pekan lalu, kurs rupiah merosot tajam 101 poin (0,79 persen) ke level 12.932 per dolar AS. Rupiah bergerak liar sejak awal perdagangan dan sempat menembus level terendah di angka 12.960 per dolar AS. Bank Indonesia bahkan mengimbau Indonesia harus siap dengan depresiasi rupiah. Sebab, nilai tukar dolar Amerika Serikat masih terus menguat dan ekonomi negara itu benar-benar tengah membaik dibanding negara lain.
Menurut Gundy, pelemahan rupiah akan membengkakkan pembayaran impor. Apalagi tahun ini belanja infrastruktur tengah dikebut oleh pemerintah Jokowi. Bank Indonesia, kata dia, bahkan mengoreksi defisit transaksi berjalan dari 2,5 ke 3-3,1 persen karena melihat banyaknya infrastruktur yang akan dibangun pada tahun ini. Meski begitu, ia melihat impor kali ini akan lebih berkualitas karena mendatangkan barang-barang modal yang akan menghasilkan produk.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia Solikin M. Juhro mengatakan peningkatan impor dapat dipahami selama itu untuk keperluan produktif. “Dampaknya ke defisit transaksi berjalan bisa dipahami selama itu untuk infrastruktur dan membangun fundamental,” kata dia.
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono membenarkan pelemahan rupiah akan menambahbeban impor. Namun hal ini akan bersifat sementara. Sehingga, pemerintah tak perlu mengerem pembangunan infrastrukturnya. “Toh belum tentu terserap juga, anggarannya sangat besar lho,” kata dia.
Tony memprediksi pelemahan rupiah tak akan menembus level 13.000 dan akan kembali ke level normal 12.700. Ia mengatakan Amerika Serikat tak akan membiarkan dollarnya terus menguat karena menurunkan daya saing produk-produk negara tersebut. “The Fed juga masih menunda untuk menaikkan suku bunga,” kata dia.
Melihat kondisi ini, ia mengatakan Bank Indonesia belum perlu mengubah BI rate. “Toh percuma, penguatan dollar disebabkan sentimen global yang tak bisa dicegah,” kata dia. Tony mengatakan, dana juga masih terus masuk ke Indonesia tercermin dari IHSG yang menguat ke 5.450.
Ia mengimbau Bank Indonesia dan pemerintah untuk tenang dan menjelaskan kondisi global kepada masyarakat. Ia optimistis pertumbuhan ekonomi akan tercapai setidaknya 5,5 persen. Defisit transaksi berjalan juga akan membaik dengan turunnya impor dan peningkatan ekspor. “Impor infrastruktur memang kana naik, tapi impor miyak turun drastis karena harga anjlok,” kata dia.
TRI ARTINING PUTRI
JAKARTA kontan. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengumbar dana untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Hasil pembahasan anggaran menyepakati nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 menjadi Rp 58,82 triliun, bertambah Rp 23 triliun dari APBN 2015 warisan era Susilo Bambang Yudhoyono Rp 35,82 triliun.
Sebenarnya, di RAPBNP pemerintah hanya mengusulkan DAK Rp 55,82 triliun. Namun hasil rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati penambahan lagi sebesar Rp 3 triliun. Tambahan dana ini berasal dari bujet tambahan belanja yang Rp 20,9 triliun.
Dirjen Perimbangan Keuangan Teguh Boediarso menjelaskan, dari total kenaikan dana DAK yang mencapai Rp 23 triliun itu, sebagian besar dialokasikan untuk Program Pendukung Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dengan anggaran Rp 20 triliun.
Dana P3K2 tersebut, pertama, untuk infrastruktur irigasi sebesar Rp 9,3 triliun. Untuk menjadi penerima DAK infrastruktur irigasi, syaratnya ialah menjadi daerah sentra produksi padi dengan jaringan irigasi mengalami rusak sedang dan berat.
Kedua, dana ke sektor pertanian Rp 4 triliun. Daerah kabupaten/kota yang mendapatkan dana ini adalah daerah yang memiliki luas sawah irigasi minimal 700 hektar berdasarkan data luas sawah Badan Pusat Statistik (BPS).
Ketiga, untuk pembangunan jalan sebesar Rp 4,9 triliun, terutama bagi daerah tertinggal. Keempat, sarana perdagangan Rp 256 miliar, yakni membangun pasar rakyat. Kelima, program kesehatan rujukan untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Bujet ini untuk membangun sarana kesehatan sebesar Rp 1,45 triliun.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati berpendapat, peningkatan DAK sudah cukup bagus. Kini, pemerintah pusat perlu mengawasi lebih ketat agar penggunaan dana itu tepat sasaran. Bila perlu, pemerintah membuat aturan penyaluran DAK bersamaan dengan target yang diinginkan.
Jakarta detik -Rapat tertutup soal Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN, antara Menteri BUMN Rini Soemarno bersama Komisi VI DPR-RI berlangsung lebih dari 5 jam. Rapat yang dimulai pukul 20.40 WIB (Selasa) berakhir pukul 02.00 WIB dini hari (Rabu) menghasilkan beberapa keputusan strategis.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya membacakan keputusan rapat yang dihadiri juga oleh para deputi BUMN dan direksi BUMN calon penerima usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan para anggota Komisi VI di ruang Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta.
Komisi VI hanya setuju suntikan modal ke BUMN sebesar Rp 37,276 triliun, dari usulan yang diajukan oleh 35 BUMN sebesar Rp 48 triliun. Hal ini karena beberapa BUMN seperti PT RNI, Bank Mandiri, dan PT Djakarta Lloyd tak disetujui dapat PMN. Selain itu, ada BUMN yang usulannya tak dipenuhi seluruhnya.
Berikut keputusan rapat pagi ini:
1. Komisi VI DPR dapat menyetujui Anggaran Kementerian BUMN RI Tahun 2015 yang belum termasuk Anggaran Tunjangan Kinerja Tahun 2016 sebesar Rp 133.809.782.000 sebagaimana telah ditetapkan dalan UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015.
2. Komisi VI DPR dapat menyetujui sebagian usulan PMN dalam RAPBNP Tahun Anggaran 2015 dengan catatan:
A. Merekomendasikan tindak lanjut dan penyelesaian temuan BPK RI untuk 14 BUMN.
B. Merekomendasikan Kementerian BUMN untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN penerima PMN untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
C. PMN tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan penerima PMN.
D. Pelaksanaan right issue tidak mengurangi kepemilikan saham pemerintah saat ini pada BUMN terkait.
E. Penggunaan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah.
F. BUMN penerima PMN harus menerapkan GCG.
G. Perlu Pengawasan secara ketat atas pengunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan
H. Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan penggunaan PMN BUMN.
I. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, dalam menggunakan dana PMN meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengutamakan produk dalam negeri dan sinergi BUMN.
J. Dalam melaksanakan PMN Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN memperhatikan catatan-catatan yang telah disampaikan dalam Raker Komisi VI membahas persetujuan PMN sebagaimana terlampir
3. Komisi VI menyetujui besaran PMN pada BUMN dalam RAPBNP TA 2015 untuk disampaikan ke Badan Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan:
- PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun
- PT ASDP Rp 1 triliun
- PT Pelni Rp 500 miliar
- PT Djakarta Lloyd tidak disetujui (usulan Rp 350 miliar)
- PT Hutama Karya Rp 3,6 triliun
- Perum Perumnas Rp 2 triliun
- PT Waskita Karya Rp 3,5 triliun
- PT Adhi Karya Rp 1,4 triliun
- PT Perkebunan Nusantara III: Rp 3,5 triliun.
- PTPN VII 0
- PTPN IX 0
- PTPN X 0
- PTPN XI 0
- PTPN XII 0
- PT Permodalan Nasional Madani Rp 1 triliun
- PT Garam Rp 300 miliar
- PT Rajawali Nusantara Indonesia tidak disetujui (usulan Rp 280 miliar)
- Perum Bulog Rp 3 triliun
- PT Pertani Rp 470 miliar
- PT Sang Hyang Seri Rp 400 miliar
- PT Perikanan Nusantara Rp 200 miliar
- Perum Perikanan Nusantara Rp 300 miliar
- PT Dirgantara Indonesia Rp 400 miliar
- PT Dok Perkapalan Surabaya Rp 200 miliar
- PT Dok Kodja Bahari Rp 900 miliar
- PT Industri Kapal Indonesia Rp 200 miliar
- PT Aneka Tambang Rp 3,5 triliun
- PT Pindad Rp 700 miliar
- PT KAI Rp 2,750 triliun
- PT Perusahaan Pengelola Aset Rp 2 triliun
- PT Pengembangan Pariwisata Rp 250 miliar
- PT Bank Mandiri tidak disetujui (usulan Rp 5,6 triliun)
- PT Pelindo IV Rp 2 triliun
- PT Krakatau Steel Rp 956 miliar
- PT BPUI Rp 250 miliar
Total PMN disetujui Rp 37,276 triliun
*Catatan:
Pada PMN PTPN III digunakan untuk:
1. PTPN VII Rp 175 miliar
2. PTPN IX Rp 1 triliun
3. PTPN X Rp 975 miliar
4. PTPN XI Rp 650 miliar
5. PTPN XII Rp 700 miliar
“Terima kasih atas rapat kerja ini, selesainya rapat kerja permohonan PMN. Kami sudah katakan kepada bapak pimpinan jumlah yang disetujui dan diusulkan masih ada ruang. Kami sudah kirim surat ke kementerian keuangan untuk dibahas kembali jika diperbolehkan. Terima Kasih selamat pagi,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno menjelang rapat berakhir, Rabu dini hari (11/2/2015)
JAKARTA–Rencana penawaran perdana saham (initial public offering/IPO) anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)., yakni PT Wika Realty akan dilakukan pada September tahun ini.
Adji Firmantoro, Direktur Keuangan Wijaya Karya, mengatakan perseroan merencanakan Wika Realty akan melantai di pasar modal sesuai target pada tahun ini.
“Kami masih mempersiapkan segala sesuatu karena kami harus memperkuat permodalan Wika Realty untuk menambah landbank,” ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (29/1/2015).
Dia menyebutkan emiten berkode saham WIKA itu telah menyuntik modal wika Realty pada akhir 2014 sebesar Rp150 miliar. Ditargetkan pada semester I/2015, WIKA akan kembali menyuntik modal Rp150 miliar untuk Wika Realty.
WIKA sebagai induk usaha, sambungnya, telah menunjuk penasehat keuangan untuk gelaran IPO Wika Realty. Selanjutnya, WIKA akan menunjuk penjamin pelaksana emisi atau underwriter dalam waktu dekat untuk proses go public Wika Realty.
Ditargetkan, saham Wika Realty akan dilepas kepada publik maksimum 40% dari total saham. Saat ini, WIKA memiliki saham 85% dan karyawan Wika Realty menggenggam 14% saham. Target dana yang diincar dalam IPO mencapai Rp1 triliun.
http://market.bisnis.com/read/20150129/192/396501/ipo-wika-realty-ditargetkan-september-2015
Sumber : BISNIS.COM
JAKARTA – Rencana pemerintah untuk membangun pelabuhan di Sorong, Jayapura, sepertinya harus memperhatikan pola yang berbeda dari pelabuhan sebelumnya. Pasalnya, membangun pelabuan di daerah timur tersebut sedikit berbeda dari daerah lainnya.
“Di Sorong, mereka harus mencari pola lain. Karena Sorong, kalau kita bikin pelabuhan di sana, bisa-bisa kapalnya ke Sorong mau pulang lagi kosong, kan rugi,” kata Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo saat ditemui di Hotel JW Marriott Jakarta, Rabu (21/1/2015).
Indroyono mengatakan, Sorong disepakati menjadi kawasan industri. Hal ini sesuai rencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwasanya Sorong dijadikan kawasan industri.
“Digabungkan di sana, kawasan industri dengan pembangunan pelabuhan, pembangunan pembangkit listrik, dengan pembangunan galangan kapal,” kata dia.
Selain itu, Indroyono menambahkan di sana ada daerah wisata raja ampat, industri perikanan, termasuk politeknik ada di sana. Dengan penetapan Sorong sebagai kawasan industri maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
“Ibaratnya kalau tol laut yang akan ada di Sorong nanti, kalau kapal ke sana mengangkut semen, pulangnya harus ada isinya. Kalau enggak kan sayang ya,” tutup dia.
http://economy.okezone.com/read/2015/01/21/20/1095083/sorong-jadi-kawasan-industri-akan-dibangun-pelabuhan
Sumber : OKEZONE.COM
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengkaji ulang 20 proyek infrastruktur. Tiga di antaranya berpeluang dibatalkan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago membenarkan hal ini. Ketika dikonfirmasi, ia mengatakan, salah satu yang dibatalkan adalah proyek kereta super cepat Jakarta-Surabaya.
“Iya batal, karena belum layak. Itu sudah dikeluarkan dari daftar,” sebut Andrinof ditemui usai rapat Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Salah satu pertimbangan ‘layak’ adalah pendapatan perkapita pengguna kereta super cepat, yang berkisar 10.000 dollar AS. Saat ini, pendapatan perkapita masyarakat Indonesia baru 4.700 dollar AS. Kendati dikeluarkan dari proyek prioritas pemerintah, Andrinof menambahkan kereta super cepat Jakarta-Surabaya masih berpeluang diteruskan, jika ada swasta yang berminat. Syaratnya, pihak swasta itu memiliki kecukupan finansial dan tidak menggangu lahan publik.
“Namanya membangun infrastruktur pasti ada pembebasan lahan, dan pasti (sebagian besar) dari lahan publik,” imbuh Andrinof.
Lebih lanjut dia bilang, jika berminat, pemerintah bisa mempermudah soal perizinan dan AMDAL. Hanya saja, dia berpesan agar swasta yang berminat betul-betul memperhitungkan untung-ruginya.
“Modal kembali bisa 30 sampai 40 tahun (lagi),” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, meski menggeber pembangunan infrastruktur, tapi pemerintah tak mau asal-asalan dalam merealisasikan investasi yang masuk ke dalam negeri. Buktinya, kini pemerintah telah mengkaji sekitar 20 proyek yang dikerjakan oleh investor Jepang.
Dari jumlah itu, pemerintah berencana untuk membatalkan tiga proyek. Menteri PPN Andrinof mengatakan, pemerintah masih mengkaji kelanjutan tiga proyek yang dikerjakan bersama Jepang.
“Menurut kami ada yang tidak lanjut dari rencana. Salah satu proyeknya adalah proyek kereta api super cepat, lainnya nanti,” katanya, Rabu (14/1/2015).
| Penulis | : Estu Suryowati |
| Editor | : Hindra Liauw |
JAKARTA investor daily – PT Wijaya Karya Tbk (Wika) berencana masuk ke proyek pembangkit listrik berkapasitas 2×600 megawatt (MW) yang ditaksir bernilai US$ 1,4 miliar-1,8 miliar di Palembang, Sumatera Selatan, tahun ini. Perusahaan asal Jepang, Mitsubishi Corporation diperkirakan turut masuk ke dalam konsorsium proyek tersebut.
Sekretaris Perusahaan Wika Suradi mengungkapkan, emiten bersandi saham WIKA itu mengincar kepemilikan 5-10% pada pembangkit listrik tersebut. Perseroan memperkirakan investasi untuk 1 MW berkisar US$ 1,2 juta-1,5 juta. Selain Mitsubishi, ada perusahaan lain yang akan masuk ke proyek tersebut.
“Sedikitnya dua sampai tiga perusahaan dalam negeri dan negara lain di Asia yang tertarik bergabung ke proyek pembangkit listrik ini,” kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (15/1).
Suradi menjelaskan, perusahaaan-perusahaan tersebut bakal menjadi vendor strategis, penyedia teknologi, dan penyedia jasa pemeliharaan pembangkit listrik. Perseroan menargetkan kesepakatan tersebut terealisasi pada 2015. Proses konstruksi akan memakan waktu hingga tiga tahun.
Dia menambahkan, Wika optimistis mampu bergabung bersama konsorsium proyek besar tersebut.
Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak di http://www.investor.co.id/pages/investordailyku/paidsubscription.php
PT Wijaya Karya Tbk (Wika) berencana masuk ke proyek pembangkit listrik berkapasitas 2×600 megawatt (MW) yang ditaksir bernilai US$ 1,4 miliar-1,8 miliar di Palembang, Sumatera Selatan, tahun ini. Perusahaan asal Jepang, Mitsubishi Corporation diperkirakan turut masuk ke dalam konsorsium proyek tersebut.Sekretaris Perusahaan Wika Suradi mengungkapkan, emiten bersandi saham WIKA itu mengincar kepemilikan 5-10% pada pembangkit listrik tersebut. Perseroan memperkirakan investasi untuk 1 MW berkisar US$ 1,2 juta-1,5 juta. Selain Mitsubishi, ada perusahaan lain yang akan masuk ke proyek tersebut.(investor/hla) read more…  ���� |
Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mulai menacapkan tiang perdana (groundbreaking) dua bendungan baru akan dimulai Januari ini. Kedua bendungan tersebut adalah Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri dan Bendungan Logung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan rencana tanggal kontrak dan groundbreaking 13 bendungan yang akan dibangun tahun ini. Rencananya, Juli tahun ini kontrak 13 bendungan sudah ditandatangani semua, sedangkan groundbreaking ditargetkan selesai semua pada Agustus 2015.
Di antara 13 bendungan tersebut, hingga Desember 2014 pemerintah baru menandatangani tiga kontrak, yakni Bendungan Raknamo di Kupang, NTT dan Pidekso serta Logung. Sementara itu, baru Bendungan Raknamo yang memasuki tahap groundbreaking.
“Yang sudah dikontrak ini ya harus segera groundbreaking,” katanya Jumat (9/1).
Bendungan Logung dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Tbk. dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Nindya Karya, sedangkan PT PP mengerjakan Bendugan Pidekso. Biaya konstruksi untuk kedua bendungan ini ditarget masing-masing Pidekso Rp469,6 miliar dan Logung Rp641 miliar.
Sementra itu, kapasitas tampung keduanya masing-masing Pidekso 27,15 juta m3 dan Logung 20,15 juta m3. Kedua bendungan ini masing-masing akan mendukung jaringan irigasi seluas 1,500 ha untuk Pidekso dan 2,821 untuk Logung. Pidekso akan mendukung penyediaan air baku 300 liter/detik, sedangkan Logung 200 liter/detik.
JAKARTA kontan. Kendati pencapaian kinerja tahun lalu tidak gemilang, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) optimistis bisnis mereka bisa kembali menggeliat tahun 2015. Hal itu dibuktikan WIKA dengan memasang target kontrak baru sebesar Rp 31,6 triliun. Sekitar Rp 21,5 triliun ditargetkan dari induk perusahaan dan Rp 10,1 dari anak perusahaan. Dengan kontrak carry overtahun lalu, maka tahun ini WIKA bisa mengantongi Rp 49,1 triliun.
Adji Firmantoro, Direktur Keuangan WIKA mengatakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur akan menjadi cahaya terang bagi perseroan untuk mencapai kinerja yang lebih gemilang. “Disitu pasti ada sektor-sektor yang bisa kita garap,” kata Adji saat dihubungi KONTAN, Rabu (7/1).
Dia menambahkan, pihaknya juga sudah mempelajari situasi bisnis sepanjang tahun 2014 sehingga bisa memperbaiki segala kekurangan yang terjadi. Adji bilang, WIKA juga melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi guna mencapai kinerja yang lebih baik tahun ini.
WIKA Menargetkan kontrak dari pihak swasta dan BUMN tumbuh lebih kencang mengingat kondisi ekonomi dan politik yang sudah mulai stabil. Kontrak dari pemerintah di perkirakan tidak akan lebih dari 25%, sedangkan sisanya dari pihak swasta dan BUMN. “Kami sudah menjalin kerjasama dengan beberapa BUMN untuk beberapa proyek,” ujarnya.
Sekitar 25% kontrak baru akan menyasar sektor minyak dan gas. Tahun lalu kontrak baru di departemen energi yang mengelola sektor ini mencapai Rp 3,3 triliun dan tahun ini ditargetkan mencapai Rp 4 triliun.
Sepanjang tahun 2014, WIKA hanya mampu mengumpulkan kontrak baru sebesar Rp 17,5 Triliun atau hanya 67,75% dari kontrak baru yang ditargetkan di awal tahun sebesar 25,83 triliun.
Adji mengatakan, target tidak tercapai lantaran situasi tahun politik yang membuat banyak pihak swasta menahan berbagai proyek serta pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2014 untuk kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 22 triliun.
Tekanan tahun politik ini membuat banyak sejumlah rencana kontrak mundur ke tahun 2015 seperti proyek pembangkit listrik mini hydro di Sumatera, proyek pengolahan air di Jatiluhur dan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya. Itu sebabnya, memasuki bulang Januari WIKA sudah mengantongi kontrak baru sebesar Rp 1,9 trliun. “Sepanjang bulan Januari ini, kami estimasikan bisa mencapai Rp 2,5 triliun–Rp 3 triliun,” ungkap Adji.
WIKA juga menargetkan pendapatan di luar joint venture Rp16,5 triliun atau meningkat meningkat 10% dari pencapaian pendapatan tahun 2014 sebesar Rp 12,7 triliun atau naik 17,1 % dari target tahun lalu. Laba bersih ditargetkan naik 27% dari pencapaian laba bersih 2014 menjadi Rp 764 miliar atau naik 12,6% dari target awal tahun lalu Rp 678,5 miliar.
JAKARTA kontan – Pemerintah memperkirakan hingga 2019 dibutuhkan investasi Rp400 triliun untuk pembenahan sumber daya air dan irigasi.
Donny Azdan, Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), menjelaskan dana ini dibutuhkan untuk membangun 30 waduk irigasi, 33 waduk yang khusus melayani Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta pembangunan 1 juta hektar lahan irigasi serta rehabilitasi 3,3 juta hektar jaringan irigasi.
“Jadi totalnya 63 waduk , yang didesain PLTA maka irigasinya adalah tambahan, demikian juga 30 waduk yang akan selesai pada 2019 yang didisain untuk irigasi maka pembangkit listriknya setelah kepentingan irigasinya terpenuhi,” jelas Donny kepada Bisnis.com di Jakarta, Senin (24/11/2014).
Donny menambahkan PLTA yang didesain merupakan pembangkit yang sudah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disusun oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Bappenas menargetkan rencana jangka panjang PLN ini seiring dengan bertambahnya kemampuan modal dapat ditarik sehingga dapat dibangun hingga 2019.
Namun lokasi 33 PLTA akan dimatangkan dengan pertemuan antara pihak Kementerian PU-Pera, Bappenas dan PLN.
http://industri.bisnis.com/read/20141125/45/275234/bappenas-rancang-33-waduk-khusus-plta
Sumber : BISNIS.COM
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan memulai pembangunan lima bendungan pada tahun depan sebagai upaya untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur irigasi selama lima tahun ke depan.
Direktur Bina Program, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Widiarto menyatakan pihaknya akan segera memulai proses pembangunan pada lima proyek bendungan dengan total nilai proyek mencapai Rp5,59 triliun.
“Kami tengah mengupayakan agar pembangunan pada kelima proyek bendungan ini bisa berjalan tepat waktu agar bisa mendukung program swasembada pangan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo,” kata Widiantoro, Minggu (23/11/2014).
Dia menyebutkan lima proyek bendungan yang rencananya akan segera dimulai pembangunannya tahun depan antara lain adalah Bendungan Keureto di Aceh Utara dengan nilai proyek Rp1,68 triliun, dan Bendungan Karian di Lebak, Banten senilai Rp1,68 T.
Kemudian, Bendungan Logung di Kudus, Jawa Tengah dengan kebutuhan anggaran Rp620 miliar. Selanjutnya, Bendungan Raknamo di Kupang, Nusa Tenggara Timur senilai Rp760 miliar dan terakhir adalah bendungan Lolak di Sulawesi Utara dengan nilai proyek Rp850 miliar.
Menurutnya, untuk mendukung visi misi di bidang kedaulatan pangan, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Kementerian PU-Pera untuk membangun setidaknya 25 bendungan selama lima tahun kedepan.
Dalam mencapai target tersebut, sambungnya, Kementerian PU-Pera telah memiliki target pembangunan 50 bendungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Waduk tahun 2014-2019. Berdasarkan data Ditjen SDA, hingga saat ini ada 16 proyek bendungan yang statusnya masih dalam proses pembangunan (on going). Kemudian 5 proyek dalam proses lelang di tahun ini, 5 proyek siap dibangun di tahun 2015.
Selanjutnya, 7 proyek akan dibangun pada 2016, 6 proyek bendungan pada 2017, 5 proyek bendungan pada 2018 dan enam proyek bendungan akan dibangun pada 2019.
“Kami optimistis bisa mencapai target ini, apalagi pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Jokowi-JK juga sangat menaruh perhatian besar terhadap infrastruktur irigasi,” tuturnya.
Editor : Sepudin Zuhri
Jakarta detik -Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat sejumlah proyek pembangunan infrastruktur terutama yang berkenaan dengan peningkatan kualitas pertanian dan kelautan.
Salah satu yang menjadi fokus adalah pembangunan bendungan yang masuk dalam program Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum (Pera-PU)
Kemenpera-PU merencanakan pembangunan 11 bendungan pada tahun 2015. Dari 11 bendungan tersebut, 5 di antaranya akan mulai pencanangan ataugroundbreaking pada awal 2015.
“Itu program 2014 sudah proses tender. Target kita tender Desember selesai. Kalau itu selesai, bisa Januari-Februari groundbreaking,” ujar dia di Ruangan Kerjanya, Selasa (4/11/2014).
Waktu pengerjaan bendungan sekitar 2 sampai 3 tahun dan akan menelan biaya Rp 5,6 triliun dan telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2014. Sementara 6 proyek sisanya yang masuk tahun anggaran 2015 akan menelan biaya Rp 2,6 triliun.
“Total untuk yang 5 saja karena besar-besar nilainya Rp 5,6 triliun untuk 5 bendungan. Ada uang muka. Kalau yang 6 di 2015 karena kecil-kecil cuma Rp 2,6 triliun, jadi total Rp 8,2 triliun,” pungkasnya.
Adapun lokasi pembangunan bendungan tersebut akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. “Untuk yang 5, lokasinya di Kerto-Aceh, Karian-Banten, Logung-Kudus, Laknamo-NTT, Lolak-Sulawesi Utara. Nanti saya cek lokasi-lokasi ini. Harus dilihat,” tutur dia.
Keberadaan bendungan memang sangat diperlukan oleh petani di seluruh Indonesia untuk menjamin keberlanjutan usaha pertanian dan kedaulatan pangan nasional.
Tanpa ada infrastruktur bendungan, para petani sangat rentan terhadap bencana kekeringan. Akibatnya, produksi petani akan terganggu dan harga komoditi pertanian juga akan meroket manakala terjadi bencana kekeringan.
Sejumlah produk pertanian mengalami lonjakan harga yang sangat signifikan. Kenaikan tertinggi dialami komoditas Labu yang melonjak hingga 500%.
“Labu ini naik gila-gilaan. Dari normalnya Rp 20-25 ribu. Sekarang tembus Rp 100 ribu per kantung,” ujar pedagang Pasar Blok A, Samsul kepada detikFinance, Selasa (4/11/2014).
Ia menuturkan, harga tersebut adalah harga yang berlaku di pasar Induk Kramat Jati. “Kalau di pasar yang kecil atau di tingkat pengecer lebih mahal lagi harganya,” sambung dia.
Selain Labu, kenaikan harga signifikan juga dialami cabai rawit merah dari yang semula Rp 20 ribu per kg menjadi Rp 40 ribu per kg. Begitu juga rawit hijau dari yang semula Rp 20 ribu per kg menjadi Rp 45 ribu per kg. Nasib yang sama dialami pula oleh cabai keriting yang naik dari semula Rp 27 ribu per kg menjadi Rp 44 ribu per kg.
Selain itu, komoditi lain yang tak luput dari kenaikan harga adalah timun dari yang semula Rp 3 ribu per kg menjadi Rp 7 ribu kg, buncis dari semula Rp 6 ribu per kg menjadi Rp 11 ribu per kg, kacan panjang dari semula Rp 6 ribu menjadi Rp 12 ribu per kg, sawi dari semula Rp 2 ribu menjadi Rp 6 ribu.
Jakarta detik -Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU Basuki Hadimuljono telah hadir di Istana Merdeka, siang ini jelang pengumuman nama-nama menteri. Nama Basuki Hadimuljono disebut-sebut bakal menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Saya diundang sekali, ditanya soal bendungan, irigasi, bagaimana programnya,” kata Basuki di Istana Merdeka, Minggu (26/10/2014)
Basuki mengaku tadi malam dihubungi untuk datang siang ini. Lalu diminta mengambil seragam kemeja putih di Istana pagi tadi. “Nggak ada undangan. Hanya pemberitahuan,” katanya.
Ia mengaku tak melalui proses seleksi dan tak melalui tes kesehatan soal posisi menteri. Menurutnya dirinya hanya sempat berdiskusi dengan Presiden Jokowi soal pembangunan bendungan.
“Nggak ada gebrakan. Nawa cita, saja yang kita terapkan, bendungan dan irigasi,” katanya.
Basuki lahir 5 November 1954 di Surakarta, Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT WIKA sejak 1 Mei 2012.
Ia meraih gelar Sarjana (S1) Teknik Geologi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Meraih gelar Magister (S2) dan gelar Doktor (S3) Teknik Sipil dari Colorado State University, USA.
Basuki pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum periode 2005 – 2007, menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum periode 2007 – 2013, serta menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum periode 2013 sampai dengan sekarang.
(mpr/hen)
INILAHCOM, Jakarta – Emiten WIKA miliki banyak aksi korporasi. Antara lain, penerbitan surat utang dan tender proyek tol Balikpapan-Samarinda. Berapa target harga sahamnya?
Pada perdagangan Senin (6/10/2014) saham PT Wijaya Karya (WIKA) ditutup stagnan di Rp2.490 per saham.
Pengamat pasar modal Sinarpo Suria mengatakan, emiten PT Wijaya Karya (WIKA) berencana menerbitkan surat utang jangka menengah (MTN) alias medium-term note (MTN) sebesar Rp1 triliun di akhir 2014. “Hasil penerbitan akan dipergunakan untuk merestrukturisasi profil kas dan utang,” katanya kepada INILAHCOM.
Selain itu, Wika Realty, anak usaha emiten WIKA mengembangkan proyek perkantoran di Jakarta Pusat. Investasinya diperkirakan mencapai Rp300 milliar. “Pasar perkantoran Jakarta menunjukkan kinerja yang baik dan diharapkan akan tumbuh positif di masa mendatang,” ujarnya.
WIKA juga tengah mengikuti tender proyek jalan tol Balikpapan-Samarianda. Diharapkan dapat memenangi salah satu paket dari lima paket yang tersedia dari tender tersebut. “WIKA memiliki sejumlah proyek tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri seperti kawasan Myanmar, Arab Saudi, Timor Leste, dan Malaysia,” ungkap dia.
Proyek yang telah diperoleh adalah proyek Pray Tower & Residences Myanmar, proyek pipa Gresik-Semarang, proyek conveyor system PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA). “WIKA menargetkan, hingga akhir 2014 bisa menggarap kontrak Rp49,97 trilun,” ucapnya.
WIKA memacu pembangunan proyek residensial di Myamar dengan menggandeng perusahaan properti asal Singapura.
Pasca akuisisi perusahaan beton pracetak PT Citra Lautan Teduh, PT Wijaya Karya Beton (WTON) akan menguasai 90% dan sang induk WIKA mengempit 10%. “WIKA tengah ancang-ancang untuk melepaskan anak usaha PT Wika Karya Realty untuk IPO di tahun 2015,” tuturnya.
Laju saham WIKA pada 19 September 2014 mencapai level tinggi di Rp2.920. Sinarpo menargetkan harga saham WIKA di Rp3.200 dalam 12 bulan. “Apalagi, WIKA juga menambah dana bisnis properti,” imbuhnya.
Sementara itu, investor independen AM Saepul Islam menilai, posisi harga saham WIKA saat ini sudah kemahalan. “Sebab, berdasarkan hitung-hitungan fundamental, harga wajar saham ini berada di Rp1.193 per saham,” imbuhnya. [jin]
JAKARTA kontan . PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tak mau ketinggalan merasakan manisnya bisnis tol. Saat ini, perseroan tengah mengikuti tender proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda.
“Kami tengah mengikuti tender, diharapkan dapat memenangi salah satu paket dari lima paket yang tersedia,” tandas Destiawan Soewardjono, Direktur Operasional WIKA, (18/9).
Perlu diketahui, panjang keseluruhan tol ini sekitar 99 kilometer (km). Pembangunannya dibagi kedalam lima segmen, sehingga masing-masing pemenang tender mengerjakan jalan tol antara 10 km hingga 20 km.
Destiawan menambahkan, pada umumnya dalam pembangunan jalan tol membutuhkan investasi sekitar Rp 100 miliar per 1 km. Jadi, WIKA bakal menyiapkan investasi sekitar Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun jika nanti perseroan memenangkan salah satu segmen pengerjaan jalan tol tersebut.
Sebesar 20% pertama untuk investasi proyek tersebut diambil dari kas perseroan. Berikutnya, manajemen bakal memanfaatkan instrumen yang lain. Yang jelas, karena pengerjaannya dibagi ke dalam segmen-segmen tertentu, maka WIKA akan mengerjakan sendiri segmen yang dimenangkan nanti.
“Tendernya sedang berjalan, kami harapkan bisa segera selesai sehingga awal tahun depan proses konstruksinya bisa dikerjakan,” pungkas Destiawan.
Editor: Sanny Cicilia
Bisnis.com, JAKARTA–Empat emiten konstruksi pelat merah menggenjot perolehan kontrak baru dari proyek-proyek pemerintah pada akhir tahun 2014 seiring dengan pencairan anggaran.
Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Haris Gunawan mengatakan sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), pihaknya menggenjot perolehan kontrak baru dari proyek-proyek pemerintah pada akhir tahun.
“Kontrak baru hingga akhir tahun segmentasi untuk proyek pemerintah akan mencapai 50%-60% dari total kontrak. Sisanya proyek BUMN dan swasta,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (16/9/2014).
Dia menyebutkan, hingga Agustus 2014, emiten berkode saham WSKT ini meraup kontrak baru sebesar Rp10,76 triliun atau sekitar 58%-59% dari total target sepanjang tahun Rp18,7 triliun.
Kontrak baru tersebut terdiri dari 50% proyek pemerintah, 20% proyek BUMN dan BUMD, dan 30% proyek swasta. Dia optimistis, target kontrak baru dapat diraih di sisa periode kuartal IV tahun ini.
Kontrak baru yang didapat hingga Agustus terdiri dari pekerjaan jalan tol Pejagan-Pemalang seksi 1 dan 2 sebesar Rp1,6 triliun. Lalu stadion Balikpapan sebesar Rp545 miliar dan perpustakaan nasional sebesar Rp400 miliar.
Perseroan mencatat perolehan kontrak baru tersebut meningkat dari nilai kontrak delapan bulan pertama tahun lalu mencapai Rp7,6 triliun. Kebutuhan modal kerja Waskita Karya hingga akhir tahun mencapai Rp500 miliar.
BUMN konstruksi lainnya, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. juga optimistis dapat meraup target kontrak baru di akhir tahun. PTPP membukukan kontrak baru sebesar Rp10,78 triliun pada Januari-Agustus 2014 atau 45% dari total target hingga kahir tahun.
Direktur Utama PTPP Bambang Triwibowo mengatakan, hingga akhir tahun ini, perseroan membidik target perolehan kontrak baru mencapai Rp24 triliun. “Sampai saat ini, perseroan masih optimistis dapat mencapai target kinerjanya di akhir 2014,” paparnya baru-baru ini.
Emiten berkode saham PTPP itu mencatat perolehan order book hingga akhir Agustus mencapai Rp32,71 triliun termasuk kontrak baru Rp10,78 triliun.
Dia menyebutkan, sepanjang tahun ini, target perolehan order book mencapai Rp45 triliun. Target tersebut meningkat 30% dibandingkan periode 2013 yang mencapai Rp35 triliun.
Perusahaan konstruksi pelat merah berikutunya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. mencatatkan perolehan kontrak baru senilai Rp11,5 triliun hingga Agustus 2014.
Bintang Perbowo, Direktur Utama Wijaya Karya, mengatakan perolehan kontrak baru perseroan mencapai 44,5% dari total target raihan sepanjang tahun sebesar Rp25,83 triliun. “Kontrak baru sampai Agustus sebesar Rp11,5 triliun,” katanya.
Dia memerkirakan pada paruh kedua tahun ini, kontrak baru yang akan dicapai oleh emiten berkode saham WIKA itu akan didominasi oleh proyek-proyek milik pemerintah.
Adapaun PT Adhi Karya (Persero) Tbk. membukukan perolehan kontrak baru senilai Rp3,5 triliun pada paruh pertama tahun ini. Kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek-proyek gedung sebesar 59,4%, jalan dan jembatan 19,8%, dan sisanya adalah proyek infrastruktur lainnya.
Editor : Nurbaiti
Undang-undang Pengadaan Lahan yang baru saja disahkan diyakini bisa mempercepat pertumbuhan industri manufaktur seiring dengan majunya pembangunan infrastruktur. Industri manufaktur di Indonesia merupakan salah satu sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja terbesar.
Ekonom Center for Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro mengatakan, industri manufaktur sepanjang 2011 cukup baik dengan kisaran enam persen. Namun hasil ini akan melambat pada tahun mendatang.
“Sektor manufaktur diperkirakan akan melemah karena dampak melemahnya perekonomian dunia,” ujarnya dalam diskusi di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa 27 Desember 2011.
Namun, lanjutnya, perbaikan infrastruktur akan menggairahkan kembali pertumbuhan sektor ini. Perpindahan industri manufaktur dari China menuju Indonesia akan terus berlangsung selama perbaikan infrastruktur.
“Sekali pun sektor manufaktur telah mulai menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi, namun keberlanjutannya masih dipertanyakan,” tuturnya.
Umar mengakui, selama ini pertumbuhan sektor manufaktur masih kurang bersaji dibandingkan sektor non-traded seperti telekomunikasi, perdagangan dan perumahan. Selain infrastruktur, tambahnya, perbaikan pada industri Usaha Kecil Menengah juga akan memperluas kesempatan kerja Tanah Air.
http://bisnis.vivanews.com/news/read/275182-2012–industri-manufaktur-melemah
Sumber : VIVANEWS.COM
MAPI (ritel) + PGAS (energi) + wika+J$MR (INFSTR) 