trans JAVA (lanjutan) : 121118

 

1460597016474id772129

new-chin-year-dragon-02

 

ID: Pulau Jawa berkepadatan penduduk tinggi. Luas pulau 129.306,03 kilometer persegi, yang dihuni sekitar 129,996 juta jiwa, dengan kepadatan mencapai 1.005 jiwa per kilometer persegi. Jawa adalah pulau dengan potensi agraris beragam dan kaya. Pendekatan kewilayahan berbasis potensi lokal akan membantu pertumbuhan baru tanpa mengabaikan warga lokal.

 

Pembangunan jalan tol Trans Jawa dari Merak hingga Banyuwangi yang direncanakan terbentang sepanjang 1.150 kilometer melintasi lima provinsi, 15 kota, dan 21 kabupaten. Kehadiran Trans Jawa tentu akan berdampak terhadap masa depan Pulau Jawa, khususnya Jawa bagian utara.

Ruas Merak-Probolinggo (965 km) akan beroperasi seluruhnya pada akhir 2018 dan sisanya (13 km) pada 2019. Ruas Probolinggo- Banyuwangi (172,91 km) tengah dalam proses pembebasan lahan dan konstruksi serta direncanakan beroperasi penuh pada 2020. Ketika seluruh Trans Jawa terhubung maka perlahan tapi pasti masa depan Pulau Jawa turut berubah.

Untuk mengantisipasi kehadiran Trans Jawa, maka ada enam kunci keberlanjutan pengembangan Trans Jawa. Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dan berkolaborasi mengoptimalkan Trans Jawa terhadap agenda pembangunan kota/kabupaten yang dilintasi, bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kota harus dikendalikan dan diarahkan pengembangan diferensiasi yang memiliki keterikatan kuat dengan daerah penyangga atau kawasan kota kecil atau perdesaan sekitar yang mendukungnya.

Kedua, pengelolaan Trans Jawa harus berwawasan global, profesional, dan ramah lingkungan, serta mengedepankan kearifan lokal. Perubahan kegiatan ekonomi dan tata ruang kota/kabupaten di sepanjang Trans Jawa dari skala lokal menuju regional dan nasional harus dapat diikuti sepenuhnya oleh pelaku ekonomi lokal, agar perubahan regeneratif dapat terwujud, bukan perubahan yang invasif.

Tol adalah peluang baru untuk mengembangkan bisnis seperti properti, pusat perbelanjaan, tempat penginapan, kawasan industri, dan perdagangan di mulut gerbang tol dan persimpangan, serta optimalisasi area rehat sebagai etalase potensi daerah. Aksesibilitas sangat krusial bagi pengembangan properti, sesuai premis properti, “lokasi, lokasi, dan lokasi”.

Ketiga, pusat harus mendorong inovasi daerah untuk memaksimalkan manfaat kehadiran Trans Jawa bagi pengembangan potensi daerah seperti destinasi wisata pusaka, alam, tradisional, kuliner, industri kreatif.

Pembangunan Trans Jawa akan memicu pertumbuhan ekonomi dan perubahan tata ruang lahan yang harus dikendalikan dan direncanakan matang, agar tidak sporadis dan semrawut. Agar kota/kawasan perkotaan kabupaten tidak tumbuh memanjang mengikuti atau sejajar jalan tol menjadi kota linier (ribbon city), maka pertahankan, lindungi, dan optimalkan ruang-ruang terbuka hijau berupa hutan, sawah, kebun di sepanjang koridor Trans Jawa sebagai pembatas sekaligus penghijau jalan tol.

Keempat, pembangungan inklusif melibatkan pelaku usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan komunitas lokal. Fenomena kegagalan regenerasi kota akan membawa kota-kota pada situasi dalam kegiatan ekonomi dan tata ruang tidak lagi berada pada kendali dan kepemilikan warga lokal, tetapi oleh pelaku ekonomi nasional dan trans nasional.

Kelima, kota/kabupaten yang dilintasi Trans Jawa akan menjadi pilihan urbanisasi penting di Jawa. Pemerintah harus mengendalikan pembangunan dan mengantisipasi persoalan kapasitas lingkungan dan infrastuktur, keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Trans Jawa yang sebagian besar dibangun di sisi selatan jalan Daendels sangat mungkin mengubah wajah lansekap Pulau Jawa kelak.

Ketika lahan untuk jalan tol dibebaskan, maka ruang di sepanjang koridor jalan tol turut berubah, terutama di sekitar gerbang tol. Perubahan tata ruang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, pemda harus mengendalikan dan mengelola perkembangan kawasan sepanjang koridor jalan tol agar masyarakat setempat tidak termarjinalkan.

Perguruan tinggi lokal dapat dilibatkan untuk meneliti dampak, menggali potensi, dan mencari solusi pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal terhadap keberadaan Trans Jawa.

Keenam, keberadaan Trans Jawa, cepat atau lambat, akan mengubah peta perkembangan kota/kabupaten di Pulau Jawa, khususnya sepanjang koridor Trans Jawa. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi mengelompok, teraglomerasi, berkiblat ke jalan tol. Aktivitas ekonomi akan terkonsentrasi di sekitar kota/kabupaten yang dilalui jalur transportasi Trans Jawa.

Trans Jawa harus menjadi jalur penumbuh kota-kota berkelanjutan, bukan sebaliknya, menjadi jalur pembunuh kota/kabupaten yang dilintasinya (kota gagal). Dengan terbukanya akses Trans Jawa, transportasi dari daerah produsen ke konsumen, dari wilayah penyuplai tenaga kerja ke wilayah penerima, dari kota surplus modal ke kota yang membutuhkan.

Pada akhirnya, pemerintah pusat harus mendorong pemerintah kota/kabupaten untuk mampu memaksimalkan Tol Trans Jawa sebagai alat pembuka pasar bagi kota/kabupaten lain, agar peluang untuk tumbuh dan membesar akan terbuka lebar. Semoga.

Nirwono Joga, Kemitraan Kota Hijau

new-chin-year-dragon-02

 

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri BUMN Rini Soemarno mengecek kesiapan jalan tol dari Surabaya sampai Jakarta sepanjang 747,5 km, yang ditargetkan dapat beroperasi penuh pada akhir tahun 2018

Pengecekan dalam kegiatan Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa tersebut dimulai dari gerbang Tol Warugunung, bagian dari ruas tol Surabaya–Mojokerto, Senin pagi (12/11/2018).

“Memang ada beberapa titik yang belum selesai sehingga kami akan cek karena komitmen dari Presiden agar tol Merak—Jakarta–Surabaya harus selesai dan diresmikan Desember ini,” kata Rini dalam sambutannya.

Dengan tersambungnya Trans Jawa, Rini mengatakan akan mendorong perekonomian di sekitar wilayah Trans Sumatra.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Desi Arryani  mengatakan kegiatan ekspedisi dimulai dari Kantor Jasa Marga di Pintu Tol Warugunung, Surabaya-Mojokerto. Selanjutnya, akan melewati ruas Mojokerto-Kertosono bisa ditempuh dalam waktu 50 menit.

Setelahnya, perjalanan akan berlanjut menuju Kertosono–Ngawi yang saat ini masih menyisakan sedikit pekerjaan konstruksi. Setelahnya, rombongan akan menjajal kesiapan ruas Solo–Ngawi.

“Di sini kita akan melihat progres Kali Kenteng. Setelahnya lanjut terus sampai kita berhenti di Kalikuto pada ruas Semarang–Batang,” ujar Desi dalam sambutannya.

Setelahnya, perjalanan akan berlanjut hingga menuju Jakarta. Berdasarkan susunan acara, rombongan akan mencapai Jakarta pada pukul 23.00 WIB.

Adapun, Desi mengatakan bahwa beberapa pembangunan fisik tol Trans Jawa yang saat ini tengah berproses ditargetkan dapat rampung seluruhnya pada 30 November 2018.

“Dengan begitu kami harapkan jalan tol dari Merak–Probolinggo dapat tersambung sampai akhir tahun,” ujarnya.

Emoticons0051

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pembangunan ruas tol Trans Jawa memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomis masyarakat. Hal ini terlihat dari fakta yang terjadi di usai tol beroperasi dalam kurun waktu tahunan.

“Kalau kita melihat, tol faktanya di berbagai kota kalau ada jalan tol itu langsung tumbuh ekonominya. Itu bisa kita lihat fakta empirisnya,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra Atmawidjaja saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (26/6).

Endra kemudian memberi contoh dalam pembangunan jalan tol dari Jakarta ke Bogor. Menurutnya sebelum ada jalan tol, Bogor tidak semaju seperti saat ini.

“Kita sekarang dari Jakarta ke Bogor. Siapa yang menduga disitu dulu begitu, saat ini tumbuh kawasan pemukiman, kawasan industri komersil yang sangat pesat,” ujarnya.

“Ke arah Serpong juga begitu. Ke arah Banten juga begitu. Coba lihat itu di sepanjang jalan. Kan berkembang kawasan-kawasan industri,” tambahnya.

Beberapa daerah lain yang berkempang pesat sebagai dampak pembangunan Tol Trans Jawa adalah Cikampek, Bandung, Cipularang dan Purwakarta. Hanya saja menurtnya yang perlu digaris bawahi adalah perkembangan ekonomi ini tidak terjadi secara instan.

“Ini artinya ada manfaat ekonomi yang di generate dari tol. Karena memang tol ini kan peruntukannya memang untuk jarak jauh untuk logistik dan ekonomi memang.” tegasnya.

 

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meresmikan jalan tol tol Bogor Ring Road seksi 2B Kedung Badak—Simpang Yasmin pada hari ini, Kamis (7/6/2018).

Ruas ini sudah dinyatakan mendapatkan sertifikat laik operasi dalam uji laik operasi yang dilakukan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri.
Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar Hendro Atmodjo mengatakan ruas tol sepanjang 2,65 kilometer ini akan dikenakan tarif sebesar Rp1.250 per kilometer untuk golongan I.

“Ruas ini tidak kena harmonisasi tarif, tetapi regrouping golongan kendaraan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/6/2018) malam.

Dia menuturkan bahwa tarif tersebut mulai diberlakukan pada 20 Juni 2018 pukul 00.00 WIB. Nantinya, untuk golongan I dari Sentul Selatan hingga Simpang Yasmin akan dikenakan tarif Rp10.000.

Lalu golongan II dan III sebesar Rp15.000 dan golongan IV serta golongan V sebesar Rp20.000.

Secara keseluruhan, pembangnan jalan tol Bogor Ring Road dibagi menjadi empat seksi yakni seksi 1 ruas Sentul Selatan—Kedung Halang (3,85 km) telah beroperasi sejak November 2009, seksi 2A Kedung Halang—Kedung Badak (1,95 km) telah beroperasi sejak Mei 2014, seksi 3B Kedung Badak—Simpang Yasmin (2,65 km), dan seksi 3 meliputi Simpang Yasmin—Salabenda (4,60 km).

reaction_1

Liputan6.com, Jakarta – Tepat pukul 09.30 WIB, Pesawat Indonesia 1 yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendarat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Ini menjadi penerbangan bersejarah (historical flight) di bandara tersebut, setelah pengerjaannya rampung.

Water Salute, semburan air sebagai tanda selamat datang atas pendaratan perdana pesawat Kepresidenan Republik Indonesia BBJ-2 yang membawa saya pagi ini di Bandar Udara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Demikian Presiden Joko Widodo (Jokowi) menulis dalam akun media sosial Facebook miliknya, untuk menggambarkan kedatangannya saat akan meresmikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, Kamis (24/5/2018).

Dengan adanya bandara ini, Jokowi yakin akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Memang, selama ini, warga Jawa Barat hanya bisa dilayani melalui Bandara Husen Sastranegara, Bandung dan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Kita harapkan Bandara Kertajati ini bisa memberikan pelayanan kepada seluruh warga Jawa Barat dan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Jokowi di Bandara Kertajati.

Bandara ini menjadi bandara kedua terbesar di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Bandara ini dibangun sejak Desember 2015. Nilai proyek bandara ini mencapai Rp 2,6 triliun.

Bandara Kertajati dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektare (ha) dan memiliki landas pacu atau runway berukuran 2.500 x 60 meter dan akan diperpanjang menjadi 3.000 x 60 meter.

Sejak awal direncanakan hingga mulai beroperasinya, Bandara Kertajati dipastikan mampu mengurangi beban di tiga bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma dan Bandara Husein Sastranegara.

“Kalau dikatakan bisa kurangi beban bandara yang ada selama ini, itu tepat sekali. Hanya saja ini harus dibarengi pembangunan akses menuju Bandara Kertajati,” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) M. Awaluddin saat berbincang dengan Liputan6.com.

Awaluddin menjelaskan, dari data sepanjang 2017, Bandara Soetta telah melayani 63 juta penumpang, Bandara Halim Perdanakusuma melayani 7 juta penumpang dan Bandara Husein Sastranegara melayani 3,5 juta penumpang.

Belum lagi, potensi penumpang dari beberapa kota seperti Cirebon, Subang, Indramayu dan kota di sekitarnya.

“Kalau semua sudah terkoneksi, sudah menjadi satu antara Jakarta Greather Area dan Jawa Barat, itu mampu kurangi beban total yang bisa ditarik ke sini sekitar 5 juta penumpang per tahun,” tambah Awaluddin.

Dengan kapasitas Bandara Kertajati yang tahap pertama ini sebesar 5,6 juta penumpang per tahunnya, Awaluddin mengaku hal itu sudah lebih dari cukup.

Meski begitu, Bandara Kertajati ini masih memiliki lahan yang cukup luas sehingga masih bisa dikembangkan seiring bertambahnya penumpang. Bandara Kertajati siap melayani penumpang mulai awal Juni 2018. Ke depan, bandara itu memiliki terminal berkapasitas 18 juta penumpang.

Sekjen Indonesia National Air Carriers Association, (INACA) Tengku Burhanuddin mengakui jika keberadaan Bandara Kertajati mampu menjadi alternatif kenaikan penumpang udara yang terjadi setiap tahunnya. Ini dipicu pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, kata dia, Kertajati akan memiliki pasar sendiri bukan serta merta menjadi lokasi pengganti Bandara Soetta. “Itu satu hal berbeda. Ini kan penerbangan kita, kalau ekonomi baik terus maka penerbangan akan bertambah banyak dan penerbangan di Soetta tetap banyak pula karena ibu kota provinsi dan semua kegiatan semua di Jakarta dan Soekarno Hatta tetap tidak bisa dilawan,” kata dia.

1 dari 4 halaman

Terkoneksi Berbagai Moda Transportasi

Presiden Jokowi memastikan Bandara Kertajati akan terintegrasi dengan beberapa fasilitas infrastruktur dan moda transportasi. Seperti jalur tol dan Pelabuhan Patimban. Bahkan rencananya akan ada jalur kereta api.

Ketersediaan sarana infrastruktur dan moda transportasi ini demi meningkatkan ekonomi Jawa Barat. “Kita ingin Bandara Kertajati ini terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban yang jaraknya kurang lebih 40 km, sehingga integrasi ini bisa memberikan kemudahan pelayanan fasilitas investor masuk. Dengan itu, harapannya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bisa meningkat,” Jokowi memaparkan.

Saat ini juga tengah dibangun jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Dengan adanya tol ini, Bandara Husein Sastranegara di Bandung akan terintegrasi dengan Bandara Kertajati. Tol ini diharapkan rampung pada akhir 2018.

Seperti di Soekarno Hatta, Bandara Kertajati akan dilengkapi dengan jalur kereta bandara untuk menarik minat dan mempersingkat waktu penumpang dari Jakarta maupun Bandung.

“Nantinya kereta ini akan membawa penumpang dari Stasiun Gambir menuju Bandara Kertajati dalam waktu kurang dari dua jam. Kereta akan melalui Bekasi Timur, Cikarang, Karawang dan Cikampek,” Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agus Santoso.

Dengan keberadaan Bandara Kertajati dan kereta bandara ini, efektivitas transportasi masyarakat akan terpenuhi.

“Jadi ini terintegrasi dengan jalan tol Cipali, nanti di sini juga akan dibangun jalur kereta. Jadi ini akan terintegrasi antarmodanya dan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat,” kata Dirjen Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso.

Memang, Pengamat Transportasi Darmaningtyas mengatakan, yang masih menjadi kendala seiring beroperasinya Bandara Kertajati terkait akses menuju ke bandara tersebut.

Akses menuju Bandara Kertajati tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur jalan yang ada. “Hambatannya kan akses menuju bandara, jalannya sempit dan berliku,” kata dia.

Darmaningtyas menyarankan, pemerintah harus mencari sarana transportasi lain untuk memudahkan masyarakat menuju ke bandara, salah satunya dengan menghidupkan lagi jalur kereta yang melintasi wilayah Kertajati.‎

“Makanya hanya akan efektif kalau menghidupkan kembali jaringan kereta itu. Karena itu ada jaringan kereta hingga ke Cirebon tapi sudah lama tidak aktif, bahkan sudah sejak kemerdekaan. Kalau itu dihidupkan, itu bisa meningkatkan pengguna. Kalau tidak didukung oleh jaringan kereta, nanti masyarakat yang jauh seperti di Bandung akan lebih memilih ke Halim Perdanakusuma atau Bandara Soekarno-Hatta,” tandas dia.

Dia menilai untuk tahap awal, keberadaan bandara ini hanya efektif untuk menarik masyarakat pengguna pesawat yang berada di sekitarnya, seperti Cirebon, Kuningan, Indramayu, Subang, Purwakarta, dan Bandung.

“Paling itu (Bandara Kertajati) hanya diperlukan oleh masyarakat di sekitar Cirebon, Kuningan, Indramayu, Subang, Purwakarta, Bandung. Atau mungkin mereka yang ingin ke Bandung, katakan dari Malaysia, Singapura, mungkin bisa juga lewat situ,” ujar dia.

 

2 dari 4 halaman

Layani Penerbangan Domestik dan Haji

Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat pada awalnya akan melayani lima rute penerbangan domestik. Lima rute penerbangan tersebut antara lain, Kertajati-Denpasar, Kertajati-Surabaya, Kertajati-Ujung Pandang, Kertajati-Balikpapan, dan Kertajati-Medan.

“Jadi lima penerbangan yang sudah ada. Nanti kami siapkan setelah historical flight,” ujar Kadishub Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, Selasa, 22 Mei 2018.

Beberapa maskapai yang sudah siap melayani kelima rute tersebut, adalah Garuda Indonesia, Citilink, dan Sriwijaya Air. Pihaknya pun akan terus mempersiapkan Bandara Kertajati agar dapat digunakan oleh masyarakat.

Memang di tahap awal, memang bandara ini baru bisa melayani 5-6 juta penumpang per tahun. Namun, potensi pasar yang bisa dilayani Bandara Kertajati ini sangatlah besar.

Selain masyarakat Majalengka, bandara ini juga bisa melayani masyarakat Cirebon, Bandung, Karawang dan Purwakarta.

“Kami kerja sama, KSO. Kalau kerja sama bandar udara kan nanti BUMD nanti sudah itu. Kalau KSO operatornya AP II,” ujar dia.

Dia pun berharap kelima rute tadi juga dapat digunakan oleh masyarakat yang hendak melakukan libur Lebaran 2018.

“Nanti di Juni mudah-mudahan sudah bisa digunakan untuk mudik. Lihat nanti, pokoknya bisa langsung,” kata dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya menargetkan ada penerbangan ke lima kota melalui Bandara Kertajati. Kota-kota itu antara lain Medan, Surabaya, Bali, Makassar, dan salah satu kota di Kalimantan antara Balikpapan dan Samarinda.

“Kita ingin Bandara Kertajati ini tidak hanya menjadi pusat ekonomi baru, melainkan juga menjadi kawasan aeropolis yang mengintegrasikan antara kawasan industri dan hunian,” dia memaparkan.

Tak hanya melayani penerbangan domestik seperti saat mudik, bandara ini nantinya juga melayani penerbangan haji pada Juli 2018 oleh Maskapai Garuda Indonesia.

Direktur Operasional Garuda Indonesia, Triyanto mengatakan, jumlah penerbangan haji yang akan lewat Bandara Kertajati sekitar 5 kloter. “Itu kan untuk Majalengka dan Sumedang. Berangkat pulang,” imbuhnya.

Namun, dia menjelaskan para jemaah haji nantinya tidak akan melakukan penerbangan langsung dari Bandara Kertajati menuju Arab Saudi, melainkan bakal singgah dulu di Bandara Soekarno-Hatta atau yang dikenal dengan sebutan penerbangan antara.

Nantinya jemaah haji yang berangkat dari Kertajati akan diangkut menggunakan pesawat Garuda jenis 330, yang terlebih dulu ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Hal ini karena panjang runway Bandara Kertajati mencapai 2.500 meter, belum memungkinkan untuk didarati pesawat jenis Boeing 777 atau pesawat yang akan menerbangkan jemaah haji ke Arab Saudi.

Berdasarkan peraturan keselamatan, Boeing 777 boleh mendarat di runway dengan panjang 3.000 m. Karena itu, dia mengharapkan proses pengerjaan tambahan runway dapat dilakukan dalam waktu dekat, sehingga pada saat umroh nanti, Bandara Kertajati sudah dapat menampung pesawat yang lebih besar dan siap melayani penerbangan langsung ke Arab Saudi.

“Umroh juga harus (pesawat) yang besar. Umroh kan sesudah haji. Bulan November. Jadi diharapkan sekarang dibangun landasannya pada saat Oktober sudah jadi dan bisa go (layani penerbangan langsung),” papar Triyanto.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui bahwa panjang runway Bandara Kertajati memang belum memungkinkan didarati pesawat besar. Karena itu penerbangan antara memang harus dilakukan.

“Enggak ada masalah dengan runway, runway sudah 2.500 m kalau (Boeing) 777 tidak bisa memang tapi kita gunakan alternatif (pesawat jenis) 330 atau yang lain. Pokoknya kita tidak akan melanggar ketentuan berkaitan dengan keselamatan,” dia menjelaskan.

“Kerja sama dengan AP II, bulan Juli akan ditambah menjadi 3.000. Jadi tahun depan sudah bisa (Boeing) 777 mendarat di sana. Paling 6 bulan selesai,” dia menandaskan.

 

new-chin-year-dragon-02

TEMPO.COJakarta – PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) percepat pembebasan lahan dan pembangunan jalan Tol Batang Semarang agar dapat menjadi jalur alternatif saat Lebaran 2018.

Salah satu upaya percepatan pembangunan yang dilakukan anak usaha PT Jasa Marga Tbk. itu adalah dengan melakukan perbaikan tanah di Ponowareng dan daerah Kaliboyo hingga Kaliurang dengan menggunakan metode slab on pile. Hal ini dilakukan sesuai kajian teknis oleh konsultan perencana.

Baca jugaProgres Konstruksi Tol Batang-Semarang Hampir 60 Persen

Upaya percepatan lainnya adalah selalu menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pembangunan ruas tol sepanjang 75 kilometer ini. Prosedur K3 diyakini mampu meminimalisir kecelakaan di lapangan yang dapat menghambat pembangunan.

Berbagai langkah percepatan yang dilakukan JSB diklaim mampu memperlancar penyelesaian proyek tersebut. Hingga pertengahan Desember 2017, perkembangannya sudah mencapai 65,73 persen untuk seluruh seksi.

“Diharapkan untuk jalur Lebaran, akhir Mei 2018 sudah siap digunakan dengan kondisi jalan sudah rigid semua sehingga para pemudik akan aman dan nyaman,” ujar Pimpinan Proyek Jalan Tol Batang Semarang, R. Beni Dwi Septiadi, Kamis, 4 Januari 2018.

Di sisi pembebasan lahan, realisasinya sudah mencapai 98,17 persen per pertengahan Desember 2017.

Ruas tol Batang Semarang merupakan bagian dari proyek jalan tol Trans Jawa yang dibagi dalam lima seksi. Rinciannya adalah Seksi 1 Batang-Batang Timur sepanjang 3,2 kilometer, Seksi 2 Batang Timur-Weleri sepanjang 36,35 kilometer, Seksi 3 Weleri-Kendal sepanjang 11,05 kilometer, Seksi 4 Kendal-Kaliwungu sepanjang 13,5 kilometer dan Seksi 5 Kaliwungu-Krapyak sepanjang 10,1 kilometer.

Sesuai rencana, akan ada lima Gerbang Tol (GT), yaitu GT Tulis, GT Weleri, GT Kendal, GT Kaliwungu dan GT Kalikangkung. PT JSB optimistis ruas Tol Batang Semarang dapat melalui uji kelaikan dan beroperasi penuh pada akhir 2018.

ets-small

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hingga akhir November 2017, progres realisasi proyek pembangunan konstruksi Ruas Jalan Tol Batang-Semarang untuk seluruh seksi sudah mencapai 59,63%.

Upaya percepatan pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh PT Jasamarga Semarang-Batang (JSB) ini adalah dengan proses perbaikan tanah di lokasi Ponowareng. Kemudian daerah Kaliboyo hingga Kaliurang menggunakan metode slab on pile, sesuai dengan kajian teknis oleh konsultan perencana.

“Diharapkan untuk jalur Lebaran akhir Mei 2018 sudah siap untuk digunakan dengan kondisi jalan sudah rigid semua, sehingga para pemudik Lebaran akan aman dan nyaman,” ujar R Beni Dwi Septiadi selaku Pimpinan Proyek Jalan Tol Batang-Semarang dalam keterangan resminya, Rabu (29/1).

Percepatan pembangunan jalan tol dengan total panjang 75 Km ini pun dilakukan dari aspek realisasi pembebasan lahan untuk gabungan seluruh seksi sudah mencapai 98,17%.

Untuk merampungkan proses pembebasan lahan sesuai target, JSB menempuh cara komunikasi ke semua instansi terkait tanah wakaf dan makam. Hal tersebut terus dilakukan secara berkesinambungan sedangkan bidang yang tidak sepakat harga maka dilakukan konsinyasi sesuai amanat UU No 2 Tahun 2017 agar percepatan bisa tercapai tepat waktu.

“Diharapkan akhir Desember 2017 proses pembebasan tanah sudah selesai semuanya,” ujar Hadi Susanto Manager Pengadaan Lahan JSB.

JSB optimistis bahwa pembangunan proyek jalan tol yang dibagi menjadi 5 seksi ini dapat dilakukan uji kelaikan dan beroperasi penuh pada akhir tahun 2018.

Jalan Tol Batang-Semarang merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Trans Jawa yang dibagi menjadi 5 seksi, terdiri dari Seksi 1 Batang-Batang Timur (3,20 Km), Seksi 2 Batang Timur-Weleri (36,35 Km), Seksi 3 Weleri-Kendal (11,05 Km), Seksi 4 Kendal-Kaliwungu (13,50 Km), dan Seksi 5 Kaliwungu-Krapyak (10,10 Km).

reaction_1

Jakarta detik – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau progres pekerjaan ruas tol Batang-Semarang tepatnya di seksi 5 Kaliwungu-Semarang (10,40 km), Minggu (5/11/2017).

Ruas tol ini merupakan ruas tol kedua yang dicek progresnya oleh Menteri Basuki pada hari minggu itu, setelah tol Pemalang-Batang. Pada kunjungan keduanya ini, ia mendapat penjelasan mengenai progres pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang dari Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) Saut Simatupang selaku pengelola proyek jalan tol ini.

Basuki mengatakan saat ini progres ruas Batang-Semarang (74,20 km) yang terbagi menjadi 5 seksi secara keseluruhan sudah mencapai 55,7 persen. Nilai investasi ruas tol Batang-Semarang sekitar Rp 11 triliun

Sementara untuk progres konstruksi masing-masing seksi yakni Seksi I Batang-Tulis (3,2 Km) sebesar 86,7 persen, seksi II Tulis-Weleri (36,35 km) sebesar 46,52 persen, seksi III Weleri-Kendal (10,75 km) sebesar 56,37 persen dan seksi IV Kendal-Kaliwungu (13,5 km) progres fisiknya sudah 57,62 persen.

“Untuk seksi V progres konstruksi sudah 66,2%. Dengan melihat langsung progresnya, saya yakin saat arus mudik Lebaran 2018 sudah dalam kondisi beton, sehingga tidak ada lagi tol darurat tahun ini,” terang Basuki, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian PUPR, Senin (6/11/2017).

Untuk pembebasan lahan, saat ini berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan kendala yang berarti. Pembebasan lahan sudah selesai seluruhnya pada seksi I dan 4 seksi lainnya sudah di atas 90 persen.

Tol Batang-Semarang merupakan bagian dari tol Trans Jawa yang pembangunannya telah dimulai sejak Juni 2016 lalu dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2018. Sebelumnya ruas tol ini saat mudik lebaran 2017 sudah difungsikan secara darurat hingga Gringsing Kabupaten Kendal.

Beberapa pekerjaan yang saat ini tengah diselesaikan antara lain pembangunan Underbridge Kali Blorong, Kali Sadang 1 dan 2, Kali Wetan dan Overpass Magelung 1.

Hak konsesi tol ini dipegang oleh PT Jasamarga Semarang-Batang yang dimiliki sahamnya oleh PT. Jasamarga (Persero) Tbk. dan PT. Waskita Toll Road.

Turut mendampingi Menteri Basuki dalam kunjungan tersebut Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Subagiono, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII Hery Marzuki,dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana Ruhban Ruzziatno dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja(hns/elz)

new-chin-year-dragon-02

Jakarta detik – Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu seksi 1b dan 1c sepanjang 8,26 km bakal dioperasikan hari Jumat (3/11) besok. Peresmian pengoperasian tol yang sempat mangkrak sejak tahun 1998 ini akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Besok tanggal 3 kita mau peresmian Tol Becakayu sama pak Jokowi,” kata Sekretaris Perusahaan Waskita Toll Road Eka Sjarief saat dihubungi detikFinance, Kamis (2/11/2017).

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna. Jalan tol yang akan dibuka dari Cipinang Melayu di Jakarta Timur menuju Pangkalan Jati dan berakhir di Jakasampurna, Bekasi Barat. Proses uji coba kelayakan sudah dilakukan dan sertifikat layak operasi sudah pun sudah didapatkan.

Nantinya, tol ini akan dibuka gratis terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif. Hal ini sebagai sosialisasi kepada pengguna sekaligus evaluasi terkait hal-hal yang dirasa masih kurang oleh pengguna.

“Nanti kita gratis dulu sambil kita simultan melihat mana yang kurang dan sebagainya. Kalau sudah perfect, baru kita charge (kenakan tarif) nanti,” tukas Eka.

Adapun tol Becakayu secara keseluruhan memiliki panjang 21,04 km. Meski baru sebagian yang diresmikan, namun kehadiran tol ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Raya Kalimalang dan Tol Jakarta Cikampek yang kerap mengalami penumpukan volume kendaraan di Gerbang Tol Halim.

Kehadiran Tol Becakayu juga dipercaya meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan logistik yang menuju Karawang, Cibitung dan Bandung sebagai akibat terpecahnya arus lalu lintas sehingga mengurangi volume lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek. (eds/dna)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0026

Jakarta detik – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Refly Harun berharap pembangunan konstruksi proyek Jalan Tol Batang-Semarang dengan total panjang 75 kilometer (km) ini dapat dilakukan uji kelaikan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2018.

“Sejauh pantauan kami, pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan progres pembangunan sejauh ini yang sudah memenuhi target, semoga Jalan Tol Batang-Semarang bisa selesai pada bulan September 2018, dan bisa segera beroperasi,” tutur Refly dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (29/10/2017).

Pada kunjungan monitoring proyek Jalan Tol Trans Jawa hari kedua ini, Refly mendapat penjelasan mengenai progres pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang dari Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) Saut Simatupang selaku pengelola proyek jalan tol ini.

Realisasi pembangunan konstruksi seluruh seksi hingga tanggal 27 Oktober 2017 telah mencapai 54,185%. Selain dari segi konstruksi, realisasi progres pembebasan lahan untuk semua seksi telah mencapai 98,16%.

Jalan Tol Batang-Semarang merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Trans Jawa yang dibagi menjadi 5 seksi, yang terdiri dari Seksi 1 Batang-Batang Timur (3,20 km), Seksi 2 Batang Timur-Weleri (36,35 km), Seksi 3 Weleri-Kendal (11,05 km), Seksi 4 Kendal-Kaliwungu (13,50 km), dan Seksi 5 Kaliwungu-Krapyak (10,10 km).

Tol dengan panjang jalan 75 km ini sebelumnya dibuka fungsional sejauh 34,5 km saat musim mudik Lebaran beberapa bulan lalu. (ara/mkj)

doraemon

Bekasi- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) akan mengoperasikan sebagian ruas tol layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) pada awal November 2017 ini. Dari total panjang 21,04 kilometer, yang akan dioperasikan pada tahap awal sepanjang 8,26 km yakni pada Seksi 1 B Cipinang Melayu-Pangakalan Jati dan Seksi 1 C Pangkalan Jati-Jatisampurna.

‎”Kita masih menyelesaikan pembangunan tahap akhir yakni finishing di pintu masuk dan pintuk keluar tol,” ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kempupera, Herry Trisaputra Zuna, di Bekasi, Rabu (25/10).

Dia mengatakan ada dua gerbang tol di Seksi 1 B dan 1 C. Untuk gerbang exit tol seksi 1 B berada di dekat perempatan lampu merah Lampiri, Durensawit, Jakarta Timur. Sedangkan seksi 1 C berada di dekat Pasar Sumber Arta, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. “Tol Becakayu akan dioperasikan oleh PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM),” kata dia.

Rencananya, transaksi di gerbang tol ini menggunakan kartu elektronik (nontunai) dengan sistem tertutup, yakni pengendara masuk ke ruas tol dan melakukan pembayaran saat di pintu keluar tol. “Semua sudah tersambung, Seksi 1 B dan 1 C, di depan Borobudur sudah, tinggal penyelesaian akhir. Kita yakin bisa dioperasikan awal November,” tuturnya.

‎Menurut Herry, BPJT bersama KKDM sedang melakukan uji kelayakan yang meliputi pemeriksaan komponen seperti kelengkapan rambu, lampu, gerbang tol.

‎Terkait tarif tol, kata dia, masih dalam pembahasan. Namun diperkirakan, akan lebih mahal dibanding ruas Tol Jakarta-Cikampek, Tol Dalam Kota dan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).

Sedangkan, Seksi 1 A dari DI Panjaitan-Cipinang (Casablanca) sepanjang 3,19 km ditargetkan selesai pada Mei 2018 mendatang. Sementara pembangunan Seksi 2 dari Jatisampurna hingga Bekasi Timur sepanjang 9,2 km terus dikebut. “Keseluruhan tol Becakayu ‎diharapkan selesai pada 2019 mendatang,” katanya.

Kehadiran Tol Becakayu dapat menjadi solusi kemacetan di sepanjang ruas Tol Jakarta-Cikampek. Pengendara mempunyai alternatif dari Kota Bekasi menuju ke Jakarta atau sebaliknya. Tol Becakayu akan terhubung dengan Tol Wiyoto Wiyono dan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR‎). “Kahadiran tol ini menambah pilihan pengguna jalan, menambah kapasitas jalan dan mengurangi‎ waktu tempuh perjalanan Kota Bekasi-Jakarta atau sebaliknya, diharapkan mempersingkat hingga menjadi 30 menit,” katanya.

Sumber: Suara Pembaruan

new-chin-year-dragon-02

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan meniadakan pembayaran tunai diseluruh gerbang tol pada akhir Oktober 2017. Nantinya transaksi di jalan tol akan diganti dengan mengunakan kartu elektronik.

Kebijakan ini dipastikan akan berdampak kepada para penjaga gardu tol yang biasa melayani transaksi di gerbang tol. Namun PT Jasa Marga, sebagai salah satu operator jalan tol memberikan kepastian.

“Kami tidak melakukan PHK atas pengurangan petugas akibat elektronifikasi ini,” ujar Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Menurut Desi, keputusan itu diambil Jasa Marga lantaran di saat yang bersamaan jumlah jalan tol yang akan dioperasikan BUMN tol tersebut akan naik dua kali lipat dalam waktu dekat.

Saat ini tutur Desi, panjang jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga mencapai 625 km. Dalam waktu dekat, panjang jalan tol itu akan bertambah hingga mencapai 1.200 km.

Sementara itu jumlah seluruh pegawai Jasa Marga mencapai 9.900 orang. Namun Desi mengaku tak hafal betul berapa banyak pegawai yang bekerja sebagai petugas gardu tol.

Sebagian, para petugas gardu tol tetap akan disiagakan di gerbang tol. Namun sebagian lagi akan dialihtugaskan ke unit tugas Jasa Marga Grup. Salah satunya yaitu di alihkan ke rest area.

“Karena kami mau meningkatkan rest area yang rapih, bersih. Kemudian dipemeliharaan kami mengecek jembatan, rumput dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang perlu ditingkatkan pelayanannya,” kata Desi.

doraemon

 

[MOJOKERTO] Dibukanya ruas jalan tol Jombang-Mojokerto sepanjang 40,5 kilometer (km) sebagai bagian dari ruas Jalan Tol Trans Jawa, diharapkan dapat menjadi jalur alternatif untuk mengurai kepadatan lalu lintas pada hari-hari biasa, terlebih lagi akhir pekan dan hari libur nasional. Selama ini di beberapa titik selalu diwarnai kemacetan yang cukup parah, antara lain di jalur by-pass Mojokerto, tepatnya di simpang empat Mertex hingga simpang lima Kenanten serta pertigaan Mengkreng, Kertosono, yang merupakan tempat pertemuan jalur dari tiga wilayah kabupaten, meliputi Nganjuk, Kediri dan Jombang.

Bersamaan dengan beroperasinya secara komersial jalan tol Joker, maka tarif jalan tol Jombang-Mojokerto (Joker) mulai diberlakukan pula, Selasa (26/9) pukul 00.00 WIB, menyusul turunnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 720/KPTS/M/2017 tentang Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol sepanjang 40,5 km tersebut. Besaran tarif tersebut bervariasi, di antaranya ditentukan jenis atau golongan kendaraan, jarak yang ditempuh dengan memperhatikan masuk dan keluarnya kendaraan dari gerbang tol.

“Semisal jika masuk dari gerbang Mojokerto Barat menuju Mojokerto, untuk kendaraan golongan I dikenakan tarif Rp 6.000. Sementara salah satu tarif termahal adalah masuk dari gerbang Bandar (Jombang) hingga Mojokerto untuk kendaraan golongan V dikenakan tarif Rp 138.000,” ujar Dela Rosita, Humas PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI) dalam siaran persnya yang diterima SP, Senin (25/9) malam.

Dela Rosita lebih lanjut menjelaskan, dari berbagai rincian tersebut tarif paling murah sebesar Rp 6.000 dan yang termahal Rp138.000 karena faktor golongan kendaraan yang melintas. “Setiap golongan tarifnya berbeda-beda. Bervariasi,” ujarnya sambil menambahkan, bahwa tol Joker merupakan salah satu proyek strategis nasional dan bagian dari tol Trans Jawa.

Sebelumnya, pengoperasian jalan tol Joker dilakukan secara bertahap. Seksi 1 sepanjang 14,7 km beroperasi pada Oktober 2014, menyusul seksi 3 sepanjang 5 km yang beroperasi pada November 2016. Seksi 2 sepanjang 19,9 km beroperasi pada 26 September 2017, dan seksi 4 sepanjang 0,9 km akan beroperasi bersamaan dengan beroperasinya ruas Ngawi-Kertosono. [ARS]

 

long jump icon

SEMARANG okezone – Presiden Joko Widodo kembali mendatangi jalan tol Bawen-Salatiga yang merupakan Seksi 3 Tol Semarang-Solo. Bukan lagi melihat pembangunan, kali ini ia akan meresmikan pengoperasian tol yang sempat membuat heboh masyarakat.

Gerbang Tol Salatiga mulai diperbincangkan usai foto Keindahan Gerbang Tol Salatiga tersebar di internet. Bahkan Gerbang Tol Salatiga disamakan dengan pintu tol yang berada di pegunungan Swiss.

BERITA REKOMENDASI +
Tarif Tol Bawen-Salatiga Dianggap Mahal, Menteri Basuki: Mahal-Murah Itu Relatif!
Jokowi Tanya Manfaat Tol Bawen-Salatiga, Kades: Dulu Tiap Hari Orang Kantoran Nangis Berangkat Kantor Jam 5 Pagi
Jokowi: Jalan Tol Selesai, Harga Barang Jadi Lebih Murah
Untuk diketahui, jalan tol Semarang-Solo dengan total panjang 72.64 km dikelola oleh PT Trans Marga Jateng (TMJ). Kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) ini mengelola ruas tol yang terdiri dari seksi 1 Semarang-Ungaran (16,3 km), seksi 2 Ungaran-Bawen (11,3 km), seksi 3 Bawen-Salatiga (18,2 km), seksi 4 Salatiga-Boyolali (22,4 km) dan seksi 5 Boyolali- Kartosuro (11,1 km).

Baca Juga: Gerbang Tol Salatiga dengan Keindahan Gunung Merbabu Mengundang Decak Kagum

Dari kelima seksi ruas tol Semarang-Solo tersebut baru seksi 1 dan 2 yang telah beroperasi.

Jalan tol yang menghubungkan kota Semarang dan Solo tersebut memiliki arti penting bagi denyut nadi perekonomian di daerah yang dilintasi seperti Semarang, Salatiga, Boyolali, Sukoharjo dan Solo dalam rangka memperkuat konektivitas mendukung potensi pengembangan wilayah, khususnya untuk peningkatan kelancaran arus barang dan jasa.

Sebenarnya, tol Bawen-Salatiga sudah dilakukan soft opening usai memperoleh sertifikat laik fungsi jalan tol Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.005/U/17/DJPD/2016 tanggal 24 Agustus 2017 dan sertifikat dari Kepala Badan Pengatur Jalan Tol nomor JL.03.04-P/338 tanggal 14 September 2017.

Namun untuk pengoperasian secara keseluruhan masih belum. Pasca soft launching itu pengoperasian jalan tol Bawen-Salatiga sementara hanya untuk kendaraan kecil golongan II, sedangkan kendaraan jenis bus dan truk belum diizinkan melintas di ruas jalan tol tersebut.

Baca Juga: Bahas Penentuan Jalur, Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Dikebut hingga 6 Seksi

Sebelumnya, Direktur Utama PT Trans Marga Jateng Yudhi Krisyunoro menerangkan, pemberlakuan tarif tol Bawen-Salatiga menunggu terbitnya surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Keputusan mengenai tarif tol Bawen-Salatiga masih menunggu surat dari Menteri PUPR. Insya Allah bulan ini sudah terbit,” ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun pengoperasian jalan tol Bawen-Salatiga dalam tahap uji coba, tapi dapat dipastikan standar pelayanan minimum jalan tol sudah terpenuhi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014 tanggal 17 Oktober 2017.

(kmj)

new-chin-year-dragon-02

Jakarta detik – Sepanjang 17,6 km jalan tol Bawen-Salatiga akhirnya dioperasionalkan untuk seluruh golongan kendaraan hari ini. Beroperasinya seksi III melengkapi seksi I dan II ruas sepanjang 22,84 km yang sebelumnya telah dibuka masing-masing pada tahun 2011 dan 2014 lalu.

Tersambungnya Bawen dan Salatiga lewat tol akan memperpendek jarak tempuh Salatiga ke Semarang. Waktu tempuh diperkirakan hanya memerlukan sekitar 30 menit, yang bila dibandingkan melewati jalur lama, paling tidak membutuhkan waktu 1,5 jam karena arus lalu lintas selalu tersendat oleh banyaknya pabrik- pabrik di wilayah kabupaten Semarang.

“Artinya pergerakan barang dan jasa makin lancar. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi di daerah makin lancar dan baik juga,” kata Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng (TMJ), Ali Zainal Abidin saat dihubungi di Jakarta, Senin (25/9/2017).

Jalan Tol Semarang-Solo sendiri memiliki arti strategis bagi pengembangan jaringan jalan khususnya di Jawa Tengah dan juga bagi perkembangan jaringan jalan dalam skala regional.

Jalan tol dengan nilai investasi sebesar Rp 7,3 triliun ini diharapkan mampu memperlancar jalur ekonomi di daerah-daerah yang dilaluinya. Seperti dari Ungaran yang merupakan daerah industri utama di Jawa Tengah.

Saat ini, kendaraan-kendaraan besar dari daerah ini sering terhambat oleh kemacetan karena banyaknya kendaraan yang melintas di jalan provinsi antara Ungaran ke Semarang. Karena banyaknya kendaraan besar yang terhambat, mengakibatkan kemacetan di daerah ini jadi semakin parah.

Saat ini PT Trans Marga Jateng selaku operator jalan tol ini sedang menyelesaikan pembangunan konstruksi pada ruas Salatiga-Kartosuro, sepanjang 32,20 km. Progres pembebasan lahan telah mendekati akhir namun konstruksi masih kecil. Jalan tol Semarang-Solo sepanjang 72,64 km diharapkan bisa rampung secara penuh pada September tahun depan. (eds/mkj)

ets-small

Mojokerto – Presiden Joko widodo (Jokowi) hari ini meresmikan beroperasinya Seksi 2 Tol Mojokerto-Kertosono. Peresmian ini melengkapi ruas lain Tol Mojokerto-Kertosono yang sudah terlebih dahulu beroperasi. Berapa tarifnya?

Supervisor gerbang tol (GT) PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI) Rifan Tsamany mengatakan, masih belum bisa mempublikasikan tarif seksi dua sepanjang 19,9 Km ini. Karena, pihaknya masih menunggu SK tarif dari Kementerian PUPR.

“Harapan kami SK tersebut bisa keluar minggu depan sehingga kita bisa sosialisasi kepada masyarakat,” kata Rifan saat dihubungi detikFinance, Minggu (10/9/2017).

Jika seksi 2 bisa dioperasikan penuh, maka ruas tol Mojokerto-Kertosono sepanjang 40,5 Km akan bisa dilalui penuh. Mulai dari Mojokerto bagian utara hingga Jombang bagian barat.

Selama ini hanya seksi 1 dan 3 yang telah dioperasikan. Seksi 1 sepanjang 14,7 Km dioperasikan sejak Oktober 2014. Bagian ini menghubungkan Bandar Kedungmulyo dengan Tembelang Kabupaten Jombang.

Seksi 3 sepanjang 5 Km antara Desa Kemantren-Kecamatan Gedeg hingga Desa Canggu-Kecamatan Jetis, dioperasikan Desember 2016. Ruas tol ini terkoneksi dengan seksi 4 tol Surabaya-Mojokerto (Sumo). Sementara seksi 2 dan 4 baru selesai pembangunannya Agustus 2017.

Seksi 2 sepanjang 19,9 Km membentang antara Desa Kedunglosari-Tembelang-Jombang hingga Desa Pageruyung-Gedeg-Kabupaten Mojokerto. Sementara seksi 4 yang menjadi penghubung dengan tol Ngawi-Kertosono, membentang antara Desa Gondangmanis hingga Brodot di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang. Hanya saja seksi 4 dioperasikan bersamaan dengan selesainya tol Ngawi-Kertosono. (/dna)

new-chin-year-dragon-02

JAKARTA-Progres pembangunan jaringan jalan tol Trans-Jawa dari Merak-Banyuwangi telah mencapai sekitar 521,22 km atau sekitar 44,37% dari total panjang 1.174,47 km. Jaringan jalan tol yang terdiri atas 19 ruas ini ditargetkan tersambung dari Merak (Banten) hingga Banyuwangi (Jawa Timur) pada 2019.

“Sesuai rencana kami, tol Merak-Banyuwangi bakal tersambung pada 2019,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (3/5).

Herry mengungkapkan, dari 19 ruas tol Trans-Jawa tersebut, sebanyak delapan ruas tol telah beroperasi penuh, yaitu tol Merak-Tangerang (73 km), tol Tangerang-Jakarta (33 km), tol Jakarta-Cikampek (83 km), tol Cikopo-Palimanan/Cipali (116,75 km), tol Palimanan Kanci/Palikanci (26 km), tol Kanci-Pejagan (35 km), tol Semarang ABC (24,75 km), dan tol Surabaya-Gempol (49 km).

Adapun empat tol lainnya, menurut Herry, baru beroperasi sebagian, yaitu tol Pejagan-Pemalang seksi I dan II dari Pejagan hingga Brebes Timur (20,20 km), tol Semarang-Solo seksi I dan II dari Semarang hingga Bawen (22,95 km), tol Kertosono-Mejokerto seksi I dan III (19,43 km), serta tol Mojokerto-Surabaya seksi IA dan IV (18,14 km).

Enam tol lain, kata Herry, masih dalam tahap konstruksi, yaitu tol Pemalang-Batang (39,2 km), Batang-Semarang (75 km), Solo-Ngawi (90,10 km), Ngawi-Kertosono (87,02 km), Gempol-Pasuruan (34,15 km), dan tol Pasuruan-Probolinggo (31,3 km). “Selanjutnya tersisa satu ruas yang masih dalam proses tender, yaitu tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 170,36 km,” tutur dia. ™

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/total-jalan-tol-beroperasi-capai-989-km/159676

new-chin-year-dragon-02

Bisnis.com, SEMARANG—Pemprov Jawa Tengah menekankan ruas tol Salatiga-Bawen dapat dilalui secara fungsional dua arah oleh pemudik Lebaran mulai 7 Juni mendatang.

“Saya tekankan mulai 7 Juni 2017, Bawen-Salatiga sudah dilalui dua arah. Salatiga-Bawen dan Bawen-Salatiga dan belum bayar. Truk sama bus tidak boleh. Ini hanya untuk kendaraan kecil,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Jumat (19/5).

Dia menjelaskan ruas tol Salatiga-Bawen terdiri atas empat lajur, yaitu dua lajur kanan dan dua lajur kiri dan sudah didirikan pembatas. Sri Puryono juga mengklarifikasi, tidak semua ruas tol Trans Jawa sudah bisa fungsional menjelang mudik Lebaran tahun ini. Terdapat sejumlah titik yang harus memperoleh perhatian pemudik.

“Kemarin pemahaman dari masyarakat itu kan tol bisa difungsionalkan semua dari Jakarta sampai Jatim. Tidak,” tegasnya.

Pihaknya menjelaskan, pemudik yang berkendara di tol Brebes dapat keluar di Gringsing yang secara normatif beroperasi hingga pukul 17.00 WIB. Usai keluar di Gringsing, pemudik bisa menempuh jalan nasional Pantura. Kemudian masuk Tol Salatiga melalui Mangkang.

Di tol Salatiga, apabila pemudik akan berkendara ke arah Boyolali dapat keluar di Tingkir. Sementara itu, pemudik yang berkendara menuju Jawa Timur dapat keluar di Gemolong, Sragen.

Khusus untuk Tol Batang, Sri Puryono mengimbau pemudik ekstra hati-hati. Sebab, ada sejumlah tikungan dan tanjakan yang belum memenuhi standar jalan tol.

ets-small

Pasuruan detik – Sebagian segmen dari seksi I ruas tol Gempol-Pasuruan siap dioperasikan setidaknya pada akhir Maret ini. Segmen tersebut merupakan segmen Bangil menuju Rembang sepanjang 7,1 kilometer (Km) menyusul rampungnya jalan tol tersebut.

Saat ini, ruas tol yang akan dioperasikan tersebut tengah dilakukan uji kelayakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku stakeholder terkait, termasuk Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Berdasarkan pantauan detikFinance, jalan yang membentang sepanjang 7,1 km dari Bangil sebagai pintu masuk tol hingga menuju gerbang tol Rembang telah rampung konstruksinya 100%. Pada sepanjang badan jalan tol, tak ada lagi pengerjaan konstruksi yang menghambat jalan.

Segmen Bangil-Rembang merupakan satu dari dua segmen pada seksi I ruas tol Gempol-Pasuruan. Saat ini, sisa segmen lainnya, yakni dari Gempol menuju Bangil progres konstruksinya telah mencapai 98%. Namun lantaran masih adanya sebagian kecil lahan yang belum bebas di badan jalan tadi membuat seksi I belum bisa dibuka secara penuh.

“Kemarin kami sudah bicara dengan panitia pelaksana pengadaan tanah, ditargetkan April ini sudah tuntas (lahan yang belum bebas). Sehingga kalau benar April sudah tuntas, kami akan lakukan penyelesaian, menjelang Lebaran itu sudah bisa nyambung,” kata Direktur Utama PT Transmarga Jatim Pasuruan, Agus Purnomo saat ditemui di ruas tol Gempol-Pasuruan, Pasuruan, Rabu (15/3/2017).

Dengan dibukanya segmen Bangil-Rembang sepanjang 7,1 km ini diharapkan menjadi awal pengenalan proyek jalan tol ini kepada masyarakat, sambil menunggu seksi I rampung seluruhnya sebelum Lebaran tiba.

“Sebetulnya dengan dibukanya seksi dari Bangil ke Rembang ini, kami ingin mengenalkan ke masyarakat lebih dulu. Meskipun mungkin traffic masih sangat rendah (1000 LHR), tapi paling tidak dengan kita buka ini, ini merupakan sosialisasi ke masyarakat, paling enggak pas nanti sudah nyambung sampai Gempol, mereka sudah tahu,” pungkasnya. (ang/ang)

ets-small

Jakarta detik- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan mudik tahun ini, masyarakat bisa melewati jalan tol yang telah terbangun dari Jakarta hingga Semarang.

Untuk yang telah beroperasi, Basuki memastikan jalan tol hingga Pemalang bisa dilalui.

“Kalau untuk tol, misalnya Trans Jawa, semua 661 km InsyaAllah akan selesai beroperasi 2018. Tapi jangka pendeknya untuk mudik 2017 ini saya targetkan kalau operasi sampai Pemalang. Kemudian juga yang Semarang-Solo. Sampai Salatiga itu operasi sampai dengan mudik ini. Tapi tanah dari Salatiga sampai Solo itu sudah 100%. Sekarang tinggal konstruksinya,” katanya saat ditemui usai Diskusi Media di Cafe Kembang Kencur, Jakarta, Minggu (5/3/2017).

Setelah dari Pemalang, pemudik juga bisa melanjutkan sampai ke Semarang dengan status fungsional alias gratis. Bahkan pemudik yang menggunakan tol dari Jakarta pada Lebaran tahun ini dijamin tak akan lagi berdesakan di Brebes Timur alias Brexit, namun bisa melanjutkan perjalanan hingga Ngaliyan di Semarang.

“Kalau yang di Kelonengan, Dermoleng, yang ke arah dari Brebes ke Prupuk sekarang juga sedang dibikin 4 lintasan sebidang dengan kereta api. Itu mudah-mudahan dua minggu sebelum mudik selesai. Itu untuk titik kemacetan yang Brebes mau ke Prupuk,” tutur Basuki.

“Itu dua lajur hanya ke Semarang. Dua lajur ke arah Semarang bisa fungsional sampai Ngaliyan di Semarang. Selanjutnya Solo-Sragen-Ngawi-Kertosono 2017 ini juga bisa fungsional. Tapi 2018 operasional,” pungkasnya. (mkj/mkj)

ets-small

Bisnis.com, JAKARTA –  Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat optimistis Tol Trans-Jawa sepanjang 661 kilometer dapat tersambung pada 2018 karena pembebasan lahannya secara keseluruhan sudah 91%.

“Karena itu kami yakin Tol Trans-Jawa pada 2018 bisa tersambung seluruhnya,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjawab pers usai rapat percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Jakarta, Kamis.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ.

Menteri Basuki mengungkapkan progres ruas tol Trans Jawa yang belum tersambung saat ini yakni ruas Batang-Brebes-Semarang, sepanjang 152 km dan pembebasan lahannya telah mencapai 91 persen dan tinggal memproses pencairan pembayaran sehingga dua minggu ke depan akan rampung 100%.

“Sementara ruas tol Semarang-Salatiga dan Salatiga-Solo sudah 100% pembebasan lahannya. Ruas tol Solo-Kertosono-Ngawi sepanjang 180 km ditargetkan pembebasan lahannya akan selesai pada Februari ini,” ujar Menteri Basuki.

Sementara untuk pembangunan Tol Trans Sumatera, dikatakan Menteri Basuki progresnya sudah mencapai 62%, sehingga pada 2017 ini sebagian ruas tol sudah dapat dioperasikan.

“Bakauheni-Terbanggi Besar mudah-mudahan sudah dapat dioperasikan 2017 ini. Palembang-Indralaya bisa dioperasikan Juni ini, Medan-Binjai akan dioperasikan juga 2017 ini. Kemudian kita juga sudah mulai kerjakan ruas Pekanbaru-Dumai,” ujar Menteri Basuki.

Secara umum dari hasil rapat tersebut, menurut Menteri Basuki penanganan lahan tidak terdapat masalah sehingga pembangunan dapat dikerjakan sesuai rencana.

Menteri Basuki mengaku sangat terbantu dengan adanya dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang terserap untuk proyek jalan tol hingga Desember 2016 sebesar Rp15,75 triliun.

“Untuk di 2017 dana talangan LMAN sebesar Rp20 triliun yang dialokasikan untuk tol sebesar Rp13 triliun, sementara sisanya untuk pelabuhan, kereta api dan lainnya,” ungkapnya.

ets-small

JAKARTA okezone – Arus lalu lintas mudik Lebaran 2017 dari Jakarta ke daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur diyakini lebih lancar.

Ini setelah pemerintah memastikan Jakarta- Semarang akan tersambung tol tanpa putus pada pertengahan tahun ini. Tiga ruas tol yang menghubungkan Jakarta-Semarang, yakni Pejagan- Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang, bisa fungsional dilalui pemudik pada musim mudik Lebaran 2017 pada Juni mendatang.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, progres konstruksi pembangunan ruas jalan tol Pejagan-Pemalang seksi 3 dan 4 sudah mencapai 57,25% dan pembebasan lahannya mencapai 98%. Untuk diketahui, tol Pejagan-Pemalang secara keseluruhan memiliki panjang 57,5 km, terdiri atas empat seksi. Seksi 1 dan 2 hingga keluar di Brebes Timur telah dioperasikan pada Juni 2016 lalu. Adapun ruas tol Pemalang- Batang memiliki panjang 39 km. Saat ini progres konstruksi ruas tol Pemalang-Batang mencapai 6,63% dan pembebasan lahan 80,80%.

Kemudian untuk ruas tol Batang-Semarang yang telah groundbreaking pada April 2016, beberapa lokasi sudah dapat dilalui. Ruas yang memiliki panjang 75 km tersebut terdiri atas 5 seksi. Progres konstruksinya telah mencapai 10,95%, sementara pembebasan lahannya 65,15%.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis kemarin menuturkan, Kementerian PUPR bersamaBadanUsahaJalanTol, yakni Jasa Marga, Waskita, dan Sumber Mitra Jaya, sepakat menjaga ritme pekerjaan dan bisa selesai tepat waktu secara fungsional.

Keberadaan tol Jakarta- Semarang ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan arus mudik Lebaran 2017. “Kunjungan kali ini ada dua tujuannya, yaitu memastikan jalan tol trans-Jawa Jakarta- Surabaya sepanjang 650 km ditargetkan selesai 2018. Kedua, untuk meyakinkan mudik 2017 akan bisa tembus tidak hanya sampai ke Pemalang, tapi akan bisa sampai ke Ngaliyan, Semarang. Walaupun fungsional, sudah dilapisi beton,” tutur Menteri Basuki. Menteri PUPR akhir pekan lalu melakukan kunjungan ke ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Arie Setiadie Moerwanto, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rahman Arif, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Achmad Herry Marzuki dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S Atmawidjaja.

Dengan fungsionalnya jalan tol trans-Jawa sampai Semarang, alternatif untuk rekayasa lalu lintas semakin banyak. Arus lalu lintas mudik Lebaran 2017 akan terpecah, tidak lagi terfokus di Brebes Timur seperti tahun lalu. “Kalau nanti di Ngaliyan itu berfungsi, arus dapat terpecah di Brebes untuk langsung menuju Purwokerto. Jadi sudah banyak alternatif untuk rekayasa lalu lintas,” paparnya.

Fly Over di Brebes

Di bagian lain, demi memperlancar arus lalu lintas, Kementerian PUPR juga berencana membangun empat jalan layang (fly over) di wilayah Kabupaten Brebes dan Tegal tahun ini. Di Kabupaten Brebes, fly over akan dibangun di Dermoleng, Kecamatan Ketanggungan, dan Kretek, Kecamatan Paguyangan. Dua wilayah tersebut selama ini menjadi titik rawan macet di jalur tengah Brebes saat musim arus mudik dan balik Lebaran karena keberadaan perlintasan KA sebidang.

Perlintasan KA Dermoleng harus dilewati pemudik yang hendak menuju ke Bumiayu dan Purwokerto dari arah jalan pantura atau tol Pejagan atau sebaliknya. Selain keberadaan perlintasan KA, kemacetan selalu terjadi di titik tersebut karena kondisi ruas jalan yang hanya dua lajur dan adanya aktivitas perekonomian masyarakat di sekitar perlintasan. Menurut Lukman, 43, seorang warga yang memiliki warung di Pertigaan Dermoleng, pada hari normal, kemacetan selalu terjadi pada pagi dan sore hari.

“Hari biasa saja selalu macet apalagi nanti kalau arus mudik. Macetnya pasti tambah parah,” katanya. Setiap musim mudik Lebaran, jalur tengah Dermoleng difungsikan sebagai salah satu jalur pemecah kendaraan yang keluar dari pintu keluar tol Pejagan. Jika kepadatan kendaraan yang menuju ke jalur pantura melalui Pertigaan Pejagan, Bulakamba, sudah tinggi, kendaraan akan diarahkan menuju ke Dermoleng lalu menggunakan jalur alternatif Ketanggungan-Jatibarang- Slawi-Tegal.

Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di perlintasan KA Kretek yang berada di ruas jalan Bumiayu-Purwokerto. Pemudik mesti menghadapi kemacetan panjang di ruas tersebut setiap kali kereta melintas. Keberadaan truk bermuatan berat yang berjalan lambat dan mogok di tengah jalan juga kerap memperparah kemacetan. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Brebes Satibi mengatakan, pembangunan fly over di Dermoleng dan Kretek dapat mengatasi kemacetan yang sering terjadi saat arus mudik Lebaran.

“Dari survei yang kami lakukan dengan Satlantas Polres Brebes, memang harus dibangun fly over di dua perlintasan itu agar tidak terjadi kemacetan,” kata Satibi kemarin. Menurut Satibi, tidak hanya untuk mencegah kemacetan saat arus mudik dan balik Lebaran, keberadaan fly over juga diperlukan karena cukup tingginya volume kendaraan yang melintas di ruas jalan Dermoleng dan Kretek setiap harinya. “Ditambah di situ tidak ada jalur alternatif lain,” katanya.

Satibi menyebut, selain di Dermoleng dan Kretek, pembangunan fly over juga diperlukan di pertigaan Pejagan, Kecamatan Bulakamba. Sebab di ruas itu juga terdapat perlintasan KA sebidang yang kerap memicu kemacetan saat arus mudik Lebaran, terutama bagi kendaraan pemudik yang keluar dari exit toll Pejagan dan hendak menuju ke jalan pantura. “Tapi untuk di Pejagan sejauh ini belum ada rencana dibuat fly over. Selain itu pembangunannya juga pasti membutuhkan biaya besar,” ucapnya.

Terkait waktu pelaksanaan pembangunan, Satibi mengaku belum mengetahuinya. Dia hanya memastikan sudah siapnya pihak ketiga yang akan melaksanakan pembangunan. “Kemungkinan pembebasan lahannya sudah mulai. Yang lebih tahu dari Bina Marga,” ucapnya. Di Kabupaten Tegal, fly over rencananya dibangun di perlintasan KA Klonengan, Desa Prupuk Utara dan perlintasan KA Desa Prupuk Selatan, Kecamatan Margasari.

Kedua titik tersebut merupakan titik simpul kemacetan saat arus mudik dan balik Lebaran karena menjadi pertemuan arus kendaraan dari arah Brebes, Purwokerto, dan Tegal. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal Haron Bagas Prakosa mengungkapkan, pembangunan fly over akan dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Satker Bina Marga. “Proses lelangnya sudah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Nanti yang melaksanakan Satker Bina Marga sebagai pemenang lelang,” kata Haron. Haron menyebut total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dua fly over tersebut mencapai Rp 190 miliar.

Perinciannya Rp 125 miliar untuk pembangunan fly over di Klonengan dan Rp 65 miliar di Prupuk Selatan. Meski demikian, dia belum dapat memastikan kapan pengerjaan pembangunan mulai dilakukan, termasuk desain fly over tersebut. Sebab pembangunan sepenuhnya kewenangan dan dilakukan pemerintah pusat.

“Kami dari pemkab hanya memberikan rekomendasi atau usulan perlintasan sebidang yang perlu dibangun fly over. Kami usulkan salah satunya di Klonengan karena itu merupakan jalur nasional,” ujarnya.

(rai)

new-chin-year-dragon-02

Karanganyar detik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek progres pembangunan tol Trans Jawa di ruas Solo-Kertosono. Menurut Jokowi, di 2019 nanti akan tersambung 1.200 Kilometer tol.

“Kita harapkan sambung dari barat sampai ke timur di Pulau Jawa ini kurang lebih nanti 2019, sambung semuanya. Kurang lebih 1.200 kilometer. Dan juga tentu saja untuk jalan-jalan tol yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang Bitung Manado kita lihat progresnya baik,” ujar Jokowi usai meninjau ruas tol Solo-Kertosono di Waru, Kebakkramat, Karanganyar, Sabtu sore (15/10).  Sedangkan dalam kurun waktu 2017 hingga 2018 nanti akan ada 3 ruas tol Trans Jawa yang diselesaikan.

“Alhamdullilah progres di lapangan tidak ada masalah. Saya sudah bertanya pada pelaksananya. Nanti tol Semarang-Solo akan diselesaikan Mei 2018. Solo-Ngawi diselesaikan Oktober 2017. Dan Ngawi-Kertosono pada tahun 2018, ” jelasnya.

Tol Semarang-Solo sepanjang 75,67 km, tol Solo-Ngawi sepanjang 90,10 km dan Ngawi-Kertosono sepanjang 87,02 km merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Jawa yang mempunyai peranan penting dalam memperlancar arus transportasi yang dapat berdampak pada pertumbuhan sektor rill, sekaligus menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. (mbr/hns)

ets-small

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Presiden Joko Widodo- Wapres Jusuf Kalla terus mendorong pembiayaan investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk suntikan modal pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggarap proyek infrastruktur.

Salah satunya akan diwujudkan melalui pembangunan jalan tol Trans Jawa sepanjang 1.000 kilometer (km) yang ditargetkan rampung 2018.

“Kami akan fokus mendorong infrastruktur pembiayaan non APBN, tidak lagi menggunakan belanja Kementerian/Lembaga, tidak lagi pakai Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek tol Trans Jawa,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, seperti ditulis Minggu (23/10/2016).

Lebih jauh dia mengakui, pemerintah ingin merealisasikan pembangunan proyek jalan tol Trans Jawa di akhir 2018. Utamanya jalan tol rute Jakarta-Surabaya. Proyek ini sudah ditugaskan kepada BUMN, seperti PT Hutama Karya, PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk.

“Untuk membangunnya, mereka butuh tambahan modal. Pinjaman banyak tersedia di bank, tapi masalahnya mereka kekurangan ekuitas. Karena itu, kami dorong skema ekuitas akan disediakan BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, PT SMI, serta pertama kalinya didorong dana pensiun masuk langsung ke proyek infrastruktur,” jelas Bambang.

Dengan demikian, dia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen atau perusahaan dana pensiun tidak lagi hanya mengandalkan imbal hasil dari deposito di perbankan maupun pembelian Surat Utang Negara (SUN) karena mereka masuk ke proyek sektor riil.

“Melalui cara ini diharapkan financial closing proyek tol Trans Jawa selesai November atau Desember ini, sehingga BUMN bisa bangun semua ruas pada 2017 dan merampungkannya di akhir 2018. Di mana Jakarta-Surabaya sudah terhubung jalan tol,” harap Bambang.

Adapun rute jalan tol yang masuk proyek Trans Jawa dengan perkiraan kebutuhan investasi Rp 40,37 triliun, antara lain :

Cinere-Serpong sepanjang 10,1 kilometer (km)
Depok-Antasari 12,1 km
Cimanggis-Cibitung 26,4 km
Bekasi-Cawang-Kampung Melayu 11 km
Ciawi-Sukabumi 54 km
Kanci-Pejagan 35 km
Pejagan-Pemalang 57,5 km
Pemalang-Batang 39,2 km
Batang-Semarang 75 km
Solo-Ngawi 90,1 km
Ngawi-Kertosono 87 km
Pasuruan-Probolinggo 31,3 km. (Fik/Nrm)

doraemon

JAKARTA bisnis.com — Badan Pengatur Jalan Tol mengusulkan 25 ruas jalan tol baru baik ruas prakarsa maupun nonprakarsa dimasukkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Dengan demikian, proyek-proyek itu memperoleh jaminan pembayaran dana talangan lahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan ruas jalan tol yang diajukan merupakan proyek yang telah menjadi komitmen dari pemerintah pusat supaya target pembangunan 1.000 kilometer jalan tol baru tercapai pada 2019.

Akan tetapi, proyek-proyek itu belum tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Misalnya Pasuruan—Probolinggo dan Probolinggo-Banyuwangi tidak masuk PSN. Padahal Presiden minta selesai 2019. Masak gara-gara bukan PSN tidak dikerjakan. Nanti target tidak tercapai. Makanya kami usulkan karena syaratnya harus PSN,” ujarnya, Selasa (11/10).

Daftar usulan proyek-proyek jalan tol itu telah disampaikan dalam surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian sejak 27 Juli 2016.

Mengacu pada daftar tersebut, sebagian besar ruas baru yang diusulkan merupakan bagian dari jaringan tol Trans Sumatra seperti ruas Sigli—Banda Aceh sepanjang 75 kilometer dengan investasi Rp12,94 triliun dan Binjai—Langsa sepanjang 110 kilometer dengan investasi Rp18,82 triliun.

Ada juga jaringan Trans Jawa seperti Pasuruan—Probolinggo dan Probolinggo—Banyuwangi serta non Trans Jawa seperti Semarang—Demak dan Sukabumi—Ciranjang—Padalarang.

Sementara itu, tiga proyek di antaranya merupakan proyek prakarsa badan usaha yakni Krian—Legundi—Bunder—Manyar sepanjang 39 km dengan nilai investasi Rp7 triliun yang diusulkan oleh PT Waskita Karya.

Selain itu, ada juga Jakarta—Cikampek II Elevated senilai Rp14,13 triliun, serta Jakarta—Cikampek II sisi selatan dengan nilai investasi Rp17,77 triliun yang diusulkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Percepatan Penyediaan Infratsruktur Prioritas (KPPIP) menyatakan telah menerima usulan tambahan proyek yang akan dimasukkan dalam revisi Daftar Proyek Strategis Nasional dan tengah melakukan evaluasi terhadapnya.

Direktur Program KPPIP Rainier Haryanto menyatakan sesuai dengan Perpres No.3/2016, maka pelaksanaan evaluasi menjadi tanggung jawab dari KPPIP.

Dia menjelaskan hingga kini evaluasi telah melalui tahap eselon I dan tengah menanti persetujuan dari setidaknya empat kementerian anggota KPPIP untuk melakukan penambahan ataupun pengurangan proyek.

Setelah memperoleh persetujuan dari para kementerian terkait, maka usulan tersebut akan dibawa kepada Presiden untuk ditetapkan kembali melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres).

“Daftar PSN ini kan bukan harga mati, semua daftar ini harga hidup. Hanya saja review memang dilakukan secara periodik, tidak serta merta. Sekitar enam bulan sekali perlu direview,” katanya Selasa (11/10)

Menurutnya terdapat tiga kriteria yang digunakan dalam mempertimbangkan sebuah proyek masuk dalam Proyek Strategis Nasional yakni secara dasar, strategis, dan operasional.

Secara umum, dia menyebut nilai proyek tersebut harus dia atas Rp100 miliar serta memiliki nilai strategis ekonomi. Selain itu katanya juga terdapat kementerian teknis yang bertanggung jawab untuk mendorong proyek tersebut.

Ketua Tim Implementasi KPPIP Wahyu Utomo mengatakan sekitar 50% dari PSN yang berjumlah total 225 proyek, telah memasuki fase konstruksi, sementara itu sisanya masih dalam tahap persiapan dan proses lelang untuk mencari investor.

Pemerintah menargetkan seluruh proyek strategis nasional telah memasuki proses konstruksi selambat-lambatnya pada 2018. Saat ini pihaknya tengah mengevaluasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan proyek tersebut, untuk dilaporkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian.

“Di sektor kelistrikan yang 35 gigawatt itu ada beberapa proyek yang sudah teken tapi belum masuk konstruksi karena masalah lahan.”

Usulan proyek – proyek Jalan Tol untuk dicantumkan dalam Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Menteri PUPR Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

No Nama Proyek Jalan Tol Panjang

(Km)

Biaya Investasi

(Rp. Triliun)

1 Pasuruan – Probolinggo

31,30

3,55

2 Probolinggo – Banyuwangi

170,36

18,4

3 Krian – Legundi – Bunder – Manyar *)

39

7

4 Jakarta – Cikampek II Elevated *)

36,4

14,13

5 Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan (Jatiasih – Cipularang – Sadang) *)

64

17,77

6 Jembatan Suramadu

20,9

(pemeliharaan)

7 Yogyakarta – Solo

40,49

2,33

8 Semarang – Demak

23,99

2,96

9 Sukabumi-Ciranjang-Padalarang

61

5,03

10 Sigli – Banda Aceh

75

12,944

11 Binjai – Langsa

110

18,823

12 Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga

200

19,778

13 Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang

55

7,874

14 Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi

191

21,318

15 Jambi – Rengat

190

25,363

16 Rengat – Pekanbaru

175

24,824

17 Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat

175

22,488

18 Rantau Prapat – Kisaran

100

17,138

19 Langsa – Lhokseumawe

135

21,765

20 Lhokseumawe – Sigli

135

21,786

21 Simpang Indralaya – Muara Enim

110

10,288

22 Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau

125

14,587

23 Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu

95

11,301

24 Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi

185

28,720

25 Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim

25

2,100

*) Proyek Prakarsa

Sumber: BPJT,2016

new-chin-year-dragon-02

JAKARTA bisnis — Pada bulan ini, Badan Pengatur Jalan Tol akan mengumumkan perusahaan yang lulus tahap prakuaifikasi untuk menjadi peserta lelang proyek jalan tol Serang—-Panimbang sepanjang 84 kilometer di Banten.

Kepala Panitia Lelang Pengusahaan Jalan Tol Eka Pria Anas mengatakan setelah batas terakhir pengumpulan dokumen prakualifikasi pada 25 Juli 2016 tercatat ada empat badan usaha yang menyerahkan dokumen prakualifikasi ruas yang menelan investasi mencapai Rp10 triliun itu.

Keempat badan usaha tersebut, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, PT Waskita Karya Tbk., PT Bangun Cipta Sarana, serta konsorsium PT Wijaya Karya Tbk.—PT Jababeka Tbk.—PT Pembangunan Perumahan Tbk.

“Agustus pekan ketiga, kami targetkan sudah ada pengumuman badan usaha yang lulus prakualifikasi,” katanya, belum lama ini.

Peserta Lelang adalah peminat yang telah dinyatakan lulus prakualifikasi oleh panitia, diundang mengikuti pelelangan jalan tol oleh panitia, mengambil dokumen lelang, serta menyampaikan dokumen penawaran kepada panitia sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan penetapan pemenang tender ruas Serang—Panimbang akan diketahui tahun ini. Dia mengatakan telah bersepakat dengan badan usaha yang berminat meng garap ruas tol tersebut untuk mempercepat tahapan pembangunan jalan tol meskipun pembebasan lahan belum di lakukan.

“Idealnya proses itu harus bertahap, lahan ada baru kami bawa ke pasar, tapi karena ada target yang harus dicapai, kami modifikasi sedikit. Kabar baiknya badan usaha itu mau dan mendukung,” ka tanya, Jumat (12/8). Dia menuturkan pihaknya melakukan pelelangan dengan mengandalkan penetapan lokasi dari Gubernur Banten.

Proses pengadaan lahan Serang— Panimbang akan dilakukan setelah penunjukan badan usaha pemenang tender sehingga dapat berjalan berjalan secara simultan dengan konstruksi.

Menurut Herry, ruas Serang— Panimbang merupakan satu dari empat paket proyek jalan tol yang masuk ke dalam 30 proyek prioritas yang akan dibangun hingga 2019. Paket lainnya, yakni jalan tol Manado— Bitung sepanjang 39 km, Balikpapan— Samarinda 99 km, dan paket delapan ruas prioritas Trans-Sumatra.

Herry melanjutkan ruas tol lainnya yakni Balikpapan—Samarinda dengan nilai investasi Rp9,97 triliun juga dalam tahap persiapan konstruksi mengingat lahan yang terbebaskan sudah cukup signifikan.

Adapun, delapan ruas prioritas Trans-Sumatra ditargetkan tahun ini bisa dilakukan penandatanganan kontrak ruas Tebing Tinggi—Kisaran sepanjang 60 km. ()

doraemon

JAKARTA kontan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menargetkan hingga akhir Desember 2016  pembebasan tanah untuk lahan tol trans Jawa dapat terselesaikan sampai Semarang. Dengan demikian, pada akhir tahun 2017 mendatang jalur tol tersebut sudah dapat dioperasikan.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU-Pera, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, ruas jalan tol yang dikebut pengerjaanya tersebut ialah Seksi III (Brebes Timur-Tegal Timur) dan IV (Tegal Timur-Pemalang) ruas jalan Tol Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.

Endra menambahkan,

  • pengadaan lahan untuk ruas tol Brebes Timur-Pemalang sepanjang 38,6 kilometer (km) pada September 2016 sudah selesai.
  • Kemudian Pemalang-Batang sepanjang 39 km dapat terselesaikan pembebasan tanahnya pada bulan Oktober dan
  • ruas Batang-Semarang sepanjang 75 km pembebasan tanahnya ditargetkan selesai pada Desember 2016.

“Jadi kami harapkan secara agregat untuk ruas yang tersisa sampai Semarang pada Desember sudah selesai semua,” kata Endra, akhir pekan lalu. Dengan terselesaikan persoalan pembebasan tanah tersebut maka pengerjaan fisik jalan tol juga dapat dilakukan secara paralel tanpa harus menunggu terbebaskan seluruhnya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, panjang ruas tol yang harus segera di selesaikan mulai dari Brebes Timur hingga Semarang panjangnya mencapai 150 km. Pada musim mudik tahun depan, jalur tersebut diharapkan sudah dapat difungsikan.

Untuk mencapai target percepatan proses pengadaan lahan di ruas-ruas jalan tol menggunakan skema dana talangan tanah dari badan usaha. Pemerintah nantinya akan mengganti dana talangan tersebut melalui dana Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang dibentuk Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan, pembangunan tol Trans Jawa dapat terselesaikan seluruhnya dalam dua tahun. Agar proyek tersebut bisa berjalan sesuai harapan, dia memerintahkan jajarannya untuk kerja keras. Berkaitan dengan pembebasan lahan dia menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengkomunikasikannya dengan baik ke masyarakat

doraemon

Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintah memprioritaskan ruas Probolinggo–Banyuwangi sepanjang kurang lebih 171 km untuk dilelang bulan depan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono menyatakan hal itu dilakukan secepatnya untuk mengejar target ruas itu terselesaikan pada 2019

” Mulai prakualifikasinya harus bisa pertengahan bulan depan. Pasti kami siapkan, sudah perintah,” katanya Kamis(14/7) usai rapat di kementerian BUMN.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan percepatan dan penambahan ruas ini merupakan komitmen yang telah disepakati oleh Presiden dan pihaknya.

“Ini dulu yang pasti dilelang, yang ruas lain bisa menyusul ,” tegasnya

Lewat penambahan ruas ini maka tol trans Jawa dari Merak hingga Banyuwangi akan memiliki panjang total sekitar 1.351 km. Selain itu dia menargetkan dengan lelang yang dipercepat, maka konstruksi dapat dilakukan akhir tahun ini.

Herry memperkirakan nilai investasi untuk ruas ini akan mencapai sekitar Rp20 triliun.Namun ujarnya mengingat keterbatasan anggaran,pemerintah belum berencana untuk memberikan dukungan pendanaan

“Sementara kami rencanakan lepas full untuk swasta. Kalau nantinya memang butuh dukungan akan seperti Serang– Panimbang dalam bentuk service payment,”imbuhnya

Sebelumnya tol Serang–Panimbang yang tengah dalam tahap lelang mendapatkan dukungan pemerintah melalui mekanisme hibrid akibat pemerintah tak mampu mengalokasikan pendanaan untuk konstruksi awal.

reaction_1

Bisnis.com, JAKARTA– Tiga Badan Usaha Jalan Tol melakukan amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol untuk menambah dana talangan di Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan. Lewat komitmen penambahan ini maka dana talangan lahan yang terkumpul mencapai Rp20,6 triliun.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan tiga badan usaha yang melakukan amendemen PPJT pada hari ini Kamis (14/7) yakni PT Jasamarga Semarang Batang, PT Pemalang Batang Tollroad dan PT Marga Kunciran Cengkareng

Dia memerinci besaran dana talangan yang disediakan masing-masing badan usaha yakni Batang Semarang Rp548 miliar menjadi Rp4,7 triliun, Pemalang—Batang Rp100 miliar menjadi Rp1,3 triliun, dan Cengkareng—Batu Ceper –Kunciran dari Rp500 miliar menjadi Rp1,8 triliun.

Dia mengatakan penambahan dana talangan ini diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan lahan, guna mengejar target operasional tol Trans Jawa pada 2018, dan seluruh ruas tol lainnya pada 2019.

“Pengadaan lahan Trans Jawa harus selesai Desember 2016 jadi tidak bisa pilah-pilah, ada tanah bayar sesuai tagihan di lapangan, kan sudah banyak. Ini akan dikawal tiap dua minggu oleh Pak Menteri,” ujarnya, Kamis (14/06).

Sebagai informasi hingga Juli ini total dana talangan yang terhimpun dari 35 badan usaha mencapai Rp20,6 triliun dari yang semula tercatat sebanyak Rp14 triliun. Jumlah tersebut termasuk dengan kontribusi tiga ruas baru yang diteken beberapa waktu lalu, yaitu Pandaan—Malang Rp1,3 triliun, Manado—Bitung Rp816 miliar, dan Balikpapan—Samarinda Rp1,9 triliun.

Direktur Keuangan JSMR Anggiasari Hindratmo mengatakan bertambahnya dana talangan yang dilakukan JSMR itu sebagai dampak permintaan Badan Pertanahan Negara yang ingin menuntaskan pembebasan lahan 100%.

Dia menyatakan manajemen tak berkeberatan menambah dana talangan untuk bisa mempercepat konstruksi

“Awalnya kami hanya mau bebaskan semampu kami, tapi dari BPN minta dibebaskan 100%, jadi nggak papa,” ujarnya

ezgif.com-resize

JAKARTA okezone- Pembangunan jalan tol Trans Jawa yang panjangnya 661 kilometer (km) mulai dari Merak hingga Surabaya ditargetkan akan selesai pada 2018. Untuk persiapan mudik Lebaran 2016, Basuki mengatakan ruas tol yang belum selesai dapat digunakan secara fungsional.

“Dari Bawen-Salatiga fungsional untuk digunakan, jalan tol ruas tersebut belum selesai karena masih ada pekerjaan pembangunan Jembatan Tuntang,” ujar Basuki seperti dilansir situs Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Menurutnya, pembangunan tol di Indonesia lambat sedangkan jumlah kendaraan semakin meningkat sehingga pembangunan tol terus dikejar. Ia memperkirakan ruas-ruas tol baru, termasuk tol yang fungsional bisa mengurangi kepadatan lalu lintas hingga 40 persen.

“Jalan Tol Trans Jawa sekarang sudah sekitar 30-40 persen yang beroperasi, sisanya sudah under construction,” ucapnya.

(Baca Juga: Jokowi Minta Tol Trans Jawa Dipercepat)

Basuki menyampaikan bahwa dalam pembangunan jalan tol pembebasan lahan masih sulit, terutama di Ruas Ngawi-Kertosono karena ada lahan Perhutani. “Dengan keterbatasan dana APBN, pembangunan jalan tol pun menggunakan dana talangan dari BUJT (Badan Usaha Jalan Tol),” ujarnya.

Untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa sudah terbayar Rp450 miliar untuk pembebaskan lahan yang nanti akan diganti setelah APBN-P keluar plus bunga (BI rate). Sementara untuk di Lampung sudah Rp380 miliar dari dana talangan.

“Kami juga tengah mengerjakan jalur selatan, jika tidak, seberapa lama jalur utara (pantura) bertahan. Jalur selatan yang sedang dikerjakan antara lain ruas Cileunyi-Tasikmalaya-Yogyakarta,” katanya.

Terkait dengan mudik Lebaran 2016, Basuki menyebutkan ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah sarana transportasi yaitu jalan. Kedua adalah manajemen yaitu pengaturan jalan oleh Kementerian Perhubungan serta Polri dan ketiga adalah perilaku pengendara.

Selain membuka jalan tol secara fungsional, hal lain yang dilakukan pemerintah untuk kelancaran arus mudik adalah integrasi sistem pembayaran jalan tol. Saat ini yang akan dilakukan adalah penutupan pintu tol di Palimanan. Jika pintu tol tersebut dibuka, dikhawatirkan penumpukan terjadi di pintu tol Brebes Timur.

“Untuk mempercepat transaksi, sebentar lagi penguna tol diharuskan memiliki e-toll card. Dua tahun ke depan direncanakan tidak ada lagi transaksi di pintu tol karena pembayaran tol akan langsung dipotong dengan sensor e-toll,” ucap Menteri Basuki.

(dni)

doraemon

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan suntikan modal untuk fungsi pengadaan lahan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset negara (LMAN) senilai Rp 16 triliun.

Dana tersebut dialirkan untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek jalan tol, antara lain jalan Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Non-Trans Jawa, dan Tol Jabodetabek.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah mendukung fungsi pengadaan lahan yang selama ini menjadi kendala utama realisasi pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol. Pemerintah mendirikan BLU LMAN menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peubahan (APBN-P) 2015.

“BLU LMAN tahun ini mempunyai mandatori mempercepat pengadaan tanah proyek infrastruktur khususnya jalan. Dianggarkan suntikan modal ke BLU LMAN Rp 16 triliun, supaya belanja pengadaan lahan lebih fleksibilitas,” kata dia dalam rapat kerja di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Bambang merincikan dana sebesar Rp 16 triliun yang dialokasikan dalam RAPBN-P 2016, untuk membiayai pengadaan lahan jalan tol, antara lain:

1. Suntikan modal Rp 2 triliun untuk pembangunan proyek Trans Sumatera dan lainnya. Kebutuhan pendanaan lahan senilai Rp 4,16 triliun.
2. Trans Jawa kebutuhan pendanaan Rp 6,47 triliun, sementara alokasi modal Rp 5,36 triliun
3. Jalan tol Non Trans Jawa dengan besaran investasi lahan Rp 8,38 triliun, sedangkan suntikan modalnya sebesar Rp 3,02 triliun.
4. Tol Jabodetabek, kebutuhan mencapai Rp 25,68 triliun, dan rencana alokasi suntikan modal Rp 5,62 triliun.

“Jadi total kebutuhan pendanaan ruas tol tersebut mencapai Rp 44,69 triliun. Dan rencana alokasi modal di RAPBN-P 2016 sebesar Rp 16 triliun,” kata Bambang.

Bambang menuturkan, pembangunan tol Trans Jawa sangat penting bagi Indonesia karena proyek ini sudah mangkrak sejak zaman Orde Baru. Penyebab utamanya karena masalah pembebasan lahan.

“Konsesi Trans Jawa sudah dilelang sejak akhir Orde Baru untuk seluruh seksi ruas tol. Tapi setelah krisis finansial, tidak ada kemajuan sekali dalam pembangunannya. Naik tol saja baru sampai Brebes Timur, tol Semarang dan Pekalongan belum. Itu karena pemegang konsesi yang mangkrak atau pembebasan lahan yang sulit,” ujar Bambang.

Oleh sebab itu, kata dia, BLU LMAN dapat mengambilalih konsesi yang mangkrak ini. Sebab membangun jalan tol strategis Bambang mengakui, memberikan multiplier effectsejak proyek memulai konstruksi, seperti penyerapan tenaga kerja.

Berikut kebutuhan pendanaan 8 ruas tol Trans Jawa senilai Rp 5,36 triliun :

1. Pejagan-Pemalang Rp 607 miliar
2. Pemalang-Batang Rp 1,3 triliun
3. Batang-Semarang Rp 2,53 triliun
4. Semarang-Boyolali Rp 460 miliar
5. Solo-Mantingan Rp 49 miliar
6. Mantingan-Kertosono Rp 100 miliar
7. Kertosono-Mojokerto Rp 62 miliar
8. Mojokerto-Surabaya Rp 253 miliar

(Fik/Ahm)

doraemon

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit bernapas lega, lantaran pembangunan jalan tol ruas Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) sudah mulai dikerjakan, dan akan rampung pada 2017 untuk seksi I.

“Tol Bocimi ini sudah pernah di-groundbreaking empat kali, ini sudah mulai 1997,” kata Jokowi saat meninjau proyek Tol Bocimi, Selasa (21/6/2016).

Jalan tol ruas Bocimi dikerjakan dengan pembagian hingga empat seksi. Di mana, seksi I yang sepanjang 15,35 km ini dijadwalkan rampung pada 2017. Tidak hanya itu, pada seksi pertama juga pengerjaannya di bagi menjadi tiga paket, paket pertama progresnya telah mencapai 18,7 persen, paket kedua telah mencapai 12 persen dan paket ketiga baru mencapai enam persen.

Jokowi menyebutkan, selama ini yang menjadi hambatan tidak segera selesainya pembangunan Tol Bocimi adalah lebih dikarenakan pihak swasta yang menggarap proyek tol tersebut tidak secara cepat merampungkannya.

(Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Tol Bocimi Rampung di 2018)

Jokowi melanjutkan, jalan tol yang memiliki total panjang 54 km dengan investasi sebesar Rp7,7 triliun ini sempat jatuh ke tangah swasta, namun telah diambil kembali oleh pemerintah.

“Sudah pindah swasta sudah berkali-kali, seperti yang sudah dilihat sama seperti Ngawi-Solo, kita berikan swasta iya, tapi kalau lambat kita ambil lagi, ini macet-macet,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Mantan Wali Kota Solo ini juga telah menginstruksikan kepada seluruh pejabat daerah, seperti Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, dan Wali Kota Bogor untuk memudahkan proses pembebasan lahan.

“Di lapangan tidak akan ada hambatan apa-apa,” tukasnya.

(dni)

Emoticons0051

WE Online, Solo

Pengoperasian jalan tol Solo-Kertosono untuk ruas Solo-Sragen sepanjang 25 kilometer sebagai jalur alternatif mudik Lebaran perlu dipercepat atau dimajukan dari rencana semula, kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pemerintah Kota Surakarta Yosca Herman Soedrajad.

Kepala Dishubkominfo Pemkot Surakarta Yosca Herman Soedrajad di Solo, Senin (20/6/2016), mengatakan percepatan itu guna memaksimalkan jalan bebas hambatan tersebut, sebagai jalur alternatif mudik di Solo dan sekitarnya.

“Ya dengan mempertimbangkan puncak arus mudik yang diprediksi berlangsung pada 2-3 Juli, kami menyarankan agar tol dibuka lebih awal. Bukan H-7 Lebaran seperti rencana semula, melainkan H-10 atau paling lambat H-12,” katanya.

Ia mengatakan dengan dibukanya jalan tol untuk ruas Klodran-Pungkruk/Kemiri tersebut lebih cepat, bisa memaksimalkan sosialisasi kepada para calon pemudik. Menurut dia, sosialisasi operasional jalan tol tersebut harus diperhatikan lantaran calon pemudik tidak hanya berasal dari Solo dan sekitarnya.

“Ya jalan tol itu akan digunakan oleh pemudik dari berbagai daerah di Indonesia, terutama Jabar dan Jakarta menuju Jatim. Kalau dibuka mulai H-7 kami khawatir persiapannya akan tergesa-gesa, sehingga operasional tol baru optimal mulai H-4 Lebaran,” katanya.

Percepatan operasional jalan tol Solo-Kertosono ruas Klodran-Pungkruk/Kemiri tersebut, juga dinilai sejalan dengan instruksi pemerintah pusat. Herman menjelaskan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memerintahkan persiapan penyelenggaraan arus mudik sejak H-12.

“Sosialisasi juga harus dilakukan pemerintah pusat hingga ke daerah lain. Terutama Jabar dan Jakarta, yang menjadi daerah asal pemudik,” katanya.

Jalan Tol Solo-Kertonsono bakal dioperasikan sebagian mulai 29 Juni (H-7 Lebaran) hingga 13 Juli (H+7 Lebaran). Operasional terbatas itu untuk menyediakan jalur alternatif mudik dan balik Lebaran. Saat arus mudik, arus kendaraan di jalan bebas hambatan tersebut akan bermula di Klodran (Karanganyar) serta berakhir Pungkruk, Sidoharjo (Sragen) dan Kemiri (Karanganyar). (Ant)

Penulis: ***

Editor: Cahyo Prayogo

doraemon

BREBES, KOMPAS.com – Kehadiran Presiden Joko Widodo di Pintu Gerbang Tol Brebes Timur, Kamis (16/6/2016), disambut meriah oleh warga setempat.

Jokowi hendak meresmikan pengoperasian tol Pejagan-Pemalang seksi I dan II (Pejagan-Brebes Timur) serta integrasi ruas Jakarta-Cikampek, Cipularang, Padaleunyi dan Cipali.

Pantauan Kompas.com, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana sampai di lokasi peresmian sekitar pukul 15.30 WIB.

Masyarakat setempat langsung menyambutnya. Panitia menempatkan masyarakat di dalam tenda bersama-sama dengan tamu yang lain.

Warga berebut bersalaman. Ada yang sambil mencium tangan Jokowi. Ada pula yang disertai jeritan histeris.

Saking riuhnya sambutan warga, Jokowi dan rombongan membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari depan tenda sampai ke tempat duduknya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko dalam sambutannya menggambarkan betapa bahagianya masyarakat setempat bertemu dengan Presiden.

“Tadi saya dengar warga yang di belakang itu bisik-bisik pakai bahasa asli. Artinya kurang lebih begini, ini betul-betul Presiden kita, sampai-sampai mau salaman sama warga,” ujar Heru.

Panitia memang sengaja menempatkan warga setempat di dalam tenda sebagai rasa hormat dan penghargaan. Kebanyakan, warga yang ada berasal dari Desa Kaligangsa Kulon, Brebes.

Saking banyaknya warga yang dimasukkan ke dalam tenda acara, banyak petinggi BUMD dan BUMN tak kebagian tempat duduk.

Gerbang tol Brebes Timur, tempat peresmian, telah dinyatakan laik operasi pada Mei 2016 lalu dan kini siap untuk dioperasikan. Terutama untuk menyambut musim mudik atau libur Lebaran 2016.

Emoticons0051

ID: PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menyimpan potensi pertumbuhan berkelanjutan, seiring agresifnya penyelesaian ruas tol dalam dua tahun ke depan. Target pemerintah untuk mempercepat proyek pembangunan infrastruktur menjadi satu alasan agresifnya perseroan dalam menyelesaikan pengembangan ruas tol.

CIMB Securities menyebutkan perseroan berpotensi merealisasikan komisioning ruas tol sepanjang 313 kilometer (km) hingga 2017. Perseroan juga telah memasukkan empat pengembangan ruas tol baru sepanjang 250 km dalam pipeline yang diharapkan mulai konstruksi paling lambat tahun depan.

Analis CIMB Securities Laura Taslim dan Erindra Krisnawan mengungkapkan, Jasa Marga menyimpan potensi pertumbuhan kinerja keuangan lebih pesat dalam jangka panjang. Hal ini tidak lepas dari agresifnya penyelesaian ruas tol dengan total penyelesaian sepanjang 394 km untuk periode 2016-2019. Komisioning ruas tol sepanjang 72 km diharapkan terealisasi tahun ini dan sepanjang 313 km ditargetkan komisioning tahun 2017, dan sepanjang 10 km komisioning pada 2018.

“Pesatnya pengembangan ruas tol membuat anggaran belanja modal perseroan bakal melonjak dengan target hingga Rp 13 triliun tahun ini atau terbesar sepanjang perseroan mencatatkan sahamnya di bursa efek,” tulis Laura dan Erindra dalam risetnya, baru-baru ini.

Beberapa proyek tol yang sedang digarap perseroan adalah, Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi, Gempol-Pasuruan, Surabaya-Mojokerto, Semarang-Solo, Cengkareng- Kunciran, Kunciran-Serpong, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan beberapa proyek tol lainnya. Perseroan juga baru saja memasukkan empat proyek tol baru dalam prioritas pipeline, yaitu Semarang- Batang, Pandaan-Malang, Manado- Bitung, dan Balikpapan-Samarinda

Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak dihttp://www.investor.co.id/pages/investordailyku/paidsubscription.php

doraemon

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengklaim persiapan jalur tol untuk arus mudik Juli mendatang sudah hampir siap. Ia mengatakan saat arus mudik nanti, akan dibuka tiga pintu tol utama yakni Cikarang, Palimanan, dan Brebes Timur.

Kementeriannya, kata Basuki, akan mengintegrasikan tiga pintu tol itu. “Nanti hanya akan ada Pintu Tol Cikarang, Palimanan, dan Brebes Timur. Di pintu tol Palimanan, akan ditambah dari 11 pintu menjadi 23 pintu,” kata Basuki saat ditemui di Hotel Amabhara, Jakarta Selatan, Senin, 30 Mei 2016.

Beberapa perbaikan juga telah dilakukan, termasuk pelebaran jalan untuk mengurangi kemacetan. Salah satunya adalah di Lingkar Sumpiuh yang menghubungkan Sumpiuh dengan Tambak Kabupaten Banyumas.

Sedangkan untuk perbaikan, Basuki mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mulai dari perbaikan Jembatan Bawen di Salatiga dan juga longsor di tol Cipali beberapa waktu lalu. Khusus untuk perbaikan longsor tol Cipali, Basuki mengatakan perbaikan akan selesai dalam waktu 20 hari setelah longsor terjadi.

Sejumlah pembukaan jalur juga akan dilakukan sebelum jalur mudik. Yang paling dekat, adalah jalur Tol Pejagan –  Brebes Timur. “Akan segera kami buka, saya masih tunggu jadwal Presiden Jokowi (untuk membuka),” tutur Basuki.

Selain Pejagan-Brebes Timur, Basuki juga mengatakan akan membuka jalur Tol Solo – Ngawi sesegera mungkin. “Jadi mobil tak perlu lewat Salatiga, sehingga kemacetan bisa dikurangi. Tidak lewat kota Solo, karena bisa lewat tol,” kata dia.

Basuki menargetkan pengoperasian tol tersebut bisa dilaksanakan paling lama pada H-7 lebaran. Ia berhatap beberapa pembukaan jalur tol baru ini akan mampu mengurangi kemacetan yang kerap terjadi saat musim mudik.

EGI ADYATAMA

doraemon

JAKARTA – Kalangan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini lebih ekspansif dengan menganggarkan belanja modal (capital expenditure) lebih besar dibanding tahun lalu. Dengan langkah tersebut, kinerja keuangan emiten diyakini bakal membaik tahun ini.

Optimisme tersebut ditopang oleh fundamental perekonomian nasional yang lebih solid, akselerasi pembangunan infrastruktur yang cukup masif, reformasi ekonomi yang secara konsisten terus digulirkan pemerintah, serta pencairan belanja pemerintah yang lebih cepat.

Demikian rangkuman wawancara Investor Daily dengan Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Choliq, Wakil Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) Adam Gifari, Wakil Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex/SRIL) Iwan Kurniawan Lukminto, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Tbk Agung Wiharto, Direktur Bahana TCW Investment Budi Hikmat, Profesor International Business School (IPMI) Roy Sembel, dan pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Lily Widjaja.

Mereka ditemui di Berita Satu Plaza, Jakarta, Selasa (26/4), di sela penjurian “Emiten Terbaik” MajalahInvestor.

Dirut Waskita Karya Muhammad Choliq mengatakan, perseroan yakin target pendapatan dan laba bersih tahun ini bakal terlampaui, mengingat kinerja kuartal I-2016 perseroan telah melebihi target. Berdasarkan laporan unaudited, selama kuartal I-2016, laba bersih perseroan mencapai Rp 125 miliar. Dibanding periode sama tahun lalu Rp 11,96 miliar, laba bersih tersebut naik fantastis, sekitar 945%.

Sementara pendapatan perseroan mencapai Rp 3,5 triliun, naik 150% dibanding kuartal I-2015 Rp 1,4 triliun.

“Proyek-proyek konstruksi baru sudah ada yang kami dapatkan di awal tahun. Selain itu, kami juga berusaha ikut proyek konstruksi milik swasta. Jadi tidak hanya mengandalkan proyek negara saja,” kata dia.

Salah satu proyek yang akan digarap tahun ini adalah proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Palembang yang mempunyai nilai investasi sekitar Rp 7 triliun. Sedangkan di sektor jalan tol, perseroan pun kini telah memiliki sebanyak 13 proyek ruas jalan tol.

“Tol-tol yang kami ambil alih ini, dulunya merupakan proyek yang mangkrak. Misalnya Tol Bekasi- Cawang-Kampung Melayu (Becakayu),” tutur Choliq.

Belum lama ini, perseroan pun melalui anak usaha PT Waskita Toll Road membentuk anak usaha baru dengan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) untuk menggarap jalan tol Semarang- Batang yang memiliki panjang 75 kilometer.

Perseroan menargetkan dapat membukukan penjualan senilai Rp 27 triliun pada 2016 atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan 2015 sebesar Rp 14 triliun.

Selain itu, perusahaan menargetkan perolehan laba bersih senilai Rp 2 triliun pada 2016 atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan Rp 1 triliun pada 2015. Tahun ini, kata Choliq, perseroan menargetkan total kontrak yang ditangani mencapai Rp 100 triliun. Kontrak tersebut terdiri atas kontrak baru sebesar Rp 63 triliun dan carry overdari tahun lalu senilai Rp 37 triliun.

Perseroan mengalokasikan belanja modal sekitar Rp 5 triliun tahun ini. Di sisi lain, jika memasukkan porsi pinjaman perbankan, maka total anggaran ekspansi 2016 bisa mencapai Rp 10 triliun. (ac/hg/gor)

Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/home/sarana-menara-nusantara-lanjutkan-ekspansi-pembangunan-tower/143504

doraemon

Merdeka.com – Pemerintah resmi menyerahkan pengerjaan tol Trans Jawa ruas Batang-Semarang ke perusahaan anyar yakni PT Jasamarga Semarang Batang, konsorsium antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya Toll Road (Persero). Proyek ini merupakan salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016.

“Proyek jalan tol ini merupakan salah satu ruas yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa serta mendorong penyebaran pembangunan sehingga memunculkan alternatif wilayah lain sebagai pusat pembangunan permukiman dan kawasan industri,” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Rabu (27/4).

Menteri Basuki menjelaskan bahwa penandatanganan proyek jalan tol ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan jalan bagi masyarakat sehingga jalan tol Trans Jawa dapat segera terwujud.

“Penandatanganan ini sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan badan usaha (investor) melalui lelang terbuka dan transparan.”

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyatakan penandatanganan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur antara lain melalui kepastian pengembalian dana talangan untuk pembebasan lahan. Tujuannya pihak swasta merasa nyaman untuk berinvestasi di proyek tol.

“Penjaminan pemerintah yang diberikan melalui PT PII selaku single window policy penyedia penjaminan pemerintah diharapkan proyek lebih bankable,” ungkap Menteri Bambang.

Direktur Utama PT PII, Sinthya Roesly, menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres No 38 Tahun 2015, terdapat 19 sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan dan dapat diberikan penjaminan, salah satunya adalah sektor jalan.

PT PII sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, telah memberikan penjaminan atas proyek Tol Batang-Semarang. “Dengan penjaminan PT PII dapat meningkatkan kenyamanan swasta untuk berinvestasi di Indonesia,” ujar Sinthya.

Sebegai informasi, Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Menteri PUPR), selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) diwakili oleh BPJT, pada hari ini menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol untuk Proyek Tol Batang – Semarang dengan PT Jasamarga Semarang Batang.

Pada saat yang bersamaan, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Badan Usaha dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Menteri PUPR sebagai PJPK. Seluruh rangkaian acara Penandatanganan disaksikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

Proyek tol Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp 11 triliun merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Ditambahkan, Proyek Tol Batang-Semarang adalah proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan merupakan proyek tol pertama yang diberikan penjaminan oleh Menteri Keuangan melaui PT PII.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk melelang ulang ruas tol ini disebabkan perusahaan penanggungjawab terdahulu yakni PT Marga Setiapuritama tidak melakukan kewajiban membayar jaminan pelaksanaan pada 2015. PT Marga Setiapuritama telah mengantongi konsesi ruas tersebut sejak 1997.

reaction_1

Jakarta detik -Proyek pengembangan jalan tol Semarang-Batang hari ini resmi diserahkan untuk dikerjakan ke PT Jasa Marga Semarang Batang. PT Jasa Marga Semarang Batang ini merupakan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Jasa Marga Tbk dan PT Waskita Karya Toll Road.

Penyerahan pengembangan ini ditandai dengan menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) di Gedung Radius Prawiro, Kemenkeu.

Menteri PUPR, selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), menandatangani PPJT untuk proyek tol Batang-Semarang dengan Badan Usaha pemenang lelang yaitu PT Jasa Marga Semarang Batang.

Pada saat yang bersamaan, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Badan Usaha dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Menteri PUPR sebagai PJPK. Seluruh rangkaian acara penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

“Baru saja kita saksikan penandatanganan kerja sama penjaminan untuk proyek pembangunan jalan tol Batang yang sudah lama ada konsesinya dan sedang dikerjakan. Beberapa tahun yang lalu putus, kemudian kita tenderkan jadi sekarang sudah ada owner yang baru. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ke depan,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Proyek tol Batang-Semarang sepanjang 75 km dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp 11 triliun merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Ditambahkan lagi, proyek Tol Batang-Semarang adalah proyek dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Swasta. Tol Semarang-Batang ini merupakan proyek tol pertama yang diberikan penjaminan oleh Menkeu melalui PT PII.

(feb/hns)

doraemon

Bisnis.com, JAKARTA—Badan Pengatur Jalan Tol tengah akan menawarkan peluang investasi di tiga ruas tol baru di Jawa Barat, yaitu  Sukabumi—Ciranjang, Ciranjang—Padalarang dan Cileunyi—Banjar dengan nilai total investasi mencapai Rp20,26 trilun.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna menyatakan ruas tol Sukabumi—Ciranjang dan Ciranjang—Padalarang belum termasuk ke dalam 47 ruas tol yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Meski demikian, ruas tol tersebut telah ditetapkan ke dalam jaringan jalan tol nasional.

“Kita sedang me-review ulang dokumen studi kelayakannya, dokumen tanahnya, baru bisa kita lelang. Kalau studinya bisa disetuju tahun ini atau tahun depan baik sekali, tetapi untuk dilelang tahun ini belum,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (18/04)

Ditanya mengenai tingkat kelayakannya, Herry menjelaskan  selama ini masyarakat

yang menuju Bandung biasa menggunakan tiga koridor jalan, melalui daerah Puncak, Sukabumi, ,maupun Cikampek. Dengan demikiran rencana pembangunan  jalan tol itu akan terkoneksi dengan jalur yang ada sebelumnya.

Menurut data BPJT, ruas tol Sukabumi—Ciranjang sepanjang 28 kilometer akan menelan biaya investasi senilai Rp1,46 triliun, biaya tanah Rp129 miliar dan biaya konstruksi 82 miliar. Sementara itu, tol Ciranjang—Padalarang rencananya membentang sepanjang 33 kilometer dan membutuhkan biaya investasi  senilai Rp3,57 triliun.

Dari sisi kesiapan lahan, Herry menyatakan belum ada tanah yang dibebaskan untuk  ruas tol tersebut. Hal ini karena pemerintah tengah fokus mengejar target penyelesaian konstruksi 47 ruas proyek tol prioritas untuk memenuhi target 1.000 kilometer jalan tol pada 2019 mendatang yang dinilai lebih mendesak.

“Jadi memang sesuai kapasitasnya , karena memang tanah belum . Ini bisa menjadi PR  kita setelah 1.000 kilometer cukup, mungkin bisa untuk 5 tahun kemudian, atau kalau memang diputuskan lain bisa saja kita percepat,” ujarnya.

Dia juga menyatakan kebutuhan anggaran lahan untuk ketiga ruas ini belum termasuk ke dalam kebutuhan anggaran lahan tol senilai total Rp16 triliun yang diajukan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada tahun ini. Dana Rp16 triliun itu, ujarnya, akan fokus digelontorkan untuk proyek tol lain yang lebih mendesak.

Adapun ruas tol Cileunyi—Banjar sepanjang 107 kilometer diperlukan untuk menambah kapasitas jalan dan mengurai kemacetan menuju Garut dan Tasikmalaya yang selama ini terjadi saat arus mudik di kawasan Nagreg. Ruas tol yang diusulkan pembangunannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini diperkirakan membutuhkan investasi hingga Rp15,23 triliun.

“Kami melihatnya sisi selatan ini seperti Pantura, tapi ada di sisi selatan. Jalurnya memang belum masuk di rencana umum, sedang di-work out,” ujarnya.

Lebih lanjut Herry memaparkan pihaknya kini juga mulai memikirkan kebutuhan  anggaran untuk pengadaan lahan proyek-proyek tol yang tidak termasuk 47 ruas tol prioritas. Perencanaan dari jauh hari diperlukan untuk memastikan proyek-proyek tol itu terbangun tepat pada waktunya.

doraemon

Bisnis.com, JAKARTA—Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menyatakan pihaknya akan dibantu oleh Kementerian Keuangan untuk menyiapkan pembangunan 47 proyek tol yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.

Penetapan 47 proyek tol itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

“Kebetulan hasil rapat kemarin dengan Kemenkeu untuk proyek prioritas, ada peluang penyiapannya Project Development Facility disiapkan oleh Kemenkeu. Kita review bersama,” ujarnya, Senin (18/04)

Untuk pengadaan lahan proyek tol strategis tersebut, Herry mengaku pihaknya telah mengajukan dana senilai Rp16 triliun kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada tahun ini.

Sementara pada tahun depan, jumlah kebutuhan anggaran lahan tol yang diajukan meningkat menjadi Rp28 triliun.

Seperti diketahui, pada tahun ini pemerintah tengah mencanangkan terbentuknya LMAN oleh Kementerian Keuangan.

Lembaga ini nantinya akan menangani pembiayaan lahan untuk seluruh proyek infrastruktur sejak tahun ini.

Dengan demikian, nantinya tidak akan ada lagi pos anggaran pengadaan lahan di masing-masing kementerian/lembaga yang membangun infrastruktur.

valentineEVERYsmall

Iklan

tol TRAN$ JAVA @jsmR ++ … 2014 (sek1la$ sejarah jsmR)_191115 (trans$umatera$tart$)_120417_22072018

ikon analisis gw
sekedar BENCHMARK dengan sistem TOL MALAYSIA (TIGA BESAR SISTEM JALAN TOL ASIA, di  bawah China n Jepang): taon 1966 dibangun jalan tol pertama, saat itu GDP PER KAPITA @ US$ 344, (setidaknya) pada 2010 maseh dibangun jalan tol baru YANG TELAH MENCAKUP DARI AWAL SEMENANJUNG MALAYSIA ke UJUNGNYA (Johor Bahru-Singapore) dalam RIBUAN KM, sementara per 2011, GDP PER KAPITA @US$9900AN… berarti terjadi KENAEKAN GDP PER KAPITA sekira 27 kali lipat (periode 1966-2011) … nah jika kita MENYELESAIKAN JALAN TOL TRANS SUMATERA-JAVA nante, kira-kira berapa GDP kita ya … well, sekedar ekspektasi CUKUP JIKA 10 KALI LIPAT AZA, maka GDP PER KAPITA @US$ 36K, well, kayaknya kita akan MELAMPAUI GDP PER KAPITA MALAYSIA … semoga 🙂

jpnn.comJAKARTA – Pembangunan infrastruktur yang sangat masif pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terbukti mampu mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia turun 633,2 ribu.

Mereka merupakan penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan Indonesia.

Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen. Jumlah ini lebih rendah dari data September 2017 yang berjumlah 26,58 juta orang atau 10,12 persen.

Penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia ini semakin tajam bila dikomparasi dengan Maret 2017. Angka penurunan penduduk miskin mencapai 1,82 juta orang.

“Pembangunan infrastruktur membantu dan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Akses ini memberi kesempatan masyarakat bekerja dan mendapat kehidupan layak,” kata Direktur Kerja Sama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Kementerian PPN/Bappenas Sri Bagus Guritno, Kamis (19/7).

Pemerintah memang tengah getol membangun infrastruktur di berbagai daerah, terutama luar Jawa.

Salah satunya adalah daerah perbatasan Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara yang dikembangkan dengan investasi Rp16 triliun.

Ada pula pembangunan Pelabuhan Laut Dalam di Papua yang meliputi Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke.

Pembangunan Trans Papua juga dilakukan dengan panjang 4.320 kilometer. Tol ini menghubungkan kota-kota seperti Sorong, Manokwari, Wamena, Jayapura, hingga Merauke. Khusus untuk tol Timika-Oksibil bisa tersambung pada 2018 ini.

“Pemerintah banyak memberikan akses kepada masyarakat. Mulai jalan, kesehatan, air minum, hingga penerangan jalan. Berbagai fasilitas ini memberi kesempatan orang bekerja lebih panjang. Beberapa bahkan membuka usaha baru,” ujarnya.

Penurunan jumlah penduduk miskin pun tersebar merata di kota hingga pelosok perdesaan.

Sepanjang September 2017 hingga Maret 2018, jumlah penduduk miskin di perkotaan pun turun 128,2 ribu.

Pada Maret 2018, penduduk miskin di perkotaan berjumlah 10,14 juta. Kondisi berbeda pada September 2017 yang berjumlah 10,27 juta orang.

Selain perkotaan, jumlah penduduk di perdesaan juga turun 505 ribu orang. Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin desa berjumlah 15,81 juta orang.

Jumlah itu menurun dibandingkan September 2017 yang berjumlah 16,31 juta.

“Hasil ini tentu sangat bagus. Sebab, ini menjadi keberhasilan untuk program-program yang dijalankan Pak Jokowi,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (jos/jpnn)

Lebaran 2017 di JALAN TOL TRANS SUMATERA

Jakarta – PT Hutama Karya (Persero) berencana memulai pembangunan dua ruas jalan Tol Trans Sumatera tahun 2018 mendatang. Kedua ruas jalan tol yang akan dimulai pembangunannya tahun depan, antara lain Padang-Sicincin dan Tebing Tinggi-Parapat.

Direktur Keuangan Hutama Karya, Anis Anjayani mengatakan bahwa di tahun 2018 ada dua tol Trans Sumatera yang akan dibangun, yakni Tol Padang-Sicincin dan Tol Tebing Tinggi-Parapat.

Ia mengatakan untuk proyek Tol Padang-Sicincin pembangunannya baru bisa dilaksanakan secepatnya pada bulan Januari 2018. Jadwal ini mengalami kemunduran dari yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Mestinya kami awal bulan kemarin sudah mulai kerja di Padang-Sicincin. Tapi karena ada perubahan lokasi yang terkait tanah sehingga kami mundur jadi mulai tahun depan. Kalau bisa secepatnya Januari, permasalahan tanah selesai kita startnya Januari,” ucap Anis di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Kemudian, untuk proyek Tol Tebing Tinggi-Parapat juga akan dimulai pembangunannya tahun depan. Anis menambahkan, konstruksi tol tersebut dilakukan oleh Hutama Karya, Waskita Karya, dan Jasa Marga.

“Iya itu juga akan mulai Tebing Tinggi-Parapat akan mulai tahun depan juga. Saat ini sudah selesai tender konstruksinya. Tapi itu pada Tebing Tinggi-Parapat itu civil HK leader itu 40%, Waskita 35% dan Jasa Marga 35%,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk lahan dua proyek tol Trans Sumatera tersebut membutuhkan pembebasan lahan, karena sudah ditempati masyarakat.

“Kalau di Padang-Sicincin kayaknya masyarakat. Tapi kalau Tebing Tinggi-Parapat lokasinya kayaknya masyarakat juga,” pungkasnya. (ara/ara)

Emoticons0051

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku bingung dengan anggapan beberapa pihak yang menyebut BUMN merebut porsi swasta dalam berbagai proyek.

Dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (23/10/2017) malam, Rini memperkirakan anggapan tersebut muncul dari aktivitas BUMN mengerjakan tol Trans Jawa.

“Karena Presiden Joko Widodo menekankan betul bahwa konektivitas sangat penting untuk menurunkan biaya logistik,” kata Rini.

Rini menceritakan, penyelesaian jalan Tol Trans Jawa merupakan target yang ditetapkan oleh Jokowi sebelum resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2014.

Rini yang kala itu menjabat sebagai Ketua Tim Transisi membahas penyelesaian jalan Tol Trans Jawa bersama anggota tim transisi lainnya. Pasalnya, pemerintah sudah mencanangkan pembangunan tol Trans Jawa sejak tahun 1996.

“Nah, izin sudah keluar semua dan hampir semua (izin) diberikan untuk swasta. Tapi tidak dikerjakan dan tidak terselesaikan,” kata Rini.

Saat itu, pihak swasta hanya menyelesaikan pembangunan ruas tol Jakarta-Merak. Sedangkan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi serta Mojokerto-Kertosono tak dapat terselesaikan.

Akhirnya, pemerintahan Jokowi memutuskan untuk mendekati para pengusaha yang mengantongi izin pembangunan ruas tol Trans Jawa. Swasta bersedia menjual izin mereka kepada pemerintah.

“Pembebasan lahan masih sangat-sangat minim, bahkan hampir tidak ada,” kata Rini.

Rini mengungkapkan, pentingnya pembangunan tol Trans Jawa. Sebab, jumlah penduduk di Jawa tergolong padat. Selain itu, arus transportasi logistik di Jawa sangat besar, karena banyak industri di sana.

Pemerintah memutuskan membeli izin swasta membangun tol Trans Jawa. Dia menargetkan, ruas tol Merak-Probolinggo dapat terhubung pada tahun 2018.

“Kami juga meminta ke Menteri PU-Pera, karena Bupati Banyuwangi juga mengharapkan, tol jalan (menyambung) terus sampai Banyuwangi. Semoga dapat terselesaikan sampai akhir 2019,” ujar Rini.

 

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0026

Jakarta beritasatu – Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon mengatakan, pihaknya mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Sumareta Utara (Sumut) dengan akan diresmikannya dua ruas tol, Medan-Binjai dan Kualanamu-Tebingtinggi.

“Operasional dua ruas tol ini akan mendorong ekonomi Sumut melaju kencang, kalau dua-tiga tahun ini hanya tumbuh di kisaran 5 persen hingga 6 persen per tahun, saya yakin tahun depan seharusnya bisa tumbuh di atas angka itu,” kata Effendi Simbolon di Jakarta, Senin (9/10).

Ketua Umum Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) ini menjelaskan, infrastruktur jalan sangat vital untuk menunjang perekonomian daerah atau suatu negara. “Ada anjuran menyebutkan, jika ingin membangun ekonomi maka bangunlah jalan terlebih dulu,” tambahnya.

Effendi mengemukakan, pengoperasian dua ruas tol baru di Sumut akan membuat panjang jalan tol di daerah ini menjadi 113 kilometer (km). “Selama hampir 30 tahun terakhir Sumut hanya memiliki jalan tol sepanjang 33 km di ruas Belmera atau Belawan-Medan-Tanjungmorawa, tetapi dengan pembangunan dua ruas lagi ada tambahan sepanjang 80 km lagi,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan jalan tol di Sumut untuk mempermudah akses ke Danau Toba guna mengembangkan potensi pariwisata yang sangat besar di daerah ini. “Untuk itu, ruas tol Medan-Tebingtinggi akan diteruskan supaya bisa terhubung ke Pematangsiantar hingga Prapat di tepi Danau Toba,” tuturnya.

Dia menghimbau, masyarakat untuk mendukung program pembangunan infrastruktur tersebut, dengan mempermudah proses pembebasan lahan. Selain kedua ruas tol tersebut, akan dibangun juga jalan tol yang menghubungkan Sumut dengan provinsi tetangga di Riau dan Aceh guna merealisasikan tol Trans Sumatera.

“Mudah-mudahan program infrastruktur baru ini segera terealisasi supaya ekonomi Sumut bisa terpacu kencang, karena sektor perdagangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang menjadi andalan bakal terangkat lebih maksimal,” tambahnya.

ets-small

Jakarta detik- Salah satu ruas tol Trans Sumatera, yaitu ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi II hingga seksi VI sepanjang 41 kilometer (km), bisa dilalui saat musim mudik lebaran tahun ini. Jalan tol ini dibuka gratis.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna, mengungkapkan dibebaskannya tarif saat mudik lebaran nanti, karena tol ini dibuka secara fungsional, atau belum selesai 100%.

“Kalau fungsional gratis, karena bisa dipakai. Selama mudik dibuka dari seksi II sampai seksi VI,” jelas Herry, saat dihubungi detikFinance, Jumat (7/4/2017).

Herry menambahkan, saat ini proyek tol Medan-Tebing Tinggi masih terus dalam proses penyelesaian. Progres pengerjaannya pun bervariasi, ada yang sudah dibeton dan ada yang sedang dipadatkan tanahnya.

“Sekarang sedang kerja, bervariasi. Seksi III sudah land concrete sudah maju, kalau yang lain beda-beda,” tutur Herry.

Secara keseluruhan, tol Medan-Tebing Tinggi membentang sepanjang 61,72 km dan terbagi menjadi tujuh seksi. Dari total panjang jalan tersebut, Seksi I sampai Seksi VI sepanjang 52,85 km dari Tanjung Morawa hingga Sei Rampah ditargetkan selesai akhir 2017.

Sementara Seksi VII Sei Rampah – Tebing Tinggi akan selesai April 2018, karena masih terkendala pengadaan lahan yang melewati kawasan permukiman. Secara keseluruhan progres ruas tol ini sudah 75%. (wdl/wdl)

new-chin-year-dragon-02

 

TRIBUNNEWs.COM, JAKARTA – Serupa dengan di Papua, pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian barat, khususnya Provinsi Lampung juga semakin dikebut percepatannya.

Bahkan, pembangunan infrastruktur di provinsi ujung selatan Sumatera ini diklaim telah berdampak pada pertumbuhan dan pengurangan kesenjangan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi di Lampung pada 2016 tercatat sebesar 5,15 persen atau naik tipis dari pertumbuhan yang dicatat pada 2015 sebesar 5,13 persen.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Lampung melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pertumbuhan Terpadu Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api (MBBPT).

Keterpaduan infrastruktur ini diwujudkan melalui pembangunan beberapa ruas tol yang merupakan bagian dari jalan tol Trans-Sumatera seperti Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

“MBBPT ini sebagai backbone pengembangan wilayah yang bertumpu pada koridor jalan tol untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi kawasan produktif seperti industri, pariwisata, agrikultur dan kawasan metropolitan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam siaran pers.

Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 kilometer merupakan salah Program Strategis Nasional (PSN) yang tengah dikerjakan oleh PT Hutama Karya.

Adapun nilai investasi tol yang pembangunannya dimulai sejak 2015 ini adalah sebesar Rp 16,79 triliun.

Demi mengejar target operasional pada 2018 mendatang, beberapa bagian pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar bisa dirampungkan pada 2017 ini.

Di antaranya adalah ruas Pelabuhan-Bakauheni sepanjang 8,9 kilometer dan ruas Lematang-Kota Baru dengan panjang 5,64 kilometer yang selesai pada Maret 2017.

“Kemudian ruas Branti-Metro sepanjang 13,5 kilometer dan ruas Gunung Sugih-Terbanggi besar 10 kilometer pada Desember 2017 dan sisanya pada 2018,” tambah Basuki.

Sementara untuk Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 186 kilometer saat ini sudah diselesaikan penetapan lokasinya (penlok) oleh Gubernur Lampung.

Untuk proses pembebasan lahan dan persiapan konstruksinya sendiri pada ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang tercatat sudah sepanjang 12 kilometer.

(Ridwan Aji Pitoko/kompas.com)

doraemon

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang aman, nyaman dan murah.

Wakil Presiden‎ RI Jusuf Kalla (JK) menyatakan, jangan pernah membandingkan proyek pembangunan di Indonesia dengan tetangga, seperti Malaysia. Sebab menurut dia, dari jumlah penduduk Indonesia dan Malaysia sudah jauh berbeda.

“Lebih sulit membangun infrastruktur di sini dibandingkan di Malaysia yang penduduknya cuma 30 juta jiwa. Itu sama dengan penduduk Jawa Barat. Itu lebih mudah diatur. Orang suka membandingkan tapi tidak apple to apple,” ujar dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

JK menyatakan, meski ketersediaan sarana transportasi saat ini sudah lebih baik dibandingkan 20 tahun-30 tahun lalu, tetapi masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah seiring dengan pertumbuhan penduduk.

“Walau sudah lebih baik dibanding dulu, tidak ada bus berhenti sembarang tempat, semua di terminal. Tapi ini tidak cukup karena pertambahan penduduk luar biasa menyebabkan kebutuhan angkutan umum massal,” ‎kata dia.

Dia mencontohkan, salah satu proyek pembangunan infrastruktur transportasi massal yang tengah dibangun di Jakarta yaitu Mass Rapit Transit (MRT). Menurut JK, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak cukup membangun MRT hanya sepanjang 17 km.

“MRT ini baru awal. Untuk Jakarta harus 100 km, sekarang baru 17 km. Kalau hanya MRT dari utara-selatan, itu bagaimana yang lain. Terpaksa naik mobil dulu lalu naik ojek. Artinya masih banyak PR, baru bisa seperti Singapura, Jepang,” tandas dia. (Dny/Gdn)

bird

JAKARTA bisnis — Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas menyatakan bahwa jumlah proyek baru yang akan ditetapkan menjadi proyek strategis nasional kemungkinan bertambah dari yang dipetakan sebelumnya sebanyak 30 proyek potensial.

Direktur Program KPPIP Rainier Haryanto mengatakan, pihaknya memperpanjang waktu pengumpulan dokumen tambahan proyek infrastruktur yang diusulkan menjadi proyek strategis nasional sampai dengan kemarin. Dengan demikian, jumlah proyek baru yang akan ditetapkan sebagai proyek strategis nasional masih dapat bertambah.

“Oleh para eselon satu masih diberikan kesempatan sampai sore ini untuk melengkapi beberapa dokumen tambahan. Setelah kami terima, kami akan revisi usulan daftar yang ada untuk dibawa ke level menteri untuk diputuskan,” ujarnya, Rabu (1/2).

Sejak pemerintah membuka wacana mengenai revisi proyek strategis nasional, berbagai kementerian/lembaga berbondong-bondong mengusulkan proyek baru untuk ditetapkan sebagai proyek strategis nasional.

Pasalnya, proyek strategis nasional akan diberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah pemanfaatan dana lahan yang ada di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang dikhususkan untuk proyek strategis nasional.

Saat ini badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan itu mengelola dana pengadaan lahan hingga Rp36 triliun untuk dua tahun anggaran sejak 2016—2017.

Sementara itu, pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur nonproyek strategis nasional masih harus dianggarkan di tiap-tiap kementerian/lembaga. Alokasi anggarannya pun tidak sebanyak anggaran penyediaan tanah yang dikelola untuk proyek strategis nasional.

Adapun, KPPIP melakukan penyeleksian proyek proyek strategis nasional setidaknya berdasarkan dua hal, yaitu kriteria proyek strategis dan kemampuan fiskal LMAN untuk membiayai pengadaan lahan proyek infrastruktur tahun depan. Kriteria proyek strategis nasional dapat dilihat secara dasar, strategis, dan operasional.

Namun, secara umum, dia menyebut bahwa nilai proyek tersebut harus di atas Rp100 miliar serta memiliki nilai strategis ekonomi. Selain itu, juga terdapat kementerian teknis yang bertanggung jawab untuk mendorong proyek tersebut.

Beberapa kementerian yang mengusulkan proyek baru untuk ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengusulkan 19 proyek baru di bidang jalan tol, irigasi, dan sistem penyediaan air minum, Kementerian Perhubungan yang mengusulkan Pelabuhan Benoa dan Bandara Syamsyudin Noor Banjarmasin, serta Kementerian Perindustrian yang mengusulkan proyek pengembangan pesawat jarak menengah N245 dan R80 serta pengembangan 6 kawasan industri baru.

Jumlah proyek strategis nasional yang saat ini sebanyak 225 sesuai dengan Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dipastikan berubah setelah 16 proyek senilai total Rp25,90 triliun dinyatakan telah rampung, dan adanya usulan proyek baru dari berbagai kementerian/lembaga.

Nantinya, KPPIP akan menyerahkan usulan proyek yang akan ditetapkan sebagai proyek strategis nasional kepada Presiden untuk ditetapkan ke dalam revisi Perpres No. 3/2016.

PENUHI SYARAT

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh mengungkapkan sebanyak 19 proyek yang menjadi usulan kementerian itu untuk ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dinilai telah memenuhi persyaratan.

Sementara itu, 13 proyek yang terdiri dari 10 ruas jalan tol, 2 jaringan irigasi, dan 1 saluran suplesi dinyatakan belum memenuhi syarat. Endra memerinci ke-10 jalan tol itu adalah Krian—Legundi—Manyar, Jakarta—Cikampek II sisi Selatan, Jakarta— Cikampek II Layan, Tebing Tinggi—Sibolga, Betung—Tempino—Jambi, Jambi—Rengat, Rengat—Pekanbaru, Simpang Indralaya— Muara Enim, Muara Enim—Lahat—Lubuk Linggau, Lubuk Linggau—Curup—Bengkulu.

Selanjutnya, irigasi Lhok Guci, jaringan irigasi Jambo Aye Kanan, serta saluran suplesi di Umpu System Way Besai. Proyek jalan tol menjadi proyek yang paling banyak diusulkan oleh Kementerian PUPR, yakni sebanyak 26 ruas tol baru sepanjang 2.637 km.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 ruas tol sepanjang 2.118 km baru memasuki tahap persiapan, 2 ruas tol yakni Semarang—Demak dan Probolinggo-Banyuwangi sepanjang total 190 km baru memasuki tahap prakualifi kasi, dan 1 ruas tol Tebingtinggi—Parapat menunggu penandatanganan kontrak.

new-chin-year-dragon-02

Jakarta -Tak mau ketinggalan dengan proyek Jalan Tol Trans Sumatera lainnya yang terus menunjukkan perkembangan positif, pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai sepanjang 135 km juga terus dikebut. Dari sisi struktur konstruksi badan jalan, ruas tol terpanjang kedua di proyek Tol Trans Sumatera ini bisa dikatakan perkembangannya belum terlalu signifikan yakni sekitar 0,48%.

Hal ini dikarenakan, saat ini pembangunan masih difokuskan pada percepatan pembebasan lahan.

“Saat ini (pembebasan) lahannya sudah 22,23%,” ujar Ngurah Putra, Direktur Utama PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra ditemui detikFinance beberapa waktu lalu.

PT Hutama Karya sendiri bertindak selaku pengelola yang ditunjuk langsung lewat skema penugasan olah Pemerintah.

Dari catatan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) kebutuhan dana untuk memuluskan proses pembebasan lahan di Proyek Jalan Tol ini mencapai Rp 974 miliar, sementara biaya konstruksinya diperkirakan mencapai Rp 9,532 triliun. Untuk urusan biaya investasi, diperkirakan kebutuhan totalnya mencapai Rp 17,347 triliun.

Jalan tol yang merupakan 1 dari 3 jalan tol terpanjang di rangkaian Jalan Tol Trans Sumatera ini ditargetkan bisa rampung sepenuhnya pada tahun 2019.

Drone Elang Nusantara

Hari ini, Selasa  (19/4/2016), Drone Elang Barat berangkat dari Kota Padang, Sumatera Barat ke Kota Pekanbaru, Riau. Sejak 14 April 2016, program Drone Telkomsel dimulai dan akan berlanjut hingga 14 Mei 2016.

Program Drone Telkomsel ini diberi nama Ekspedisi Langit Nusantara (Elang Nusa). Ini adalah ekspedisi ambisius yang akan berjalan satu bulan penuh.

Telkomsel akan menjelajahi Indonesia sekaligus menguji kehebatan jaringan broadband-nya melalui video streaming yang akan disiarkan dari dua buah drone berjenis UAV (Unmanned Aerial Vehicle) berukuran besar yang melintasi lebih dari 50 kota di Indonesia.

Dalam ekspedisi Elang Nusa ini, dua buah drone berukuran besar dengan bentangan sayap hingga 2,4 meter akan diterbangkan secara bersamaan, menempuh Jalur Barat (Elang Barat) dan Jalur Timur (Elang Timur) Indonesia sepanjang 8.500 km.

Selama program, kedua drone akan merekam video yang kemudian diunggah melalui jaringan terbaik Telkomsel ke http://www.telkomsel.com/elangnusa, sehingga masyarakat dapat mengikuti perjalanan secara lengkap, baik melalui live streaming maupun recorded.

Elang Barat akan memulai perjalanan dari Sabang dan akan menempuh beberapa kota di antaranya Medan, Palembang, Tasikmalaya, Yogyakarta dan Malang. Sementara Elang Timur, akan berangkat dari Merauke dan bergerak melewati Sorong, Ambon, Manado, Banjarmasin, Makassar, dan Labuan Bajo.

Di akhir perjalanan kedua drone akan bertemu dan mendarat di Denpasar. Selain menangkap berbagai keindahan dari alam Indonesia, dalam perjalanannya, Elang Barat dan Elang Timur juga akan menyapa masyarakat yang berada di kota-kota yang dilewati.

“Ayo ikuti Ekspedisi Langit Nusantara dan jadilah saksi keindahan Bumi Indonesia”

(hns/feb)

dollar small

kontan Jakarta. PT Jasamarga Tbk (JSMR) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menargetkan kontruksi proyek tol Semarang-Batang sepanjang 75 kilometer (km) mulai pada awal tahun 2017. Saat ini, keduanya tengah dalam proses pembentukan anak usaha yang akan mengembangkan ruas tol tersebut.

Direktur Utama JSMR, Adityawarman mengatakan pembentukan anak usaha tersebut ditargetkan rampung akhir April ini dan pembebasan lahan dimulai pada awal Mei mendatang. ” Kita targetkan bisa mulai kontruksi awal 2017. Jadi kita akan kejar pembebasan lahan selama delapan bulan,” katanya di Jakarta baru-baru ini.

Untuk membebaskan lahan di proyek tol tersebut, JSMR akan menyiapkan dana sebesar Rp 546 miliar. Saat ini JSMR tengah menjajaki pinjaman bank sebesar Rp 3 triliun untuk menalangi dana pembebasan lahan sembari menunggu pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) yang akan menangani pembebasan lahan di proyek tol.

Adityawarman bilang, jika lahan telah tersedia pembangunan jalan tol tersebut hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun agar rampung. Dengan begitu, tol sepanjang 75 km tersebut akan selesai dibangun pada pertengahan tahun 2018. Pembangunan proyek tol tersebut akan diserahkan kepada WSKT sebagai rekanan.

Seperti diketahui, JSMR dan WSKT baru saja memenangkan tender proyek Batang-Semarang. WSKT memegang porsi 40% dan 60% selebihnya milik JSMR. Total investasi untuk proyek ini ditaksir mencapai Rp 7,23 triliun.

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0026

INILAHCOM, Jakarta Bank BRI, Bank Mandiri dan BNI bersama-sama melakukan penandatanganan pembiayaan kredit sindikasi kepada dua perusahaan patungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road.

Perusahaan patungan dimaksud adalah PT Solo Ngawi Jaya dan PT Ngawi Kertosono Jaya untuk membiayai pembangunan jalan tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono.

Tiga bank BUMN ini bertindak sebagai Joint Mandated Lead Arranger and Book Runner (JMLAB) dan Agen dalam penyaluran kredit sindikasi tersebut dengan total nilai sebesar Rp.7,7 Triliun. Kredit sindikasi tersebut disalurkan JMLAB bersama SMI, Indonesia Eximbank, Bank Jatim, Bank Jateng, dan Bank DIY.

“Kami bangga dapat menjadi Joint Mandated Lead Arranger and Book Runner (JMLAB) dan Agen dalam penyaluran kredit sindikasi dalam hal pembiayaan pembangunan Tol Solo-Ngawi-Kertosono. Pembiyaan ini merupakan langkah nyata dunia perbankan untuk terlibat secara aktif dalam pembanguan daerah,” jelas Hari Siaga, Sekretaris Perusahaan Bank BRI di Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Pembiayaan sindikasi ini akan dibagi atas dua, yaitu 1) Pembiayaan sindikasi untuk Proyek Tol Solo Mantingan – Ngawi senilai Rp 4,37 triliun dengan PT Solo Ngawi Jaya sebagai pelaksananya. 2) Pembiayaan untuk Tol Ngawi Kertosono senilai Rp 3,37 triliun, dengan PT Ngawi Kertosono Jaya sebagai pelaksananya.

Mandiri, BNI, dan Bank BRI masing-masing memberikan porsi kredit sebesar 24,87%, sehingga maksimal kredit pada Proyek Tol Solo Mantingan Ngawi adalah masing-masing Rp 1,08 triliun. Adapun untuk Proyel Tol Ngawi Kertosono, ketiga bank BUMN tersebut akan menyiapkan porsi kredit maksimal masing-masing sebesar Rp 838 miliar.

Penandatanganan perjanjian fasilitas kredit sindikasi berjangka waktu 15 tahun tersebut dilakukan di Jakarta oleh Direktur Utama PT Solo Ngawi Jaya, David Wijayatno, Direktur Utama PT Ngawi Kertosono Jaya, Iwan Moedyarno, Executive Vice President BUMN 1 Bank BRI I Made Suka dan Executive Vice President Invesment Services Bank BRI Anna Maria Ciadarma, Senior Vice President Corporate Banking II Group Bank Mandiri Dikdik Yustandi dan Vice President Corporate Banking V Group Bank Mandiri Laksmi Wulandari;

Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah BNI Henry Panjaitan dan Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 BNI Oswald J.M. Tambunan, Direktur SMI Nasrizal Nazir, Pj Kepala Divisi Pembiayaan II Indonesia Eximbank Ridha Farid Lesmana, Direktur Pemasaran Bank Jateng Pujiono, serta Direktur Utama Bank DIY Bambang Setiawan.

Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi sepanjang 90.10 Km dan Ngawi-Kertosono 87.02 Km merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang mempunyai peranan penting dalam memperlancar arus transportasi yang dapat berdampak pada pertumbuhan sektor rill, sekaligus menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.Direncanakan ruas tol tersebut akan rampung dan beroperasi tahun 2018.

“Melalui pembiayaan ini kami berharap, akan semakin meningkatkan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah dan sekitarnya” tutur Hari Siaga. [jin]

– See more at: http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2288212/3-bank-bumn-biayai-proyek-tol-solo-ngawi-kertosono#sthash.LP1YyA7p.dpuf

doraemon

Jakarta  detik-Perlahan tapi pasti, Jalan Tol Trans Jawa mulai menunjukkan wujudnya. Di sisi Barat yakni dari Merak hingga Brebes Timur, masyarakat sudah bisa memanfaatkan jalan tol tanpa terputus.

Hal ini dimungkinkan karena ruas Jalan Tol Pemalang-Batang, khususnya seksi pekerjaan dengan rute Pemalang-Brebes Timur sudah hampir rampung bahkan ditargetkan dapat beroperasi sebelum musim mudik Lebaran tahun 2016.

“Brebes Timur itu kita tinggal bangun gardu pembayaran saja. Jadi dari Jakarta, dari Merak lah, sampai Brebes Timur, itu sudah nyambung tol,” ujar Herry kepada detikFinance, Rabu (13/4/2016).

Sekedar catatan saja, beroperasinya ruas Jalan Tol Pejagan-Brebes Timur ini melengkapi rangkaian Jalan Tol Trans Jawa di sisi Barat yang sudah terlebih dahulu beroperasi.

Dari paling barat, terdapat Jalan Tol Tangerang-Merak sepanjang 73 km yang dikelola PT Marga Mandala Sakti, menyambung berikutnya adalah Jalan Tol Jakarta-Tangeran sepanjang 33 km yang dikelola PT Jasa Marga Tbk (JSMR).

Dari Jakarta-Tangerang, jalan tol tersambung Jalan Tol Lingkar Luar Selatan (JORR S) lalu masuk ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek sepanjang 73 km yang dikelola PT Jasa Marga.

Selanjutnya adalah Tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116,75 km yang dikelola PT Lintas Marga Sedaya. Di sebelahnya ada Jalan Tol Palimanan-Kanci milik Jasa Marga, berikutnya lagi adalah Jalan Tol Kanci-Pejagan sepanjang 35 km baru terakhir adalah Tol Pejagan-Pemalang yang tersambung dari Pejagan-Brebes Timur sepanjang 21 km.

(dna/ang)

doraemon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah melalui Panitia Pelelangan Pengesahan Jalan Tol (PPPJT) resmi menunjuk Konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road serta PT Bangun Tjipta Sarana sebagai pemenang lelang pengusahaan Jalan Tol Batang-Semarang.

Lelang  diikuti lima Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Mereka adalah PT Bangun Tjipta Sarana, PT Pembangunan perumahan (Persero) Tbk, Konsorsium Plus Expressway International Bhd, PT Nusa Raya Cipta Tbk dan PT Saratoga Investama Sedaya, Konsorsium China Harbour Indonesia dan PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, serta Konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road.

Proyek Jalan Tol Batang-Semarang sepanjang 75,7 kilometer yang merupakan bagian dari Tol Trans Jawa ini terpaksa dilelang ulang.

Pemilik konsesi sebelumnya, yakni PT Marga Setia Puritama dinilai lalai dalam memberikan jaminan tanda komitmen untuk melanjutkan proyek yang sudah mangkrak bertahun-tahun tersebut.

“Kami mencabut konsesi atau hak pengelolaan atas ruas tol tersebut dan mengadakan tender ulang demi mengejar target Jalan Tol Trans Jawa berfungsi pada 2018,” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Kendati telah mendapatkan pemenang lelang, PPPJT mempersilakan peserta lelang untuk mengajukan keberatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2012.

Mengacu peraturan tersebut, peserta lelang bisa mengajukan sanggahan tertulis kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan selambat-lambatnya dalam waktu lima hari setelah pengumuman atau Selasa 29 Maret 2016 pukul 16.00 WIB.
Penulis
: Ridwan Aji Pitoko

Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan

reaction_1

MOJOKERTO, KOMPAS.com – Seluas 13 persen sisa lahan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) dari total 280,26 hektar yang belum dibebaskan, ditargetkan rampung dalam tiga bulan. Pemerintah akan mengajukan pinjaman kepada PT Jasa Marga Tbk untuk pembebasan lahan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum danperumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W Husaini mengatakan hal tersebut usai mengikuti peresmian Tol Sumo Seksi IV (Krian-Mojokerto) di Mojokerto, Sabtu (19/3/2016).

“Tinggal 13 persen, bisa diselesaikan dalam tiga bulan. Kita akan pinjam uang Jasa Marga untuk pembebasan lahannya. Nominalnya sekitar Rp 300 miliar,” ungkap Hediyanto.

Pembebasan tanah Tol Sumo sepanjang 36,27 kilometer tersebut, memerlukan dana senilai Rp 556 miliar.

Hediyanto menyebutkan, bila aspek pengadaan tanah selesai dalam tiga bulan, maka Tol Sumo akan dapat beroperasi penuh pada tahun depan.

Pembebasan tanah dilakukan di tiga kabupaten yaitu Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto serta satu kota yaitu Surabaya.

Selain seksi IV, ruas Krian-Mojokerto sepanjang 18,47 kilometer yang telah diresmikan dan beroperasi, bagian dari Tol Sumo lainnya yang telah beroperasi adalah seksi IA, Waru-Sepanjang sepanjang 2,3 kilometer sejak Agustus 2011.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga, hingga saat ini Seksi II, WRR-Driyorejo (5,1 kilometer) dan Seksi III, Driyorejo-Krian (6,1 kilometer), progres pembebasan tanahnya masing-masing sudah mencapai 67,75 persen dan 76,72 persen.

Sementara untuk seksi IB, Sepanjang-WRR (4,3 kilometer), menurut Hediyanto progresnya paling maju. Pembebasannya sudah sebesar 94,91 persen dan konstruksi mencapai 62,85 persen.

Pemerintah memberikan konsesi selama 42 tahun kepada PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) selaku Badan Usaha Jalan (BUJT) Jalan Tol Sumo.

 

Penulis : Hilda B Alexander
Editor : Hilda B Alexander

reaction_1

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) bakal mulus kembali dan bebas lubang pada 2019 mendatang.

Vice President Maintenance PT Jasa Marga (Persero) Tbk Reza Febriano memastikan hal tersebut kepada Kompas.com, Senin (21/3/2016).

Menurut Reza, saat ini tengah dikerjakan pemeliharaan rutin dan perbaikan sementara atas jalan tol yang dirancang sepanjang 58,5 kilometer tersebut.

“Secara kontinyu, kami melakukan pemeliharaan dan melakukan rekonstruksi atas lubang-lubang yang pertumbuhannya lebih tinggi ketimbang penanganannya,” ujar Reza.

Dia melanjutkan, Jasa Marga memiliki 6 tim yang menangani pemeliharaan dan perbaikan Jalan Tol Cipularang.

Jumlah 6 tim ini, diakui Reza, kurang memadai dibandingkan dengan pertumbuhan kecepatan lubang yang terjadi mengingat kelebihan kapasitas (overloading), dan curah hujan dengan intensitas tinggi.

“Jadinya lubang itu tampak tidak ditangani. Padahal, kami melakukan pemeliharaan rutin,” cetus Reza.

Selain melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan sementara, Jasa Marga juga mengimplementasikan program yang sifatnya lebih permanen yakni rekonstruksi.

Untuk biaya rekonstruksi dan pekerjaan periodik tersebut, Jasa Marga mengaanggarkan dana senilai Rp 80 triliun.

Porsi terbesar dari dana tersebut atau 60 persen dialokasikan untuk Tol Cipularang, sementara 40 persen lainnya untuk Ruas Padalarng-Cileunyi.

“Dua sampai tiga tahun lagi, Tol Cipularang kembali mulus,” pungkas Reza.

Penulis : Hilda B Alexander
Editor : Hilda B Alexander

long jump iconToll roads sector: The Government has included 47 toll roads in the list of strategic national projects, which will get strong support under the Presidential Instruction no 1 2016. This will enforce government agents to prioritise the development of these toll roads. Included in this list are several toll roads project of JasaMarga (JSMR IJ, Rp , Buy) such as Medan-Kualanamu, Serpong-Kunciran, Kunciran-Cengkareng, Serpong-Cinere, Ngawi-Kertasono, Solo-Ngawi, and others. The Ministry of Public Works mentioned constrains on funding for land acquisition. To overcome this, the Ministry of Public Works requested additional funds of Rp9tn. (Investor Daily)
Sumber : IPS RESEARCH

reaction_1

Jakarta detik -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, sedikitnya bakal ada tambahan 98 kilometer (km) jalan tol yang lahannya telah terbebas, dan siap dikerjakan konstruksinya. Sehingga bisa dimanfaatkan secara fungsional alias darurat pada musim mudik lebaran tahun ini.

Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah Kementerian PUPR, Herry Marzuki menjelaskan, proses pembebasan lahan terhadap 98 km jalan tol tersebut telah dilakukan di 2015, tinggal menyelesaikan proses pembayaran yang ditargetkan selesai pada Januari 2016 ini.

“Sampai akhir Januari kita ada yang mau dibayar totalnya Rp 700 miliar,” ujar dia ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/1/2016).

Ia menyebut, sekitar Rp 300 miliar akan dibayarkan mulai dua minggu mendatang.‎ “Seperti Pejagan-Pemalang, Batang-Semarang‎, Semarang-Salatiga, Salatiga-Boyolali, Solo-Mantingan, Mantingan-Kertosono, Palembang-Indralaya, Pandaan-Malang, pembayarannya dua minggu lagi sekitar Rp 54,8 miliar,” kata dia.

“Tapi nanti setelah itu, sudah antre lagi seperti Bakauheni-Terbanggi Besar, Cinere-Jagorawi, Kunciran-Serpong, sama Manado-Bitung. Sekitar Rp 700 miliar total sampai akhir Januari,” sambung dia.

Keberadaan 98 km lahan jalan tol baru tersebut punya arti penting. Selain dapat segera dimanfaatkan secara darurat pada musim mudik ‎lebaran tahun ini, keberadaan 98 km lahan jalan tol baru ini menandakan percepatan pembangunan jalan tol di tahun ini bisa segera dilakukan.

“Karena kalau tanah sudah bebas, berartikan kontraktor bisa langsung kejar konstruksi fisiknya saja,” pungkas Herry.

(dna/dnl)

valentineEVERYsmall

JAKARTA okezoneJalur tol Jakarta, Bogor maupun Tangerang dan sekitarnya sudah tidak imbang lagi. Kendaraan dari arah Cikopo-Palimanan (Cikapali) tidak mampu ditampung wilayah Jabotabek.

Misalnya, kendaraan yang menuju arah Bandung atau Cirebon melewati Tol Jakarta-Cikampek sudah mampet bahkan stuk berjam-jam tak bergerak.

PT Jasa Marga (persero) Tbk selaku pengelola jalan tol di wilayah Jakarta mengakui, lonjakan arus kendaraan yang dimulai sejak 23 dan 24 Desember 2015 di luar prediksi.

“Ini di luar prediksi kami, dan kami akui itu. Sehingga kami mengambil tindakan secepat mungkin dengan koordinasi berbagai pihak, terutama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri,” ujar Direktur Utama PT Jasa Marga (persero) Tbk, Adityawarman di kantornya, Rabu (30/12/2015).

Dia mengatakan, mengatakan animo masyarakat yang berpergian ke luar kota sejak libur natal dan tahun baru masih beranggapan dibukanya jalur Tol Cikopo-Palimanan bisa lebih efisien menuju ke arah Bandung-Cirebon dan sekitarnya. Namun, faktanya, jalan tol dalam kota maupun luar kota Jakarta sudah tak mampu menampung jumlah kendaraan.

“Saya kira masyarakat beranggapan bahwa sejak Tol Cikopo-Palimanan beroperasi, waktu tempuh ke tempat tujuan terutama yang melintasi Tol Jakarta Cikampek menggunakan kendaraan pribadi bisa lebih efisien. Padahal, sudah tak bisa. Makanya, kami juga tak menyangka bahwa animo masyarakat begitu tinggi menggunakan kendaraan pribadi,” tuturnya.

Jasa Marga selaku pengelola Tol Jakarta-Cikampek bahkan kewalahan mengantisipasi kemacetan pada sejumlah titik. Titik-titik kemacetan terlihat pada tiga jalur tol yang dikelola PT Jasa Marga di antaranya Jalur Tol Jakarta-Cikampek pada titik gerbang tol Cikarang Utama, Jalur Tol Jagorawi di gerbang tol Cimanggis-Utama serta Jalur Tol Jakarta-Tangerang pada gerbang tol Karang Tengah. rata-rata

Peningkatan kendaraan di tiga ruas tol tersebut mencapai presentase 30-35% atau sekitar 600.000 sampai 700.000 kendaraan dari kapasitas normal harian.

Hasilnya, pengendara yang menuju kota-kota seperti Bandung maupun Cirebon yang melintasi jalur tol Jakarta-Cikampek harus tertahan belasan hingga puluhan jam sebelum sampai ke kota tujuan. Langkah taktis dilakukan melalui sistem contra flow atau membuka satu lajur kendaraan dari arah berlawanan, sistem buka tutup dan menahan pengendara supaya tidak menumpuk pada satu titik rest area.

Jalur-jalur tol yang mengalami kemacetan parah ada pada Tol Jakarta-Cikampek serta Tol Jagorawi. Sementara, untuk jalur Tol Jakarta-Tangerang masih terbilang signifikan atau tak terlalu parah dibanding Tol Jakarta-Cikampek dan Tol Jagorawi.

Kerahkan Seluruh Personel

PT Jasa Marga bahkan mengerahkan seluruh personelnya dengan koordinator pihak Korlantas dalam rangka mengantisipasi penumpukan kendaraan pada arus balik libur tahun baru yang diperkirakan jatuh pada sehari hingga dua hari mendatang (tanggal 2 dan 3 januari 2016). Jasa Marga memprediksi volume lalu lintas transaksi pada arus balik 2-3 Januari 2016 masih ada pada ruas Tol Jakarta-Cikampek, Jagorawi maupun Jakarta-Tangerang.

Gerbang tol Cikarang Utama pada ruas Jakarta-Cikampek diprediksi meningkat 26,44% dari lalu lintas normal atau sebanyak 186.202 kendaraan. Sementara Gerbang Tol Cimanggis Utama pada ruas Tol Jagorawi diprediksi meningkat 3,11% dari lalu lintas normal atau sebanyak 164.570 kendaraan.

Adapun, penurunan justru terjadi pada ruas tol Jakarta-Tangerang diprediksi normal, bahkan mengalami penurunan dengan presentase -10,88% dari lalu lintas normal atau sebanyak 170.950 kendaraan.

Adityawarman menjelaskan bahwa antisipasi siap dilakukan antara lain dengan melakukan rekayasa lalu lintas. Di gerbang tol Cikarang Utama misalnya, jika kondisi stuk terjadi, akan dilakukan pengalihan melalui Gerbang Tol (GT) Cikarang Barat 2 dan putar balik memasuki Gerbang Tol Cikarang Barat 4 dipandu rambu-rambu cevron ke arah GT Cikarang Barat 2 bersama pihak korlantas serta satuan tugas (satgas) Jasa Marga.

(dmd)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk menggandeng PT Pembangunan Perumahan (Persero)
dan PT Sarana Multi Infrastruktur dalam satu konsorsium untuk mengikuti lelang
ruas tol Pandaan-Malang sepanjang 37,62 km. Konsorsium ini pun telah dinyatakan
lolos prakualifikasi oleh Badan Pengatur Jalan Tol.

Corporate Secretary Jasa Marga Muhammad Sofyan mengatakan, dalam konsorsium
tersebut, pihaknya bertindak sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan
60%. Sementara itu, PT PP memegang saham 35% dan SMI 5%. (bisnis/uth)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Jakarta detik -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) kembali membuka lelang investasi untuk ruas tol Batang-Semarang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, langkah ini diambil setelah investor yang saat ini memegang hak pembangunan dan pengelolaan jalan tol ini tak menunjukkan itikad baik menyelesaikan pembangunan.

“Dia (investor jalan tol Batang-Semarang) tidak memperpanjang jaminan. Kemudian sudah kita panggil nggak datang juga,” ujar Basuki kepada detikFinance, Sabtu (5/12/2015).

Basuki mengaku berani mengambil langkah tersebut, lantaran telah mendapat opini hukum dari pihak Kejaksaan Agung, “Pak Jaksa Agung mengatakan tidak ada masalah kalau dilakukan tender ulang. Jadi kami melaksanakan lelang tersebut,” kelasnya.

Ada pun proses tender diawali dengan pengumuman pembukaan pendaftaran bagi calon investor untuk mengikuti tahap pra qualifikasi (PQ). Prosesnya tersendiri‎ telah dimuali sekitar pertengahan bulan lalu.

Basuki tetap berkomitmen bahwa siapapun bisa mengikuti lelang yang dilakukan oleh kementerian.

“Seperti komitmen awal, kalau bisa swasta maka swasta, kalau swasta tidak berminat baru Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kalau BUMN tidak ada juga pemerintah harus ambil alih karena infrastruktur harus tetap dibangun,” pungkas dia.

Untuk diketahui, pemerintah melakukan langkah tender ulang tol sepanjang 75 kilometer karena PT Marga Setia Puritama, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tersebut melalaikan tugasnya untuk melakukan konstruksi.

(dna/rrd)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0026

JAKARTA.  PT Waskita Toll Road menargetkan penyelesaian ruas tol Pejagan—Pemalang seksi I dan II sepanjang 20,25 km dari Pejagan hingga Brebes Timur dapat beroperasi sejak dua bulan sebelum Lebaran 2016.

Direktur Utama PT Wasktia Toll Road Herwidiakto mengatakan, progres konstruksi ruas tersebut hingga saat ini sudah sekitar 60% berupa konstruksi rigid.

Meski demikian, hingga saat ini sembilan peta bidang di sepanjang ruas tersebut belum juga dibebaskan. Pemilik lahan masih menolak besaran uang ganti rugi yang ditentukan tim appraisal atas lahan mereka.

“Seharusnya memang ini sudah selesai. Tim dari Bina Marga akan ke sana untuk tuntaskan masalah itu. Tapi Insya Allah kira-kira dua bulan sebelum Lebaran sudah selesai konstruksi,” katanya yang dikutip Kamis (19/11/2015).

Ruas tol Pejagan-Pemalang sudah mulai dilewati kendaraan secara darurat saat musim mudik Lebaran yang lalu dengan kondisi kontruksi agregat. Pemerintah pun meminta Waskita untuk mempercepat penyelesaian ruas terebut akan dapat beroperasi secara layak di musim mudik Lebaran berikutnya.

Sementara itu, untuk lahan di seksi 3 dan 4 sepanjang 40 km, menurutnya pemerintah menargetkan pembebasan bisa mencapai 39% di akhir tahun ini. Menurutnya, pembangunan di seksi tersebut baru akan dilakukan secara lebih intensif setelah dua ruas pertama diselesaikan.

Herwi mengatakan, dengan beroperasinya ruas tersebut, pemudik nantinya dapat melintas di jalan tol sejak dari Jakarta hingga Brebes tanpa putus. Titik kemacetan pun akan bergeser ke Brebes. Untuk itu, dirinya menjanjikan akan mengupayan percepatan konstruksi seksi berikutnya agar selurus ruas Pejagan—Pemalang dapat berfungsi optimal.

Tol Pejagan—Pemalang dimiliki bersama antara PT Waskita Toll Road dan PT MNC Infrastruktur melalui perusahaan induk PT Waskita MNC Trans Jawa Toll Road. Porsi kepemilikan Waskita di perusahaan tersebut mencapai 61,5%.  Investasi tol tersebut mencapai Rp5,52 triliun dengan masa konsesi 45 tahun.

 

http://industri.bisnis.com/read/20151119/45/493676/infrastruktur-tol-pejagan-brebes-beroperasi-awal-mei-2016

bird

JAKARTA – PT Hutama Karya (HK) mengakui, proyek tol Trans Sumatera tidak layak secara financial. Akan tetapi, HK tetap membangun tol yang memiliki total panjang sekitar 2.818 kilometer (km) yang terbentang dari Lampung hingga Aceh.

HK menjadi kontraktor tunggal pada mega proyek tol Trans Sumatera atas penunjukan langsung pemerintah (Jokowi) melalui Perpres Nomor 100 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

“Kalau HK tentu tidak mampu kalau tidak ada dukungan, apapun itu adalah menjadi tugas, HK akan berusaha untuk menjalani di sini (Trans Sumatera), karena secara financial ini tidak layak, tapi secara ekonomis masyarakat sangat membutuhkan,” kata Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Putra menuturkan, pembangunan jalan tol bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap roda perekonomian nasional. Putra mencontohkan, seperti tol yang dibangun oleh Malaysia, yang mampu memberikan kontribusi terhadap ekonomi sebesar 30 persen.

“Kita harapkan tol Trans Sumatera bisa memberikan kontribusi yang lumayan untuk perekonomian, tujuan kami bagaimana proyek ini sukses dan aman,” tukasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/11/12/320/1247934/hk-akui-trans-sumatera-tidak-layak-secara-financial
Sumber : OKEZONE.COM

bird

JAKARTA. PT Jasa Marga Tbk (Persero) Tbk menunda pengoperasian ruas jalan tol Gempol-Pasuruan seksi I atau rute Gempol–Rembang. Target operasional semula pada November atau Desember 2015, kini mundur menjadi pertengahan tahun 2016.

Pertimbangan Jasa Marga adalah lalu lintas harian rata-rata (LHR) rute Gempol–Rembang tak sesuai dengan perkiraan. Jika perusahaan ini memaksakan diri mengoperasikan rute jalan tol yang sudah jadi tersebut, mereka justru akan merugi.  “Ternyata setelah saya ke Rembang, enggak ada juga trafiknya,” ujar Adityawarman, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk, Jumat (16/10).

Pengerjaan jalan tol Gempol–Pasuruan Seksi I atau rute Gempol–Rembang, dipercayakan kepada  PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Adhi Karya mendapatkan kontrak pekerjaan IA senilai Rp 299 miliar sedangkan Waskita mendapatkan kontrak pengerjaan paket IB senilai Rp 234 miliar.

Pemunduran waktu operasional seksi I pada pertengahan 2016, bukan tanpa pertimbangan. Hingga penjadwalan ulang tersebut, Jasa Marga akan ngebut menyelesaikan pembangunan ruas jalan tol Gempol–Pasuruan seksi II atau rute Rembang–Pasuruan. Dengan tujuan, ruas jalan tol seksi II bisa sekaligus beroperasi bersama dengan seksi I.

Jika jalan tol seksi I dan seksi II beroperasi bersamaan, Jasa Marga bisa mendapatkan LHR lebih dari 10.000 kendaraan per hari. “Karena masuknya memang lebih banyak dari kota Pasuruan,” alasan Adityawarman.

Namun, upaya mempercepat pengerjaan seksi II menuntut konsekuensi tambahan investasi. Hanya, manajemen Jasa Marga tak mau membeberkan dana ekstra yang harus mereka keluarkan. Yang pasti, alokasi investasi semula untuk mengerjakan jalan tol seksi II yakni Rp 547 miliar.

Mengingatkan saja, jalan tol Gempol–Pasuruan sepanjang 34,15 kilometer (km), mulai dikerjakan awal tahun 2013. Jalan tol ini terbagi dalam tiga seksi pekerjaan, yaitu seksi I Gempol–Rembang sepanjang 13,02 km,  seksi II Rembang–Pasuruan sepanjang 7,59 km dan seksi III Pasuruan–Grati sepanjang 11,39 km.

Konsesi jalan tol Gempol–Pasuruan dimiliki oleh Jasa Marga dan pemerintah daerah (pemda) Jawa Timur. Keduanya membikin perusahaan patungan  bernama  PT Transmarga Jatim Pasuruan. Adapun komposisi saham Transmarga Jatim;  80% Jasa Marga dan 20% pemda Jawa Timur. Perjanjian pengusahaan jalan tol ditandatangani pada tahun 2006 dan diamandemen pada tahun 2011.

Ruas jalan tol Gempol–Pasuruan merupakan satu dari empat ruas jalan tol Jasa Marga yang targetkan beroperasi pada tahun ini. Sebelumnya, ruas jalan tol Kejapanan–Gempol sepanjang 4 km dan jalan  tol Gempol–Pandaan sepanjang 12 km, sudah dibuka pada Mei 2015. Lantas, jalan tol Surabaya–Mojokerto sepanjang 13,9 km sudah beroperasi sejak Agustus 2015.

 

http://industri.kontan.co.id/news/jasa-marga-tunda-gempolrembang
Sumber : KONTAN.CO.ID

bird

Liputan6.com, Jakarta – Perkembangan pembangunan tol Trans Jawa terus dikebut. Hingga saat ini, beberapa ruas tol belum tersambung seluruhnya, bahkan ada sejumlah titik yang konstruksinya masih nihil karena pembebasan lahan.

Data yang didapat Liputan6.com dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), per 24 Agustus 2015, dan ditulis pada kamis (24/9/20150), hanya satu ruas yang sudah beroperasi secara keseluruhan yakni Cikopo-Palimanan sepanjang 116 km. Tol yang dioperasikan oleh PT Lintas Marga Sedaya ini beroperasi pada 13 Juni 2015.

Sedangkan yang sama sekali belum ada perkembangan konstruksinya adalah Pemalang-Batang sepanjang 39,2 km serta Batang-Semarang sepanjang 75 km.

Jika sudah tersambung seluruhnya, maka mulai dari Merak, Jakarta, Semarang hingga Surabaya semuanya akan tersambung dengan jaringan tol.

Berikut data lengkap perkembangan jalan tol Trans-Jawa

1. Cikampek Palimanan (116,7 km) pembebasan tanah 100 persen, konstruksi 100 persen, beroperasi 2015
2. Pejagan-Pemalang (57,5 km) pembebasan tanah 42 persen, konstruksi 9,9 persen, target operasi 2018
3. Pemalang-Batang (39,2 km) pembebasan tanah 1,86 persen, konstruksi nihil, target operasi 2018
4. Batang-Semarang (75 km) pembebasan tanah 20,31 persen, konstruksi nihil, target operasi nihil
5. Semarang-Solo (72,6 km) pembebasan tanah 61 persen, konstruksi 31,4 persen, target operasi 2019
6. Solo-Ngawi (90 km) pembebasan tanah 89,5 persen, konstruksi 15,2 persen, target operasi 2018
7. Ngawi-Kertosono (87 km) pembebasan tanah 66,9 persen, konstruksi nihil, target operasi 2018
8. Mojokerto-Kertosono (40,5 km) pembebasan tanah 90 persen, konstruksi 65,9 persen, target operasi 2017
9. Mojokerto-Surabaya (36,2 km) pembebasan tanah 82,1 persen, konstruksi 34,01 persen, target operasi 2017.

 

(Zul/Gdn)

reaction_1

Jasa Marga (JSMR IJ; Rp5,075; Buy) will participate in bidding three new toll roads in Java, namely, Batang Semarang (75km), Pandaan-Malang (37.6km) and Jakarta-Cikampek 2 (64km). The company has proposed rights issue of Rp1.79tn of which Rp1.25 will be Government participation with the remaining balance public funding. Semarang-Batang toll road is re-auctioned by the Government since the previous concession holder Marga Setia Puritama were not able to deliver. Both Semarang-Batang and Pandaan-Malang will be auction within this year, while Cikampek 2 will wait on the feasibility study of Jasa Marga. (Bisnis)

Comment: Semarang-Batang is another stretch from the Trans Java Toll road to the West of Java. Both Semarang-Batang and Pandaan-Malang will connect with operating toll roads of Jasa Marga. This will make it easier to predict the traffic volume. Challenges for Cikampek 2 will be land availability.

Sumber : IPS RESEARCH

valentineEVERYsmall

Bisnis.com, JAKARTA – Dua BUMN konstruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. memenangkan tender konstruksi ruas jalan tol Solo-Ngawi dan tol Ngawi-Kertosono dengan nilai kontrak Rp6,96 triliun.
Ruas itu merupakan investasi yang dimiliki oleh perusahaan pengelola jalan tol milik negara, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. melalui anak perusahaannya, PT Solo Ngawi Jaya untuk ruas Solo-Ngawi dan PT Ngawi Kertosono Jaya untuk ruas Ngawi-Kertosono.
Sekretaris Perusahaan Jasa Marga Mohammad Sofyan memaparkan jalan tol Solo-Ngawi terdiri dari dua seksi yakni seksi I dengan ruas Solo-Karanganyar sepanjang 20,9 kilometer digarap oleh pemerintah dan seksi II ruas Karanganyar-Ngawi sepanjang 69 kilometer digarap oleh investor.
“Proses tender konstruksi ruas Karanganyar-Ngawi dibagi menjadi 2 paket,” katanya melalui pesan singkat, Kamis (8/9/2015).
Di dalam seksi II ruas tersebut terdiri dari paket I dengan ruas Karang Anyar-Kedung Harjo sepanjang 35 kilometer dengan nilai kontrak Rp2,2 triliun dan paket II dengan ruas Kedung Harjo-Ngawi sepanjang 34 kilometer dengan nilai kontrak Rp1,81 triliun.
Pemenang tender dua paket tersebut adalah Waskita Karya.
Sementara itu, Sofyan memaparkan konstruksi jalan tol Ngawi-Kertosono itu juga dibagi menjadi 2 seksi. Seksi I dengan ruas Ngawi-Saradan sepanjang 49 kilometer digarap oleh investor dan seksi II ruas Saradan-Kertosono sepanjang 37,5 kilometer digarap pemerintah.
“Proses tender konstruksi ruas Ngawi-Saradan dibagi menjadi 3 paket,” papar Sofyan.
Tender paket I ruas Ngawi-Magetan sepanjang 20 kilometer dengan nilai kontrak Rp1,48 triliun dimenangkan oleh Waskita Karya.
Dua paket lainnya yakni paket II dengan ruas Magetan-Madiun sepanjang 8,4 kilometer dengan nilai kontrak Rp419,32 miliar dan paket III ruas Madiun-Saradan sepanjang 21 kilometer dengan kontrak Rp1,04 triliun dimenangkan oleh Adhi Karya.
“Konstruksi kedua ruas tersebut ditargetkan dapat selesai dalam waktu 22 bulan. Dimana progress akuisisi lahan saat ini sudah mencapai 92,26% untuk jalan tol Solo-Ngawi dan 78,11% untuk jalan tol Ngawi-Kertosono,” katanya.
Sofyan mengatakan nilai investasi jalan tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono dengan panjang 177,12 kilometer mencapai Rp8,97 triliun. Dua ruas tersebut ditargetkan dapat beroperasi pada awal 2018.
Selain ruas tersebut, emiten berkode saham JSMR itu juga melakukan investasi di ruas tol lain di Jawa Tengah yaitu Solo-Semarang. Nilai seluruh investasi di ruas Solo-Semarang, Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono mencapai Rp15,18 triliun.

JAKARTA.  Pemerintah menyatakan akan melelang ulang proyek tol Batang-Semarang setelah badan usaha pemegang hak konsesi awal tidak lagi memperpanjang jaminan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) sebesar 1% dari nilai investasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan pada prinsipnya pemerintah memilih opsi yang terbaik untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur.

Setelah memutus hak konsesi PT Marga Setia Puritama atas ruas tol Batang-Semarang, pemerintah masih memberi kesempatan kepada investor untuk mencari rekan bisnis guna mendukung pendanaan untuk memperpanjang jaminan PPJT.

Namun demikian, Basoeki mengatakan investor hingga saat ini belum mendatangi pemerintah untuk menyatakan komitmen untuk melanjutkan investasi di ruas tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melelang ulang proyek tersebut.

“Penyelesaiannya memang tidak begitu keras, mereka masih boleh mencari mitra strategis lain. Sudah saya kasih kesempatan untuk itu, tetapi karena tidak datang ya sudah, saya mau lelang,” katanya, Senin (24/8/2015).

Basoeki mengatakan pemerintah sebelumnya juga mempertimbangkan opsi penunjukkan langsung kepada badan usaha tertentu. Namun demikian, menurutnya opsi pelelangan ulang masih memungkinkan sebab tol ini cukup layak secara bisnis.

Direktur Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Achmad Ghani Ghazali mengatakan saat ini pemerintah tengah meminta BPKP untuk mengaudit dana yang sudah dikeluarkan PT MSP selama ini.

Nantinya, dalam dokumen lelang akan ditambahkan klausul tentang berapa dana yang harus diganti oleh badan usaha jalan tol pemenang kepada investor lama.

“Proses lelang ini kami perkirakan selesai dalam dua hingga tiga bulan ke depan,” katanya.

Gani mengatakan, sambil proses lelang berjalan, pemerintah terus mengupayakan pembebasan lahan. Menurutnya, pemerintah tengah memproses pelepasan aset PTPN IX berupa 95 hektar tanah di sepanjang ruas tersebut. Selain itu, sejumlah bidang tanah masyarakat pun siap dibebaskan dalam waktu dekat.

Gani mengatakan dengan upaya ini pemerintah yakin lahan sudah siap ketika pemenang lelang ditentukan. Untuk itu, pemerintah juga akan menambahkan dalam klausul kontrak ketentuan bahwa badan usaha pemenang harus bersedia dan mampu untuk langsung melakukan konstruksi begitu kontrak diteken.

“Jadi kita sudah bisa langsung groundbreaking begitu ada pemenangnya, sekitar akhir tahun ini,” katanya.

 

http://industri.bisnis.com/read/20150825/45/465450/jalan-tol-pemerintah-lelang-ulang-ruas-batang-semarang
Sumber : BISNIS.COM

 

JAKARTA – Jalan tol Palembang hingga Pasuruan ditargetkan dapat tersambung pada 2018. Pasalnya, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan percepatan-percepatan seperti instruksi percepatan pekerjaan konstruksi.”Kami yakin pada 2018 Merak-Pasuran, bukan hanya merak, tapi Palembang-Pasuruan bisa tersambung jalan tol,” tutur ‎Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2015).

“Kami melakukan percepatan. Baru-baru ini saya sudah mengeluarkan Instruksi Menteri agar kontraktor bekerja tujuh hari dan dua shit. Serta menambah peralatan dan tenaga kerja,” sambung dia.

Dia menambahkan, percepatan yang dilakukan terutama dilakukan pada proyek-proyek prioritas seperti Solo-Ngawi dan Ngawi Kertosono. “Investornya bilang yang Solo-Ngawi bisa beroperasi di Lebaran tahun depan,” tuturnya.

Selain itu, percepatan pembangunan Pemalang-Batang dan Batang-Semarang‎ di mana saat ini Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) alias pengelola jalan tol Pemalang-Batang tengah mencari mitra strategis. Sementara Batang-Semarang sedang diupayakan mencari investor baru melalui penunjukan langsung BUMN. “Arahan Presiden kalau swasta lambat, BUMN harus masuk ke situ,” tambah dia.

Prioritas Jalan Tol yang masuk bagian dari Tol Tran Jawa ini akan dikoneksikan dengan program pembangunan kawasan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Terbanggi Besar (MBBPT).

“Bagian yang MBBPT sudah 13 km, target 2018 bisa selesai semuanya, empat BUMN di bawah koordinasi Bu Rini (Menteri BUMN) tengah mempercepat pembangunan. Di MBBPT yang 158 km sudah ditetapkan lokasinya tinggal pembayaran untuk pembebasan lahan,” pungkasnya.

http://economy.okezone.com/read/2015/08/06/320/1191423/tol-palembang-pasuruan-ditargetkan-tersambung-2018
Sumber : OKEZONE.COM

 

JAKARTA kontan.  Jasa Marga  mengincar  peluang untuk menjadi pemegang konsesi ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. Tak tanggung-tanggung, BUMN tersebut bahkan berniat menjadi pemegang saham mayoritas.

Direktur Utama Pt. Jasa Marga Tbk Adityawarman mengemukakan pihaknya tengah menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah terkait proyek tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah telah resmi memutus izin usaha PT. Marga Setia Puritama selaku pemegang konsesi ruas tol Batang-Semarang, sementara hak konsesi PT. Pemalang Batal Tollroad atas ruas Pemalang-Batang juga terancam dicabut karena terkendala masalah pembiayaan.

“Kita lihat kalau saya tidak dikasih mayoritas (saham), saya mundur dong, saya pemain jalan tol,” ujarnya setelah menghadiri rapat kordinasi di Kementerian BUMN, Rabu (05/08/2015).

Dalam rapat yang turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya itu, dia mengaku melaporkan perkembangan semua proyek yang tengah ditangani.

Beberapa di antaranya adalah ruas tol Surabaya-Mojokerto, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertasono. Adapun terkait minatnya turut serta dalam proyek tol Trans Jawa ini, dia belum bisa menyatakan berapa total dana investasi yang dia siapkan.

“Menyiapkan berapa kita belum tahu. Ini kan bukan beli, kalau memang mereka default paling kita ganti uang yang pernah dikeluarkan oleh mereka saja, sesuai aturannya lho ya. Kita tunggu beritanya saja,” tambahnya.

http://industri.bisnis.com/read/20150806/45/459834/jasa-marga-incar-proyek-tol-trans-jawa
Sumber : BISNIS.COM

 

Jakarta detik -Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengebut proses pembangunan 9 ruas prioritas jalan Tol Trans Jawa, yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya sepanjang 615 km.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W Husaini mengatakan, 9 ruas prioritas tersebut ditargetkan bisa rampung di 2018.

“Target kami yang prioritas Trans Jawa (Jakarta-Surabaya) selesai 2018. Target sudah bisa tembus Jakarta-Surabaya via Tol di 2018,” kata Hediyanto kepada detikFinance, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Hediyanto mengaku optimistis target tersebut bisa dicapai mengingat berbagai upaya percepatan terus dilakukan.

“Terutama dukungan dari masyarakat yang semula menolak melepaskan tanahnya untuk jalan tol, sekarang sadar program ini sangat penting akhirnya mereka mendukung. Pemerintah Daerah juga dukungannya sangat baik terutama dalam hal pengadaan lahan,” jelas dia.

Penyelesaian jalan tol Trans Jawa bakal memberi dampak penting bagi pemerataan ekonomi di wilayah Barat dan Timur Pulau Jawa. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar yang dilalui jalan tol juga diharapkan bisa tumbuh pesat.

“Akan muncul pusat-pusat ekonomi baru, yang berarti bisa mendorong pemerataan ekonomi. Taraf hidup masyarakat juga bisa meningkat. Yang terpenting bisa memecah konsentrasi lalu lintas di jalur Pantura (Pantai Utara Pulau Jawa) yang sudah terlalu padat,” pungkas dia.

Sembilan ruas prioritas tol Trans Jawa memiliki panjang 615 kilometer dengan investasi Rp 51,41 triliun. Ruas tol tersebut adalah Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Mojokerto-Jombang-Kertosono, dan Mojokerto-Surabaya.

(dna/dnl)

 

Kamis 30 April 2015, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dengan didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadimuljono, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Soemarmo, melakukan peresmian percepatan pembangunan Jalan Tol Ruas Solo – Ngawi dan groundbreaking Jalan Tol Ruas Ngawi – Kertosono.

Dalam pidatonya, Bapak Presiden RI menargetkan pembangunan kedua ruas jalan tol tersebut selesai dalam waktu 2,5 tahun. Tantangan tersebut dijawab oleh Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., Bapak Adityawarman, akan selesai dalam waktu 2 tahun pada saat menjelaskan panel yang telah disiapkan. PT. Jasa Marga (persero) Tbk. dan PT. Waskita Toll Road (anak perusahaan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.) merupakan pemegang saham baru di PT. Solo Ngawi Jaya dan PT. Ngawi Kertosono Jaya selaku Badan Usaha Jalan Tol untuk kedua ruas jalan tol tersebut, menggantikan PT. Thiess Contractors Indonesia dan PT. Ferino Putra.

Selain itu, Presiden RI juga menyampaikan bahwa swasta diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya dalam pembangunan jalan tol. Apabila swasta tidak dapat membangun, maka pembangunan jalan tol diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dan jika BUMN juga tidak dapat membangun, maka Pemerintah (Kementerian PUPR) akan membangunnya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

 

DATA TEKNIS
1. Jalan Tol Ruas Solo – Ngawi
a Panjang Jalan Tol : 90,10 km
b Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Sragen, Kabupaten Ngawi
c Kecepatan Rencana : 120 km/jam
d Jumlah Lajur :
–        Tahap Awal-        Tahap Akhir : 2 x 22 x 2
e Lebar Lajur : 3,6 m
f Lebar Bahu Luar : 3 m
g Lebar Bahu Dalam : 1,5 m
h Lebar Median-        Tahap Awal-        Tahap Akhir : 12,7 m (termasuk bahu dalam)5,5 m (termasuk bahu dalam)
i Jumlah Simpang susun / on-off ramp : 4 buah (Simpang Susun Solo,   Karanganyar,   Sragen, Ngawi)
j Junction : 1 buah
k Jumlah Underpass : 5 buah
l Bridge : 2 buah
m Box Culvert : 9 buah
n Pipe Culvert : 39 buah
o Overpass : 22 buah
p Jembatan Penyebrangan Orang : 3 buah
q Tipe perkerasan jalan-       Lajur Lalu Lintas-       Bahu Dalam-       Bahu Luar : Rigid PavementFlexible PavementFlexible Pavement

 

DATA TEKNIS
2. Jalan Tol Ruas Ngawi – Kertosono
a Panjang Jalan Tol : 87,018 km
b Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
c Kecepatan Rencana : 120 km/jam
d Jumlah Lajur :
–        Tahap Awal-        Tahap Akhir : 2 x 22 x 2
e Lebar Lajur : 3,6 m
f Lebar Bahu Luar : 3 m
g Lebar Bahu Dalam : 1,5 m
h Lebar Median-        Tahap Awal-        Tahap Akhir : 12,7 m (termasuk bahu dalam)5,5 m (termasuk bahu dalam)
i Jumlah Simpang susun / on-off ramp : 3 buah (Simpang Susun Madiun, Caruban,    Nganjuk)
j Junction :
k Jumlah Underpass : 2 buah
l Bridge : 11 buah
m Box Culvert : 14 buah
n Pipe Culvert : 14 buah
o Overpass : 104 buah
p Jembatan Penyebrangan Orang : 3 buah
q Tipe perkerasan jalan-       Lajur Lalu Lintas-       Bahu Dalam-       Bahu Luar : –       Rigid Pavement-       Flexible Pavement-       Flexible Pavement

 

Jokowi: Pembangunan Jalan Tol Tak Perlu Tunggu Pembebasan Lahan

‎Pasuruan – Pembangunan jalan tol diharapkan tidak perlu lagi menunggu pembebasan lahan rampung karena hanya akan menjadi penghambat.

Demikian dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya sebelum meresmikan Jalan Tol Gempol-Pandaan, di Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Jumat (12/6).

“Dalam setiap pembangunan tol sebelumnya, kita selalu terhambat karena menunggu proses pembebasan lahan. Pada titik inilah pembangunan jalan tol sangat terganggu,” kata Jokowi.

Menurut Presiden, pembangunan tol di Tanah Air sangat tertinggal dibandingkan negara-negara lain. “Jangan dibandingkan lagi dengan Tiongkok, ketinggalannya sangat jauh. Jauh sekali. Karena apa? Karena proses pembebasan lahan,” ujarnya.

“Kalau kita tunggu-tunggu pembebasan lahan, sampai kapan pun kita akan seperti ini. Konektivitas antar pulau enggak akan selesai. Percepatan harus kita lakukan,” imbuhnya.

 

Carlos KY Paath/AF

Suara Pembaruan

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan senilai Rp 1,472 triliun.

Pembangunan jalan tol sepanjang 13,61 km yang menghubungkan Gempol dan Pandaan, dilakukan PT Jasa Marga Pandaan Tol, yang kepemilikan sahamnya terdiri atas PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 78,58 persen, PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan sebesar 11,48 persen, dan PT Margabumi Matraraya (9,58 persen).

“Saya senang, pembangunan jalan tol Gempol–Pandaan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta,” kata Jokowi saat berpidato pada pengoperasian jalan tol Gempol-Pandaan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Jumat (12/6).

PT Jasamarga Pandaan Tol berhak atas masa konsesi selama 37 tahun, terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), pada 3 Oktober 2012. Untuk tahap awal, tarif tol ruas Gempol-Pandaan, khususnya untuk golongan I adalah Rp 818 per km.

Jokowi mengatakan, saat ini konektivitas menjadi hal penting untuk melakukan percepatan, khususnya dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Disebutkan, ruas tol Gempol-Pandaan nantinya akan melayani pergerakan manusia dan barang.

“Saya berharap, pada 2018 nanti, seluruh tol di Pulau Jawa dapat tersambung. Hal ini akan menumbuhkan produktivitas dan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Investor Daily

Novy Lumanauw/LIS

Investor Daily

 

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah menyatakan penyerapan dana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah mencapai Rp1 triliun.

 

Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga Kementerian PU-Pera Subagyo menyatakan dana untuk pembebasan lahan pembangunan proyek jalan tol hingga Juni 2015 sudah mencapai Rp1 triliun atau 13% dari total pagu anggaran 2015 sebesar Rp7,5 triliun.

 

Adapun, total pagu anggaran sebesar Rp7,5 triliun berasal dari APBN Rp3,8 triliun, Rp1 triliun dari Land Capping, dan sisanya dari dana Badan Layanan Umum (BLU).

 

“Dana yang sudah terserap itu digunakan untuk membayar ganti rugi lahan beberapa ruas tol yang progressnya sudah 75%,” tuturnya.

 

Sejumlah ruas tol tersebut antara lain adalah Soreang-Pasir Koja, Cikampek-Sumedang-Dawuan, Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Bekasi-Cawang-Melayu, dan beberapa ruas tol lainnya.

 

Sementara itu, sebagai upaya mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan sejumlah ruas tol, Menteri Pu-Pera Basuki Hadimuljono menyatakan anggaran yang akan disediakan untuk pembebasan lahan pada tahun depan akan meningkat jika dibandingkan dengan tahun ini.

 

“Anggaran lahan tahun ini Rp7,5 triliun, sedangkan untuk tahun 2016 kita rencananya akan alokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun,” kata Basuki.

 

Menurutnya, pemerintah memiliki target untuk bisa menuntaskan seluruh proses pembebasan lahan pembangunan jalan tol pada tahun 2017 mendatang.

 

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target pembangunan jalan tol sepanjang 1.500 km sampai dengan tahun 2019.

 

Bisnis.com, JAKARTA—PT Jasa Marga (Persero) Tbk. selaku induk perusahaan operator ruas tol Gempol-Pandaan mengklaim adanya peningkatan biaya investasi sebesar 10% untuk pembangunan ruas tol tersebut.

Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga David Wijayatno mengatakan kenaikan biaya investasi itu, disebakan adanya penambahan lingkup pekerjaan antara lain perubahan desain simpang susun gempol, penataan lokasi bundaran gempol, pembangunan kantor operasional, pekerjaan bored piles, pembuatan jalan akses, dan lainnya.

“Sehubungan dengan kenaikan biaya investasi tersebut kami mengusulkan perubahan tarif per kilometer dari yang sudah disepakati dalam PPJT,” kata David, Jumat (22/5/2015).

Berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) awal antara BPJT dan Jasa Marga jumlah biaya investasi untuk pembangunan ruas tersebut tercatat mencapai Rp1,16 triliun.

Untuk mengembalikan biaya investasi yang telah dikeluarkan, pemerintah memberikan masa konsesi selama 35 tahun kepada PT Jasa Marga Pandaan Tol selaku pengelola dengan ketentuan tarif yang berlaku Rp670/km.

Menurutnya, dengan adanya usulan penyesuaian tarif tersebut, maka ruas tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,61 km baru akan dioperasikan setelah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan tarif.

“Sebenarnya ruasnya sudah siap dioperasikan, tetapi masih menunggu penetapan tarif dari kementerian PU-Pera dulu sebelum dioperasikan,” ujarnya.

Apabila tidak ada hambatan, Jasa Marga rencananya akan mengoperasikan ruas tersebut pada bulan ini. Ruas tersebut juga dioperasikan untuk mengantisipasi tingginya volume kendaraan selama arus mudik lebaran tahun ini.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) C. Kornel Sihaloho menyatakan ruas tol Gempol-Pandaan dapat segera dioperasikan lantaran telah dinyatakan lulus uji kelayakan.

Dia menyatakan sudah menyampaikan surat layak fungsi dan layak operasi kepada Kepala BPJT. Berikutnya, tinggal menunggu surat keputusan penetapan tarif yang rencananya akan ditandatangani oleh Menteri PU-Pera pada pekan ini.

“Keputusan bahwa ruas tersebut layak fungsi berdasarkan hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh tim BPJT, dan pihak terkait lainnya,” kata Kornel.

Menurutnya, uji kelayakan wajib dilakukan untuk memastikan fasilitas dan pelayanan jalan tol yang akan dioperasikan itu sudah sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Semula, ruas ini ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2014, namun tertunda akibat masalah pembebasan lahan dan perubahan struktur kepemilikan saham BUJT. Pengoperasian ruas ini kembali tertunda pada Maret 2015 akibat perbaikan dinding yang longsor di titik tertentu.

Apabila telah beroperasi, ruas ini rencananya akan terkoneksi dengan ruas tol relokasi Porong-Gempol seksi III (Kejapanan-Gempol, 3.55 km) yang beroperasi efektif mulai pekan lalu.

BISNIS.COM, Jakarta – Pemerintah berupaya memberi dukungan konstruksi guna menarik minat investor untuk percepatan proyek tol Solo-Kertosono sepanjang 177,12 kilometer. Proyek ini ditargetkan selesai pada 2017.

Selain Solo-Kertosono, dua ruas tol lain yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Tengah sedang dalam proses pengerjaan. Kedua tol tersebut, yakni Solo—Ngawi yang progres pembangunan fisiknya sudah 80 persen dan Ngawi—Kertosono yang baru mencapai 40 persen.

Plt Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Djoko Murjanto menjelaskan tol Solo—Ngawi kemungkinan selesai akhir 2015. “Kalau Ngawi—Kertosono mungkin awal 2017,” katanya dalam pernyataan yang dilansir Setdaprov Jatim, Selasa, 5 Mei 2015.

Untuk seksi tol Solo—Ngawi dan Ngawi—Kertosono, pemerintah akan memberi dukungan konstruksi agar menjadi layak secara finansial dan memikat investor. Sebab, kedua ruas tol itu adalah program untuk mencapai target pembangunan tol sepanjang 1.000 kilometer hingga 2019.

Dukungan diwujudkan dalam bentuk pengadaan tanah pada seluruh seksi, serta konstruksi sepanjang 20,9 kilometer untuk ruas Solo—Ngawi (seksi Colomadu—Karanganyar) dan sepanjang 37,5 km untuk ruas Ngawi—Kertosono (seksi Saradan—Kertosono).

Hingga saat ini total pengadaan tanah pada ruas tol Solo—Ngawi telah mencapai 91,61 persen dan ditarget selesai tahun ini. Adapun pengadaan tanah untuk ruas tol Ngawi—Kertosono baru mencapai 48,48 persen dan ditenggat selesai akhir 2016.

“Sehingga secara keseluruhan pembangunannya diharapkan selesai pada 2017. Groundbreaking jalan tol ruas Solo—Ngawi sendiri telah dilakukan pada 26 September 2013,” sebut Djoko.

Lebih lanjut, dia menjabarkan pemerintah memiliki program agar seluruh ruas tol prioritas Trans Jawa dapat tersambung sepenuhnya dan beroperasi pada 2018. Panjang total ruas tol prioritas itu mencapai 615 kilometer.

Adapun pengerjaan jalan tol Solo-Kertosono akan menjadi bagian dari proyek Trans Jawa, yang digawangi oleh PT Jasa Marga (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero). Selain itu, pemerintah juga menggunakan pinjaman dari Cina senilai US$ 360 juta.

Total panjang ruas tol Solo—Ngawi mencapai 90,10 km dan pengusahaannya diadakan oleh PT Solo Ngawi Jaya dengan masa konsensi 35 tahun sejak penerbitan SPMK. Biaya investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 5,14 triliun.

Biaya tersebut dipenuhi melalui ekuitas dari badan usaha jalan tol dan pinjaman dari perbankan. Sementara itu, lokasi jalan tolnya sendiri berada di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Ngawi.

Di lain pihak, jalan tol ruas Ngawi—Kertosono memiliki panjang 87,02 kilometer dan pengusahaannya dilakukan oleh PT Ngawi Kertosono Jaya dengan masa konsensi 35 tahun dan kebutuhan kapital senilai Rp 3,83 triliun.

Lokasi pembangunan tol tersebut membentang sepanjang Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Ngawi yang semuanya berada di wilayah Jatim.

Pada April 2015, PT Jasa Marga dan PT Waskita Karya turut memegang saham proyek Solo—Ngawi dan Ngawi—Kertosono. “Dengan adanya tol ini, waktu tempuh Solo—Ngawi—Kertosono dapat diringkas hanya dalam 2,5 jam,” imbuh Djoko.

Dia berpendapat keberadaan tol tersebut akan mendongkrak perekonomian kedua provinsi dan meningkatkan konektivitas dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah, serta menambah penyerapan tenaga kerja baik selama konstruksi maupun setelah tol beroperasi.

BISNIS.COM

BANDARLAMPUNG. Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan jalan tol Trans-Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Lampung di Desa Sabahbalau, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (30/4) pagi.Presiden tiba di lokasi pencanangan pembangunan jalan tol di Kecamatan Tanjung Bintang itu dengan menggunakan kendaraan RI 1 pada pukul 09.50 WIB didampingi Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dan pejabat teras lainnya.Berdasarkan pantauan, masyarakat antusias sejak pagi untuk menyambut kedatangan Presiden dan rombongan.Sejumlah warga di Desa Sabahbalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, mendukung penuh rencana pembangunan jalan tol Trans-Sumatera di wilayah mereka.Panjang jalan tol Trans-Sumatera ruas Bakauheni- Terbanggi Lampung sepanjang 140,41 km dengan luas 2.671,62 hektare melintasi tiga kabupaten di Lampung, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Tengah.Jalan tol itu berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sepanjang 104,7 km dengan luas 1.867,70 ha, sedangkan di Pesawaran sepanjang 5,60 km dengan luas 135,18 ha, dan Lampung Tengah sepanjang 30,11 km seluas 668,48 ha.http://nasional.kontan.co.id/news/proyek-tol-trans-sumatera-resmi-berjalanSumber : KONTAN.CO.ID
Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-Pera) Basuki Hadimuljono memastikan dengan terselesaikannya pembangunan ruas tol Cikopo-Palimanan akan memberi solusi masalah kemacetan pada arus mudik Lebaran Juli 2015.”Saya yakin ini akan memecah (kemacetan) arus mudik nanti, apalagi kan setiap tahun itu tambah satu juta kendaraan,” tutur Basuki, dalam diskusi bertajuk Infrastruktur-Membongkar Sumbatan Perekonomian Indonesia, di Solaria, FX Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/4/2015).Menurut dia, pengoperasian ruas jalan sepanjang 116 kilometer (km) yang menjadi bagian dari proyek tol Trans-Jawa ini akan bisa dilakukan sebelum perayaan hari Lebaran. Jalan ini akan bisa memecah kemacetan hingga 50 persen sehingga tidak menumpuk di jalur Pantai Utara (Pantura).”Saya sudah dua kali ke sana (Cipali) mengecaknya. Nanti awal Mei saya ke sana lagi, saya perkirakan akhir Mei atau pertengahan Juni (2015) akan beroperasi,” ujar dia.Lebih lanjut Basoeki mengatakan, setelah tol Cikopo-Palimanan beroperasi, maka nantinya dilanjukan pengoperasian jalan tol berikutnya yaitu Palimanan-Pejagan dan Pejagan-Brebes. “Kita harapkan ini cepat selesai pembangunannya,” pungkasnya.
AHL

 

Toll road sector: A part of the Jakarta Outer Ring Road 2, Cinere-Serpong, is currently owned by Thiess Indonesia of 80% and Waskita Karya 20%. Astratel, subsidiary of Astra International (ASII IJ; Rp7,975; Buy) has interest to acquire this toll road as Thiess failed to develop the toll road. Moreover Jasa Marga (JSMR IJ; Rp6,875; Buy) has also interest to acquire this toll roads after acquiring Solo-Ngawi-Kertasono from Thiess. Astratel and Jasa Marga has joined ownership in Kunciran-Serpong, which will connect with Cinere-Serpong. (Kontan)
Sumber : IPS RESEARCH

SUMBER, (PRLM).-Keberadaan Tol Cikampek Palimanan (Cikapali) diprediksi mengubah jalur mudik Lebaran tahun ini. Tol sepanjang 116 kilometer ini diyakini dapat mengurangi beban jalur Pantai Utara yang menjadi akses prioritas pemudik.

Tol Cikapali ditargetkan selesai sebelum musim mudik dan akhir Maret dapat diujikelaikan.

trans-jawa

Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Senin (23/2/2015), meninjau proses pengerjaan tol di section 6B, Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

Section ini merupakan ujung dari tol yang memiliki nilai investasi mencapai Rp 12,6 triliun ini. Perwakilan Tim Survei Korlantas Polri Mansyur Slamet mengatakan pembangunan tol sudah mencapai 82%.

“Berdasarkan hasil pemaparan pengembang, pengerjaannya sudah mencapai 82 persen. Sudah dibeton lalu tinggal pengaspalan. Harapan kami selesai dengan tepat waktu, Karena ini sangat mengurangi beban jalur Pantura,” katanya.

Menurut Mansyur, selama ini kepadatan arus mudik di jalur utara terdapat di Tol Cikopo Cikampek. Sedikitnya 123.000 kendaraan melintas setiap harinya. Namun dengan keberadaan Tol Cikapali, kepadatan arus mudik terurai ke beberapa titik.

Di antaranya di pintu keluar utama Palimanan. “Bisa jadi kepadatannya di Cirebon karena banyak yang keluar dan kembali masuk ke Pantura,” katanya.

Tol Cikapali memiliki tujuh simpang susun yakni Cikopo, Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya, dan Palimanan. Tol ini berhubungan juga dengan Tol Kanci-Pejagan, Jawa Tengah.

Selain di tujuh pintu itu, kepadatan diprediksi terjadi di Pejagan. Namun begitu, Mansyur belum bisa menghitung berapa volume kendaraan yang terurai dengan keberadaan Tol Cikapali ini.

“Belum sampai ke situ karena mesti dilakukan kejian lebih lanjut. Termasuk nanti apakah jalur Pantura hanya digunakan untuk kendaraan roda dua atau seperti apa. Nanti pembicaraannya di pimpinan, bersama sejumlah instansi terkait,” katanya.

Tol Cikapali dibangun sejak 2011. Dengan tol ini diprediksi waktu tempuh Cikopo-Jawa Tengah hanya 10 jam.(Tommy/A-89)***

[CIREBON] Jalan tol TransJawa yang saat ini sedang dikerjakan akan mulai beroperasi sejak Lebaran tahun 2015.

“Masalahnya saat ini adalah pembebasan lahan. Kalau tidak kendala lahan, sekarang ini bisa mulai beroperasi,” kata Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Djoko Murjanto, kepada wartawan yang setiap hari meliput di Kementerian PU, di Cirebon, Jawa Barat, Senin (19/5).

Murjanto dan para wartawan berangkat ke Cirebon dan akan sampai ke Tegal, Jawa Tengah untuk memantau perkembangan perbaikan Jalan Pantura yang rusak.

Murjanto mengatakan, kalau jalan tol TransJawa mulai beroperasi maka sekitar 65 persen kendaraan yang lewat di Jalan Arteri Pantai Utara Jawa (Pantura) akan beralih ke jalan tol transJawa.

“Kalau ini sudah mulai maka Jalan Pantura tidak akan sering mengalami kerusakan seperti sampai saat ini,” kata dia.

Sebelumnya Menteri PU, Djoko Kirmanto, mengatakan, rencana pembangunan sembilan ruas jalan tol transJawa terhambat pembebasan tanah. Meski begitu, pembangunan masih berjalan sesuai program.

“Dari sembilan (ruas jalan tol) itu tadi sudah kita jelaskan masalahnya cuma masalah tanah,” kata Djoko.

Walaupun begitu, Djoko optimistis jika pembangunan enam ruas jalan tol, yakni Cikampek-Palimanan, Semarang-Solo, Solo-Ngawi,Ngawi-Kertosono, Mojokerto-Surabaya, dapat rampung pada akhir 2014 ini.

Djoko menjelaskan, seluruh pembiayaan jalan tol tersebut seluruhnya berasal dari investor, bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). [E-8/L-8]

Sekilas Jasa Marga

Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang handal. Melalui Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 1978, pada tanggal 01 Maret 1978 Pemerintah mendirikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tugas utama Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol.

Pada awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987 Jasa Marga adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Jasa Marga dan sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh Perseroan, Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di Tanah Air yang mulai dioperasikan sejak tahun 1978.

Pada akhir dasawarsa tahun 80-an Pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme Build, Operate and Transfer (BOT). Pada dasawarsa tahun 1990-an Perseroan lebih berperan sebagai lembaga otoritas yang memfasilitasi investor-investor swasta yang sebagian besar ternyata gagal mewujudkan proyeknya. Beberapa jalan tol yang diambil alih Perseroan antara lain adalah JORR dan Cipularang.

Dengan terbitnya Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang menggantikan Undang Undang No. 13 tahun 1980 serta terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol diantaranya adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia, serta penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan penyesuaian setiap dua tahun. Dengan demikian peran otorisator dikembalikan dari Perseroan kepada Pemerintah. Sebagai konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang akan mendapatkan ijin penyelenggaraan tol dari Pemerintah.

 

Sejarah Perusahaan

 

 

Periode I

1978 -1987

Operator Tunggal Jalan Tol

1978 – Jasa Marga didirikan sebagai operator tunggal jalan tol, dengan bidang usaha pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol

1978 – Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) dioperasikan

1979 – Jembatan Tol Rajamandala dioperasikan, dan dikembalikan kepada pemerintah pada tahun 2003

1981 – Jembatan Tol Tallo Lama (Ujung Pandang) dioperasikan, dan diserahkan pengelolaanya kepada PT Bosowa Marga Nusantara tahun 1995

1981 – Jembatan Tol Wonokromo (Surabaya) dioperasikan, dan dikembalikan ke Pemerintah tahun 1986

1982 – Jembatan Tol Kapuas dioperasikan, dan dikembalikan kepada pemerintah tahun 1991

1982 – Jembatan Tol Mojokerto dioperasikan, namun dikembalikan kepada pemerintah tahun 2003

1984 – Jalan Tol Jakarta-Tangerang dioperasikan

1983 –Jalan Tol Semarang Seksi A (Srondol – Jatingaleh) dioperasikan

1985 – Jalan tol Prof.Dr. Ir. Sedyatmo (Bandara) dioperasikan

1986 – Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa dioperasikan

1986 – Jalan Tol Surabaya-Gempol-Mojokerto dioperasikan

 

 

 

Periode II

1987 -2004

Operator dan Otorisator Jalan Tol

Pemerintah memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengusahakan jalan tol melalui sistem build, operate dan trnasfer (BOT) dengan Jasa Marga

1987  – Jalan Tol dalam kota ruas Cawang-Semanggi dioperasikan

1987 – Jalan Tol Semarang Seksi B (Jatingaleh-krapyak) dioperasikan

1988 – Jalan Tol Jakarta-Cikampek dioperasikan

1989 – Jalan Tol Dalam kota ruas Semanggi-Grogol dioperasikan

1991 – Jalan Tol Padalarang-Cileunyi dioperasikan

1995 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung dioperasikan (oleh PT Marga Nurindo Bhakti)

1996 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung dioperasikan (oleh PT Marga Nurindo Bhakti)

1998 – Jalan Tol Palimanan Kanci dioperasikan

1998 – Jalan Tol Semarang Seksi C (Jangli-Kaligawe) dioperasikan

1999 – Jalan Tol Serpong-Ulujami (Serpong-Bintaro Viaduct) dioperasikan

2003 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dioperasikan oleh PT Jalantol  Lingkarluar Jakarta (anak perusahaan Jasa Marga

2003 – Jalan Tol Cipularang Tahap I (Padalarang bypass dan Dawuan-Sadang)dioperasikan

 

 

 

Periode III

2004 – Sekarang

Pengembang dan Operator Jalan Tol

Fungsi  Otorisator dikembalikan kepada Pemerintah  (Departemen PU), Jasa Marga menjadi operator murni

2005 – Jalan Tol Cipularang Tahap II  (Sadang-Padalarang Utara) dioperasikan, Jakarta-Bandung tersambung melalui tol

2006 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (seksi Taman Mini-Jati Asih) dioperasikan

2006 – Jalan Tol Surabaya-Gempol, Ruas Porong-Gempol ditutup akibat terendam lumpur

2007 – Jalan Tol Lingkar luar Jakarta  Rorotan-Ulujami sepanjang 45 km dioperasikan

2007 – PT Jasa Marga (Persero) Tbk  menjadi perusahaan terbuka melalui IPO (initial Public Offering) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia

2008 – Jalan Tol Bogor Ring Road dioperasikan oleh PT Marga Sarana Jabar, anak perusahaan  Jasa Marga

2009 – Jembatan Tol Suramadu dioperasikan oleh Jasa Marga cabang Surabaya-Gempol

2011 – Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IA, dioperasikan oleh PT Marga Nujyasumo Agung, anak perusahaan Jasa Marga

2011 – Jalan Tol Semarang-Solo Tahap I, Ruas Semarang-Ungaran, dioperasikan oleh PT Trans Marga Jateng, anak perusahaan Jasa Marga

 

pga$ menjad1-JAD1 (2) (130115_231217)

gifi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kinerja keuangan kuartal PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) pada kuartal III-2017 cenderung flat. Analis memperkirakan, kinerja PGAS tahun ini juga tidak sebagus tahun lalu. Namun analis percaya, performa emiten ini akan meningkat di tahun depan.

Rencana holding BUMN migas pun dinilai bagai pisau bermata dua. Analis Indo Premier Sekuritas Chandra Pasaribu mengatakan, pembentukan holding antara PGAS dengan PT Pertamina bertujuan agar tidak terjadi dualisme pengelolaan gas domestik.

Rencana tersebut juga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur gas. Dus, Chandra berharap PGAS bisa memperluas jaringan bisnisnya sehingga kinerjanya bisa terdongkrak.

Namun, dalam situasi tertentu, PGAS harus meminta persetujuan holding jika ingin menggelar aksi korporasi. Alhasil, “Fleksibilitas PGAS bisa terganggu,” kata Chandra, Kamis (21/12).

Di samping itu, PGAS masih berhadapan dengan sentimen negatif berupa putusan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait monopoli distribusi gas di Medan, Sumatra Utara. Akibatnya, PGAS didenda Rp 9,92 miliar. “Ada kekhawatiran, investor melakukan aksi net sell terhadap PGAS,” imbuh Chandra.

Sentimen tersebut bisa memperberat langkah PGAS dalam memperbaiki kinerjanya di kuartal IV. Padahal di kuartal III-2017, kinerja keuangan PGAS kurang mentereng.

Laba bersih emiten ini hanya US$ 97,9 juta, melorot dari periode yang sama tahun sebelumnya, US$ 241,9 juta. Pendapatan PGAS pun hanya naik tipis dari US$ 2,15 miliar pada kuartal III-2016 menjadi US$ 2,16 miliar pada kuartal III-2017.

Kurniawan Sudjatmiko, Analis Ciptadana Sekuritas, mengatakan, kenaikan beban pajak tak sebanding dengan kenaikan laba. Hingga akhir kuartal III-2017, beban pajak PGAS mencapai US$ 88 juta, sedangkan di akhir kuartal III 2016 hanya US$ 50 juta. Perlambatan ekonomi nasional selama dua kuartal awal tahun ini juga menjadi penyebab mandeknya kinerja PGAS.

Namun, sebenarnya sudah ada perbaikan kinerja PGAS sejak kuartal III. Ini terlihat dari peningkatan volume distribusi gas dari 682 mmscfd pada kuartal II menjadi 803 mmscfd pada kuartal III. “Secara QoQ, laba bersih perusahaan naik menjadi US$ 48 juta di kuartal III-2017, padahal di kuartal II-2017 sempat merugi US$ 47 juta,” kata Kurniawan dalam riset 30 Oktober.

Analis Samuel Sekuritas Indonesia Arandi Ariantara menambahkan, dalam jangka pendek kinerja PGAS bisa membaik. Sebab, dalam dua tahun terakhir volume distribusi gas oleh PGAS selalu mencapai level tertingginya pada kuartal IV.

Dalam riset 9 November, ia mencontohkan di kuartal IV-2015 volume distribusi gas PGAS menyentuh angka 841 mmscfd. Sementara di kuartal IV-2016, volume distribusi gas PGAS mencapai 833 mmscfd.

Chandra memprediksi kinerja keuangan PGAS tidak akan sebaik tahun lalu. Akhir tahun ini, pendapatannya diperkirakan hanya US$ 2,82 miliar dan laba bersih US$ 257 juta. Tapi ia memprediksi pendapatan dan laba bersih PGAS naik menjadi US$ 2,95 miliar dan US$ 302 juta di tahun depan.

Kurniawan dan Chandra sama-sama merekomendasikan hold PGAS dengan target harga masing-masing Rp 1.760 dan Rp 1.840 per saham. Sedangkan Arandi memberi rekomendasi buy dengan target harga Rp 2.200 per saham. Kemarin (21/12), harga saham PGAS Rp 1.715, turun 2,28% dari hari sebelumnya.

dollar small

JAKARTA . PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) tengah mengebut sejumlah pembangunan infrastruktur gas di sejumlah daerah.

Dalam keterangan resminya, Sekretaris Negara PGN Heri Yusup mengatakan hingga saat ini sebanyak 78% infrastruktur pipa gas nasional dibangun dan dioperasikan oleh PGAS atau biasa disebut PGN. Menurutnya, komitmen PGN dalam pembangunan infrastruktur gas nasional dapat dilihat dari terus bertambahnya jaringan pipa gas bumi PGN di berbagai daerah.

Pada akhir 2014 lalu, panjang pipa PGN mencapai 6.161 kilometer (km), saat ini pipa gas PGN sudah lebih dari 7.200 km. Panjang pipa gas bumi PGN ini setara dengan 78% pipa gas bumi hilir seluruh Indonesia.

Sejumlah proyek infrastruktur gas bumi telah selesai dibangun seperti pipa gas bumi Batam sepanjang 18,3 km, kemudian di Pasuruan, Jawa Timur PGN menyelesaikan pembangunan pipa gas di ruas Kejayan-Purwosari sepanjang 15 km. Lalu ada lagi ruas Jetis-Ploso sepanjang 27 km, ada lagi di Kalisogo-Waru, Jawa Timur sepanjang 30 km.

“Saat ini PGN sedang mengebut pengembangan infrastruktur gas seperti di Bogor, Palembang, Cirebon dan banyak daerah lainnya. Termasuk penugasan dari pemerintah yakni membangun dan mengoperasikan pipa gas West Natuna Transportation ke Pulau Pemping, Kepulauan Riau,” katanya, Kamis (27/10/2016).

Selain itu, PGN juga aktif membuka pengembangan wilayah baru pengguna gas bumi, walaupun PGN harus dihadapkan risiko penyerapan gas bumi di daerah baru yang belum optimal.

Hingga saat ini PGN menyalurkan gas bumi ke lebih dari 116.600 pelanggan rumah tangga. Selain itu, 1.900 usaha kecil, mal, hotel, rumah sakit, restoran, hingga rumah makan, serta 1.580 industri berskala besar dan pembangkit listrik.

“PGN juga terus mendorong upaya diversifikasi bahan bakar kendaraan dari BBM ke bahan bakar gas. Saat ini PGN telah mengoperasikan 7 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), ke 8 SPBG mitra, dan ke 5 MRU (SPBG Mobile),” tutup Heri.

http://industri.bisnis.com/read/20161027/44/596538/perusahaan-gas-negara-pgas-kebut-pembangunan-infrastruktur-di-sejumlah-daerah
Sumber : BISNIS.COM

 new-chin-year-dragon-02

INILAHCOM, Bandung – PT PGN (Persero) Tbk berkomitmen memperluas infrastruktur gas bumi nasional. Saat ini, 78% pipa gas di Indonesia miliknya PGN.

Sekretaris Perusahaan PGN, Heri Yusup mengatakan, sampai saat ini, total panjang pipa yang dibangun dan dioperasikan perseroan sudah mencapai lebih dari 7.200 kilometer (km).

Angka ini meningkat dibandingkan total panjang pipa pada akhir 2014 yang mencapai 6.616 km. “Dengan panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi tersebut, PGN mengoperasikan lebih dari 78 persen pipa gas bumi hilir di seluruh Indonesia,” kata Heri dalam workshop wartawan industri di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/10/2016).

Mulai tahun ini, kata Heri, hingga 2019 perseroan akan menambah infrastruktur pipa gas bumi sepanjang lebih 1.680 km. Proyek pipa tersebut tersebar di berbagai daerah, di antaranya proyek pipa transmisi open access Duri-Dumai-Medan, pipa transmisi open access Muara Bekasi-Semarang, pipa distribusi Batam (Nagoya) WNTS-Pemping, dan pipa distribusi gas bumi di wilayah eksisting dan daerah baru lainnya.

“Semuanya dibangun dengan investasi PGN sendiri tanpa mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujarnya.

Heri menambahkan, total panjang pipa gas PGN pada 2019 ditarget 8.656 km. Penambahan infrastruktur gas ini dapat meningkatkan kemampuan pemanfaatan gas bumi sebanyak 1.902 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Pada 2015, kata Heri, PGN dapat menyalurkan gas bumi mencapai 1.591 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). “Dari penyaluran gas bumi PGN kepada pelanggan tersebut menciptakan penghematan bagi nasional sebesar Rp 88,03 triliun per tahun,” kata Heri.

Hingga sampai saat ini, PGN tak henti-hentinya membangun infrastruktur gas bumi di berbagai daerah di Indonesia. Tujuan utamanya satu, yakni agar gas bumi khususnya yang diproduksi di dalam negeri, yang ramah lingkungan, efisien dan aman serta mudah bisa dinikmati oleh masyarakat luas.

“Sebagai contoh, tahun ini saja PGN telah menyelesaikan pembangun pipa gas di Batam sepanjang 18,3 km, kemudian di Pasuruan, Jawa Timur PGN menyelesaikan pembangunan pipa gas di ruas Kejayan-Purwosari sepanjang 15 km. Lalu ada lagi ruas Jetis-Ploso sepanjang 27 km, ada lagi di Kalisogo-Waru, Jawa Timur sepanjang 30 km,” rinci Heri.

Pipa-pipa gas tersebut memasok gas bumi yang bersih dan efisien ke lebih dari 116.600 pelanggan rumah tangga. Selain itu, 1.900 usaha kecil, mal, hotel, rumah sakit, restoran, hingga rumah makan, serta 1.580 industri berskala besar dan pembangkit listrik.

PGN juga terus mendorong upaya diversifikasi bahan bakar kendaraan dari BBM ke bahan bakar gas. Saat ini PGN telah mengoperasikan 7 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), ke 8 SPBG mitra, dan ke 5 MRU (SPBG Mobile). [ipe]

ets-small

 

Merdeka.com – Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), selama periode Januari hingga April 2016, telah menambah pipa gas bumi sepanjang 109 kilometer (Km) di berbagai daerah Indonesia. Dengan tambahan pipa tersebut, total panjang pipa perseroan sudah mencapai lebih dari 7.100 Km..

“Kami terus membangun dan memperluas jaringan pipa gas bumi di berbagai daerah eksisting serta aktif membuka wilayah-wilayah baru (pioneering). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperluas pemanfaatan energi baik gas bumi di Indonesia,” Direktur PGN, Dilo Seno Widagdo, seperti dilansir dari Antara, Jakarta, Jumat (24/6).

Dia menambahkan bahwa tambahan jaringan pipa gas bumi itu di antaranya pengembangan wilayah eksisting distribusi gas, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Batam, dan Medan.

Beberapa proyek pipa gas bumi yang telah diselesaikan, antara lain, di Pasuruan, Jawa Timur, PGN merampungkan pembangunan pipa gas di Kejayan-Purwosari sepanjang 15 Km. Proyek pipa gas itu mampu memasok gas bumi sebanyak 17 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

PGN juga telah menyelesaikan pembangunan pipa gas ruas Jetis-Ploso di wilayah Mojokerto dan Jombang sepanjang 27 Km yang dapat memasok 65 mmscfd.

PGN saat ini sedang menyelesaikan pipa gas ruas Kalisogo-Waru di Jawa Timur sepanjang 30 Km. Selain Jawa Timur, PGN menyelesaikan proyek pipa distribusi gas di Nagoya, Pulau Batam sepanjang 18,3 Km.

Di luar itu, Dilo menambahkan bahwa PGN sedang memperluas jaringan gas bumi, seperti di Cirebon, Bekasi, Bojonegara, Purwakarta, Subang, Medan, dan Pekanbaru.

“Kami sedang membangun proyek jaringan gas bumi untuk rumah tangga baik dibangun dengan biaya sendiri melalui program PGN Sayang Ibu, maupun penugasan dari Kementerian ESDM sebanyak 49.000 rumah tangga di Tarakan, Surabaya, dan Batam,” katanya.

Per April 2016, PGN mengoperasikan pipa gas lebih dari 7.100 km yang setara 76 persen dari total pipa gas hilir bumi nasional.

Gas tersebut disalurkan PGN ke lebih dari 116.400 pelanggan rumah tangga, 1.879 usaha kecil, mal, hotel, rumah sakit, restoran, dan rumah makan, serta 1.576 industri berskala besar dan pembangkit listrik.

Pelanggan PGN tersebar mulai dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, hingga Papua.

Pada 2015, PGN telah menyalurkan gas sebesar 1.591 mmscfd yang menciptakan penghematan bagi nasional Rp 88,03 triliun per tahun. “PGN mulai 2016 hingga 2019 menargetkan penambahan pipa gas sekitar 1.680 km dan 110.000 sambungan gas bumi rumah tangga,” ujar Dilo.

new-chin-year-dragon-02

Jakarta (ANTARA News) – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menargetkan tambahan 34.073 pelanggan gas bumi di wilayah Jawa Timur.

Kepala Area PGN Surabaya Misbachul Munir dalam keterangan yang diperoleh di Jakarta, Minggu, mengatakan tambahan pelanggan baru tersebut seiring makin banyaknya infrastruktur pipa gas bumi yang dibangun PGN di Jawa Timur.

Menurut dia, pada 2016, PGN merampungkan beberapa proyek pipa distribusi gas di Jatim yakni ruas Jetis-Ploso pada koridor Mojokerto hingga Jombang sepanjang 27 kilometer dan ruas Kejayan-Purwosari di Pasuruan sepanjang 15 km.

“Dengan tambahan infrastruktur pipa distribusi gas bumi tersebut, kami dapat menambah pelanggan pengguna gas bumi baru,” katanya.

Misbachul mengatakan tambahan pelanggan baru tersebut berasal dari berbagai segmen yakni 27 pelanggan industri besar, 54 komersial, 9.992 rumah tangga dalam program PGN Sayang Ibu, dan 24.000 rumah tangga lainnya dari penugasan pemerintah ke PGN.

Di Jawa Timur, PGN sudah melayani penyaluran gas bumi sebanyak 20.777 pelanggan, yang terdiri dari 454 industri besar, 212 usaha komersial seperti mal, kafe dan restoran serta UMKM, dan 20.111 rumah tangga.

Jumlah volume gas bumi yang dipasok ke pelanggan Jawa Timur pada triwulan I-2016 mencapai 130 miliar British thermal unit per hari (BBTUD).

Sektor terbesar yang mengonsumsi gas bumi PGN adalah industri makanan sebesar 27 persen, disusul keramik 22 persen, kimia 15 persen, logam, dan gelas masing-masing sembilan persen.

“Sektor makanan, industri kayu, keramik, dan komersial seperti hotel, rumah makan, CNG industri, dan SPBG pada triwulan pertama tahun ini mengalami peningkatan konsumsi gas bumi,” ujarnya.

Misbachul menambahkan lagi, PGN terus berkomitmen memperluas infrastruktur pipa gas bumi dengan membuka wilayah-wilayah baru pengguna gas di berbagai daerah.

“Khusus di Jawa Timur, saat ini PGN sedang menyelesaikan beberapa proyek pipa gas bumi, salah satunya ruas Kalisogo-Waru sepanjang 30 km,” katanya.

Editor: Heppy Ratna

Emoticons0051

Jakarta berita1 – Penggunaan gas bumi banyak memberikan manfaat bagi penggunanya. Selain bersih, aman, produk dalam negeri, gas bumi juga lebih efisien dibandingkan menggunakan bahan bakar lain. Manfaat tersebut juga dirasakan PT Agri Timur Mas, produsen pupuk NPK di Gresik, Jawa Timur. Sejak 2008 perusahaan tersebut menikmati pasokan gas bumi dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).

“Sudah delapan tahun kami pakai gas bumi sebagai bahan bakar untuk produksi pupuk NPK,” kata Maintenance Executive Agri Timur Mas, Indra Lesmana, Selasa (31/5).

Indra mengungkapkan, penggunaan gas bumi sangat membantu perusahaan dalam menghemat penggunaan bahan bakar, terutama pada 2008-2010 karena harga solar saat itu mencapai Rp 9.000-Rp 10.000 per liter.

“Penggunaan gas kami rata-rata mencapai 280.000 m3. Dengan menggunakan gas bumi yang saat itu harganya hanya sekitar Rp 4.000 per meter kubik, lebih dari 50% penghematannya,” ungkap Indra.

Ia menambahkan, dengan penggunaan gas bumi dalam 8 tahun terakhir ini, perusahaanya dapat menghemat sekitar Rp 15,12 miliar.

“Hitung-hitungan kami, selama pakai gas bumi dari PGN, kami bisa hemat Rp 15,12 miliar,” ucapnya.

Indra menambahkan lagi, yang membuat pihaknya lebih senang lagi, pelayanan yang diberikan PGN juga sangat bagus.

Sementara, Kepala Divisi Komunikasi Korporat PGN, Irwan Andri Atmanto mengatakan, PGN akan terus menggenjot penyaluran gas bumi ke berbagai segmen pengguna gas. Saat ini PGN menyalurkan gas bumi kepada sekitar 22 segmen pengguna gas bumi mulai dari segmen rumah tangga, industri, komersial, usaha kecil, pembangkit listrik, transportasi dan lainnya.

“PGN satu-satunya badan usaha di bidang gas yang menyalurkan gas bumi ke hampir seluruh segmen pengguna gas,” ujar Irwan.

Irwan menegaskan, PGN memiliki komitmen untuk terus memperluas infrastruktur jaringan gas bumi di Indonesia. Saat ini, panjang pipa gas bumi PGN lebih dari 7.000 km atau 76% pipa gas nasional. Adapun pelanggan PGN tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, sampai Papua.

Sampai saat ini PGN telah menyalurkan gas bumi ke lebih dari 116.400 pelanggan rumah tangga. Selain itu, 1.879 usaha kecil, mal, hotel, rumah sakit, restoran, hingga rumah makan, serta 1.576 industri berskala besar dan pembangkit listrik.

Pada 2015, PGN menyalurkan gas bumi mencapai 1.591 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Dari penyaluran gas bumi PGN kepada pelanggan tersebut, menciptakan penghematan bagi nasional sebesar Rp 88,03 triliun per tahun.

“Produksi gas bumi nasional cukup besar, tidak diimpor atau dihasilkan dari perut bumi Indonesia, sangat sayang sekali bila kita tidak semaksimal mungkin memanfaatkannya,” kata Irwan.

 

Euis Rita Hartati/ERH

Investor Daily

doraemon

JAKARTA kontan. Prospek PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) diperkirakan akan lebih bagus setelah holding BUMN sektor energi terbentuk. Pasalnya, perseroan akan bisa bersinergi dengan holding dalam melakukan ekspansi bisnis gas.

Dalam rencana holding BUMN energi ini, Pertamina rencananya akan menguasai saham PGAS. Namun sebelumnya, perusahaan gas negara ini akan terlebih dahulu mengakuisisi saham anak usaha Pertamina di bisnis gas yakni Pertagas.

Sejumlah analis menilai rencana pembentukan pembentukan holding tersebut akan memberikan dampak positif bagi PGAS karena perseroan sebagai perusahaan yang memiliki kekuatan dalam distribusi gas bisa bersinergi dengan Pertamina yang memiliki sumber gas. “Kalau PGAS gabung dengan Pertagas akan jadi sinergi yang kuat,” ujar Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri, Kamis (12/5).

Senada, Satrio Utomo, Kepala Universal Broker Indonesia menilai prospek kinerja PGAS akan semakin bagus ke depan dengan adanya merger tersebut. Proyek-proyek infrastruktur perseroan akan berjalan dengan baik.

Namun, Satrio mengatakan masih sulit untuk melihat prospek PGAS secara mendalam paska pembentukan holding tersebut. Menurutnya, pelaku pasar saat ini masih menunggu struktur yang digunakan untuk proses merger tersebut.

Kurang informasi terkait rencana holding BUMN energi tersebut membuat banyak orang berspekulasi membuat saham PGAS terkoreksi. “Ada yang bisa valuasi sahamnya bisa turun Rp 600, ada yang bilang skemanya lebih baik lewatright issue. Tapi sebaiknya kita tunggu saja skemanya seperti apa,” ujar Satrio.

Sedangkan menurut Hans, koreksi yang terjadi di saham PGAS bukan karena reaksi negatif pasar terhadap rencana pembentukan holding tersebut, melainkan karena kinerja PGAS melambat dan ditambah dengan adanya rencana pemerintah menurunkan harga gas.

Hans memandang proses penguasaan Pertamina terhadap saham PGAS tidak akan terlalu rumit. Hanya yang perlu diperhatikan menurutnya adalah bagaimana skema perseroan akan mengakuisisi Pertagas. “PGAS itu tidak hanya milik pemerintah tetapi sebagian sahamnya dimiliki masyarakat. Jadi skema akuisisi Pertagas ini yang harus diperhatikan,” tutur Hans.

Saat ini, Kementerian BUMN disebut-sebut telah merampungkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Holding BUMN energi. Dalam rancangan tersebut, pemerintah akan memberikan penambahan modal ke Pertamina berupa pengalihan saham seri B pada PGAS sebanyak 13,8 miliar lembar atau 56,96%.

new-chin-year-dragon-02

JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memenangi lelang pasokan gas bumi ke PT Krakatau Nippon Steel Sumikin (KNSS) di Cilegon, Banten.

Direktur PGN Danny Praditya dalam rilis di Jakarta, Jumat (29/4) mengatakan, pasokan gas ke KNSS akan dimulai pada 1 Februari 2017.

“Ini merupakan bukti, di tengah persaingan ketat antara pemasok gas bumi di Cilegon, PGN kembali dipercaya konsumen karena memberikan layanan yang profesional dan memiliki fasilitas infrastruktur yang andal,” katanya.

Penandatanganan perjanjian jual beli gas (PJBG) telah dilakukan Kamis (28/4) di Cilegon, Banten.

KNSS merupakan perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation. Krakatau Steel menguasai 49 persen saham KNSS.

KNSS memproduksi dan menjual baja jenis cold rolled dan galvanized cold rolled untuk keperluan otomotif.

Presiden Direktur KNSS Naomassa Arita mengatakan, PGN memenuhi aspek komersial sebagai pemenang lelang, mulai dari harga yang kompetitif, kehandalan infrastruktur, komposisi gas, dan sumber daya manusia yang profesional.

“Produk kami didesain memiliki kualitas tinggi, sehingga harus cermat dalam memilih pemasok, terutama pemasok gas. PGN merupakan yang terbaik di antara semua peserta lelang,” katanya.

Ia mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan industri baja sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi.

PGN adalah BUMN yang kini membangun dan mengoperasikan lebih dari 7.000 km pipa gas atau setara dengan 76 persen pipa gas nasional.

Dari pipa tersebut, PGN menyalurkan gas sebesar 1.591 MMSCFD ke 107.690 rumah tangga, 1.857 usaha kecil, mal, restoran, hotel, rumah sakit, serta 1.529 industri skala besar dan pembangkit listrik.

Pelanggannya tersebar di Sumut, Kepri, Riau, Sumsel, Lampung, Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, Jatim, Kaltara, dan Papua.

PGN menargetkan pada 2016-2019 bisa menambah pipa sepanjang 1.680 km. (ID/ant/ths)

http://id.beritasatu.com/energy/pgn-menang-lelang-pasokan-gas-ke-knss/143651
Sumber : INVESTOR DAILY

dollar small

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara(Persero) Tbk (PGN) mulai 2016-2019 akan membangun sejumlah infrastruktur gas bumi, salah satunya pipa gas bumi sepanjang 1.685 kilometer (km).

Proyek ini akan menambah panjang pipa gas bumi PGN yang saat ini sudah lebih dari 6.971 km. Nantinya pada 2019 total panjang pipa PGN menjadi 8.656 km.

“PGN berencana membangun infrastruktur gas untuk peningkatan pemanfaatan gas domestik. Total penambahan panjang pipa gas yang akan dibangun oleh PGN mulai tahun ini sampai 2019 sekitar 1.685 km,” kata Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, di Jakarta, Senin (22/2/2016).

Hendi mengatakan, selain penambahan infrastruktur gas bumi berupa pipa, PGN juga akan menambah sebanyak 60 SPBG di berbagai daerah mulai DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Batam, Lampung, Riau, dan Sumatera Utara. Selain itu PGN juga berencana membangun Mini LNG system untuk Indonesia bagian tengah dan timur.

“Dengan penambahan panjang pipa tersebut (pipa sepanjang 8.656 km), dapat meningkatkan kemampuan pemanfaatan gas bumi sebanyak 1.902 juta kaki kubik per hari (MMscfd),” kata Hendi.

Hendi menambahkan, dengan pemanfaatan gas bumi sebanyak 1.902 MMscfd tersebut, dapat menciptakan penghematan sebesar Rp 110,9 triliun. Sepanjang 2015 penyaluran gas bumi PGN sebanyak 1.586 MMscfd, ini memberikan penghematan sekitar Rp 88 triliun ke pelanggan PGN.

Hendi mengungkapkan, infrastruktur pipa gas bumi yang dibangun sepanjang 1.685 km tersebut di antaranya adalah proyek pipa transmisi open access Duri-Dumai-Medan, pipa transmisi open access Muara Bekasi-Semarang, pipa Distribusi Batam (Nagoya) WNTS-Pemping dan pipa distribusi gas bumi di wilayah eksisting dan daerah baru lainnya.

 

Penurunan harga minyak yang sedang terjadi saat ini kata Hendi merupakan momentum yang baik untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Pada saat harga minyak turun juga mempengaruhi harga- harga material seperti pipa gas yang harganya juga turun.

“Situasi yang terjadi di hulu migas yang melambat memberi waktu untuk persiapan di hilir untuk meningkatkan infrastruktur,” kata Hendi.

Kepala Divisi Komunikasi Korporat PGN, Irwan Andri Atmantomenambahkan, pembangunan infrastruktur pipa gas bumi ini akan menambah jumlah pipa yang dikelola dan dioperasikan PGN yang hingga akhir Januari 2016 sudah lebih dari 6.971 km.

Pipa gas bumi ini tersebar mulai dari pipa transmisi Grissik-Duri sepanjang 529 km, Grissik-Batam-Singapura 446,78 km, Kepodang-Tambak Lorok atau Kalija I sepanjang 207 km, SSWJ sepanjang 1.002 km, transmisi Medan 30 km dan lainnya.

Pipa lainnya adalah pipa distribusi PGN yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari DKI Jakarta sepanjang 759 km, Bogor 616 km, Tangerang 403 km, Bekasi 330 km, Cirebon 389 km, Sidoarjo 313 km, Surabaya 493 km, Medan 627 km dan banyak lagi di daerah lainnya.

“PGN merupakan satu-satunya badan usaha yang menyalurkan gas bumi ke berbagai segmen pengguna gas bumi mulai rumah tangga, industri, pembangkit listrik, kemersial seperti restoran, rumah makan hingga Usaha Kecil Menengah, SPBG, bahkan rumah sakit dan panti asuhan,” ungkap Irwan.

Sampai akhir 2015, PGN telah menyalurkan gas bumi ke 1.529 industri dan pembangkit listrik, 1.857 restoran, rumah makan dan UKM, dan lebih dari 107.690 pelanggan rumah tangga.

“Pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi ini, dilakukan PGN tanpa membebani atau mengandalkan uang negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tegas Irwan.

Utilities sector: The ministry of Energy and Natural resources is likely to appoint Pertamina together with Perusahaan Gas Negara (PGAS IJ; Rp2,680; Buy) to act as gas aggregator based on the proposed new regulation. Both parties will function to ensure development of pipeline infrastructure, determine gas price, and manage corporate governance of the gas industry. The new regulation for the gas is aimed to be finalized within this year. (Kontan)

Comment: This could be positive for PGN as the company will have strong influence on pricing and infrastructure. Moreover, this regulation is aimed to improved efficiency within the sector which highly disturbed by gas traders without building proper infrastructure.

 

 

Download PDF
Sumber : IPS RESEARCH

bird

PGAS (2.685)Rekomendasi: Spec BUY—Candle Perusahaan Gas Negara (PGAS) dibuka dengan gap-up dan ditutup dengan pola kicking. Volumemeskipun di bawah VMA5 namun masih relatif tinggi. Jika mampu bertahan darilevel 2.680 maka sebaiknya beli dengan target harga 2.800 kemudian 2.940.Support 2.640, cut loss jika break 2.490.
Sumber : IPS RESEARCH

Merdeka.com – Kinerja saham perusahaan BUMN dalam beberapa waktu terakhir mulai menurun. Ini sebagai dampak gejolak ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Bahkan, penurunan kinerja saham memaksa BUMN yang melantai di bursa memangkas modal investasinya.

Apabila selama ini saham perusahaan BUMN digadang-gadang sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Saat ini, justru pelemahan harga saham BUMN menjadi salah satu pendorong pelemahan IHSG.

“Kita tahu kondisi eksternal sedang buruk. Untuk saham-saham BUMN yang sektornya sedang tertekan seperti mining (tambang) atau komoditi, boleh lah turun. Tapi di luar itu, seperti bank, telko dan beberapa lagi, harusnya bisa tumbuh atau kalau pun turun jangan terlalu signifikan,” ujar Head of Research PT Recapital Securities Andrew Argado, di Jakarta, Jumat (11/9).

Andrew menegaskan hampir semua saham BUMN kini jatuh tersungkur. Bahkan, 20 saham dengan sumbangan kapitalisasi pasar hingga 26 persen terhadap total kapitalisasi pasar nasional tercatat terendam cukup dalam di zona merah.

Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Haryajid Ramelan mengatakan pelaku pasar sangat berharap ada upaya dari pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk menyelamatkan kinerja saham BUMN. Namun sejauh ini harapan tersebut masih belum menemui tanda-tanda positif.

“Coba lah BUMN-BUMN yang secara kinerja sektoral sudah lemah seperti Antam dan lain lain bisa dicarikan jalan keluar. Diberi opsi bisnis lain, perlonggar kebijakan apa pun. Tapi selama ini kan (Kementerian BUMN) diam saja,” kata Haryajid.

Dia pun membandingkan kinerja Kementerian BUMN di bawah pimpinan Dahlan Iskan yang selalu berinovasi dan mencarikan strategi agar kinerja bisnis BUMN berjalan lebih optimal. Semangat ini yang belum terlihat dari Menteri BUMN Rini Soemarno.

reaction_1

Bareksa.com – Harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akhirnya ditutup menguat 8,05 persen ke level Rp2.685 per lembar. Sedikitnya, delapan sekuritas asing tercatat melakukan pembelian saham emiten dengan kode PGAS itu.

Pembelian oleh sekuritas asing ini dipimpin oleh CLSA Indonesia (KZ). Secara total, KZ membeli 141 ribu lot saham PGAS senilai Rp37,4 miliar. Aksi beli ini setara dengan 10,4 persen dari total transaksi saham PGAS yang mencapai Rp360 miliar.

Sementara, di posisi kedua ditempati oleh Kim Eng Securities (ZP) yang memborong 104 ribu lot saham. Menariknya, sekuritas Macquarie Capital (RX) juga ikut melakukan pembelian.

Padahal, Macquarie tercatat sebagai sekuritas yang menyebabkan harga saham PGAS terjungkal 10,5 persen pada 7 September lalu. (Baca juga: Saham PGAS Anjlok 10%, Mandiri Securities & Maqcuarie Capital Penjual Terbanyak)

Aksi borong saham didorong oleh kabar mengenai pemangkasan harga gas di sektor hulu. (Baca juga:Sambut Pemangkasan Harga Gas Hulu, Saham PGAS Naik 5%)

Grafik Pergerakan Intraday Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), 11 September 2015

Sumber: Bareksa.com

Berbeda dengan PGAS, sekuritas asing tercatat melakukan penjualan bersih Rp25,34 miliar saham PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Padahal, mereka tercatat banyak membeli SMGR pada perdagangan kemarin. (Baca juga: Dikabarkan Penjualan Semen SMGR Agustus Melonjak 11%, Harga Saham Melesat 5%)

Berdasarkan pantauan Bareksa, investor asing banyak melakukan penjualan menggunakan Bahana Securities (DX) yang notabene-nya sekuritas lokal. Melalui DX, investor asing tercatat menjual 10 ribu lot saham SMGR senilai Rp10,6 miliar. Penjualan ini setara dengan 13,85 persen dari transaksi saham SMGR hari ini yang mencapai Rp76,5 miliar

Selain DX, investor asing juga melakukan penjualan melalui sekuritas Morgan Stanley (MS) dan Kim Eng Securities (ZP). Penjualan oleh keduanya mencapai 14 ribu lot atau setara dengan 18,56 persen dari total transaksi.

Harga saham SMGR ditutup tetap di Rp10.300 per saham.

Grafik Pergerakan Intraday Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), 11 September 2015

Sumber: Bareksa.com

valentineEVERYsmall

Bareksa.com – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyambut baik kebijakan pemerintah untuk memangkas harga gas dari sisi hulu sehingga tingkat marjin perseroan tidak terganggu. Harga saham emiten berkode PGAS itu pada pembukaan perdagangan hari ini (Jumat, 11 September 2015) loncat 5 persen.

Corporate Secretary PGN Heri Yusup menjelaskan bahwa penetapan harga gas menyangkut dimensi luas, mulai sisi hulu (upstream), tengah (midstream), hingga hilir (downstream). Bila pemangkasan diambil dari bagian untuk pemerintah, hal itu akan menjadi positif bagi industri.

“Saya kira ini bagus bagi industri. Upaya pemerintah  ini untuk mendorong ekonomi. Kalau harga turun di hulu, tidak akan berpengaruh pada PGN,” ujarnya ketika dihubungi Bareksa.com hari ini (11/9).

Pada pembukaan pasar saham hari ini, PGAS melonjak 5 persen menjadi Rp2.625 pukul 9:32. Total saham yang berpindah tangan sebanyak 486.937 lot dengan valuasi Rp126,4 miliar. Hingga kemarin, harga saham PGAS sudah terpukul 58,6 persen sepanjang tahun ini dari Rp6.000 pada penutupan akhir 2014.

Penurunan harga saham PGAS lebih disebabkan risiko investasi hulu, seperti yang disebutkan dalam sejumlah riset sekuritas. Investasi PGAS di hulu mendorong kenaikan utang menjadi sekitar US$1,4 miliar per akhir Juni 2015 dari sekitar US$1 miliar per akhir Maret 2015. (Baca juga: Risiko Investasi Hulu Seret Saham PGAS Ambrol Lebih Dari 50%, Ungkap Macquarie)

Seperti diberitakan di media, penurunan harga gas dilakukan dengan mengurangi bagi hasil pemerintah. Hal tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden dan mulai berlaku awal tahun depan. Seiring pemangkasan ini, pendapatan negara di sektor minyak dan gas (migas) akan turun.

FSRU Lampung

Sementara itu, distributor gas milik negara ini masih berharap melanjutkan operasi dari floating storage and regasification unit (FSRU) Lampung. Meskipun demikian, PT PLN sebagai pelanggan utama masih belum menyepakati harga dengan PGAS.

“FSRU Lampung itu masalah business to business, ini tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Perkiraannya Oktober sudah mulai beroperasi kembali,” kata Heri.

Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa PLN menginginkan harga yang lebih rendah. Namun, Heri mengatakan belum ada kesepakatan harga meski diyakini kontrak antar kedua BUMN itu dapat saling menguntungkan.

FSRU Lampung dengan kapasitas regasifikasi hingga 240 MMSCFD itu mulai beroperasi tahun lalu. Pengembangan FSRU merupakan bagian dari program mendukung penggunaan gas domestik oleh pemerintah.

Namun, operasi FSRU itu tiba-tiba berhenti awal tahun ini karena PGAS mencatat tidak ada permintaan dari pelanggan yang sebagian dikarenakan perlambatan pertumbuhan ekonomi. FSRU Lampung seharusnya menerima kargo LNG dari Tangguh di Papua Barat, melakukan regasifikasi dan mengirimkannya kepada pelanggan. Para pelanggan termasuk PLN dan sejumlah industri di Lampung serta Jawa Barat.

Heri menilai bahwa harga gas lebih stabil dibanding harga minyak yang terus berfluktuasi. Dari segi keamanan, distribusi gas menggunakan pipa, tidak memakai truk seperti untuk minyak sehingga mengurangi risiko di jalan.

doraemon

JAKARTA kontan. Perkembangan produksi gas di Lapangan Kepodang, Blok Muriah menemui babak baru. Perusahaan asal Amerika Serikat, McDermott International selesai memasang fasilitas utama produksi minyak dan gas bumi (migas) atau central processing platform seberat 3.086 ton di lokasi ini.

Kepala Sub Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokoler Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Zuldadi Rafli menjelaskan, dengan pemasangan fasilitas produksi utama ini, artinya tinggal melanjutkan pada proses berikutnya yakni  pemasangan peralatan pendukung operasional. Nah, pemasangan peralatan pendukung ini membutuhkan waktu sekitar satu bulan.

Selanjutnya diharapkan pada kuartal kedua tahun ini McDermott International bisa melakukan uji coba. “Targetnya bulan April 2015 ini sudah bisa percobaan produksi di Lapangan Kepodang,” ujar Zuldadi Rafli kepada KONTAN, Minggu (11/1).

Meskipun lapangan migas ini akan mulai ujicoba April 2015, itu tidak menjamin hasil dari produksi bisa langsung digunakan. Sebab  produksi di Lapangan Kepodang masih bergantung pada penyelesaian jaringan pipa Kalija I oleh konsorsium PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR).

Jaringan itu berfungsi mengalirkan gas dari Lapangan Kepodang ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tambak Lorok, Semarang. Jika pembangunan pipa dan pemasangan alat produksi berjalan sesuai jadwal, Lapangan Kepodang bisa memproduksi gas 20 mmscfd. Sedangkan, pada fase puncaknya, diharapkan produksi gas dari lapangan tersebut bisa mencapai 140 mmscfd.

Sementara itu, Juru bicara PGN Irwan Andri Atmanto mengatakan saat ini konsorsium PGN dan Bakrie and Brothers sudah melakukan pekerjaan pemancangan pondasi untuk fasilitas stasiun penerima gas alias Onshore Receiving Facility (ORF).

Selain itu, mereka juga sudah melakukan survei pemetaan bawah air laut atau survey bathymetry laut dan dilanjutkan dengan pemasangan pipa. Konstruksi pipa laut dimulai April sampai Juli 2015.

Adapun tahap penyelesaian pembangunan (mechanical completion) diharapkan bisa rampung Agustus 2015 mendatang. Artinya, produksi Lapangan Kepodang paling cepat harus menunggu selesainya pembangunan pipa sekitar bulan Agustus 2015 mendatang.

Seperti diketahui, proyek pipa gas Kalija I sepanjang 207 kilometer (km) ini awalnya hanya dikerjakan BNBR, namun mangkrak. Akhirnya BNBR menggandeng PGN. Saat ini, PGN menggenggam 80% saham PT Kalimantan Jawa Gas, dan sisanya BNBR.

Editor: Yudho Winarto

new-chin-year-dragon-02

JAKARTA kontan. PT Perusahaan Gas Negara (PGN) kian agresif menjaring pelanggan gas. Buktinya, PGN kini tengah menyasar kalangan pelaku usaha di wilayah Cirebon untuk memanfatkan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Juru bicara PGN Irwan Andi Atmanto mengatakan, saat ini pelaku usaha seperti Industri besar maupun Industri Kecil Menengah (IKM) di Cirebon tercatat melebihi 200 pelanggan. Ia bilang di akhir tahun ini akan ada 68 industri lagi yang akan memakai jargas tersebut.

“Pemakaian jargas dinilai ekonomis, untuk pelaku usaha di Cirebon sendiri hampir setiap bulan bertambah jumlah pelanggannya, target sampai akhir tahun ada penambahan 68 pelaku usaha yang akan jadi pelanggan,” kata Irwan kepada KONTAN, Selasa (7/10).

Ia mengklaim, pemakaian jargas rumah tangga ini akan lebih murah dibandingkan memakai gas LPG. Pasalnya, dilihat dari harga gas LPG 12 kilogram (kg) Rp 125.000, harga jargas bumi sendiri hanya Rp 36.000 per bulannya. “Berbeda jauhkan, kemungkinan jargas bumi ini memang lebih ekonomis dibanding pemakian gas LGP,” klaim Irwan.

Saat ini, untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan menekan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), PGN diminta oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengoperasikan 4.000 sambungan rumah (SR) jargas di Cirebon yang terdiri dari 11sektor. “Saat ini yang sudah teraliri gas 150 rumah tangga,” jelasnya.

PGN sendiri kata Irwan, sampai akhir tahun 2014 ini akan menambah jaringan baru untuk rumah tangga di Cirebon dalam rangka Program PGN Sayang Ibu sebanyak 2.205 rumah. Sehingga nantinya dengan tambahan 4.000 dan 2.205 pelanggan baru itu, PGN akan memiliki pelanggan rumah tangga sebanyak 19.309 rumah di Cirebon.

“Sebanyak 13.104 pelanggan di Cirebon adalah rumah tangga, sisanya adalah pelanggan UKM dan industri” kata Irwan. Penggunaan gas bumi bagi rumah tangga akan mengurangi biaya subsidi LPG 3 kilogram dan menekan impor LPG. Untuk subsidi LPG 3 kg di APBN 2015 menghabiskan anggaran Rp 55 trilyun (T).

Terkait itu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Heri Poernomo mengatakan, telah menyelesaikan jargas yang resmi beroperasi dan akan memenuhi kebutuhan 4.000 sambungan rumah (SR) yang terdiri dari 11 sektor.”Pembangunan jargas tersebut merupakan bukti dari komitmen pemerintah untuk mendukung percepatan konversi energi ke gas bumi,” kata Heri dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (7/10).

Jaringan gas tersebut antara lain memasok 512 SR berada di Kelurahan Kalijaga dan Harjamukti yang masuk dalam sektor 1. Sementara sektor 2 sampai 8 mencapai 2.350 SR yang berlokasi di Kelurahan Kalijaga.

Sektor 9 sebanyak 384 SR berada di kelurahan Kalijaga dan Argasunya serta sektor 10 dan 11 sejumlah 754 SR berada di kelurahan Argasunya.

Penyaluran gas ini merupakan kerjasama Kementerian ESDM dengan PT PGN yang mendapatkan penugasan dari Ditjen Migas untuk mengoperasikan jargas di 3 wilayah yaitu Rusun Jabodetabek 5.234 SR, Kota Cirebon 4.000 SR, dan Kabupaten Bogor 4.000 SR.

Menurutnya, cadangan gas bumi Indonesia diperkirakan cukup untuk dipergunakan selama 60 tahun ke depan. Sementara produksi minyak bumi, selama 5 tahun terakhir terus menunjukkan penurunan. Maka dari iru kata Heri , pemanfaatan gas bumi harus terus ditingkatkan, termasuk untuk sektor rumah tangga dan transportasi.
Editor: Yudho Winarto

Emoticons0051

JAKARTA- Perusahaan Gas Negara (PGN) berencana membangun pengisian bahan bakar gas (BBG) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dekat aliran pipa gas PGN sebagai langkah mempercepat pembangunan infrastruktur di Jakarta.

“Jumlah infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Mobile Refueling Unit (MRU) di Jakarta masih sangat terbatas hal itu bisa menjadi salah satu terobosan pengadaan infrastruktur,” kata juru bicara PGN Irwan Andri Atmanto di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dari 700 km pipa PGN yang beroperasi di jakarta untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan pusat perbelanjaan, ada 60 SPBU yang berpotensi disambungkan dengan pipa gas.

“Nanti modelnya di SPBU bisa dipasangi dispenser pengisian gas, bisa satu atau dua sehingga masyarakat akan lebih mendapatkan BBG,” katanya Pihaknya akan mengusulkan hal tersebut ke pemerintah supaya ada kerjasama dengan pemilik SPBU terutama yang berada di bawah naungan Hiswana Migas.

“Tentu terobosan ini butuh pembicaraan dengan pemilik SPBU, himpunan, dan BPH Migas sebagai regulator jembatan kerjasama,” kata Irwan.

Menurut Irwan, saat ini jumlah tempat pengisian BBG di Jakarta masih sedikit yakni baru ada 3 SPBG PGN, 14 SPBG mitra dan 3 MRU.

Tahun 2014 ini, lanjut dia, PGN juga akan menambah sekitar 12 tempat pengisian gas untuk mengatasi keterbatasan itu. “Intinya kita siap untuk menyambung saluran pipa gas ke SPBU, apalagi Pemprov DKI sangat mendukung konversi BBM ke BBG karena lebih murah dan aman,” katanya. (ant/gor)

 

http://investor.co.id/energy/pgn-akan-bangun-pengisian-gas-di-spbu/95013

Sumber : INVESTOR DAILY

gifi

JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berencana menggandeng Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) untuk membangun 60 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di areal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Lokasinya akan menyesuaikan dengan pipa 760 kilometer (km) milik PGN di DKI Jakarta.

Juru Bicara PGN, Irwan Andri Atmanto mengungkapkan, nantinya, 60 SPBG itu akan dibangun di DKI Jakarta; khususnya di daerah yang dekat dengan aliran pipa gas milik PGN. “Hampir ada di seluruh Jakarta, seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara,” katanya kepada KONTAN, Minggu (14/9).

Irwan berharap, Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mau memfasilitasi rencana kerjasama dengan Hiswana Migas supaya bisa segera terwujud. “BPH Migas bisa membantu PGN menjadi jembatan ke pemerintah untuk bisa membangun SPBG,” jelasnya.

Jika kerjasama ini bisa terealisasi, Irwan memperkirakan setidaknya dalam waktu tiga bulan cukup untuk memasang pipa, memodifikasi lokasi, dan mendirikan bangunan SPBG di lokasi SPBU yang sudah berdiri. “Itu waktu yang dibutuhkan di luar izin dan pemesanan order alat,” terangnya.

Irwan menjelaskan, bentuk skema bisnis ini hingga ini masih dibahas oleh Hiswana Migas selaku pemilik SPBU dan PGN. Siapa yang akan menyediakan dispenser gas disetiap SPBU juga belum dipastikan. “Kami baru menyampaikan idenya,” ujarnya.

Dalam perkiraan manajemen PGN, untuk setiap SPBG yang dibangun PGN hanya membutuhkan investasi sekitar Rp 20 miliar. Artinya, untuk berinvestasi sebanyak 60 SPBG, dana yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 1,2 triliun.

Total investasi sebesar ini tentu saja lebih murah ketimbang PGN berinvestasi sendiri. Sebab, dengan kerjasama ini, berarti PGN tak perlu lagi repot-repot membeli lahan sendiri.

Ide menggandeng pemilik SPBU itu bertujuan untuk mempercepat konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke BBG. “Apakah setuju atau tidak dengan rencana PGN, kami serahkan ke pemilik SPBU dan Hiswana Migas,” kata dia.

http://industri.kontan.co.id/news/pgn-mengajak-spbu-membangun-60-spbg

Sumber : KONTAN.CO.ID

jakarta- C1KAMP3K BARU (LRT too)

bird

deLadeni.com, Jakarta – Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) akan mengulang sejarah 29 tahun lalu, yaitu pemutaran perdana kontruksi _pier head_ dengan Teknologi Sosrobahu di Pier Nomor P.179 KM. 21+600, atau sisi utara (Grand Wisata) arah Cikampek, pada hari Rabu, 13 Desember 2017, mulai pukul 19.00 WIB.

AVP Coorporate Communication PT Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso mengatakan teknologi Sosrobahu atau landasan putar bebas hambatan adalah legenda dunia teknik sipil Indonesia yang pertama kali digunakan pada tanggal 27 Juli 1988 yang lalu. Teknologi Sosrobahu yang ditemukan oleh Tjokorda Raka Sukawati lahir sebagai jawaban atas sulitnya membangun kontruksi jalan di atas jalan yang sudah beroperasi dan padat volume kendaraan seperti halnya di Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated).

BACA JUGA : Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated Mulai Konstruksi, Pengendara Diminta Hati – hati

“Bila memakai teknik konstruksi konvensional, dipastikan sebagian besar lajur jalan akan ditutup dan membuat kemacetan jalan,” kata Heru.

Namun dengan Teknologi Sosrobahu semua bisa diatasi karena _Pier Head_ terlebih dulu dicor sejajar garis jalan tanpa memerlukan _space_ ruang bebas yang besar. Setelah itu _Pier Head_ barulah diputar sekitar 90 derajat hingga melintang garis jalan.

Teknologi Sosrobahu banyak diterapkan di sejumlah negara seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Bahkan di Filipina Teknologi Sosrobahu ini digunakan untuk membuat salah satu jalan layang terpanjang di Metro Manila, yakni Metro Manila Skyway dari Buendia ke Alabang.

Teknologi Sosrobahu yang lama menghilang akan kembali ke Indonesia sebagai salah satu solusi dunia konstruksi dalam proses Pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II (Elevated) yang membentang dari Cikunir-Karawang Barat sepanjang 38 Km.

BACA JUGA : Maret 2019 Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) Harus Rampung

 
Sesuai jadwal pelaksanaan, maka pemutaran _Pier Head_ dengan Teknologi Sosrobahu secara kontinu akan dimulai Januari 2018, namun karena PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (PT JJC) menekankan adanya inovasi baru pemutaran memakai _”remote control”,_ tidak lagi memakai _crane_ sebagaimana yang selama ini dilaksanakan, maka diputuskan untuk melakukan pemutaran perdana lebih awal untuk bahan evaluasi sehingga jadwal pemutaran secara kontinu tetap dapat dilakukan _on schedule_.

Pemutaran perdana _pier head_ menggunakan Teknologi Sosrobahu ini disaksikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, dan Direktur Pengembangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Hasanudin.

Tidak ada penutupan lajur jalan tol selama pemutaran perdana _Pier Head_ dengan Teknologi Sosrobahu tersebut. Meski demikian, Pengguna Jalan tetap diimbau untuk antisipasi perjalanan dan berhati-hati saat melintas di lokasi kegiatan.

Lebih dari 200 _pier head_ akan diputar menggunakan Teknologi Sosrobahu di proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated). Jadwal pemutaran seluruh _pier head_ akan dimulai dari pertengahan bulan Januari 2018 hingga bulan Oktober 2018, yang akan berlangsung selama +- 10 menit pada setiap proses pemutaran _pier head._

BACA JUGA : Pemasangan Balok Girder Jembatan Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Pengguna Jalan Diminta Waspada

Hak pengusahaan dan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) dipegang oleh PT JJC, yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 80% dan PT Ranggi Sugiron Perkasa sebesar 20 persen .

BUDI R MUDJO

new-chin-year-dragon-02

Bisnis.com, JAKARTA – Konstruksi jalan tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) akan mengulang sejarah 29 tahun lalu yaitu dengan menggunakan teknologi Sosrobahu di Pier Nomor P.179 KM. 21+600, atau sisi utara (Grand Wisata) arah Cikampek, pada Rabu (13/12/2017) mulai pukul 19.00 WIB.

Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek Djoko Dwijono menjelaskan teknologi Sosrobahu atau landasan putar bebas hambatan adalah legenda dunia teknik sipil Indonesia yang pertama kali digunakan pada 27 Juli 1988.

Teknologi Sosrobahu yang ditemukan oleh Tjokorda Raka Sukawati lahir sebagai jawaban atas sulitnya membangun kontruksi jalan di atas jalan yang sudah beroperasi dan padat volume kendaraan seperti halnya di Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated).

“Memang secara konstruksi sedikit lebih mahal ketimbang teknik konvensional, tetapi banyak manfaat dari segi ekonominya,” ujarnya di sela-sela seremoni pemutaran pier-head pada Rabu.

Dia mengungkapkan bila memakai teknik konstruksi konvensional, dipastikan sebagian besar lajur jalan akan ditutup dan membuat kemacetan jalan.

Namun, dengan teknologi Sosrobahu semua bisa diatasi karena pier head terlebih dulu dicor sejajar garis jalan tanpa memerlukan ruang bebas yang besar. Setelah itu pier head barulah diputar sekitar 90 derajat hingga melintang garis jalan.

Teknologi Sosrobahu merupakan jawaban atas sulitnya membangun kontruksi jalan di atas jalan yang sudah beroperasi dan padat volume kendaraan

Teknologi Sosrobahu banyak diterapkan di sejumlah negara seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Bahkan di Filipina teknologi ini digunakan untuk membuat salah satu jalan layang terpanjang di Metro Manila, yakni Metro Manila Skyway dari Buendia ke Alabang.

Teknologi Sosrobahu yang lama menghilang akan kembali ke Indonesia sebagai salah satu solusi dunia konstruksi dalam proses pembangunan jalan tol Layang Jakarta-Cikampek II (Elevated) yang membentang dari Cikunir-Karawang Barat sepanjang 38 km.

Sesuai jadwal pelaksanaan, maka pemutaran pier head dengan teknologi Sosrobahu secara kontinyu akan dimulai Januari 2018.

Namun, karena PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (PT JJC) menekankan adanya inovasi baru pemutaran memakai remote control, tidak lagi memakai crane sebagaimana yang selama ini dilaksanakan, maka diputuskan untuk melakukan pemutaran perdana lebih awal untuk bahan evaluasi sehingga jadwal pemutaran secara kontinu tetap dapat dilakukan on schedule.

Pemutaran perdana pier head menggunakan Teknologi Sosrobahu ini disaksikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, dan Direktur Pengembangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Hasanudin.

Lebih dari 200 pier head akan diputar menggunakan Teknologi Sosrobahu di proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated). Jadwal pemutaran seluruh pier head akan dimulai dari pertengahan Januari 2018 hingga Oktober 2018, yang akan berlangsung selama sekitar 10 menit pada setiap proses pemutarannya.

Hak pengusahaan dan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) dipegang oleh PT JJC, yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 80% dan PT Ranggi Sugiron Perkasa sebesar 20%.

reaction_1

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10) siang.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar sejam itu, Presiden menyatakan masalah utama yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah persoalan kemacetan dan banjir.

“Pertama, saya titipkan agar MRT [Mass Rapid Transport] ini dicek terus. Kemudian 2018, di atas jalan itu semuanya harus sudah bersih, karena akan mempunyai tamu Asian Games itu sebanyak 30.000-an tamu nanti yang akan datang. Sehingga jalan-jalan kita juga harus bersih. Trotoar kalau mau dikerjakan juga segera,” kata Jokowi kepada wartawan seusai membuka Rakernas Walubi di JI Expo Kemayoran Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Presiden menekankan agar persoalan-persoalan segera selesai sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018. “Sudahlah, bangun apa di pinggir jalan, sudah semuanya harus bersih, jangan sampai kelihatan pas Asian Games kita masih gali-gali apa itu. Itu yang saya perintahkan,” ujarnya.

Kedua, Presiden mengemukakan agar transportasi massal lain seperti Light Rail Transit (LRT) diselesaikan. Pasalnya, berbagai moda transportasi massal ini akan mengurangi secara bertahap kemacetan di Jakarta yang diestimasi mencapai Rp28 triliun setiap tahun.

“Ini yang harus konsentrasi dikerjakan. Kalau ada masalah pembebasan ya segera diselesaikan. Supaya targetnya tepat waktu. MRT, LRT. Dan juga melanjutkan east-west, LRT, juga dilanjutkan semuanya. Untuh bisa masuk ke kota sesuai dengan transway yang sudah ditetapkan,” ungkap Presiden.

Ketiga, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpesan pada penerusnya itu terkait dengan penataan kawasan kumuh. Presiden Jokowi menyampaikan agar Jakarta benar-benar menjadi kota yang memiliki penataan yang baik, termasuk tata ruang dan penghijauan. Dia mengatakan, Jakarta sanggup melakukan hal itu dengan kapasitas anggaran daerah yang dimiliki saat ini.

Keempat, banjir. Presiden menyebutkan agar Anies-Sandi bisa menindaklanjuti pembebasan dua Banjir Kanal Barat lain yang masih terhambat. Hingga kini, hanya ada satu banjir kanal dan sodetan trowongan dari Ciliwung ke Banjir Kanal Barat.

Presiden memerintahkan pemda DKI untuk segera menindaklanjuti pembebasan untuk mengurangi banjir Jakarta. Sebab, dia menjelaskan apabila Ciliwung meluap, maka arus air bisa diarahkan ke Banjir Kanal Timur.

“Ini yang saya sampaikan, ada hal yang belum-belum selesai segera diselesaikan. Kemudian juga yang berkaitan dengan waduk Sukamahi, Ciawi-Sukamahi. Itu juga, tapi itu pemerintah pusat akan segera juga kita kerjakan. Sehingga air yang berasal dari atas itu bisa kita cegah dulu di waduk itu,” papar Presiden.

Menurut Presiden, semua perintah tersebut merupakan program lama. “Kemudian berpindah, ini kita ambil alih, pusat yang ngerjakan, itu juga akan mengurangi banjir, ini juga terus kita memperbaiki apa yang belum baik,” ungkapnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa tidak ada masalah komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Da menekankan, dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tertulis jelas bahwa tanggung jawab akhir pengawasan dan pembinaan ada di Presiden. “Jelas,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menerima kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10) siang. Dalam pertemuan yang dimulai pukul 11.10 WIB, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Usai pertemuan yang berlangsung selama satu jam, Anies menjelaskan kepada para jurnalis bahwa pertemuan dengan Kepala Negara membahas setidaknya enam topik, utamanya terkait persiapan Asian Games 2018. “Jakarta menjadi salah satu kota penyelenggara dan kita harus bersiap untuk itu. Detailnya kami bicarakan,” ujar Anies.

new-chin-year-dragon-02

JAKARTA, KompasProperti – Bagi Anda yang ingin meninggalkan Jakarta menuju Jawa melalui ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, siap-siap menghadapi kemacetan.

Pasalnya, proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (tol layang), cukup berkontribusi terhadap kemacetan yang terjadi.

Saat hendak ke wilayah Jawa Barat pada Minggu (21/5/2017), KompasProperti sempat merasakan kemacetan tersebut. Mulanya, ada empat jalur yang dapat dilalui kendaraan sebelum memasuki Gerbang Tol Cikarang Utama I yang memiliki sebelas gerbang itu.

Namun, setelah melalui gerbang tol tersebut, kemacetan terjadi, tepatnya di Kilometer 32. Hal itu disebabkan adanya penyempitan jalur atau bottle neck, dari semula empat jalur menjadi tiga jalur.
Rute Jalan To Jakarta-Cikampek II Elevated.(PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek)
Sejumlah pengemudi kendaraan yang melalui jalur tersebut, baik roda empat, minibus maupun truk, mau tidak mau harus melambatkan laju kendaraannya.
Untuk diketahui, Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated didesain sepanjang 38,6 kilometer. Proyek ini merupakan hasil kerja sama Waskita dengan PT Acset Indonusa Tbk (ACSET) (KSO Waskita-Acset) bersama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek dengan nilai Rp 13,5 trliun.

Dalam kerja sama ini, porsi Waskita adalah 51 persen dan mengerjakan ruas dari Cikunir hingga Cikarang sepanjang 19,7 kilometer.

Adapun ACSET 49 persen dan mengerjakan ruas dari Cikarang hingga Karawang sepanjang 18,9 kilometer. Proyek ini ditarget rampung pada akhir 2018, sehingga dapat digunakan pada 2019.

new-chin-year-dragon-02

TEMPO.CO, Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. akan segera memulai proses konstruksi tol Jakarta – Cikampek II Elevated sepanjang 36 kilometer yang diprakarsai perseroan, setelah menunjuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk KSO PT Acset Indonusa Tbk sebagai kontraktor pelaksana proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 16 triliun.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani mengatakan proses konstruksi akan dimulai dengan pelebaran satu lajur tambahan di ruas tol Jakarta – Cikampek selama tiga bulan. Setelah itu, proses konstruksi untuk tol layang yang berada di tengah jalan tol eksisting ini baru dilakukan.

“Tol elevated ini 2019 harus selesai. Kontraktor baru ditunjuk. Tol ini dibangun di tengah-tengah, jadi kebutuhan lahan tidak sampai 10 persen paling di exit dan interchange saja,” ujar Desi, Jumat, 3 Maret 2017.

Desi mengatakan, tol ini akan melayang sejak interchange Cikunir, hingga KM 36 Karawang Timur di tol Jakarta – Cikampek. Adanya tol ini diharapkan dapat memecah volume kendaraan yang mengarah ke Bandung agar tidak menumpuk di tol Jakarta- Cikampek eksisting.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengingatkan badan usaha untuk tetap memenuhi SPM kendati konstruksi tol baru tengah dilakukan. Pasalnya, di saat yang sama, sejumlah proyek seperti proyek Kereta Ringan atau Light Rail Transit (LRT) dan Kereta Cepat atau High Speed Train Jakarta-Bandung juga tengah dibangun dengan memanfaatkan sisi kiri dan kanan jalan tol Jakarta-Cikampek.

Ketiga proyek berjalan itu berpotensi mengakibatkan kemacetan lebih parah di ruas tol terpadat di Indonesia, di mana rata-rata dilalui 65 ribu kendaraan  setiap harinya. “Ada 3-4 lajur, dipakai untuk pekerjaan pasti akan berkurang, kalau tidak ada pelebaran ini maka akibatnya antreannya bakal semakin panjang,” ujar Herry.

Untuk meminimalkan potensi kemacetan, dia menganggap teknologi Sosrobahu menjadi salah satu solusi. Teknologi ini diciptakan oleh Insinyur Tjokorda Raka Sukawati, dan pertama kali digunakan pada dekade 80-an dalam pembangunan tol Cawang—Tanjung Priok. Selain itu, juga telah digunakan dalam proyek jalan tol melayang Metro Manila atau Metro Manila Skyway di Filipina.

Teknologi sosro bahu menggunakan engsel putar yang dipasang antara ujung tiang pancang dengan kepala tiang atau biasa disebut pier head. Dengan teknologi ini, proses pengecoran kepala tiang penyangga jalan tol bisa dilakukan sejajar dengan arah jalan sehingga bisa mengurangi penggunaan ruang jalan saat pengecoran.

Dengan menggunakan teknik ini pada konstruksi tol Jakarta – Cikampek Layang, diharapkan kontraktor tak memakan lahan konstruksi di tengah tol sebanyak teknik konvensional. Apalagi, teknik sosrobahu ini juga sudah dapat dioperasikan secara otomatis sehingga kontraktor tak perlu menggunakan crane untuk memutar kepala tiang.

BISNIS.COM

doraemon

Pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II diproyeksikan menelan investasi
senilai Rp 16 triliun.
Konstruksinya segera dimulai pasca penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan
tol (PPJT) antara PT Jasa Marga Jalan layang Cikampek selaku Badan Usaha Jalan Tol
(BUJT) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek
II dirancang sepanjang 36,4 kilometer. Basuki mengharapkan jalan tol ini mampu
menjadi solusi dalam mengurai kepadatan lalu lintas di sekitarnya dan memperlancar
distribusi yang mampu mengurangi biaya logistik nasional. (nlt)

Perjanjian Proyek Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) dan jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) resmi ditandatangani oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Dengan dibangunnya kedua tol itu, nantinya akan mempercepat program 1.000 km yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Hari ini ada dua ruas tol yang akan dilakukan pembangunannya maka ini akan mempercepat progres 1.000 km jalan tol,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR Jakarta, Senin (5/12/2016).

Basuki optimis program 1.000 km jalan tol akan cepat selesai, mengingat proyek tol Trans Sumatera dan Trans Jawa sudah hampir selesai dikerjakan.

“Tol Trans Sumatera, Bakaehuni-Terbanggi kemudian jalan tol Padang-Medan-Binjai akan kita operasikan dan Indralaya dan mudah-mudahan Bawen-Salatiga dioperasikan, Solo-Ngawi sudah, Ngawi-Kertosono kita operasikan 2017 ini,” lanjutnya.

Kemudian lanjut Basuki, Legundi-Bunder akan menambah panjang ruas tol sebanyak 38 km. “Saya yakin program 1000 km jalan tol dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) akan tercapai,” tambahnya.

http://economy.okezone.com/read/2016/12/05/320/1558983/2-tol-baru-dibangun-program-1-000-km-semakin-dekat
Sumber : OKEZONE.COM

ets-small

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembangunan Jalan Layang Tol Jakarta-Cikampek atau Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 (Elevated) akan dimulai pada 2017 mendatang.

Pekerjaan ini didahului dengan pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek. PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek selaku badan usaha jalan tol (BUJT) memastikan hal tersebut.

“Pelebaran justru dilakukan di awal. Begitu desain kontraktornya sudah fix, langsung kami laksanakan awal tahun depan,” kata Direktur Utama PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek Djoko Dwijono, di Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Konstruksi jalan tol sepanjang 36,84 kilometer ini akan dilakukan di atas Jalan Tol Jakarta Cikampek yang sudah ada, mulai dari Simpang Susun Cikunir sampai dengan Simpang Susun Karawang Barat.

Rencana pelebaran jalan di Tol Jakarta Cikampek dalam rangka pembangunan Jakarta-Cikampek II (Elevated).

Dengan begitu, maka nantinya Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek akan melewati sepuluh kawasan.

Ke-10 kawasan itu adalah:

  1. Cikunir
  2. Bekasi Barat
  3. Bekasi Timur
  4. Tambun
  5. Cibitung
  6. Cikarang Utama
  7. Cikarang Barat
  8. Cibatu
  9. Cikarang Timur
  10. Karawang Barat

Pembangunannya yang melewati beberapa kawasan tentunya menimbulkan kendala. Ada beberapa hal yang diakui Djoko akan menjadi kendala atau tantangan.

Djoko menjelaskan, begitu selesai melebarkan jalan, pengerjaan selanjutnya adalah meletakkan pier di tengah-tengah jalan tol eksisting.

“Seperti yang teman-teman pernah lihat mungkin di Cawang ke Tanjung Priok, nah itu buat fondasinya agak susah dan banyak. Itu karena 36 kilometer kan dibagi 60 meter-an akan ada sekitar 600 pier, ya,” tambah dia.

Selain itu, kendala berikutnya adalah sinkronisasi dengan proyek pembangunan lainnya di sekitar Jalan Tol Jakarta-Cikampek seperti pembangunan light rail transit (LRT).

Djoko mengakui, pihaknya tengah mencari konsultan yang bisa menggabungkan rencana-rencana pembangunan di sekitarnya supaya Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek ini tetap bisa sesuai standar pelayanan minimum (SPM).

Tantangan lainnya adalah ketersediaan lahan gerbang Cikarang Utama, cable stayed Grand Wisata, dan Jembatan Lengkung Kemala Lagoon yang ada di jalur pembangunan Jalan Tol Layang tersebut.

Hal berikutnya yang menjadi tantangan adalah 34 overpass eksis yang dilintasi Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek dan juga relokasi berbagai utilitas, seperti 11 saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet), 128 penerangan jalan umum (PJU), 83 rambu, 15 kabel serat optik, serta 10 pipa gas dan minyak.

 new-chin-year-dragon-02

Jakarta detik – Proses lelang investasi jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated(melayang) telah berakhir. Konsorsium PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan PT Ranggi Sugiron Perkasa ditetapkan sebagai pemenang.

Dari data monitoring jalan tol yang diterbitkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jalan tol ini akan memiliki panjang 36,4 kilometer (km) yang akan dikerjakan dengan sistem build, operate, transfer (bot).

Dari data tersebut, dicantumkan, nilai investasi untuk jalan tol layang ini mencapai Rp 14,13 triliun dengan biaya konstruksi mencapai Rp 9,5 triliun.

Pihak Jasa Marga selaku pemrakarsa proyek ini sebenarnya telah melakukan kajian awal untuk pembangunan jalan tol ini. Proses pembangunan jalan tol ini diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 15 bulan.

Pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek Layang sudah sangat mendesak. Berdasarkan data Jasa Marga, volume lalu lintas di ruas tol Jakarta-Cikampek pada bulan Maret 2016 tercatat 18.657.532 kendaraan, tumbuh 5% dari periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 17.659.441 kendaraan. (dna/drk)

new-chin-year-dragon-02

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. membuka peluang bagi perusahaan lain untuk menggarap proyek tol Jakarta-Cikampek Elevated sepanjang 36,4 km.

Anggiasari Hindratmo, Direktur Keuangan Jasa Marga, mengatakan saat ini perseroan melihat peluang penjajakan baik dengan calon mitra lokal maupun asing.

“Kalau sendiri kami gak kuat, kami lihat ada penjajakan ,” jelasnya kepada Bisnis.com seusai rapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (6/9/2016).

Proyek Jakarta-Cikampek Elevated merupakan inisiatif dari Jasa Marga guna mengurai kemacetan di ruas tol tersebut. Sebagai inisiator, Jasa Marga mendapat hak mencocokkan harga atau right to match dalam proses tender.

Dengan hak ini, Jasa Marga berpeluang besar memenangkan lelang. Saat ini, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) baru membuka tahap prakualifikasi lelang tol Jakarta-Cikampek Elevated. BPJT menaksir biaya konstruksi untuk tol ini mencapai Rp9,5 triliun.

Di sisi lain, perusahaan bersandi saham JSMR itu juga tengah menyiapkan pendanaan untuk ruas tol Jakarta-Cikampek Elevated. Anggiasari menyebut, sebagian kecil pendanaan ruas tol tersebut akan menggunakan dana hasil penerbitan saham baru.

Total target dana penerbitan saham baru mencapai Rp1,8 triliun dengan Rp1,25 triliun diantaranya merupakan penyertaan modal negara (PMN). Adapun, sisanya dari investor publik.

new-chin-year-dragon-02

Jakarta detik- Macet parah yang kerap terjadi di dalam ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, disiasati PT  Jasa Marga (Persero) Tbk dengan membuat rest area darurat di beberapa titik.

Direktur Operasi II Jasa Marga, Subakti Syukur mengungkapkan, penambahan rest area darurat ini dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan SPM (standar pelayanan minimal).

“Kalau lihat di hari puncak libur rest area selalu penuh, bikin macet. Saking penuhnya kita atur dengan membuat parkir B. Kita sudah mulai buat di KM 18. Menjelang tahun baru 2017 sudah bisa dioperasikan,” jelas Subakti di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (17/10/2016).

“Tapi ini hanya untuk masa libur saja. Jadi hanya untuk toilet, solat, dan tempat duduk untuk berhenti (istirahat), tidak ada tenant yang menjual makanan. Kita buat di KM18, KM 59, dan KM 41, begitu juga sebaliknya. Itu yang kita lakukan untuk perbaikan SPM,” tambahnya.

Secara keseluruhan untuk peningkatan layanan, termasuk mengurangi kemacetan di dalam tol, operator jalan tol pelat merah tersebut menggelontorkan dana Rp 200 miliar di tahun 2017.

“Khusus untuk 2017 bahkan kita siapkan Rp 200 miliar untuk tambah pelayanan. Kita tambah gardu di beberapa pintu tol, pasang CCTV, pelebaran bahu jalan, dan sebagainya,” terang Subakti. (dna/dna)

ets-small

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis proyek pembangunan jalan tol layang (elevated) Jakarta-Cikampek bisa dimulai lebih cepat di tahun ini. Tol yang akan dimulai dari Jatibening ini khusus diperuntukkan bagi kendaraan pribadi.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, tahapan pra kualifikasi tender proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek telah selesai. Kini, fase selanjutnya memasuki tender.

“Sekarang sudah pemasukan tender karena pra kualifikasi sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dimulai tahun ini,” ujarnya saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Target ini lebih cepat dibanding perkiraan PT Jasa Marga Tbk, sebagai peserta lelang proyek yang menargetkan konstruksi tahun depan.

Basuki menambahkan, proyek pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek akan memakan waktu 2-3 tahun karena tidak ada pembebasan lahan.

“Nanti mobil-mobil kecil saja yang akan naik ke atas (lewat tol layang). Sedangkan jalur truk masih di bawah. Tapi kita belum dapat hitungan bisa nurunin berapa persen kemacetan,” terang Basuki.

Sebelumnya pada 24 Agustus 2016 lalu, Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman mengungkapkan, jalan tol layang Jakarta-Cikampek akan membentang sepanjang 45 km. Dimulai dari Jatibening menuju arah Cikampek. Saat ini proses lelang di Kementerian PUPR masih dalam tahap prakualifikasi.

“Masih prakualifikasi, mudah-mudahan selesai minggu ini karena kalau tidak salah tinggal diumumkan saja. Panjangnya 45 km dari Jatibening,” ujar dia.

Adityawarman menjelaskan, setelah tahapan prakualifikasi, fase selanjutnya adalah penawaran dan nama pemenang lelang proyek jalan tol layang yang diharapkan dapat diumumkan akhir 2016.

Perusahaan konsorsium Jasa Marga seperti diketahui ikut dalam tender proyek tersebut bersaing dengan kontraktor lain, meskipun ide berasal dari BUMN ini.

Lebih jauh Adityawarman mengatakan, proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek diperkirakan memakan waktu 15 bulan. Dalam pembangunannya pun, memperhatikan manajemen trafik, kebersihan, dan ketertiban.

“Waktu penyelesaian proyek hampir 15 bulan. Kalau kita menang, kita susun manajemen proyeknya, manajemen trafik, mencari kontraktor yang bisa menjaga kebersihan, ketertiban berlalu lintas. Kita juga akan bekerja 2 shift, siang dan malam karena trafik di Jakarta-Cikampek sudah padat,” tutur dia.

Menurut dia, pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek dilakukan untuk menambah kapasitas. Pembangunan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di sepanjang rute Jakarta-Cikampek. (Fik/Gdn)

Emoticons0051

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebagai inisiator pembangunan jalan layang (elevated) tol Jakarta-Cikampek, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menginginkan kontraktor yang nantinya menang tender memprioritaskan kebersihan dan ketertiban lalu lintas saat pengerjaan proyek.

Direktur Utama Jasa Marga, Adityawarman mengatakan, seperti proyek-proyek pada umumnya, penggalian dan pengangkatan tanah haruslah dilakukan pada malam hari atau di luar jam kerja agar tidak mengganggu para pengguna jalan.

“Tidak boleh mengeluarkan seenaknya pengangkutan tanah, ini nanti syarat kontraktor yang akan menggarap, harus punya komitmen menjaga kebersihan dan tertib lalu lintas,” ujar Adityawarman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Selain mengatur pola waktu pengangkutan tanah, kontraktor juga harus bekerja di luar jam kerja kantor.

Tujuannya agar tidak semakin memperparah kemacetan akibat adanya proyek pembangunan tersebut.

“Ini proyek adanya di daerah padat, jangan sampai ini malah menganggu. Sebenarnya kalau terganggu sih sudah pasti, tapi bagaimana kita meminimalisir gangguan ini,” tandas Adityawarman.

Menurut Adityawarman, pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang saham mayoritas tengah melakukan proses pra kualifikasi untuk mencari calon investor proyek jalan layang tol yang pengerjaannya ditargetkan awal tahun 2017.

“Prosesnya kurang lebih 15 bulan, awal tahun 2017 bisa mulai konstruksinya dan 2018 sudah beroperasi,” ucapnya.

Sekadar informasi, proyek yang rencananya akan menelan biaya investasi hingga Rp 12 triliun ini akan membentang dari Jatibening hingga kilometer (Km) 45 jalan tol Jakarta-Cikampek.

Proyek elevated tersebut disebut-sebut akan mampu mengurai kemacetan yang terjadi di gerbang tol Cikarang Utama saat jam sibuk.

 new-chin-year-dragon-02

Bisnis.com, JAKARTA—PT Jasa Marga (Persero) Tbk tengah mengkaji kemungkinan pemakaian struktur baja untuk proyek Jakarta—Cikampek Elevated yang diprakarsai perseroan dan kini tengah memasuki tahap pelelangan.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Adityawarman mengatakan hal tersebut sesuai dengan permintaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ingin meningkatkan pemakaian baja pada proyek infrastruktur, termasuk jalan tol.

“Kita sedang melakukan perhitungan dengan para ahli, karena itu jembatannya hampir 48 km atau 50 km. Kalau memang kenyataannya pakai baja lebih murah kenapa tidak? kedua kita juga bisa memanfaatkan produksi baja Indonesia yang sekarang lagi turun,” ujarnya, Jumat (01/07)

Meski demikian, pihaknya belum bisa memperkirakan seberapa besar efisiensi biaya konstruksi yang dapat dilakukan bila konstruksi jalan tol menggunakan baja. Namun bila kontruksi dengan baja menghasilkan biaya yang lebih mahal ketimbang beton, maka dia akan membicarakannya kembali dengan Menteri PUPR. Sejauh ini, estimasi biaya investasi tol layang ini dengan menggunakan struktur beton berkisar antara Rp12 triliun hingga Rp17 triliun.

“Kalau mahal ya mungkin kita akan lapor ke Pak menteri karena akan menaikkan investasi kami karena IRR- nya turun, kira-kira begitu. Hari ini saya belum bisa informasikan karena masih dihitung, tapi kira-kira bisa lebih murah,” ujarnya.

Adit menambahkan saat ini perseroan telah mengambil dokumen yang diperlukan untuk mengikuti babak prakualifikasi. Dokumen tersebut rencananya akan dikembalikan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk dievaluasi oleh panitia lelang guna menentukan badan usaha yang berhak mengikuti tender selanjutnya.

Dari studi kelayakan yang dilakukan JSMR, tol Jakarta—Cikampek Elevated ini akan dibangun mulai dari Jatiwaringin, Gerbang Pondok Gede Timur hingga Karawang KM 48. Perseroan telah memastikan bahwa trase tersebut tidak akan saling mengganggu dengan proyek lainnya yang akan dibangun di daerah tersebut, seperti LRT Jabodetabek dan kereta cepat Jakarta—Bandung.

Berdasarkan data situs JSMR, volume lalu lintas di ruas tol Jakarta—Cikampek pada bulan Maret 2016 tercatat 18.657.532 kendaraan, tumbuh 5% dari periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 17.659.441 kendaraan. Dengan dibangunnya tol Jakarta—Cikampek II Elavated ini diharapkan dapat menambah kapasitas jalan sehingga mampu menampung lebih banyak kendaraan dan mengurai kemacetan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan sebelumnya pihaknya telah meminta Badan Pengatur Jalan Tol untuk mempercepat proses pelelangan ruas tol Jakarta—Cikampek Elevated. Pasalnya, volume kendaraan ada di Jabodetabek telah melebihi kapasitas jalan yang ada.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah belum memutuskan apakah akan menggunakan baja untuk ruas tol tersebut. Untuk itu pihaknya masih menunggu hasil kajian dari badan usaha.

“Belum diputuskan apakah akan pakai baja atau tidak, tetapi bisa saja dibikin hybrid atau perpaduan antara struktur beton dan baja,” ujarnya.

Pemerintah mengumumkan pelelangan investasi empat ruas jalan bebas hambatan baru pada Rabu (22/6) dengan total panjang 190 km. Empat ruas tol tersebut terdiri atas dua ruas pemrakarsa badan usaha yakni Jakarta—Cikampek Elevated II dan Krian—Legundi—Blunder, sedangkan dua ruas lain prakarsa pemerintah yakni tol Serang—Panimbang dan Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Kepala Panitia Lelang Pengusahaan Jalan Tol Eka Pria Anas mengatakan tahap prakualifikasi atau tahap paling awal dari proses lelang akan dilaksanakan hingga 13 Juli mendatang. Selama tahapan ini para calon investor yang berminat pada proyek tersebut dapat mengambil dokumen lelang, mengisi kelengkapannya dan mengembalikan dokumen tersebut lengkap dengan kelengkapan dokumen yang disyaratkan.

Sejauh ini sejumlah badan usaha telah mengambil dokumen lelang untuk keempat ruas tersebut, antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Nindya Karya, dan PT Citra Marga Nusaphala Persada, dan PT Astratel Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kemungkinan besar pada bulan ini melelang empat ruas tol baru dari 10 ruas yang diprakarsai badan usaha jalan tol (BUJT).

Kepala Bidang Investasi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Sudiro Roi Santoso mengatakan berdasarkan kajian pihaknya, ada empat ruas tol yang berpotensi dilelang lebih dulu yakni Jakarta Cikampek elevated, Krian-Legundi-Bunder, Serang-Panimbang, dan Cileunyi-Sumedang-Dawuan.

“Rencananya begitu penlok dari gubernur keluar, Serang-Panimbang bisa kita lelang dalam waktu dekat dan ditambah Cisumdawu yang porsi swasta,” katanya kepada Bisnis.com di Jakarta pada Minggu (5/6/2016).

Adapun tol Cisundawu terdiri dari enam seksi, dengan sua seksi pertama dibiayai APBN dan pinjaman China sementara empat seksi selanjutnya akan ditawarkan ke swasta.

Dirjen Bina Marga Hediyanto W. Husaini menyatakan memang tengah mempersiapkan lelang investasi tol Cisumdawu seksi III-VI senilai Rp5,15 triliun.

“Biaya konstruksi tol seksi swasta ini lebih murah dibandingkan dengan seksi pemerintah, yakni sekitar Rp80 milar per kilometer dibandingkan dengan porsi pemerintah yang mencapai Rp200 miliar per kilometer,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna menyatakan ada dua ruas tol yakni Legundi-Bunder dan Jakarta Layang merupakan ruas yang paling siap untuk dilelang.

Dia memastikan proses lelang Krian-Legundi-Bunder dan Jakarta-Cikampek Layang dilakukan pada tahun ini. Jadwal pelelangan itu rencananya akan dilakukan pada pertengahan tahun. Sementara itu, ruas Serang-Panimbang yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Banten masih menunggu penetapan lokasi.

Terkait hal tersebut dua BUMN telah menyatakan ketertarikannya untuk ikut serta. Direktur Utama PT Waskita Karya M. Choliq mengatakan pihaknya siap untuk mengikuti lelang investasi tol Cisundawu. Namun, pihaknya belum menghitung biaya investasi yang akan disiapkan.

“Kita ikut (lelang) dong, tapi masih jauh itu. Disurvei saja belum, tender belum, jadi kita belum hitung investasinya,” ujarnya.

Senada dengan Choliq, Direktur Operasional PT Wijaya Karya Gandira Gutawa juga menyampaikan minatnya untuk mengikuti tender Cisumdawu. Namun, pihaknya masih menunggu pembebasan lahan oleh pemerintah. “Kita minat ikut, sendiri juga sanggup. Tapi masih tunggu lahannya siap dulu.”

Lebih lanjut Roi memaparkan pihaknya juga tengah mengkaji kemungkinan lelang dua ruas tol lain di Banten yang diprakarsai pengembang properti setelah empat ruas tol yang akan segera dilelang.

Pertama, ruas Semanan-Balaraja sepanjang 31,7 km dengan nilai investasi Rp11,31 triliun yang diusulkan Grup Alam Sutera, sementara ruas Kamal-Teluknaga-Balaraja sepanjang 48,3 km dengan nilai investasi Rp18 triliun diusulkan Salim Group dan Agung Sedayu Group.

Kedua proyek tol di Banten ini diusulkan mengingat kebutuhan transportasi di kawasan tersebut yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tol ini juga diusulkan untuk menunjang sektor properti serta kawasan industri baru yang bermunculan di kawasan tersebut.

Sejauh ini, menurut Roi, kedua ruas tol itu memang belum mendapat persetujuan, tetapi dari sisi kelayakan dia menilai proyek tersebut layak secara finansial termasuk lalu lintas harian. “Kalau ramainya cukup ya, lingkungan Jabodetabek kita masih membutuhkan banyak jaringan jalan.”

Rencananya ruas tol Semanan-Balaraja akan terhubung dengan ruas Serpong-Balaraja yang nantinya juga akan terhubung dengan enam ruas tol dalam Kota Jakarta.

Sementara Kamal-Teluknaga-Balaraja akan terhubung dengan tol Sedyatmo ke Bandara Soekarno Hatta untuk meningkatkan potensi kawasan di wilayah utara Provinsi Banten.

new-chin-year-dragon-02

JAKARTA okezone- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini tengah tancap gas untuk pembangunan proyek infrastruktur. Saat ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono telah melakukan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol, perjanjian penjaminan, dan perjanjian regres proyek jalan tol Batang-Semarang.

Setelah proyek jalan tol Batang-Semarang, pemerintah telah bersiap untuk membangun sejumlah proyek jalan tol lainnya. Proyek ini pun dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Yang sudah, tinggal tanda tangan tadi Manado-Bitung, Samarinda-Balikpapan, Serpong-Balaraja, yang keempat itu ini Batang-Semarang,” kata Basuki saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

[Baca juga: Perjanjian Disepakati, Tol Batang-Semarang Siap Dibangun]

Diperkirakan, total dana pembebasan lahan dalam empat proyek ini mencapai Rp5,3 triliun. Selain itu, juga terdapat beberapa proyek pembangunan jalan tol yang akan dilelang, yaitu Tol Serang-Penimbang dan Cikampek-Jakarta.

“Saya memprioritaskan ini, Cikampek-Jakarta elevated, sekarang kan sudah macet kayak begitu. Dari Karawang Barat sampai dengan Jati Asih, makanya saya kejar-kejar terus,” ungkap Basuki.

Untuk diketahui, anggaran pembangunan jalan tol ini tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Melalui skema KPBU, pemerintah pun menggandeng pihak swasta untuk dapat melakukan pembangunan pada berbagai daerah di Indonesia.

“Selain empat ruas tol ini, kemudian SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Umbulan, Lampung, dan Semarang Barat juga akan digunakan dengan KPBU,” tukasnya.

(rai)

dollar small

Bekasi – Perseroan Terbatas Jasa Marga merencanakan proyek perluasan tol dalam rangka mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan pada masa libur kerja.

“Wacana tersebut masuk dalam program kerja jangka panjang Jasa Marga dalam mengatasi masalah kepadatan kendaraan di ruas jalan tol,” kata Kepala Humas PT Jasa Marga Dwimawan Heru di Bekasi, Rabu (30/3/2016).

Menurut dia, beberapa jaringan tol baru yang saat ini sedang digarap pemerintah di antaranya, Jaringan Tol Lingkar Luar Jakarta II, Jaringan Tol Jakarta-Cikampek II, dan ruas layang Jakarta-Cikampek (Elevated).

Tol JORR II diproyeksikan dapat mengurai kepadatan kendaraan pada jalan bebas hambatan di daerah sekitar Jakarta sekaligus mempermudah akses menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Sementara itu, proyek Jakarta-Cikampek II saat ini sedang digarap pemanfaatan lahannya.

“Prosesnya masih berjalan dengan Jasa Marga sebagai pemerakasa proyek jaringan Tol Jakarta-Cikampek II dan ‘elevated’,” katanya.

Tol Jakarta-Cikampek II diproyeksikan dapat memecah kepadatan kendaraan yang selama ini terjadi di ruas Tol Cikampek.

Tidak hanya itu, Jasa Marga pun menjadi pemerkarsa atas ruas layang Jakarta-Cikampek (Elevated) yang akan dibangun dengan memanfaatkan media Tol Jakarta-Cikampek.

“Akan tetapi, untuk saat ini saya tidak ingin bicara terlalu banyak terkait dengan proyek jaringan jalan ini,” katanya.

Menurut dia, berdasarkan evaluasi pada situasi lalu lintas sepanjang liburan Paskah pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2016, situasi Tol Jakarta-Cikampek mengalami kepadatan kendaraan akibat kapasitas badan jalan yang tidak sesuai dengan volume kendaraan.

“Hasil data kami, jumlah kendaraan yang melintas mencapai 99.042 kendaraan. Situasi ini melebihi prediksi kami yang hanya 94.000 kendaraan,” katanya.

Menurut dia, terjadi peningkatan kendaraan sekitar 21 persen dari situasi normal mencapai 81.534 kendaraan.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2284580/jasa-marga-garap-sejumlah-perluasan-jaringan-tol
Sumber : INILAH.COM

valentineEVERYsmall

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampaknya geram dengan rencana proyek pembangunan LRT yang tak kunjung rampung dan terus dibahas.

Memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai LRT dan Asian Games 2018, Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa ratas ini harus menjadi rapat terakhir. Sehingga, pembangunan LRT dan sarana transportasi penunjang lainnya dapat segera dikerjakan di Jakarta, Bandung dan Palembang.

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

“Ini sudah rapat yang kelima untuk LRT, jangan ada tambahan rapat lagi. Harusnya sore hari ini sudah rampung semua. Kita ingin mempercepat pembangunan LRT baik di Jakarta di jabodetabek, di Palembang, maupun Bandung Raya. Biar ini bisa kita selesaikan semuanya,” tegas Jokowi membuka rapat di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3).

Bahkan kepada kepala daerah yang hadir, Jokowi meminta agar antar sarana transportasi yang akan dibangun tersebut dibuat terintegrasi. Seperti, mulai dari MRT, LRT, bus trans, kereta api.

“Saya juga ingin agar semua terintegrasi ke airport (bandara). Lihat di Palembang, di sini pun nanti LRT-nya yang ke airport atau nanti kereta api atau kereta cepat ke airport. Semua sudah harus dikalkulasi, dihitung, sehingga ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memakai moda transportasi yang disenangi,” katanya.

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0026

Jokowi mengatakan pembangunan alternatif moda transportasi ini sangat mendesak karena berdasarkan data setidaknya Rp 35 triliun kerugian diderita setiap tahunnya karena kemacetan. Dengan perincian Rp 28 triliun kerugian karena kemacetan di Jakarta dan Rp 7 triliun karena kemacetan dari Bandung ke Jakarta.

Momentum Asian Games
Lebih lanjut Jokowi mengharapkan momentum penyelenggaraan Asian Games pada tahun 2018 mendatang harus dijadikan dorongan untuk membangun alternatif moda transportasi yang telah direncanakan.

“Percepatan ini juga harus dilakukan karena ada momentum Asian Games 2018 akan datang, supaya kita harapkan terutama LRT bisa selesai semua dan masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan baik mengenai trasenya, mangenai spesifikasi teknis LRT-nya, masalah biaya, dan sumber daya penggeraknya, dan juga masalah perizinan berkaitan dengan tata ruang dan persinggungan dengan flyover dan mungkin trase jalur LRT dan MRT kita harapkan semua terintegrasi,” ungkapnya.

long jump icon

Seperti diketahui, Jokowi memimpin langsung ratas mengenai percepatan pembangunan LRT dan persiapan Asian Games 2018, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).

Dalam rapat dihadiri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Mulyana dan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.

Novi Setuningsih/FMB

Suara Pembaruan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) di Jakarta, Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), Palembang dan Bandung Raya dipercepat karena rapat tentang itu sudah sering dilakukan.

“Yang Jabodetabek sudah dimulai. Palembang sudah dimulai. Jakarta sudah,” kata Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Jokowi menambahkan, dengan akan adanya kereta cepat Bandung-Jakarta maka diharapkan nantinya akan ada integrasi antara mass rapid transit (kereta bawah tanah), busway, kereta bandara, kereta komuter dan kereta cepat.

Ia mengatakan integrasi angkutan berbasis rel itu akan mengurangi kemacetan di kota besar.

Menurut dia, kemacetan di Jakarta telah menyebabkan kerugian Rp28 triliun per tahun, sedangkan kemacetan Jakarta-Bandung menyebabkan kerugian Rp7 triliun per tahun.

“Ini yang akan kita hilangkan. Tiap tahun negara kehilangan Rp35 triliun. Ini tiap tahun. Ini mutlak dilakukan pembangunan (kereta) agar uang tidak hilang percuma karena macet,” katanya.

Selain itu, Joko Widodo meminta agar angkutan umum berbasis rel juga terintegrasi dengan bandara termasuk yang ada di Jakarta.

“Saya ingin semua terintegrasi dengan bandara. Di Palembang sudah terintegrasi. Di Jakarta gimana? Apa sebaiknya LRT ke sana atau kereta cepat yang ke sana. Semua ada hitung-hitungannya,” katanya.

Ia mengatakan percepatan LRT dan kereta itu akan bisa menjadi alternatif transportasi massal di Jakarta, Jabodetabek, Bandung dan Pelembang.

“Percepatan ini untuk Asian Games 2018. Kita harapkan bisa selesai semua,” katanya.

Dia berharap semua masalah terkait LRT atau kereta dapat segera diselesaikan baik menyangkut jalur, teknis, pembiayaan, sumber daya manusia, perizinan dan tata ruang.

“Jalur MRT dan LRT harus terintegrasi. Kita ingin efisien dan produktif,” katanya. (dan)

(rhs)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

Jakarta -Moda transportasi berbasis kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) di Jakarta akan mulai dibangun atau groundbreaking pada April 2016 ini.

Untuk pengembangan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, akan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Poernama atau Ahok usai rapat koordinasi LRT di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).

“Pokoknya tahun ini kalau bisa April groundbreaking, kalau nggak bisa ya Mei,” ujar Ahok.

Pemprov DKI tidak perlu melakukan tender karena Jakpro sebagai BUMD akan menggandeng BUMN untuk melakukan Joint Operation (JO). Dengan skema ini, pekerjaan fisik bisa dipercepat.

Nggak lelang lagi kan BUMD. Karena PP nya mengatur BUMN,” ujarnya.

Untuk pengembangan LRT dalam kota Jakarta ini, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 4 triliun.

“Ya dia bisa joint atau apa, kami sudah siapkan Rp 4 triliun di Jakpro,” tambahnya.

Untuk kerja sama ini, Ahok menargetkan pembangunan fisik untuk fase I selesai sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta.

“Bisa, tapi hanya fase 1 ya. Fase 1 ya itu untuk yang kuda, velodrome, yang basket bisa ditaruh itu,” sebutnya.

Sedangkan, seluruh rute LRT Jakarta bisa tuntas di 2020.

“Kalau semua berjalan baik saya kira-kira 2020 bisa selesai semua,” sebutnya.

(feb/drk)

bird

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyepakati pembangunan tipe rel kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) yang dibangun di DKI Jakarta menggunakan standar internasional dengan lebar rel 1435 milimeter (mm), atau disebut gauge. Proyek LRT DKI Jakarta sebanyak 7 rute sepanjang 83 km akan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kesepakatan ini diputuskan dalam rapat koordinasi tentang kemajuan Perkembangan Pembangunan LRT di DKI Jakarta, Jabodetabek, dan Palembang. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dihadiri Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Sonny Loho, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun rel kereta api di luar DKI Jakarta. Di wilayah DKI, pembangunan rel menjadi tanggung jawab Pemprov.

“DKI akan mengembangkan rel LRT berstandar gauge seperti diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta menggunakan APBD, pemegang anggaran (PA) ada di Gubernur DKI,” ujarnya di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/3/2016)

Ketujuh rute LRT DKI Jakarta antara lain Kebayoran Lama-Kelapa Gading sepanjang 21,6 km, Tanah Abang-Pulo Mas sepanjang 17,6 km, Joglo-Tanah Abang sepanjang 11 km, dan Puri Kembangan-Tanah Abang sepanjang 9,3 km.

Lalu rute berikutnya, Pesing-Kelapa Gading sepanjang 20,7 km, Pesing-Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 18,5 km, dan Cempaka Putih-Ancol sepanjang 10 km. Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan setiap satu rute adalah sekitar Rp 7,5 triliun dari APBD.

Sementara itu, Menhub Ignasius Jonan menyatakan Kemenhub akan melaksanakan pembangunan rel LRT di luar DKI Jakarta dengan mengikuti spesifikasi rel standar gauge.Pembiayaan jalur rel LRT untuk di luar DKI Jakarta, antara lain Cibubur-Cawang kurang lebih 14,3 km dan Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,5 km melalui APBN.

Jalur terintegrasi yang menghubungkan LRT di DKI Jakarta lebih panjang dibanding jalur LRT di luar DKI Jakarta. Volume penumpang di DKI juga lebih banyak. Karena itu, pembangunan sarana di DKI Jakarta juga lebih besar.

“DKI kan mau bangun lebar rel 1435 mm, ada tujuh ruas, jadi kita oke saja mendukung karena pakai APBD,” ujar Jonan.

long jump icon

JAKARTA. Badan Pengatur Jalan Tol (BPT) tengah mengkaji enam ruas tol yang diprakarsai sejumlah badan usaha pada tahun ini, yang jika dinilai layak akan mendapatkan persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dilanjutkan ke tahap lelang.Â

Keenam ruas tersebut yakni Jakarta-Cikampek II, Jakarta Elevated, Semanan-Balaraja, Kamal-Teluk Naga-Balaraja, , Tegal-Cilacap dan Batas Jawa Tengah-Cilacap-Yogya-Solo.  Dari keenam ruas tersebut, baru proyek Jakarta-Cikampek II usulan Jasa Marga yang disetujui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, setelah memberikan persetujuan kepada proyek Jakarta—Cikampek II, kini pihaknya tengah menyelesaikan kajian terhadap proyek Jakarta elevated yang juga diusulkan oleh emiten berkode JSMR tersebut.Â

“Yang kita bahas sekarang yang elevated, dan Semanan—Balaraja. Kita lihat dulu  kecukupan dokumennya,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Senin (11/01).Â

Menurutnya, ada dua prakarsa ruas tol baru di Banten. Pertama, ruas  Semananân-Balaraja sepanjang 31,67 km dengan nilai investasi Rp11,31 triliun yang diusulkan oleh Grup Alam Sutera, sementara yang ruas Kamal-Teluknaga-Balaraja sepanjang 48,3 km dengan nilai investasi Rp18 triliun diusulkan oleh Salim Group dan Agung Sedayu Group.Â

Kedua proyek tol di Banten ini diusulkan mengingat kebutuhan transportasi di kawasan tersebut yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tol ini juga diusulkan untuk menunjang sektor properti serta kawasan industri baru yang bermunculan di kawasan tersebut.Â

Sementara itu, investor asal Malaysia United Engineers Malaysia (UEM) Berhad juga telah menyampaikan minatnya untuk memprakarsai tol Tegal-Cilacap-Jawa Tengah dan Batas Jawa Tengah-Cilacap-Jogja. Namun, investor yang memiliki konsesi ruas tol Cikopo-Palimanan (Cipali) ini belum menyerahkan proposal dan studi kelayakan.Â

Selain itu, UEM sempat menyampaikan minatnya untuk membangun ruas tol  Cileunyi—Tasik—Banjar sepanjang 15,69 km. Pembangunan tol ini diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hingga kini masih melakukan studi kelayakan.Â

Herry menuturkan, tol ini memang dibutuhkan mengingat volume kendaraan yang terus bertambah, terlebih saat arus mudik lebaran tiba. Pihaknya memperkirakan, dalam lima tahun ke depan jalan arteri di kawasan ini tidak akan mampu lagi menampung kendaraan.Â

“Cileunyi-Tasikmalaya masih dini sekali. FS juga belum ada, meskipun sebetulnya butuh karena kita memikirkan lima sampai sepuluh tahun ke depan,” ujarnya.Â

Di luar enam ruas tersebut, Herry mengatakan pemerintah akan melelang tol Legundi—Bunder di Jawa Timur pada kuartal pertama tahun ini. Ruas tol yang membutuhkan investasi mencapai Rp5,9 triliun ini diprakarsai oleh PT Waskita Karya.Â

Berdasarkan ketentuan BPJT, badan usaha yang memprakarsai usulan pembangunan ruas tol baru akan memperoleh keuntungan bila pemerintah menyetujui pelelangannya. Keuntungan tersebut antara lain mendapatkan hak untuk menawar kembali (right to match) dalam masa pelelangan, atau hak mendapatkan bonus seperti  10% diskon nilai proyek  dari penawar terendah, ataupun pembelian atas hak prakarsa.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan persetujuan mengenai usulan tol Jakarta elevated dapat diputuskan pada bulan ini. PIhaknya masih harus menuntaskan kajian mengenai lahan, mengingat ruas tol ini akan menggunakan lahan yang sama dengan yang digunakan untuk proyek Light Rail Transit Jabodetabek dan kereta cepat Jakarta—Bandung.

“Kita lihat lagi, nanti juga akan ada LRT dan high speed train. Mudah-mudahan bulan ini kita sudah bisa bilang go or no go,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan  proyek tol yang diperkirakan menelan investasi hingga Rp14 triliun itu dimungkinkan karena tidak memerlukan banyak lahan baru  yang perlu dibebaskan, mengingat konstruksi dilakukan di atas jalan tol eksisting. Hal ini berbeda dengan proyek Jakarta—Cikampek II di mana pembangunannya memerlukan pembebasan lahan industri yang diperkirakan akan memakan banyak waktu.

http://industri.bisnis.com/read/20160112/45/508904/badan-usaha-prakarsai-pembangunan-6-ruas-jala-tol
Sumber : BISNIS.COM

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

JSMR: Jasa Marga (JSMR IJ; Rp4,735; Buy) has submitted the development plans of Jakarta-Cikampek II to the Ministry of Public Works and Housing. Two other contestant, Bangun Tjipta Sarana and consortium of United Engineering Malaysia Berhad and Jasa Tol Indonesia, have yet to follow up on their proposal. The Cikampek II tol road will be 2-3km south of the current stretch with a total length of 64km. The proposal is in the final stage and soon to be followed up by the regional government of West Java to decide the right of ways. (Bisnis Indonesia)
Sumber : IPS RESEARCH

reaction_1

Toll road sector: Jasa Marga (JSMR IJ; Rp4,805; Buy) together with Bangun Tjipta Sarana (non-listed) has initiated a new toll road project Jakarta Cikampek to reduce congestion on the current toll road. This toll projects is different than the proposed Jakarat-Cikampek II. Jasa Marga plans to develop section West Karawang-Cikunir (37km) while Bangun Tjipta will build section Cikunir-Dawuan (50km). This new toll road is planned to be connected with potential upcoming Jakarta-Cikampek II and JORR II. The Government seems to approve this project and aims to auction this project by next year. These two initiators will have the right to match for the auction. (Bisnis Indonesia)
Sumber : IPS RESEARCH

valentineEVERYsmall

TEMPO.CO, Jakarta –  Kementerian Perhubungan ingin Jalan Tol Jakarta – Cikampek dan Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cikapali) terintegrasi untuk mencegah kemacetan jalan tol. Pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Sugihardjo telah menyampaikan usulan tersebut ke kedua pengelola jalan tol tersebut.

“Nanti saya akan buat tertulis, di samping lisan,” kata dia di kediaman Menteri Perhubungan, Ahad, 3 Januari 2016. Kedua pengelola jalan tol, yakni PT Jasa Marga (Persero) untuk tol Jakarta – Cikampek dan PT Lintas Marga Sedaya (LMS), untuk tol Cikopo – Palimanan.

Jika sistem pembayaran kedua tol itu terintegrasi, maka transaksi di gerbang Cikopo tak diperlukan sehingga gardu tersebut bisa dihapus. Dia mencontohkan keberhasilan pengintegrasian sistem tersebut juga terjadi oleh pengelola jalan tol Citra Marga Nusaphala Persada dan Jasa Marga.

“Harus terintegrasi LMS dan jasamarga supaya terintegrasi harus IT (information technology), enggak bisa manual. Tinggl lihat saja masuknya dari mana keluar mana kan kelihatan, bebannya LMS berapa, jasa marga berapa,” kata dia.

Sugihardjo pernah meminta kepada petugas tol untuk menghitung lama accounting transaksi jalan tol. Dia mengatakan rata-rata kendaraan membutuhkan waktu lebih dari 8 detik. Sugihardjo juga meminta adanya asisten petugas loket tol agar pelayanan pengembalian pembayaran menjadi lebih cepat.

Dalam usulan itu, dia ingin penggabungan kerjasama pengelolaan gerbang tol antaran Jasa Marga dan LMS menggunakan elektronik tiketing. “Jadi idealnya kedepan kita sudah minta pengelola tol dan BPJT menggunakan dua sistem, pertama adalah menggunakan elektronik tiketing jadi nggk ada transaksi. Kedua kalau sistemnya terintegrasi,” kata dia.

ALI HIDAYAT

mapi BERK3L1T lah … 300113_131217

 

dollar small

Jakarta detik – Natal dan Tahun Baru menjadi momen bagi perusahaan ritel untuk mendulang penjualan yang lebih besar di bulan ini. Namun beberapa tahun terakhir para peritel online alias e-commerce juga memanfaatkan moment bulan ini dengan mengadakan Harbolnas setiap 12 Desember.

Kendati begitu, PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) selaku salah satu peritel offline terbesar di Indonesia mengaku tak khawatir. Perusahaan percaya ada karakteristik toko offline yang tak dimiliki e-commerce.

“Ya fisik storenya itu sendiri. Karena ada beberapa barang yang memang memerlukan sentuhan fisik, atau melihat sebelum membeli,” kata Corporate Secretary MAPI, Fetty Kwartati kepada detikFinance, Senin (11/12/2017).

Selain itu, untuk menarik para pembeli, pihaknya juga melakukan beberapa strategi marketing di bulan ini. Seperti diskon, benefit pembelian, undian hingga upsize untuk pembelian produk makanan dan minuman.

“Kami peritel offline punya strategi marketing dalam rangka promo akhir tahun. Di mana inisiatif ini tetap menjadi incaran customer,” imbuhnya.

Fetty menambahkan, biasanya pada kuartal IV memiliki kontribusi terhadap penjualan selama 1 tahun sekitar 30%. Besaran porsi tersebut menjadikan penjualan perseroan di kuartal IV menjadi yang terbesar dibandingkan kuartal lainnya.

Untuk tahun ini pihaknya menargetkan penjualan meningkat 14% dari tahun lalu sebesar Rp 14,1 triliun. Jika dihitung maka perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp 16,07 triliun.

MAPI sendiri merupakan perusahaan ritel yang memegang beberapa brand ternama seperti Sogo, Seibu, Galeries Lafayette, Planet Sports, Sports Station, The Athletes Foot, Kids Station dan beberapa brand lainnya.

(mkj/mkj)

ets-small

JAKARTA, KOMPAS.com – Ditengah persaingan yang ketat dalam bisnis ritel modern dan perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja, pelaku usaha ritel modern dalam negeri dinilai perlu cepat beradaptasi.

Pakar Manajemen dan juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali mengatakan, adaptasi perlu dilakukan agar ritel modern tak tergerus oleh perubahan tersebut.

“Harus adaptif. Basic foundation dari marketing adalah memahami motif konsumen memenuhi needs-nya. Jadi ketika satu elemen berubah maka yang lain harus ikut berubah. Kini yang berubah bukan satu, tapi banyak,” kata Rhenald kepada Kompas.com, Rabu (22/11/2017).

Menurutnya, saat ini banyak perubahan yang terjadi dan memberikan dampak pada perilaku konsumen terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

Baca juga : Matahari Tutup Gerai Lagi, Apa Penyebab Ritel Modern Berguguran?

Mulai dari peta jalan yang berubah, kemudian ketersediaan pilihan transportasi yang beragam, hingga akses jalan menuju kawasan wisata yang tersedia dengan mudah.

“Transportasi publik kini ada busway, Go-jek, Go-food, Go-send, taksi online, kereta bandara, commuter bermunculan. Jalan tol Cikampek Palimanan dibuka. Akses ke sumber belanja yang disertai kesempatan rekreasi, Cirebon, Garut, Bandung kini tersambung,” tambahnya.

Kemudian, kota-kota baru bermunculan yang disertai dengan kawasan pemukiman, waktu kerja masyrakat juga mengalami perubahan, hingga perkembangan teknologi yang semakin berkembang.

Dengan demikian, lanjut Rhenald, pelaku usaha ritel modern perlu melakukan pemetaan pasar secara berkala, menyediakan barang-barang terbaru, hingga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru.

“Adaptif itu artinya cepat pindah lokasi, cari lokasi baru, petakan pasar secara rutin, cepat cari cara baru, barang-barang baru, hiburan-hiburan baru, dan teknologi,” pungkasnya.

Tercatat, hingga saat ini sudah ada beberapa pelaku usaha ritel yang menutup gerai usahanya akibat dari sisi pendapatan tak sesuai target perusahaan, diantaranya 7-Eleven, PT Matahari Department Store.

Kemudian, Lotus Department Store dan Debenhams yang telah ditutup oleh PT Mitra Adi Perkasa Tbk pada akhir bulan Oktober lalu dan akhir tahun 2017.

ets-small

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten penjualan ritel PT Mitra Adiperkasa Tbk., (MAPI) menyampaikan rencana penutupan gerai department store Lotus pada akhir Oktober 2017 dan Debenhams pada akhir Desember 2017.

Dalam siaran pers, Head of Corporate Communication MAPI Fetty Kwartati menyampaikan, keputusan penutupan dua gerai tersebut diambil setelah perusahaan mempertimbangkan perubahan tren ritel secara global. Saat ini, Mitra Adiperkasa tengah melakukan konsolidasi bisnis department store milik perusahaan dan berfokus pada gerai SOGO, SEIBU, dan Galeries Lafayette.

“Restrukturasi strategis ini bertujuan membangun MAP yang lebih kuat,” ujarnya.

Menurut Fetty, tren berbelanja generasi millennial telah beralih dari department store menuju ke gerai specialty store. Tren global ini juga terjadi di Indonesia.

Sejalan dengan tren pasar, MAPI akan terus berinvestasi di dalam bisnis Active, Fashion, serta Food & Beverage. Menanggapi pesatnya pertumbuhan industri e-commerce, perusahaan juga meluncurkan gerai online MAPEMALL.

Dia menambahkan, inisiatif strategi bisnis perusahaan membuat kinerja keuangan positif sampai semester I/2017, bahkan hingga kuartal III/2017. Pertumbuhan pemasukkan berasal dari kenaikan penjualan.

Pada semester I/2017 pendapatan MAPI mencapai Rp7,71 triliun naik 15,79% year on year (yoy) dari sebelumnya Rp6,66 triliun. Laba bersih meroket 278,01% yoy menjadi Rp175,02 miliar dari sebelumnya Rp46,30 miliar.

Per September 2017, MAPI mengoperasikan 1.916 gerai ritel di 69 kota di Indonesia. Konsep utama yang dikelola oleh perusahaan, diantaranya: Department Stores: Sogo, Debenhams, Seibu dan Galleries Lafayette.

Kemudian, Fashion & Lifestyle: Zara, Marks & Spencer, Topman, Topshop, Next, Kipling, Lacoste, Nautica, Massimo Dutti, Staccato, Swarovski , Zara Home dan Sephora,

Segemn Sports yaitu merek Converse, Golf House, Payless ShoeSource, Oakley, Planet Sports, Reebok, Rockport, Skechers, Sports Station, The Athlete’s Foot dan The Sports Warehouse.

Food & Beverage: Starbucks, Burger King, Domino’s Pizza, Pizza Marzano, Krispy Kreme, Cold Stone Creamery Ice Cream, Godiva dan Paul Bakery; Kids: Kidz Station, Oshkosh B’Gosh, dan Carter’s. Terakhir, Others: Kinokuniya dan Alun Alun Indonesia.

Emoticons0051

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewasa ini peritel modern harus melakukan strategi yang tepat bila tidak ingin kalah saing. Setidaknya ada beberapa tantangan yang dihadapi ritel modern, seperti persaingan ketat sesama kompetitor, masifnya penetrasi ritel online hingga daya beli yang melesu.

Untuk itu, mau tak mau peritel harus mengencangkan ikat pinggang. Biaya operasional ditekan, salah satunya adalah dengan menutup atau merelokasi gerai-gerai yang tidak memberi keuntungan. Sedangkan untuk gerai-gerai yang masih dipertahankan umumnya penggunaan energi baik itu lampu dan pendingin akan dikurangi pada jam-jam ketika gerai tidak sedang ramai.

PT Mitra Adi Perkasa Tbk (MAPI) misalnya akan menutup seluruh operasional gerai Lotus Department Store miliknya per bulan ini. Ini karena gerai tersebut dianggap tidak menguntungkan perusahaan itu. Ketimbang membebani kinerja, MAPI memutuskan untuk menyetop operasi kelima gerai Lotus miliknya.

“Seluruh gerai Lotus ada lima, sudah ditutup dua dan bulan ini tiga gerai lagi (ditutup) karena kinerja yang kurang baik. Tidak ada lagi, tidak dilanjutkan,” ujarnya, Senin (23/10).

PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) juga memiliki strategi yang sama yakni menutup gerai atau merelokasi ke wilayah lain. Pada bulan lalu, perusahaan ini resmi menutup operasional dua gerai miliknya di Jakarta.

Christian Kurnia, Merchandising, Marketing & Store Operation Director LPPF mengatakan, kedua gerai yang ditutup kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) menerapkan startegi berbeda. Perusahaan ini akan melakukan spin off bisnis antara supermarket dengan department store, sehingga ke depan gerai Spar dan Ramayana akan berbeda.

Selain itu, Ramayana juga menyiapkan skema baru yakni salah satunya adalah renovasi desain dan produk di beberapa lokasi. Tahun ini saja, RALS sudah merenovasi lebih dari lima gerai agar kinerjanya terus terdongkrak.

“Kami tidak melakukan penutupan gerai, ada yang kami tutup sementara tetapi kami lakukan renovasi baik itu tampilan atau yang lainnya. Itu yang renovasi ada lebih dari lima gerai kami perbaiki dari penampakan dan peremajaan gerai,” ujar Setyadi Surya, Sekretaris Perusahaan RALS kepada Kontan.co.id, Selasa (24/10).

PT Modern International Tbk (MDRN) juga akhirnya menutup gerai Seven Eleven pada pertengahan tahun lalu. Penutupan Sevel disebabkan biaya operasional membengkak yang justru menekan kinerja konsolidasi perusahaan.

Emoticons0051

JAKARTA kontan. Analis menilai prospek industri ritel sampai akhir tahun masih tetap positif seiring dengan perbaikan ekonomi dan perubahan pola konsumen berbelanja ke toko-toko modern. Perkembangan internet juga menjadi pendorong pertumbuhan sektor ritel.

Analis Millenium Danatama Sekuritas Muhammad Al Amin mencermati, laporan keuangan semester pertama emiten sektor ritel rata-rata cukup bagus. Pertumbuhan penjualan musiman tampak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. “Sehingga, ke depannya sektor ritel masih positif,” kata Amin kepada KONTAN, Jumat (23/09).

Namun, data penjualan ritel pada Juli 2016 turun 6,7% dibandingkan Juli tahun lalu. Hal tersebut disebabkan majunya perayaan Hari Raya Idul Fitri sehingga puncak penjualan ada di bulan Juni. Indeks kepercayaan konsumen bulan Agustus juga turun 80 basis poin ke level 113 dibanding bulan sebelumnya 114.

Hal ini disebabkan oleh faktor pertengahan tahun dan Hari Raya Idul Fitri yang telah berakhir, serta gaji pegawai yang kembali normal. Meski begitu, para pakar industri menghitung penjualan naik 14,6% pada Agustus 2016 dibanding Agustus tahun lalu.

Faktor pendukungnya adalah inflasi rendah dan outlook ekonomi membaik. Hingga akhir tahun, diharapkan penjualan terus meningkat.

Analis Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya melihat, prospek emitenritel, khususnya yang menjajakan kebutuhan pangan, masih memiliki prospek yang bagus. Maklum, produk-produk tersebut dibutuhkan orang banyak. Karena itu, analis menilai saham seperti RALS, MAPI, dan LPPF memiliki prospek menarik.

Menurut William, prospek industri ritel cerah karena nilai tukar rupiah cukup stabil. Selain itu, daya beli masyarakat berangsur membaik. Pendapat Amin tak jauh beda.

Ia menyukai PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang adalah market leader di sektor ritel, khususnya kebutuhan sandang. Tahun lalu saja pangsa pasar LPPF 42,8%. Prospek LPPF tahun ini masih positif.

Tantangan sektor ritel

Cuma, emiten menghadapi persaingan yang ketat. Para emiten beramai-ramai ekspansi ke luar Pulau Jawa untuk menggenjot penjualan. Misal LPPF yang membuka empat gerai baru tahun ini. Emiten ini juga membentuk bisnis e-commerce.

Sampai akhir tahun, Amin memperkirakan LPPF bisa meraih pendapatan Rp 10,85 triliun dan laba bersih Rp 2,64 triliun. Frederik Rasali, analis Panin Sekuritas, melihat, peluang dan tantangan emiten ritel tahun ini adalah belanja konsumen.

Banyaknya retail channel yang membantu penjualan, yakni e-channel atau e-commerce, memberikan sentimen positif. “Bila perusahaan memiliki strategi masuk ke pasar tersebut, perusahaan dapat meningkatkan penjualan tanpa harus ekspansi gerai dengan ongkos bulanan yang relatif tinggi,” ujar Frederik.

Tapi, membangun e-channel juga tidak murah. Frederik memberi contoh mataharimall.com yang mampu menjadi perpanjangan tangan dan mendongkrak penjualan LPPF. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) juga mencoba membuat segmentasi baru untuk mendiversifikasi risiko penjualan. Awalnya RALS hanya bergantung pada konsumen segmen menengah bawah.

Kini, melalui SPAR, RALS mampu menggenjot penjualan level menengah atas. “Namun kalau berbicara penjualan ritel, itu bergantung kondisi ekonomi daerah gerainya,” jelas Frederik.

Frederik menyukai LPPF dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). LPPF memiliki sistem pemasaran yang menarik dan dapat mendorong penjualan hingga double digit. Lalu saham MAPI disukai karena kurs dollar AS yang mulai stabil, sehingga margin lebih terjaga.

Perkembangan divisi makanan MAPI juga pesat. MAPI juga membuka gerai di Vietnam. Tapi, menurut Frederik, pengaruhnya tidak signifikan bagi kinerja. Alasannya, perusahaan ini masih membutuhkan biaya besar guna membangun infrastruktur di wilayah tersebut.

doraemon

 

JAKARTA kontan. Berbagai Fesyen global kian menjamur masuk Tanah Air. Persaingan pun kian ketat.  Salah satunya, Al Futtaim yang tengah memangkas ritel Fesyendi Singapura dan berencana menancapkan kuku di Indonesia.

Di Indonesia, Al-Futtaim menjadi distributor merek Ted Baker, Bebe, Roxy, Quicksilver, Vince Camuta dan Cache Cache.

Salah satu peritel fashion PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) memandang lumrah persaingan dengan peritel Singapura. “Persaingan brand akan selalu ada. Tapi kami tidak khawatir kalau brandnya kuat, sudah ada positioningnya sendiri,” ujar Fetty Kwartati, Sekretaris Perusahaan PT Mitra Adiperkasa Tbk kepada KONTAN, Minggu (29/5).

Untuk menghadapi persaingan, pemilik gerai Sogo, Debenhams, dan Lotus ini mengusung produk terkini yang kuat dengan harga yang kompetitif.

Fetty tidak memungkiri, setiap brand punya life cycle. Maka dari itu, peritel harus rajin memperbarui brand yang ada dengan perkembangan fes. Pertimbangannya dilihat dari kecocokan segmen pasar dan penjualan.

“Setiap tahun kami tidak melanjutkan kontrak merek-merek tertentu. Karena tidak semua brand pas di Indonesia. Ada brand yang belum waktunya masuk ke Indonesia atau terlalu tinggi kelasnya,” ungkapnya.

Namun, dia menolak untuk membeberkan nama merek yang sudah diputus kontraknya. Meski telah melepas sejumlah merek, tahun ini MAPI tidak akan menambah merek baru.

Sebenarnya, kata Fetty, masyarakat Indonesia suka dengan produk fashionable. “Ciri khas konsumen Indonesia, mereka mau mengeluarkan uang lebih banyak untuk produk yang fashionable. Bukan soal kualitas atau konsep,” kata dia.

Fetty memandang pasar Singapura tidak jauh berbeda dengan Indonesia. “Kalau dilihat dari tren dan selera hampir sama. Masyarakat Indonesia sudah melek merek dan Fesyen.

Selama ini Indonesia menjadikan Singapura sebagai benchmark. “Brand yang sukses di Singapura biasanya sukses juga di Indonesia,” kata dia.

Fetty mengakui, potensi pasar Indonesia amat besar. “Brand besar melihat Indonesia sangat besar potensinya karena ruang tumbuhnya lebih besar,” kata dia. Hal ini didorong oleh jumlah populasi Indonesia yang besar sehingga konsumennya lebih variatif dan dinamis.

Selain itu, Fetty melihat, pasar fashion Singapura semakin sepi karena konsumen Indonesia lebih memilih berbelanja dalam negeri. Padahal, kebanyak konsumen di Singapura itu berasal dari Indonesia. Tren ini semakin terlihat sepuluh tahun belakangan.

“Dulu orang ke Singapura untuk belanja barang bermerek. Tapi sekarang barangnya sudah dijual di Indonesia jadi tidak perlu lagi ke sana,” kata dia.

Director, Head of Research and Consultancy Savills Indonesia, Anton Sitorus menilai, Daya tarik Indonesia, lanjut Anton, terletak pada populasi yang besar, pertumbuhan kelas, dan pengeluaran pendapatan tinggi. Selain itu, mereka juga memlihat tren gaya hidup masyarakat Indonesia yang gemar berbelanja.

“Orang Indonesia sudah dicap sebagai orang-orang konsumtif. Itu juga yang mendorong mereka datang ke sini,” ujar Anton.

Menurut Anton, merek asing yang hijrah ke Indonesia dari Singapura bukan karena pemain ritel di sana sudah terlalu banyak. Seperti di Hong Kong, peritel fashion menjamur namun tetap tumbuh karena pasarnya memang besar.

“Di ritel, pemain yang banyak tidak menjadi masalah. Kompetisi memang ketat tapi mereka tetap bisa bertahan. Kalau mereka pindah, lebih karena segmennya memang lebih cocok di Indonesia,” jelas dia.

Emoticons0051

Target gerai MAPI meleset, kinerja bisa melempem
Oleh Surtan PH Siahaan – Rabu, 30 Januari 2013 | 06:16 WIB

kontan

JAKARTA. Realisasi pembukaan gerai PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) tahun lalu terbilang lambat. Akibatnya, MAPI kehilangan momentum menambah penghasilan.

Semula MAPI menargetkan pembukaan 149 gerai baru. Namun, MAPI hanya bisa merealisasikan 46% dari target. Akibatnya, saat musim belanja di akhir dan awal tahun, kinerja MAPI tidak maksimal.

Head of Research Bahana Securities Harry Su bilang, kondisi itu membuat MAPI kehilangan 6,6% dari target pendapatan 2012. Semula, dengan asumsi pembukaan gerai tepat waktu, Harry memperkirakan, MAPI meraup pendapatan Rp 8 triliun. Namun, dia merevisi pendapatan MAPI hanya Rp 7,5 triliun.

Ujungnya, ia mengoreksi proyeksi laba bersih turun 10,1% dari estimasi awal Rp 489 miliar menjadi Rp 444 miliar. “Turunnya pendapatan juga linear dengan asumsi berkurangnya belanja masyarakat akibat banjir Jakarta,” ujar dia.

Tahun ini, MAPI berencana membuka 300 gerai baru. MAPI akan menambah tiga brand baru department store dan membuka 5-10 outlet pakaian asal Filipina, Penshope, yang menyasar segmen menengah. Namun, Harry memprediksikan, kontribusi Penshope belum signifikan di tahun ini. “Penjualan tahun ini masih kecil karena produk ini baru masuk di Indonesia,” jelas Harry.

Analis Mandiri Sekuritas Adrian Joezer berujar, MAPI harus menghadapi tantangan cukup berat ke depannya. Sebab, akan banyak peritel asing dengan kelas premium yang masuk di Jakarta.

Kenaikan sewa gerai

Paling anyar rencana Hennes and Mauritz AB (H&M) peritel pakaian asal Swedia akan membuka gerai di East Mall Grand Indonesia, tahun depan. Menurut Adrian, H&M berpeluang menggerus pasar produk pakaian merek ZARA milik MAPI. Kompetisi yang makin ketat ini bisa mendongkrak harga sewa gerai.

Alasannya, pengelola mal kelas atas seperti Grand Indonesia memiliki banyak permintaan sewa tempat. “Bisa saja MAPI terdepak lantaran kompetitornya menawarkan harga sewa lebih tinggi,” ujar Adrian.

Analis Ciptadana Securities, Mitchel Jauwanto dalam risetnya menyarankan, MAPI memperkuat ekspansi ke luar pasar Jakarta. “Hal ini perlu untuk menjaga pertumbuhan bisnis,” ujar dia.

Pendapat Harry, MAPI justru bisa mengatasi kenaikan harga sewa. Dia bilang, ini sejalan dengan rencana kenaikan harga jual produk 3%-5%.
Harry justru menyoroti pada target pembukaan gerai baru tahun. Jika sesuai ekspektasi, Harry memproyeksikan, pendapatan dan laba bersih masing-masing menjadi Rp 9,3 triliun dan Rp 540 miliar di tahun 2013.

Adrian pun menghitung, hasil laba bersih MAPI di tahun ini masih akan tumbuh 30,5% dari estimasi 2012 Rp 432 miliar menjadi Rp 564 miliar di tahun ini. Adapun, hitungan Mitchel, kenaikan laba bersih MAPI tahun ini bisa 25,3% dari Rp 450 miliar menjadi Rp 564 miliar.

Rp 8.400 per saham. Ini mencerminkan price to earning ratio (PER) 19,7 kali

Karena masih bisa meningkatkan pertumbuhan kinerja, Harry dan Mitchel masih merekomendasikan beli saham MAPI. Harry menargetkan harganya Rp 8.400 per saham. Ini mencerminkan price to earning ratio (PER) 19,7 kali. Sementara Mitchel memasang target harga MAPI di Rp 7.300 mencerminkan PER 19 kali.

Adrian masih ragu dengan kemampuan MAPI menghadapi kompetisi. Dia menyarankan netral dengan target Rp 6.300. Dia baru mengubah rekomendasi menjadi beli jika harga lebih rendah 10% dari target harga. Selasa (29/1) saham MAPI di Rp 6.550.

doraemon

pgA$ v pemerintah v industr1 … 041217

 

 

 

dollar small

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Selama sebelas bulan pertama di tahun 2017, rata-rata 17 emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya mencatat kenaikan harga saham sebesar 0,37%.

Di antara 17 emiten BUMN dalam catatan Kontan.co.id, PT Indofarma TBk (INAF), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), dan PT Perusahaan Gas Negara TBk (PGAS) berada di urutan terbawah BUMN pencetak cuan.

Secara year to date (ytd) hingga Kamis (30/11), harga saham INAF sudah turun 45,94%. Sementara itu, KRAS catat penurunan 41,04% dan saham PGAS turun 37,04% ytd.

Kepala Riset OSO Sekuritas Riska Afriani menilai, penurunan harga saham-saham emiten tersebut sejalan dengan kinerja perusahaan. Jika dilihat, INAF dan KRAS masih catat rapor merah. Hanya PGAS yang mampu catat dividen di 2016.

Selain faktor kinerja, sentimen lainnya juga menekan harga saham tiga BUMN tersebut. Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee menilai, saham PGAS tertekan karena adanya isu terkait pemotongan harga gas. Selain itu, persaingan industri pun turut memberatkan.

“Setelah pembentukan holding nantinya akan bagus untuk PGAS, karena pemain di sektor gas bisa membagi pasar dan tumbuh bersama,” ujar Hans, Kamis (30/11).

ets-small

KONTAN: Dinilai Mendominasi, Makanya Mau Dikebiri

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kamis, 26 Oktober lalu cukup menarik. Pembicaraan berlangsung selama 3,5 jam. Tergolong lama untuk ukuran agenda Jokowi dengan pihak di luar pemerintahan di Istana Jakarta.

Dari Kadin, sang Ketua Umum Rosan Roeslani didampingi 11 pengurus. Sebut saja bos Grup Lippo James Riyadi dan putera sulung Aburizal Bakrie, Anindya Bakrie.

Sementara Jokowi didampingi dua menteri koordinator, yakni Luhut Binsar Pandjaitan dan Darmin Nasution dan delapan menteri lain. Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk di antaranya.

Rini sempat berpolemik dengan Rosan. Pemicunya mencuat sekitar tiga minggu sebelum pertemuan antara Kadin dengan pemerintah di Istana. Saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017, Rosan menyentil kiprah BUMN.

 

Kata Rosan, BUMN sudah banyak mengambil porsi swasta dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ada 118 BUMN di Indonesia. Jika dihitung hingga ke anak, cucu, dan cicit, jumlahnya mencapai 800 perusahaan.

“Dan itu banyak mengambil porsi swasta dan UMKM. Katering dan cuci pakaian misalnya, itu diambil sama anak cucu usaha mereka. Maka kami minta, BUMN kembali ke core business-nya,” kata Rosan.

Pendiri Recapital Advisors, yang salah satu bisnisnya di bidang restrukturisasi perusahaan, itu menyarankan, agar anak, cucu, hingga cicit BUMN yang tidak sesuai core bisnis induknya dilepas ke investor swasta.

Bukan cuma anak usaha, Rosan meminta, aset BUMN induk juga dilepas ke swasta. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan pelat merah memiliki tambahan sumber dana pembangunan infrastruktur. “Buat apa BUMN pegangin aset. Suruh jual, jual untung, aset yang sudah jadi seperti Jasa Marga, ngapain pegang jalan tol,” tandas Rosan.

Bak gayung bersambut, permintaan Rosan rupanya diamini Jokowi. Bahkan kata Presiden, sebelum disampaikan Rosan, ia sudah memberikan perintah di sidang kabinet paripurna.

“Saya sudah perintahkan kemarin, udahlah itu yang 800 itu di-merger atau perlu dijual. Ngapain itu BUMN ngurusi katering, ngurusi baju,” kata Jokowi dalam pidato penutupan Rakornas Kadin.

Rini yang bak sasaran tembak pun meradang. Kamis, 5 Oktober 2017, atau dua hari usai Rakornas Kadin, ia angkat bicara. Dalam acara ngobrol santai di Plaza Mandiri, Jakarta, ia menantang Kadin untuk menunjukkan ladang bisnis UMKM yang telah dicaplok BUMN.

“Saya sangat tersinggung, benar-benar tersinggung. Kalau memang ada tunjukkan, biar kami perbaiki,” kata Rini.

Justru, perusahaan-perusahaan negara selama ini sudah membantu pelaku usaha kecil yang tidak bisa dijangkau perbankan. Lewat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, hingga semester I-2017 BUMN telah membina 542.606 pengusaha kecil dan menyalurkan dana sekitar Rp 335,91 miliar.

Dan, sebab-musabab polemik antara Rini dengan Rosan rupanya menjadi salah satu agenda utama pembicaraan antara Kadin dan pemerintah pada pertemuan 26 Oktober 2017 di Istana Negara.

Kadin meminta agar BUMN dilarang mengerjakan proyek di bawah Rp 100 miliar. Para pengusaha swasta itu juga meminta agar BUMN kembali ke bisnis inti mereka. Anak, cucu dan perusahaan turunan BUMN dilepas ke swasta.

Dalam pertemuan itu Rosan memuji Rini. “Saya apresiasi ibu menteri yang terbuka. Pengusaha nasional, kami, punya banyak kekurangan, tapi di sinilah letak sinerginya. Kami akan tindaklanjuti segera,” ucapnya seperti dilansir dalam keterangan resmi Sekretaris Kabinet.

Tudingan bahwa BUMN terlalu mendominasi bisnis di Indonesia tidak cuma dilayangkan Kadin. Hal serupa juga disampaikan Jim Yong Kim, Presiden Bank Dunia. Jim menyampaikan hal itu di acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Jakarta, 25 Juli 2017 silam.

Kata Jim, pemerintah Indonesia tidak seharusnya menempatkan BUMN bersaing langsung dengan swasta. Peran swasta perlu didorong, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, bakal muncul kompetisi yang sehat. Dus, pendanaan proyek infrastruktur bisa lebih efisien.

Pemerintah juga tidak boleh melihat BUMN hanya dari besaran pendapatan. Sebab, perusahaan negara bakal terdorong untuk mengejar keuntungan. “Ini membatasi swasta masuk ke infrastruktur. Mereka tak bisa bersaing dengan BUMN karena BUMN memiliki toleransi risiko tinggi karena ada pemerintah,” ujar Presiden Bank Dunia kala itu.

Senada, Luhut pun ikut mempersoalkan dominasi BUMN. Menurutnya, kondisi ini terjadi lantaran jumlah BUMN dan perusahaan turunannya terlalu banyak dan besar. Dus, ia mengaku sudah mengajukan usulan ke Jokowi untuk merestrukturisasi atau menjual BUMN. “Saya bilang ke Presiden, ini tidak sehat,” ujar Luhut, 26 September 2017 lalu.

Banyak sebab
Cuma, jumlah anak, cucu, dan cicit yang bejibun juga bukan maunya BUMN juga. Kondisi tersebut muncul karena berbagai sebab. Ambil contoh soal banyaknya BUMN yang memiliki rumah sakit. Hingga saat ini ada lebih dari 77 rumah sakit dan klinik milik BUMN.

Hal itu tidak lepas dari keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah BUMN tersebut beroperasi. PT Timah Tbk (Persero), misalnya, membangun Rumah Sakit Bhakti Timah lantaran keterbatasan jumlah dan fasilitas rumah sakit umum daerah (RSUD) di Bangka-Belitung yang menjadi basis operasi PT Timah. Kondisi serupa juga terjadi di banyak perusahaan pelat merah lain.

Nah, berdasarkan aturan, BUMN harus mendirikan Perseroan Terbatas (PT) tersendiri untuk mengelola unit usahanya tersebut. Hal ini juga berlaku untuk unit usaha lain yang dibentuk oleh BUMN. “Yang namanya jalan tol tiap ruas ada PT-nya sendiri.

Belum lagi yang di migas, Pertamina itu masing-masing sumur ada PT sendiri. Itu karena regulasinya mengharuskan adanya PT tersendiri,” kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro.

Faktor berikut munculnya unit usaha di luar core bisnis tak lepas dari upaya BUMN mengoptimalkan aset yang mereka miliki. PT Pegadaian (Persero) misalnya, punya sembilan hotel yang tersebar di Pekanbaru, Semarang, Yogyakarta, Tegal, Pekalongan, Surabaya, Gresik, dan Makassar. Bisnis hotel ini dijalankan oleh anak usaha Pegadaian, yakni PT Pessona Indonesia Jaya.

Ikhwal Pegadaian berbisnis hotel didorong oleh motif untuk mengoptimalkan aset yang mereka miliki di berbagai daerah. Ini sejalan dengan akronim nama Pessona: Pegadaian Selalu Optimalkan Nilai-nilai Aset.

Optimalisasi aset semacam ini juga ditempuh oleh PT Kereta Api Indonesia dengan mendirikan hotel untuk memanfaatkan aset mereka.

Peluang terbuka
Imam menandaskan, sinergi antara BUMN dengan korporasi swasta sudah terjalin. Saat ini sudah cukup banyak perusahaan patungan yang didirikan oleh BUMN bersama swasta.

Namun, Rini meminta, dalam perusahaan patungan itu, BUMN tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Tujuannya, agar BUMN bisa mengontrol perusahaan tersebut demi kepentingan negara dan masyarakat.

Imam juga membantah dominasi BUMN di proyek-proyek infrastruktur. Sejak akhir 2014, BUMN konstruksi tidak lagi mengambil proyek di bawah Rp 30 miliar. Ini seiring penandatanganan kesepakatan antaran Kementerian BUMN dengan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) pada Desember 2014.

Tahun berikutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merilis Peraturan Menteri PUPR No. 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. Pada beleid ini ditegaskan, BUMN tidak bisa mengikuti lelang proyek di bawah Rp 50 miliar.

Meski tidak dibungkus dalam regulasi khusus, batasan ini sebetulnya malah sudah naik ke angka Rp 100 miliar. Persis seperti yang diinginkan Kadin. “Bu menteri itu menegaskan, malah sampai Rp 100 miliar pun diminta BUMN tidak mengerjakan. Biarkan memberikan kesempatan kepada swasta,” tandas Imam.

Sebetulnya, bukan cuma proyek-proyek infrastruktur skala menengah. Bahkan, untuk proyek-proyek besar dan strategis ikut ditawarkan kepada swasta. Pemerintah selama ini banyak memposisikan BUMN untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur yang secara bisnis kurang menguntungkan.

Tol Trans Sumatera, misalnya, sudah tiga kali dilelang tapi tiada peminat. Hingga akhirnya pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk menggarap jalan tol tersebut.

Persoalan di Tol Trans Jawa juga tidak jauh berbeda. Izin jalan tol ini sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 1996. Namun, Trans Jawa tidak pernah tersambung lantaran swasta yang mengantongi izin tidak kunjung menggarap proyek tersebut. Dus, akhirnya BUMN berinisiatif membeli izin-izin tersebut dari tangan investor swasta.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia menilai, sudah sewajarnya BUMN menggarap proyek-proyek yang belum punya nilai ekonomi.

Sebab, peran BUMN memang seharusnya menjadi lokomotif pembangunan. Tapi dalam menggarap proyek-proyek tersebut, ada bagian-bagian yang mestinya bisa diserahkan ke swasta, malah masih digarap anak cucu perusahaan negara.

“Kalau anak cucu BUMN juga ikutan berarti BUMN menarik gerbong yang mana? Harusnya menggandeng dan menarik gerbong swasta. Yang terjadi di lapangan malah gontok-gontokan. Itu tidak fair,” tandasnya

Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, berpendapat lain. Menurutnya, dominasi negara melalui BUMN saat ini terbatas hal-hal yang bersifat penugasan.

Misalnya, Pertamina untuk bahan bakar minyak (BBM), PLN di distribusi listrik, serta holding BUMN pupuk. Yang selama ini menghegemoni justru korporasi swasta.

“Sektor otomotif, air mineral, perkebunan, pertambangan dan banyak lagi itu konglomerasi swasta yang menguasai. Tapi kenapa malah konglomerasi BUMN yang dipersoalkan,” ujarnya.

Penguasaan aset juga ada di tangan swasta bukan BUMN. Di perbankan, aset empat bank BUMN tak sampai separuh dari total aset perbankan di Indonesia. Di bidang sumber daya alam (SDA), BUMN juga bukanlah penguasa di negeri ini.

Said mengambil contoh produksi batubara BUMN yang cuma 5% dari total proyeksi produksi nasional yang mencapai 477 juta ton. “Luas lahan kebun sawit satu konglomerat besar di Indonesia itu sama dengan seluruh kebun sawit PTPN yang jumlahnya ada 14 PTPN,” tandas Said.

Jadi, siapa yang mendominasi bisnis di negeri ini?

Ada Opsi yang Tidak Bikin Gaduh
Usai bertemu Presiden Jokowi dan 10 menteri di Istana Negara Jakarta, 26 Oktober lalu, Rosan Roeslani memberi kabar mengejutkan. Jokowi, kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu, setuju untuk menjual perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Anak dan cucu perusahaan milik negara yang akan dijual adalah yang tidak berhubungan dengan core bisnis induknya. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 600 perusahaan.

“Tadi Presiden katakan, akan merger, jual BUMN yang tidak berhubungan dengan bisnis inti mereka, sehingga anak cucu BUMN bisa dikurangi dari 800 jadi 200,” kata Rosan.

Rosan menyatakan, pengusaha nasional siap membeli perusahaan-perusahaan tersebut. Sumber pendanaan tidak akan sulit dicari, sebab anak dan cucu BUMN itu sudah beroperasi dan kondisi keuangannya juga bisa diketahui.

Sebelumnya, Jokowi memang mengaku sudah menyampaikan amanat kepada para menterinya saat rapat kabinet paripurna. Dia memerintahkan, agar 800 perusahaan yang didirikan BUMN dimerger atau dijual.

Namun, perintah Jokowi dan dorongan dari pengusaha tampaknya tidak bakal berjalan mulus. Bukan apa-apa, risiko yang mesti ditanggung tidak bisa dianggap remeh.

Yang paling dekat dengan pelupuk mata tentu risiko politik. Memang penjualan anak dan cucu usaha, bahkan BUMN induknya sekalipun, bukanlah kebijakan yang haram.

Sebab, privatisasi BUMN memang dimungkinkan secara regulasi setelah lebih dulu meminta restu Dewan Perwakilan Rakyat.Namun, risiko politiknya bakal menjadi pemberat langkah Jokowi mempertahankan kekuasaannya.

Betul, berdasar hasil berbagai survei, sementara ini popularitas dan tingkat keterpilihan Jokowi dalam pemilihan presiden 2019 lebih tinggi ketimbang calon rival yang lain. Tak bisa juga ditampik bahwasanya kekuatan koalisi pendukung pemerintah menguasai suara di parlemen.

Namun, sulit juga untuk menolak kenyataan bahwa situasi politik yang memanas menjelang pemilu 2019 bakal semakin riuh dengan urusan penjualan ratusan anak dan cucu usaha BUMN. Kondisi serupa sudah dialami Megawati Soekarnoputri yang ketika berkuasa melego Indosat.

Dan, sejak jauh-jauh hari politisi Senayan menunjukkan reaksi keras terhadap rencana itu. Azam Azman Natawijana, Wakil Ketua Komisi VI DPR mengecam wacana tersebut. Menurutnya, dorongan untuk menjual perusahaan yang didirikan BUMN lebih karena urusan para pengusaha swasta yang kalah bersaing secara bisnis.

“Kalau memang anak cucu BUMN merugikan swasta, harusnya sudah sejak lima atau tujuh tahun lalu pengusaha minta (BUMN dan anak cucunya) dikurangi,” ujar Azam, ”Sekarang ini pertumbuhan ekonomi lambat, para pengusaha mulai banyak yang rontok. Lalu mereka mencari kambing hitam.”

Penjualan anak dan cucu BUMN berpotensi merugikan negara. Sebab, perusahaan yang didirikan oleh BUMN menggunakan modal dari aset kekayaan BUMN, artinya itu juga merupakan kekayaan negara.

Atas dasar itulah, DPR saat ini tengah mengupayakan amandemen Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang BUMN. Sebab, berdasarkan beleid ini, mekanisme likuidasi anak dan cucu usaha BUMN tidak diatur. Alhasil, perusahaan-perusahaan tersebut bisa dengan mudah dan sewaktu-waktu dilepas oleh pemerintah.

Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN ragu anak usaha BUMN yang dilepas, bisa bertahan dalam genggaman pengusaha nasional. “Pengalaman, yang masuk itu asing atau alibaba. Alinya di sini, babanya di sana,” tandasnya.

Harus dievaluasi

Terlepas dari itu, Said setuju perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh BUMN memang perlu dievaluasi. Sebab, bisa jadi di antara ratusan perusahaan tersebut, ada perusahaan patungan antara BUMN dengan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan untuk berbisnis dengan induk usahanya. Dalam bahasa Said, anak haram hasil selingkuh BUMN dengan pihak yang dekat dengan kekuasaan.

Meski begitu, opsi penjualan “anak haram” tersebut juga belum tentu menjadi opsi terbaik. Apalagi jika perusahaan itu dijual karena terpaksa. “Kalau dipaksa dijual, pasti dijual murah. Mitranya yang nanti akan berkuasa. Jatuhlah kepemilikan perusahaan itu ke swasta dan berbisnis lagi dengan BUMN induknya,” ujar Said.

Menurutnya, likuidasi BUMN, termasuk perusahaan-perusahaan yang didirikannya adalah jalan terakhir. Dalam upaya penyehatan dan perbaikan BUMN, sebelum likuidasi ada tahapan revitalisasi dan restrukturisasi finansial.

Lalu pembentukan holding dan merger. Ini tahapan yang mestinya dikaji satu-persatu. “Proses melakukan rightsizing BUMN oke. tapi bukan dijual,” tandas Said.

Tak dinyana, kalangan pengusaha ada juga yang setuju dengan pemikiran Said. Dialah Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Bahlil bisa dibilang sebagai pengusaha yang lebih dulu mengeluhkan dominasi BUMN kepada Jokowi. Hal itu ia ungkapkan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, 5 September 2017 silam.

Menurutnya, gesekan antara pengusaha swasta dengan anak dan cucu BUMN di lapangan cukup tinggi. Penyebabnya, bagian pekerjaan yang harusnya sudah diserahkan BUMN ke swasta masih digarap anak dan cucu BUMN tersebut.

Masalah bukan pada ketidakmampuan perusahaan swasta, melainkan keengganan BUMN untuk berbagi dengan entitas luar.

Namun, untuk mengatasi permasalahan tersebut, penjualan perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh BUMN bukanlah prioritas. “Prinsipnya penjualan itu opsi terakhir. Kalau bisa dimerger, ya, dimerger. Kan, ada anak cucu yang sama (bidang usahanya) tuh,” tukas Bahlil.

Cara lain

Kementerian BUMN sendiri rupanya punya cara lain mengatasi banyaknya perusahaan yang dibikin oleh BUMN. Bukan langsung lewat likuidasi atau merger.

Merger dan likuidasi hanya salah satu dari sekian banyak pola restrukturisasi yang tersedia. “Satu yang ditekankan Menteri BUMN, jangan sampai mengganggu struktur manajemen dulu. Jangan menciptakan keresahan di SDM. Kalau bicara merger, sudah diartikan nightmare,” kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro.

Saat ini ada sekitar 1 juta orang yang bekerja di BUMN. Ini belum termasuk pekerja yang secara tidak langsung terkait dengan BUMN. Dari sisi usia, rata-rata pegawai itu masih dalam usia produktif.

“Holding itu harus menjadi pilihan yang bagus. Proses bisnisnya yang kita sentuh terlebih dahulu. Nanti SDM-nya menyesuaikan,” imbuh Imam.

Holding BUMN akan merapikan entitas-entitas yang ada dalam satu sektor tertentu. Misal, saat ini BUMN-BUMN karya memiliki anak usaha di bidang properti. Ada Waskita Realty, WIKA Realty, dan PP Property. Adhi Karya hingga Pegadaian juga memiliki anak usaha di bidang properti.

Nah, perusahaan-perusahaan yang bisnisnya serupa ini akan dikelompokkan dalam satu pengelolaan oleh induk perusahaan BUMN.

Pengelompokan lewat holding juga diterapkan di sektor lain. Misalnya, rumah sakit yang dimiliki oleh BUMN. Saat ini sudah terbentuk holding rumah sakit BUMN. Yang berperan sebagai holding adalah PT Pertamedika Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

Proses streamlining ini dinilai bisa membuat BUMN lebih efisien sehingga produk yang dihasilkan akan lebih kompetitif. Struktur permodalan holding bakal lebih kuat. Pasar yang bisa dijangkau pun menjadi lebih luas. Demikian pula, pasokan bahan baku bisa lebih termonitor dengan harga yang kompetitif.

Ambil contoh soal pengadaan obat-obatan yang merupakan komponen besar di bisnis rumah sakit. Jika dikelola holding, harga bisa lebih murah lantaran pembelian dilakukan dalam partai besar. Selain itu, standardisasi pelayanan rumah sakit dan tenaga medis juga bisa diterapkan sehingga memberi keuntungan bagi pasien.

Setelah terbentuknya holding, Kementerian BUMN bisa melakukan kajian untuk meningkatkan nilai dari induk usaha. Misalnya, dengan memilah dan mengkaji mana anak-anak atau cucu BUMN yang lebih bermanfaat dalam bentuk cash atau memberikan nilai tambah dalam bentuk bisnis.

“Kelak partisipasi masyarakat bisa dalam bentuk penguasaan penuh atau kami melakukan tawaran untuk melakukan penyertaan sebagian melalui IPO,” ujar Imam.

Namun perlu diingat, ketika sebuah BUMN menjadi anggota holding, proses perubahan dalam komposisi pemegang sahamnya tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

“Karena ada saham dwiwarna di sana. Jadi induk perusahaan atau BUMN holding-nya tidak serta-merta mempunyai kuasa penuh atas saham BUMN yang dimilikinya,” papar Imam.

Terlepas dari itu, sejauh ini pemerintah tidak berencana menggelar privatisasi. Bahkan untuk BUMN yang sakit secara bisnis dan keuangan.

Sebelumnya, memang sempat menguat wacana untuk menjual BUMN-BUMN yang sakit. Namun, opsi yang kemudian dipilih adalah membangun performa BUMN-BUMN tersebut melalui sinergi dengan perusahaan pelat merah yang sehat secara bisnis dan keuangan.

Bentuknya, misalnya dengan memberikan peluang bisnis kepada BUMN-BUMN sakit agar bisa mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Seperti ramai diberitakan, hingga semester I-2017 ada 24 BUMN yang masih merugi. Nilai kerugiannya mencapai Rp 5,85 triliun. Sebagai perbandingan, pada semester pertama tahun lalu, jumlah BUMN yang masih menanggung rugi sebanyak 27 perusahaan. Sementara nilai kerugiannya mencapai Rp 5,82 triliun.

Said mengingatkan, pemerintah mesti mengkaji ulang holding yang sudah direncanakan. Beberapa holding menurutnya tidak mendesak untuk dibentuk. Misalnya, holding BUMN karya yang tidak membuat leverage-nya bertambah. Sebab, aset perusahaan konstruksi hanya alat berat dan SDM.

Selain itu, pembentukan holding juga mesti mengeliminir risiko, terutama saat menyangkut BUMN yang sakit secara keuangan. Istilahnya, jangan sampai BUMN yang sakit menggerogoti BUMN yang sehat.

“Contoh di PTPN, holding dilakukan tidak dengan hati-hati. Jadinya sampai sekarang sulit berkembang,” ujar Said.
Jadi, ada banyak jalan menuju Roma yang tidak bikin gaduh, ya, Pak!

* Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Laporan Utama Tabloid KONTAN edisi 6 November- 12 November 2019. Artikel berikut data dan infografis selengkapnya silakan klik link berikut: “Ada Opsi yang Tidak Bikin Gaduh”

Emoticons0051

Merdeka.com – Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) atau PGN ditutup pada level 1.610 per lembar akhir pekan ini. Angka ini turun 15 basis poin (0,92 persen). Namun, jika dibandingkan dengan kuartal II-2015 yang menyentuh 4.300 per lembar, saham perusahaan BUMN tersebut turun 60 persen

Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat turunnya saham PGN. Selain hasil kinerja laporan keuangan PGN yang kurang bagus, rencana dari pemerintah dalam rangka mengatur harga jual gas juga memengaruhi.

“Hal ini merupakan sentimen negatif yang menyebabkan harga saham PGN mengalami downtrend. Selain itu, adanya ketidakpastian mengenai pendirian holding migas juga menyebabkan kinerja harga saham PGAS mengalami penurunan,” katanya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, akhir pekan ini.

Selain itu, kenaikan harga jual gas bumi dari ConocoPhillips atau COPI di Grissik, Sumatera Selatan ke PT PGN di Batam juga dinilai memberi sentimen negatif kepada investor.

“Faktor ConocoPhillips yang menaikkan harga jual gas ke PGN juga merupakan salah satu hal yang berdampak signifikan terhadap turunnya kinerja emiten PGAS,” katanya.

Berdasarkan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5882/12/MEM.M/2017 tanggal 31 Juli 2017, terdapat perubahan harga jual gas bumi dari ConocoPhillips (Grissik) untuk penjualan kepada PT PGN di wilayah Batam, dari USD 2,6 per MMBTU menjadi USD 3,5 per MMBTU untuk volume 27,27-50 billion british thermal unit per day (BBTUD) hingga 2019.

Namun demikian, Nafan optimis kinjera PGN akan tetap positif ke depannya. Apalagi, jika pemerintah bisa membantu dan mengakomodasi iklim investasi. “Regulasi dari pemerintah yang bersifat akomodatif terhadap iklim usaha migas, sehingga akan memicu peningkatan kinerja emiten berbasis ini.” [idr]

 

Merdeka.com – Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio angkat bicara terkait polemik kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Akibat kebijakan ini, saham PGN di bursa saham turun drastis beberapa waktu belakangan ini.

Anjloknya saham BUMN gas dengan kode emiten PGAS diakui sebagian besar akibat aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri.

Menurutnya, turunnya saham PGAS ke level sekitar Rp 1.615 per lembar saham membuat kekayaan negara di PGN menguap tidak sedikit, mencapai triliunan.

“Memang, tajamnya penurunan saham PGN sendiri sebenarnya ya karena kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri. Seperti penurunan harga gas di Medan, kenaikan harga gas hulu di Batam tapi PGN tidak boleh menaikan harga gas di hilir atau pelanggannya di Batam, dan banyak lagi. Dan tidak hanya itu saja,” ucap Agus diJakarta, Jumat (21/9).

Tercatat, besaran saham pemerintah di PGN sekitar 57 persen. Saat ini, harga saham PGN ada di angka sekitar Rp 1.615 per saham. Jika dibandingkan kuartal II-2015 di mana saham PGN sekitar Rp 4.350 per saham. Artinya saham PGN telah turun hampir 60 persen atau bisa terhitungan menguap hingga Rp 37 triliun.

“Ada kekayaan negara di PGN yang menguap banyak. Kurang lebih begitulah,” jelasnya.

Agus mengungkapkan, kekayaan negara di emiten berkode PGAS tersebut akibat kurang hati-hatinya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan atau aturan. “Jadi (kerugian) ini urusannya ke Menteri BUMN secara korporasi. Jika kebijakan ya regulatornya di ESDM,” kata Agus menambahkan.

Selain itu, ada dampak yang negatif akibat keputusan Menteri ESDM Nomor 434 Tahun 2017. Dalam aturan ini pemerintah menetapkan biaya distribusi PGN di Medan turun dari semula USD 1,35 per MMBTU menjadi USD 0,9 per MMBTU. Akibat kebijakan ini PGN mengalami kerugian sekitar USD 3 juta per tahun atau sekitar Rp 40 miliar jika dihitung dari volume penyaluran gas PGAS di Medan sekitar 12 BBTUD.

“Tugas utamanya dan intinya sekarang adalah bisa menghilangkan makelar gas yang tidak punya pipa secara perlahan. Karena kalau langsung para makelar ini punya pengaruh politik yang sangat kuat. Nah menghilangkan makelar tugas Menteri ESDM,” terang Agus.

Riset Citi Group sendiri sebelumnya menilai pemangkasan harga gas sebesar USD 1 per MMBTU bisa memotong margin EBITDA PGAS sebesar 18 persen dan laba sebelum pajak sebesar 20 persen.

“Dampak dari pemangkasan tarif akan besar, menurut kami,” demikian tertulis dalam laporan riset Citi yang sudah dibagikan kepada nasabah.

Kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga gas yang dibeli PGAS dari Conocophillips di Batam, sementara PGAS dilarang oleh Menteri ESDM untuk menaikan harga ke pelanggannya. Akibat kebijakan tersebut, PGN juga mengalami kerugian hingga Rp 100 milar lebih per tahun.

Selain itu, rencana Kementerian ESDM menerbitkan aturan yang mengatur keuntungan badan usaha gas hilir yang tentunya juga berlaku bagi PGAS. Pemerintah akan membatasi margin pengelolaan pipa gas distribusi hilir sebesar 7 persen dan margin pipa gas transmisi 11 persen.

“Masih banyak kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang berdampak buruknya kinerja saham PGN di bursa. Melihat kondisi ini, alangkah baiknya pemerintah tidak mudah mengeluarkan aturan. Apalagi banyak aturan yang dikeluarkan beberapa bulan kemudian di revisi, seperti aturan terkait Gross split di hulu migas,” tutup Agus.

Sementara itu, dari kalangan analis pasar modal berpendapat salah satu faktor yang mengakibatkan harga saham jatuh adalah wacana Pertamina (Persero) mengakuisisi PGN melalui skema holding migas.

Holding migas BUMN ini akan berdampak buruk terhadap neraca keuangan PGN. Pertamina saat ini memiliki peringkat utang level terendah layak investasi (Baa3), sedangkan peringkat utang PGN ada di kategori stabil (AAA).

Dikhawatirkan, nantinya PGAS kesulitan ingin mengeluarkan surat utang (bond). Neraca keuangan PGAS berdampak besar terhadap finansial Pertamina sebagai induk dari holding energi nantinya.

Harga saham PGAS jatuh hingga ke titik terendah hampir dalam delapan tahun terakhir. Turunnya saham distributor dan transmisi gas milik negara tersebut disebabkan rencana pemerintah yang akan menurunkan harga gas untuk industri.

[sau]

ets-small

Jakarta – PT Perusahaan Gas Nasional (Persero) Tbk (PGAS) tengah dinaungi sentimen negatif. Terlihat dari pergerakan saham PGAS yang cenderung melemah.

Jika dihitung dari awal tahun saham PGAS sudah turun 42,37%. Adapun saham PGAS di awal tahun berada di posisi Rp 2.820, sementara harga saham PGAS kemarin ditutup pada posisi Rp 1.625 per saham atau telah turun Rp 1195,-

Posisi tertinggi saham PGN tercatat 5 tahun lalu yakni mencapai Rp 6.450. Sejak saat itu, saham perusahaan pipa gas pelat merah ini tak pernah naik lagi justru cenderung menurun.

Bila ditarik dalam rentang 1 tahun, posisi tertinggi saham PGN hanya tercatat di level 3.420 per saham. Sementara, dalam rentang satu bulan terakhir, posisi tertinggi saham PGN menipis ke Rp 2.190.

Menurut Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta, saham PGAS dalam setahun ini memang tengah dinaungi berberapa sentimen negatif. Salah satunya karena kebijakan pemerintah yang menurunkan harga gas untuk industri menjadi US$ 6 per MMBTU.

“Selain hasil kinerja laporan keuangan PGAS yang kurang bagus, rencana pemerintah dalam rangka aturan harga jual gas. Sehingga hal ini merupakan sentimen negatif yang menyebabkan harga saham PGAS mengalami downtrend,” tuturnya Kamis (21/9/2017).

Tidak hanya itu, menurut Nafan adanya rencana pemerintah terkait pembentukan holding BUMN migas juga menyebabkan kinerja harga saham PGAS mengalami penurunan. Pelaku pasar sekarang pesimistis atas kinerja perseroan di masa depan.

Nafan memperkirakan saham PGAS hingga akhir tahun masih akan dalam tren negatif jika sentimen tersebut masih menaungi. Dia memprediksikan tren saham PGAS akan terkonsolidasi di area Rp 1.580 sampai dengan Rp 1.680 per saham. (dna/dna)

reaction_1

 

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta untuk menghadirkan saksi yang kredibel dalam sidang lanjutan dugaan monopoli yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. di Medan, Sumatra Utara.

Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal mengatakan, dihadirkannya saksi yang kredibel dalam persidangan dimaksudkan agar dari keterangannya diperoleh informasi yang utuh, demi mengungkap penyebab tingginya harga jual gas di Medan.

“Kami tidak ingin reputasi KPPU cidera karena menghadirkan saksi-saksi yang tidak kredibel. Jadi jangan sampai mengada-ada dalam kasus dugaan monopoli, apalagi ini berkaitan dengan tugas dan wewenang pemerintah yang memang dipercayakan ke BUMN seperti PGN,” ujar Refrizal di Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Refrizal menambahkan, lantaran merupakan perpanjangan pemerintah maka sudah sepantasnya PGN terhindar dari tuduhan praktik monopoli yang disangkakan KPPU. Sebab, katanya, mengacu pada sejumlah aturan yang ada, pemerintah berhak mengatur harga untuk beberapa komoditas yang dirasa penting demi kepentingan negara.

“Jadi jangan salahkan BUMN karena mereka itu perpanjangan tangan negara. Saya pikir BUMN juga tidak akan menaikkan harga dengan seenaknya karena mereka dikontrol oleh pemerintah dan DPR,” imbuh legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat KPPU akan melanjutkan Persidangan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktek Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan, Sumatra Utara. Dalam sidang terakhir, didapatkan informasi bahwa manajemen PGN selalu menginformasikan lebih dulu ke konsumen sebelum menaikkan harga jual gas.

Salah satu sosialisasi di antaranya kenaikan harga jual gas yang dilakukan manajemen pada pertengahan 2015. Di mana kenaikan harga jual terjadi lantaran terdapat peningkatan harga beli gas oleh PGN yang diperoleh dari wilayah Sulawesi menjadi US$13 per mmbtu dan Pertamina senilai US$8 per mmbtu.

Yang menarik, bersamaan dengan naiknya harga jual gas PGN sejumlah konsumen pun mengaku pernah ditawarkan gas bumi oleh PT Pertagas Niaga yang diketahui merupakan salah satu perusahaan yang juga berbisnis gas di Medan. Namun, karena membutuhkan banyak lahan untuk proses evaporasi, saksi pun menolak menerima tawaran PT Pertagas Niaga.

“Kami tidak keberatan dengan kenaikan yang diterapkan pada 2015 karena bila dibandingkan dengan bahan bakar lain seperti solar, harga gas itu masih lebih efisien dan lebih bersih. Walaupun harga yang ditawarkan PGN lebih mahal karena pada waktu itu sekitar US$12 sedangkan Pertagas US$10—US$11 per mmbtu, kami menolak tawaran Pertagas karena untuk proses evaporasi itu membutuhkan investasi lahan yang besar seluas 100 m x 200 m,” ujar saksi yang merupakan manajemen PT Surya Buana Mandiri.

Berangkat dari hal tersebut, pihaknya pun mengaku tak keberatan terkait dengan adanya penerapan batas minimal dan maksimal yang termaktub dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang diteken perusahaannya dengan PGN.

“Kami juga pernah mengalami tekanan yang disalurkan di bawah kontrak satu hingga tiga barang, namun tidak sampai mengganggu produksi di pelanggan. Di dalam kontrak juga dijelaskan dan diatur tentang keadaan kahar,” imbuhnya.

Hingga kini, majelis hakim KPPU belum berhasil mendapatkan bukti-bukti kuat terkait dengan adanya praktik monopoli yang dilakukan perusahaan gas bumi pelat merah tersebut.

ets-small

bisnis.com: Isu holding BUMN kembali mencuat. Pemerintah melalui Kementerian BUMN kembali berencana melakukan holding terhadap BUMN yang dimilikinya menjadi enam holding yaitu migas, pertambangan, jalan tol, perumahan, keuangan, dan pangan. Dalam dunia korporasi, holding merupakan sesuatu yang biasa.

Pemerintah sendiri pernah melakukannya terhadap beberapa perusahaan negara, yaitu BUMN pupuk dan semen. Bahkan sesungguhnya struktur holding sudah terbentuk dengan Kementerian BUMN sebagai superholding yang membawahi beberapa holding dan puluhan BUMN.

Bedanya hanya pada status Kementerian BUMN yang merupakan lembaga pemerintahan, bukan badan usaha sebagaimana terjadi pada umumnya di dunia korporasi.

Teorinya, holding dapat memberikan beberapa manfaat tertentu. Pertama, mendorong koordinasi antar korporasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi. Kedua, membantu atau menyelesaikan persoalan keuangan, dan selanjutnya mendorong anggota holding untuk mengeksploitasi potensi untuk perkembangan korporasi (Singh, 1972).

Namun, rencana ini bukan tanpa masalah. Bila belum siap, pemerintah dihadapkan pada risikoloss kekayaan negara secara sistematis dan degradasi kepentingan pemerintah atas BUMN sebagai agen pembangunan.

BUMN merupakan kekayaan negara yang di pisahkan, direpresentasikan dengan kepemilikan saham. BUMN harus comply pada UU No. 19/2003 tentang BUMN dan UU No. 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Status dimiliki negara dan PT menimbulkan kebiasan hubungan keuangan antara BUMN dengan negara. Tak jarang kerugian usaha BUMN diidentikan sebagai kerugian negara.

Hal ini dapat dimengerti mengingat kerugian pada BUMN secara otomatis dapat menurunkan nilai ekuitas saham pemerintah.

Namun, dapat dipahami pula bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara sepanjang kerugian tersebut benar-benar atau diyakini terjadi dalam rangka usaha bukan karena faktor lainnya.

Faktor lainnya yang sengaja dimaksudkan untuk memperkaya oknum atau kelompok tertentu dengan cara sistematis. BUMN dapat dibuat seolah-olah rugi karena usaha padahal dibuat rugi karena kesengajaan, dengan kata lain terdapat kepentingan yang menumpangi.

Pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan BPK merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya praktik yang tidak diinginkan dan merugikan BUMN.

Persoalannya, holding BUMN memperlemah pengawasan pemerintah/BPK karena terjadi penurunan level atau kelonggaran penga wasan. Pemerintah tidak lagi mengawasi langsung, melainkan harus melalui BUMN holding.

BUMN sekarang akan menjadi anak perusahaan, dan anak usahanya akan jadi cucu perusahaan holding.

Corporate action dapat dilakukan dengan lebih mudah dan longgar, penjualan aset anak dan cucu perusahaan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa berpikir jangka panjang, orientasi profit di kedepankan.

Terbatasnya masa jabatan direksi BUMN dan anak perusahaan dapat semakin mendorong terjadinya corporate action yang short term.

Gambaran seperti ini dapat menimbulkan risiko loss kekayaan negara semakin meningkat. Di samping itu, pengalaman masa lalu, adanya beberapa kasus pidana yang melibatkan oknum BUMN dan oknum partai politik, menunjukan bahwa masih ada kelemahan pengelolaan dan pengawasan.

Kejadian di atas terjadi ketika pemerintah mengawasi langsung BUMN, bagaimana jika nantinya yang mengawasi adalah holding?

Tampaknya mata publik akan semakin tertutup atas praktik-praktik pada anak dan cucu perusahaan yang merugikan negara secara sistematis.

Pemolesan kerugian melalui skema pencatatan dan lainnya tidak tertutup kemungkinan ter jadi. Dengan mengatasnamakan kebijakan korporasi, aset anak dan cucu perusahaan BUMN holding nantinya secara pelan-pelan dapat dipeloroti tanpa diketahui.

Banyak cara dapat dilakukan, beberapa contoh di antaranya dengan menjual aset produktif yang seolaholah menguntungkan secara jangka pendek, tetapi sesungguhnya merugikan BUMN dalam jangka panjang.

DEGRADASI KEPENTINGAN

Telah ditanamkan suatu pondasi melalui UU No. 19/2003 bahwa pendirian BUMN ber beda dengan korporasi swasta. Terhadap BUMN, pemerintah mempunyai kepentingan tidak hanya untuk investasi, tetapi menempat kannya sebagai agen pembangunan.

Kalau hanya untuk mencari keuntungan semata, pemerintah tidak perlu memiliki BUMN, tidak per lu berbisnis, selanjutnya biar swasta yang me laku kan usaha. Dalam praktiknya sebagai agen pembangunan, BUMN dapat ditugaskan dan diarahkan un tuk berpartisipasi dalam pembangunan, seperti distribusi pembangunan, pendapatan atau kesejahteraan masyarakat, serta penyediaan barang dan jasa strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak ataupublic service obligation (PSO).

Kepentingan pemerintah di atas dapat terde gradasi manakala kebijakan holding BUMN memberikan konsekuensi terjadinya pe nu runan tingkat pengendalian. Sebelumnya, pe merintah langsung mengendalikan BUMN, selanjut nya harus melalui holding terlebih dahulu.

Ketika berstatus anak usaha, orientasi komer sial dan memaksimalkan profit cenderung ditonjolkan dibandingkan kepentingan lainnya, dan bukan hal yang mudah lagi bagi pemerintah untuk mengendalikannya dengan dalih bukan BUMN lagi.

Monopoli dalam pengelolaan prasarana dan sarana publik yang strategis dapat terjadi, dan tidak menutup kemungkinan akses publik akan terjadi secara selektif dan hanya menekankan pada kepentingan profit semata.

Ketika terjadi holding, akomodir kepentingan atau penugasan pemerintah harus dilakukan melalui dua tahap, dan dapat bertambah menjadi tiga tahap bila rencana superholding jadi dilakukan. Keberadaan BUMN holding dalam intermediasi penugasan tidak menutup kemungkinan menimbulkan biaya tambahan dalam pelaksanaan PSO tersebut.

Selain itu, adanya BUMN holding dapat me ngu rangi dividen yang diterima oleh peme rintah. Sebelumnya, pemerintah dapat setoran dividen langsung, berubah menjadi harus dikurangi terlebih dahulu karena BUMN holding membutuhkan biaya operasi, seperti renumerasi direksi dan komisaris, biaya operasi serta biaya lainnya. Kembali, jika ada superholding berarti semakin berkurang setoran dividen bagi pemerintah.

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa gagasan holding adalah gagasan strategis. Namun, di tengah-tengah kondisi pemerintahan yang mengalami krisis kepercayaan dan masih adanya kelemahan pengawasan saat ini, gagasan holding perlu dilakukan dengan hati-hati.

BUMN yang telah memiliki akuntabilitas dan transparasi yang sangat baik, serta bukan lagi memegang peran kunci dalam kemaslahatan hidup masyarakat dapat dilakukan holding terlebih dahulu.

 

 

*) MOHAMAD NASIR, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

ets-small

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah berencana menurunkan harga gas. Hal itu mengingat harga gas di Indonesia sangat tinggi ketimbang dengan negara ASEAN lainnya.

Pemerintah ingin harga gas di bawah US$ 6 per Mmbtu. Saat ini, harga gas di RI masih sekitar US$ 9,5-US$ 12 per Mmbtu‎.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada penurunan harga gas tersebut, akan memberikan dampak signifikan terhadap 10 sektor industri dan satu kawasan industri.

Namun, rencana pemerintah menurunkan harga gas tersebut menjadi sentimen negatif untuk pergerakan harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk/PGN (PGAS).

Berdasarkan data RTI, pada perdagangan saham Rabu (5/10/2016), saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) turun 5,86 persen menjadi Rp 2.730 per saham. Harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk sempat berada di level tertinggi Rp 2.860 per saham dan terendah Rp 2.730 per saham.

Total frekuensi perdagangan saham sekitar 8.534 kali dengan nilai transaksi harian saham Rp 425 miliar. Penurunan harga saham PGAS ini, Analis PT Asjaya Indosurya Securities William Suryawijaya sangat mempengaruhi IHSG. Hal itu lantaran kapitalisasi pasar saham PGAS juga cukup besar di pasar modal Indonesia.

Pada penutupan perdagangan saham, Rabu pekan ini, IHSG merosot 51,66 poin atau 0,94 persen ke level 5.420,64.

William mengatakan, pelaku pasar merespons negatif rencana pemerintah menurunkan harga gas tersebut. Penurunan harga saham PGAS pun dinilai William masih wajar. “Ini wacana belum dilakukan. Direspons negatif. Padahal seharusnya tidak direspons negatif,” kata William saat dihubungi Liputan6.com.

William menilai, harga gas turun memang dapat pengaruhi kinerja keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Akan tetapi, penurunan harga gas, William menuturkan dapat meningkatkan permintaan oleh industri. Selain itu, industri semen dan keramik juga dapat imbas positif dari penurunan harga gas.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk mencatatkan penjualan menjadi US$ 1,43 miliar pada 30 Juni 2016. Sedangkan laba bersih sekitar US$ 154,83 juta. (Ahm/Ndw)

new-chin-year-dragon-02

 

 

JAKARTA kontan. Ada akal bulus dibalik rencana pemerintah untuk mengalihkan saham PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) ke PT Pertamina. Cuap-cuap soal holdingisasi merupakan kedok pemerintah dalam ‘membunuh’ perusahaan gas terbesar yang dimiliki Indonesia.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menuturkan, holdingisasi atau rencana pencaplokan PGN menjadi entitas di bawah Pertamina merupakan kesalahan besar pemerintah.

Menurutnya, kebijakan paling baik adalah bagaimana Pertamina mengelola hulu gas dan PGN mengelola hilir gas.

“Semua anak perusahaan PT Pertamina yang mengelola hilir migas di merger ke PT PGN Tbk, begitu pula sebaliknya. Jangan dibalik seperti saat ini di mana PT PGN sebagai BUMN terbuka, diakuisisi oleh PT Pertagas, perusahan swasta anak perusahaan Pertamina melalui kemasan holdinghisasi,” kata Agus melalui siaran tertulisnya, Rabu (22/6).

“Ini merupakan akal bulus Pemerintah yang berakibat hilangnya PT PGN sebagai BUMN. Kalau ini terjadi publik harus minta pertanggungjawaban negara,” tegas Agus.

Sebagai BUMN migas, PT Pertamina 100% sahamnya dikuasai Negara, sedangkan PT PGN hanya 57% saham yang dikuasai Negara dan sisanya 43% merupakan saham publik.

Usulan Kementerian BUMN, terkait dengan holdingisasi migas, 57% saham Pemerintah dan 43% saham publik di PT PGN di inbrengkan kepada PT Pertamina melalui anak perusahaan Pertamina, yaitu PT Pertagas yang 100% swasta, bukan BUMN.

“Jadilah PGN menjadi 100% perusahaan swasta, bukan lagi BUMN yang berstatus terbuka (Tbk). Cerdas betul Kementerian BUMN membunuh anaknya, layaknya membunuh Indosat dahulu kala,” kata Dia.

Lebih jauh, Agus menjelaskan, awalnya sebagai BUMN terbuka yang go public, PGN sulit diganggu para makelar karena sebagai BUMN jika akan melakukan aksi korporasi harus melibatkan DPR-RI.

Namun, ketika sudah menjadi swasta murni, posisi dan kondisi PGN tidak beda dengan perusahaan swasta nasional yang rawan diganggu politisi, makelar dan pihak-pihak lain.

“Pada akhirnya tidak ada gunanya holdingisasi migas karena semua tujuan diatas tidak akan tercapai dan publik lagi-lagi yang akan dirugikan,” tuturnya.

Holdingisasi migas akan membuat para rent seekers berkuasa karena peraturan perundang undangan untuk membangun infrastruktur atau pipanisasi dan perdagangan gas bumi pasti akan dikerjakan mayoritas oleh para rent seekers bukan oleh holding.

“Akibatnya gas sulit bisa dinikmati publik. Lupakan gas murah. Di balik semua langkah Kementerian BUMN, ternyata ada akal bulus di balik holdingisasi migas, yaitu menambah aset PT Pertamina supaya kemampuan berutangnya lebih besar. Apa tidak ada jalan lain untuk memperbesar aset selain membunuh BUMN?” tandas Agus.

new-chin-year-dragon-02

Jakarta detik -Pemerintah tidak akan menyerahkan seluruh kepemilikan sahamnya di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kepada PT Pertamina (Persero) untuk pembentukan holding BUMN energi.

Pemerintah masih akan menyisakan 1% saham ‘merah putih’ di PGN. Saat ini, sebanyak 56,96% saham PGN dipegang pemerintah, sisanya sebanyak 43,04 dikuasai oleh publik.

“Kan masih ada saham yang dikuasai negara, nggak 100% dikasih ke Pertamina, ada 1% saham merah putih di kita. Jadi strategic planning, RJPP, direksi masih dikuasai kita secara langsung,” ungkap Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Pariwisata, dan Kawasan Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Dengan skema holding, PGN akan dijadikan penyertaan modal ke Pertamina oleh pemerintah.

“Jadi kita kan punya modal di PGN, modal kita di PGN kita alihkan jadi ke Pertamina,” tukas dia.

Pengalihan saham milik negara di PGN kepada Pertamina akan menggunakan skema inbreng. Ini telah disiapkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk holding BUMN energi.

“Ada beberapa macam holding. Kita pakai vehicle-nya Pertamina, saham PGN kita taruh di Pertamina, Pertamina nanti berfungsi sebagai strategic holding di sektor migas. Yang penting PP mengatur penambahan saham negara di Pertamina melalui inbreng saham PGN,” paparnya.

Menurut dia, meski menjadi anak usaha Pertamina, ruang gerak PGN untuk mendapatkan kredit tidak akan berkurang. Pihaknya yakin bahwa PGN tetap bisa memperoleh pinjaman modal dengan mudah selama keuangannya sehat, sehingga pembangunan infrastruktur gas tidak akan terhambat.

“Kalau mau dapat kredit atau tidak kan bukan tergantung anak usaha atau bukan. Selama bisnis PGN bagus, sehat, masih bisa,” ucap Edwin.

Soal apakah pembentukan holding BUMN energi ini perlu persetujuan DPR atau tidak, Edwin belum dapat memastikannya.

“Dari Setneg yang paham soal itu. Saya ikut ahli di sana saja, kalau dia bilang secara Undang-Undang dapat diputuskan pemerintah ya kita ikuti. Itu dibahas antar kementerian,” ujarnya.

RPP saat ini masih di Sekretariat Negara (Setneg). Ditargetkan bisa cepat selesai agar holding BUMN energi dapat segera terwujud seperti keinginan Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Kita berharapnya cepat. Sekarang di Setneg,” tutupnya.

(feb/feb)

Emoticons0051

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah membentuk induk BUMN energi diklaim berdampak sangat baik bagi kedaulatan energi nasional. Selain bisa meningkatkan efisiensi, juga membuat kemampuan holding bisa lebih besar. “Jadi, positifnya sangat banyak,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.

Menurut Komaidi, pembentukan holding memang efisiensi jauh meningkat. Betapa tidak, karena dengan holding akan ada penyatuan infrastruktur antara Pertamina dan PGN.

Selain itu, dari sisi penugasan pemerintah, dengan adanya lembaga baru nanti, tentu penugasan akan lebih sederhana dan ini pun membuat jauh lebih efisien. “Salah satunya adalah persoalan open access. Jika selama ini selalu bermasalah, maka dengan adanya holding, persoalan itu akan selesai,” kata dia, dalam keterangan pers, Minggu (5/6/2016).

Dari sisi investasi, Komaidi juga menilai dengan holding maka kemampuan investasi jauh lebih besar. Karena penggabungan aset akan bisa dimonetisasi, artinya bisa menjadi agunan atau jaminan untuk penerbitan obligasi jika ingin melakukan pembiayaan.

Itu sebabnya Komaidi tidak heran, jika saham PGN mengalami rebound ketika pemerintah menggulirkan rencana pembentukan holding. Hal ini terjadi, karena para investor melihat bahwa pembentukan holding memang sangat positif.

Apalagi, perencanaan itu dilakukan langsung oleh Kementerian BUMN, sehingga investor semakin mendapat jaminan dari pemerintah. “Tren saham tersebut juga terjadi di berbagai negara. Karena penyatuan  perusahaan akan menjadikan lebih efisien,” lanjutnya.

Dalam konteks itulah Komaidi mengajak semua pihak untuk menyambut baik respons positif tadi. Tidak hanya pemerintah yang harus menyambut baik, namun juga Pertamina dan PGN.

Pakar energi UGM Fahmy Radhi juga mengatakan di tengah persaingan industri migas yang semakin ketat, pembentukan holding BUMN Energi di Indonesia memang menjadi urgen.

Berbicara pada talkshow bertajuk, “Holding Energi untuk Apa?” di KAHMI Center Jakarta, Sabtu (4/6), Fahmy menegaskan pembentukan holding diyakini dapat mendorong bisnis holding BUMN energi menjadi lebih kompetitif, dapat memperkuat struktur aset dan modal, serta menjadi lebih efisien.

“Saya setuju holding energi dibentuk. Karena dalam kondisi harga minyak yang selalu menurun, ini memang perlu ditata kembali. Saya setuju, karena bisa mendorong efisiensi akan mendorong akumulasi modal, danakan lebih kompetitif. Ini memang suatu kebutuhan,” kata Fahmy.

Itu sebabnya Fahmy juga memberi apresiasi kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang pembentukan holding di semua BUMN. “Jokowi bagus, harus diapreisasi, harus disambut dengan baik,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno merespons dengan cepat pernyataan Presiden terkait dengan rencana ini. “Menteri Rini yang dengan cepat merespons. Ini juga bagus, kita apresiasi juga,” lanjtu Fahmy.

Menurut Fahmy, holding sangat tepat sebagai langkah untuk menata tata kelola. Dan, terkait tata kelola dimaksud, Fahmy menekankan bahwa tata kelola tersebut haruslah yang memagari agar jangan sampai ada mafia migas.

Di sisi lain, Fahmy juga setuju jika Pertamina menjadi  National Oil Company (NOC). Menurutnya, setiap negara memang seharusnya memiliki satu NOC. Keberadaan NOC ini penting sebagai representatif.

Misalnya untuk melakukan tender di luar negeri, maka yang berperan adalah NOC. Begitu pula ketika akan menjual minyak atau gas ke luar negeri, maka NOC bisa berperan. “Jadi saya setuju. Saya sangat mendukung. Karena hal itu bisa dikordinasikan di dalam holding,” kata Fahmy.

Sementara terkait usulan pembentukan National Gas Company (NGC), Fahmy juga setuju, tetapi tidak saat ini. Saat ini, ucapnya,  UU yang ada meliputi minyak dan gas sehingga sebaiknya fokus memang hanya pada NOC dahulu bukan NGC.

“Kami di UGM juga pernah membahas masalah NGC. Tapi kesimpulannya jangan sekarang. Sekarang benahi dulu. NGC perlu tapi tidak sekarang,” kata dia.

ezgif.com-resize

Bisnis.com, JAKARTA-  Menteri BUMN menyatakan telah menetapkan holding perusahaan migas dengan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan induk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) sebagai anak usahanya.

Pertamina dipilih sebagai holding energy karena 100% sahamnya masih dimiliki pemerintah. Sementara kepemilikan saham pemerintah di PGAS per Maret 2016 mencapai 56,96%.

Pembentukan holding tersebut masih harus melalui persetujuan DPR serta melibatkan kajian dari Kementerian Keuangan.

Aset yang dimiliki Pertamina berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2015 mencapai USD46,38 miliar sedangkan asset PGAS per Desember 2015 mencapai USD6,50 miliar, laba bersih Pertamina kuartal III/2015 mencapai USD914,06 juta sedangkan laba bersih PGAS sebesar USD401,20 juta.

“Sesuai dengan tujuan pemerintah untuk melakukan efisiensi pengelolaan migas, pembentukan holding BUMN di sektor migas mestinya dapat menjamin tata kelola BUMN dan sektor migas yang lebih baik,” tulis HP Analytics dalam risetnya yang diterima hari ini, Kamis (14/4/2016).

bird

Jakarta detik-Pemerintah lewat Kementerian BUMN akan membentuk holding atau induk usaha BUMN di bidang minyak dan gas (migas). PT Pertamina (Persero) akan menjadi holding, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan berada di bawahnya.

Direktur Utama PGN, Hendi Priyo Santoso, mengatakan siap mengikuti arahan dan ketentuan pemerintah terkait pembentukan holding tersebut. Rapat persiapan pembentukan holding ini sudah dilakukan.

“Kami ikuti arahan dan ketentuan pemerintah,” jelas Hendi, ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Hendi mengatakan, dirinya berharap, skema holding yang dibentuk akan memberikan hasil positif bagi PGN dan pemangku kepentingan lainnya.

Dia juga menyatakan, anak usaha Pertamina di sektor gas, yaitu Pertagas, akan masuk ke PGN dalam rangkaian pembentukan holding tersebut.

“Target secepatnya. Kami memang dipandu, dikawal dan dikoordinasikan Kementerian BUMN,” kata Hendi.

Kemungkinan, akan dilakukan roadshow kepada seluruh pemegang saham PGN, untuk menjelaskan soal rencana bisnis dan pembentukan holding migas tersebut. Saat ini, 57,3% saham PGN dimiliki oleh negara, sementara sisanya dimiliki oleh pemegang saham publik.

“Mohon bersabar karena tahapan mekanik detil proses masih belum rampung. Jadi nantilah pada waktunya pasti, apakah dari kementerian atau dari masing-masing perusahaan terkait akan menyampaikan keterbukaan informasi. Kalau sekarang belum settle,” papar Hendi.

Soal prospek bisnis PGN di tahun ini, Hendi mengatakan, sama seperti tahun lalu, tahun ini belum ada tanda-tanda pertumbuhan yang signifikan. Untuk tahun lalu, dari 22 sektor industri yang menjadi pelanggan PGN, hanya sektor makanan yang mengalami pertumbuhan.

“Prediksi kami kayaknya flat, tidak ada pertumbuhan yang signifikan, pokoknya low single digit(pertumbuhan),” kata Hendi.

Bila nanti berada di bawah Pertamina, Hendi menyatakan, tak akan ada lagi duplikasi dan kompetisi antara PGN dengan Pertagas. Sehingga, pertumbuhan infrastruktur gas nasional akan makin cepat di masa depan.

Pada kesempatan itu, Hendi belum bisa berkomentar soal posisi anak usaha PGN, yaitu Saka Energy, bila pembentukan holding ini terjadi.

(wdl/feb)

gifi

Ini Alasan Harga Gas Naik
Rabu, 31 Juli 2013 17:56 wib
Dina Mirayanti Hutauruk – Okezone

JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Minyak (ESDM) Susilo Siswo Utomo mengatakan, kenaikan harga gas yang dirasakan tepat atau tidak tergantung suply yang tersedia.

Susilo mengatakan, harga gas di sejumlah daerah berbeda-beda karena biaya pengembangan lapangan gas yang berbeda-beda juga.

“Ada harga gas murah dan ada yang lebih tinggi karena biaya pengembangan lapangan berbeda-beda. Jadi harga tergantung pada biaya pengembangan dari lapangannya.” Kata Susilo saat ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (31/7/13).

Dia mengakui bahwa sumber gas Indonesia cukup besar, namun menurutnya masih jauh dari negara Venezuela sebagai negara penghasil gas terbesar di dunia.

Dia mengatakan sumber gas Indonesia lebih banyak di kedalaman laut seperti halnya di Laut Arafuru dengan kedalaman 600-800 meter sehingga diperlukan biaya yang cukup besar untuk eksplorasi.

“Mahalnya biaya pengembangan tersebut mengakibatkan harga jualnya juga tinggi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Susilo mengatakan sumber gas di Indonesia sebagian besar berada di Indonesia bagian Timur, padahal konsumsi gas terbesar ada di pulau Jawa. Menurutnya, biaya transportasi dari sumber produksi ke daerah konsumsi menjadi salah satu yang menyebabkan harga gas lebih mahal.

“Rata-rata konsumsi yang paling besar di Jawa dan Sumatra padahal sumber gasnya kecil. Makannya untuk memenuhi itu didatangkan dari Timur, ongkos transportasinya yang besar membuat harganya lebih mahal,” Jelasnya. (wan) (wdi)

doraemon

Industri menolak rencana kenaikan harga gas hulu

Oleh Dikky Setiawan, Oginawa R Prayogo – Senin, 15 Juli 2013 | 13:42 WIB

JAKARTA. Kalangan industri menolak rencana SKK Migas yang berencana menaikkan harga gas hulu sebesar 40% dari semula US$5,8 per juta Btu (British thermal unit) menjadi US$8 per juta Btu.

Achmad Wijaya, Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia malah mempertanyakan atas dasar apa SKK berencana menaikkan harga gas hulu tersebut.

Dia bilang, saat ini industri membeli gas siap pakai di harga US$ 10 per Mmbtu. “Harga US$ 5,8 itu kan harga mentah, setelah biaya kirim dan siap pakai, kami membelinya sudah US$ 10 per MMBtu,” jelas Achmad  ketika dihubungi KONTAN, Senin (15/7).

Dia yakin, jika harga gas hulu naik, harga jual gas dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) ikut melonjak. “Kalau harga gas hulu naik 40%, berarti harga jual PGN juga ikut naik. Padahal, harga gas sudah mengalami kenaikan pada September 2012 dan April 2013,” ujar Achmad, yang juga menjabat Dewan Pembina Asosiasi Keramik.

Seharusnya, kata Achmad, pemerintah mengikuti patokan harga migas dunia. Hingga saat ini saja, harga migas dunia tidak mengalami kenaikan.

Achmad belum bisa membeberkan sejauh mana dampak yang akan dirasakan industri jika harga gas hulu itu dinaikkan. “Saya belum mau berbicara lebih lanjut (bagaimana efeknya). Saya ingin mempertanyakan dulu. Jangan-jangan Pak Rudi (Ketua SKK Migas) hanya ‘buang korek’ dulu,” tuding Achmad.

Industri bisa mati suri

Pendapat senada diungkapkan Johan Brien, Ketua Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas (Apigas) Sumatera Utara. Dia bilang, kenaikan harga gas hulu tersebut akan memicu harga gas di hilir melejit. Alhasil, biaya produksi industri akan membengkak.

Ujung-ujungnya, daya saing industri di akan semakin lemah. “Industri bisa mati suri, PHK akan terjadi, dan laju perekomian turun drastis. Sumut akan termarjinalkan dengan kebijakan tersebut. Kami mengharapkan tidak ada kenaikan harga gas sampai pasokan dan tekanan gas telah terpenuhi,” kata Johan.

Apalagi, lanjut dia, selama ini pasokan dan tekanan gas di Sumut tidak memenuhi kuota normal. Biasanya, industri di Sumut mendapatkan pasokan gas sebanyak 17 mmscfd.

Dari total pasokan tersebut, 10 mmscfd dipasok oleh PT Pertiwi Nusantara Resources (PNR). Tetapi, belakangan ini pasokannya terus menurun hingga menjadi 5 mmscfd.

Bahkan, pada April lalu pasokannya hanya tinggal 0,8 mmscfd dan pada 10 Juli lalu PNR telah menghentikan pasokan gasnya. Kini, industri di Sumut hanya mendapatkan pasokan gas dari Pertamina E&P sebesar 7 mmscfd. Tekanan gas di Sumut saat ini juga hanya 0,5 bar, dari sebelumnya 17 bar.

“Belum naik saja, harga gas di Sumut sudah hampir dua kali lipat dari harga gas di Malaysia yang produknya hampir sama,” imbuh Johan.

Nah, jika harga gas hulu dinaikkan, maka akan memukul sejumlah industri di Sumut. Antara lain, industri sarung tangan, oleochemical, keramik, dan gelas.

“Industri di Sumut sama dengan industri yang ada di Malaysia, di mana di negara itu harga gas lebih rendah setengah dari harga gas di Sumut,” katanya.

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0032

realisasi capex w1ka … 290713_271117

new-chin-year-dragon-02

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Di tengah menaiknya pendapatan kontrak yang berlipat ganda hingga mencapai angka triliunan, emiten sektor konstruksi dilanda isu perubahan pendanaan yang menekan harga saham sektor ini. Namun, secara kinerja keuangan dan aksi korporasi emiten di sektor konstruksi, analis proyeksikan akan positif di 2018.

Berdasarkan data RTI dari awal tahun hingga Jumat (24/11), tiga emiten konstruksi, yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan PT PP Tbk (PTPP) mengalami diskon harga saham lebih dari 10%. Sementara, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) di periode yang sama, harga saham terdiskon 1,92%.

Calvin Anthrasal, Analis Henan Putihrai mengatakan sejak awal tahun hingga akhir tahun 2017 sentimen untuk sektor konstruksi sedang negatif. Meski, sebenarnya dilihat secara kinerja semua emiten konstruksi terkhusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membukukan peningkatan laba bersih double digitatau bisa dikatakan cukup signifikan. Seperti contohnya WSKT yang membukukan laba bersih Rp 2,9 triliun atau naik 169% secara year-on-year (yoy).

“Jadi dari kinerja sebenarnya perusahaan konstruksi sedang naik-naiknya, namun memang sentimen untuk konstruksi tahun ini sedang kurang baik,” kata Calvin, Jumat (24/11).

Sentimen negatif tersebut datang dari investor yang saat ini cenderung ragu dan was-was apakah para emiten konstruksi tersebut mampu mendanai semua kontrak yang telah didapatkan dan selesai pada waktu yang tepat. Calvin mengatakan kini penerimaan kontrak emiten sektor konstruksi telah mencapai angka triliunan, bahkan WSKT on hand kontrak di atas Rp 100 triliun.

“Mereka otomatis butuh pendanaan yang besar untuk mendanai semua proyeknya, karena beban besar itu, investor cendeurng was-was dan berakibat harga saham jadi memerah,” kata Calvin.

Belum lagi kini muncul perubahan pendanaan proyek. Contohnya, ADHI yang menerima surat dari Kementrian BUMN yang menyarankan dalam proyek pembangunan light rail transit (LRT) Jabodetabek, PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak menjadi investor.

“Ini lebih ke arah investor was-was tentang pendanaan konstruksi itu sendiri,” kata Calvin.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 sebesar Rp 44,38 triliun, terdiri dari PMN tunai sebesar Rp 28,25 triliun dan non-tunai sebesar Rp 16,13 triliun.

“Pemberian PMN non-tunai dapat dilakukan setelah ada clearence dari audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tujuan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,” kata Ketua Komisi VI DPR-RI Teguh Juwarna, di Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Sebanyak 14 BUMN yang disepakati mendapat suntikan PMN tunai, adalah sebagai berikut:

1. Hutama Karya Rp 2 triliun

2. Perum Bulog Rp 2 triliun

3. Angkasa Pura II Rp 2 triliun

4, Barata Indonesia Rp 500 miliar

5. Wijaya Karya Rp 4 triliun

6. Pembangunan Perumahan Rp 2,25 triliun

7. Perum Perumnas Rp 250 miliar

8. Kereta Api Indonesia Rp 1 triliun

9. Krakatau Steel Rp Rp 1,5 triliun

10. PLN Rp 10 triliun

11. Askrindo Rp 500 miliar

12. Jamkrindo Rp 500 miliar

13. Jasa Marga Rp 1,25 triliun

14. Pertani Rp 500 miliar

Sementara itu, PMN non-tunai yang disepakati yaitu untuk:

1. Perinus Rp 29,4 miliar

2. RNI Rp 692,53 miliar

3. Pelni Rp 564,81 miliar

4. Perum Perumnas Rp 235,41 miliar

5. Krakatau Steel Rp 956,49 miliar

6. PLN Rp 13,56 triliun

7. Amarta Karya Rp 32,15 miliar

8. PTPN I Rp 25,05 miliar

9. PTPN VIII Rp 32,77 miliar

Adapun usulan PMN untuk tiga BUMN yang ditolak yakni untuk Perusahaan Perdagangan Indonesia (Rp 1 triliun), Pelabuhan Indonesia III (Rp 1 triliun), dan Bahana PUI (Rp 500 miliar).

Penulis : Estu Suryowati
Editor : M Fajar Marta

gifi

JAKARTA ID – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 10,5 triliun tahun ini. Capex tersebut naik signifikan 950% dibandingkan realisasi tahun lalu yang diperkirakan sekitar Rp 1 triliun.

Sekretaris Perusahaan Wika Suradi Wongso mengatakan, alokasi capex 2016 tersebut dengan asumsi perseroan memperoleh penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 4 triliun dan dana sekitar Rp 2,1 triliun dari investor publik melalui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Selain itu, sekitar Rp 4,5 triliun sumber capex berasal dari ekuitas.

“Kami masih berharap dapat PMN 2016. Rencananya, DPR akan kembali membahas PMN BUMN pada Januari dan Februari ini,” kata Suradi kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (11/1).

Suradi menegaskan, jika PMN belum dapat diperoleh tahun ini, capex 2016 bakal sekitar Rp 4,7 triliun. Sumber pendanaan sekitar Rp 1,7 triliun dari ekuitas dan sisanya Rp 3 triliun dari pinjaman bank.

Dengan skenario capex Rp 10,5 triliun, kata Suradi, perseroan akan menggarap sejumlah proyek prioritas. Proyek tersebut termasuk kereta cepat (high speed railway/HSR) Jakarta-Bandung. Pendanaan HSR tidak berasal dari PMN. Dengan demikian, perseroan memanfaatkan ekuitas sendiri untuk megaproyek senilai total US$ 5,5 miliar tersebut.

Adapun pengembangan usaha yang menggunakan dana PMN adalah proyek kawasan industri Kuala Tanjung, jalan tol Manado-Bitung, jalan tol Samarinda-Balikpapan, serta pembangit listrik tenaga uap (PLTU) Banten (Jawa 5) dan PLTU Aceh. “Kami juga akan melakukan penyertaan modal untuk anak-anak usaha sekitar Rp 1,5 triliun,” tutur Suradi.

Sementara itu, Direktur Utama Wika Bintang Perbowo mengatakan, perseroan tengah menunggu pengumuman pemenang tender PLTU Jawa 5 berkapasitas 2×1.000 megawatt (MW). Perseroan menggandeng mitra dari Tiongkok dan perusahaan domestik, yaitu PT Sumber Segara Primadaya. PLTU tersebut ditaksir bernilai US$ 3-3,5 miliar. “Dalam waktu dekat ini, PLN kabarnya akan mengumumkan pemenang tender. Di proyek ini, kami mengincar kepemilikan sekitar 10-15%,” kata Bintang.

Target 2016

Tahun ini, Wika menargetkan kontrak baru hingga mencapai Rp 52,3 triliun. Target tersebut melonjak 106,7% dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 25,3 triliun. Kontrak dari infrastruktur dan bangunan ditargetkan berkontribusi 72,46%, bidang industri 4,52%, energi infrastruktur 13,87%, dan properti 9,14%.

Dengan target kontrak baru tersebut, maka total order book atau kontrak yang dihadapi tahun ini bakal sebesar Rp 86 triliun. Angka tersebut berasal dari kontrak baru Rp 52 triliun dan kontrak carry over tahun lalu Rp 33,7 triliun. Lebih jauh, sebanyak 63,42% target kontrak baru diproyeksikan berasal dari sektor swasta, 20,73% dari proyek pemerintah, dan 15,85% dari BUMN.

Tingginya target pertumbuhan kontrak baru diharapkan membuat pendapatan perseroan pada akhir 2016 sebesar Rp 26,4 triliun dan laba bersih senilai Rp 750 miliar. Bintang menjelaskan, proyek HSR akan berkontribusi sekitar Rp 17 triliun terhadap target kontrak baru. Sedangkan penjualan yang akan dibukukan dari HSR tahun ini sekitar Rp 2 triliun. “Pekerjaan sipil HSR tahap pertama ini akan dibukukan sebagai penjualan secara bertahap, mulai tahun ini, lalu tahun kedua dan ketiga. Pemerintah menargetkan groundbreaking pada 21 Januari 2016. Konstruksi fisik harus selesai akhir 2018 dan beroperasi pada Juni 2019,” tutur dia.

Dari sisi kontruksi, lanjut dia, perseroan tidak menemui kendala pembebasan lahan, lantaran HSR mengadopsi desain melayang (elevated). Perseroan berharap proses perizinan HSR akan tuntas dalam waktu dekat. Sebagai informasi, proyek HSR dikerjakan oleh konsorsium bernama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Di KCIC, kepemilikan saham konsorsium BUMN Indonesia sebesar 60%, sedangkan sisanya 40% milik BUMN Tiongkok.

Pada porsi konsosium BUMN Indonesia, Wika menjadi pemimpin konsorisum yang menguasai 38% saham, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) memiliki saham 12% saham, serta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dan PT Kereta Api Indonesia masing-masing memiliki porsi 25% saham. (ID)

Emoticons0051

Inilah Tahap Penggunaan Belanja Modal WIKA

Oleh: Seno Tri Sulistiyono
pasarmodal – Sabtu, 27 Juli 2013 | 02:41 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) pada semester pertama tahun ini sudah menyerap belanja modal (capital expenditure/capex) sebanyak 15% dari total capex tahun ini sebesar Rp1,7 triliun.

“Serapan capex masih rendah, ada beberapa proyek yang belum belum terlaksana. Di semester kedua kita mengikuti tender proyek dari pemerintah, BUMN dan swasta,” ujar Seketaris Perusahaan WIKA, Natal Argawan saat temu media di Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Menurut Natal, dana yang sudah terserap dipergunakan untuk kontruksi yang sifatnya investasi dan sebagian dialokasikan uyntuk penambahan modal yang sedang berjalan. Sedangkan, sisa dana capex akan digunakan untuk proyek pembangunan pelabuhan Belawan yang masih dalam proses tender.

“Itu termasuk IPP (independent power plant) pembangkit listrik mandiri, land banking WIKA Property dan pembangunan Wika kantor pusat,” ujar dia.

Lebih lanjut Natal mengatakan, keseluruhan dana capex pada tahun ini bukan hanya digunakan perseroan, tapi juga untuk anak usaha WIKA. Anak usaha tersebut yakni Wika Beton yang akan melakukan pembangunan pabrik baru dan menambah kapasitas produksi dari 1,8 juta ton menjadi 2 juta ton dalam setahun. “Untuk Wika Beton sebesar Rp400 miliar,” ucap Natal. [hid]

doraemon